petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

qqholic

angka jp paus hk 274Jutaan kata 266062Orang-orang telah membaca serialisasi

《qqholic》

Sepekan, OTT Bupati Labuhan Batu hingga vonis Rafael Alun******

Sepekan, OTT Bupati Labuhan Batu hingga vonis Rafael Alun
Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/1/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/YU/am.
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA sepekan terakhir, yakni 7–13 Januari 2024, mulai dari Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) hingga mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara.

Berikut rangkuman berita bidang hukum sepekan untuk kembali Anda simak.

1. KPK benarkan Bupati Labuhan Batu Erik Ritonga terjaring OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

"Benar, salah satunya Bupati Labuhan Batu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (11/1).

Selengkapnya di sini.

2. Dewas KPK segera sidangkan 93 pegawai terlibat kasus pungli rutan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi segera menggelar sidang kode etik terhadap 93 orang pegawai yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Negara KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan pihaknya bukan fokus pada berapa besaran uang yang diterima para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, melainkan soal integritas pegawai KPK dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Selengkapnya di sini.

3. SYL jalani pemeriksaan konfrontasi selama 12 jam di Bareskrim Polri

Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjalani pemeriksaan konfrontasi selama 12 jam terkait kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Firli Bahuri di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (11/1).

Syahrul tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengenakan baju tahanan KPK, kemudian baru selesai menjalani pemeriksaan di lantai enam Dittipidkor Bareskrim Polri pukul 22.58 WIB.

Selengkapnya di sini.

4. Anwar Usman respons soal disebut hakim konstitusi paling sering bolos

Hakim Konstitusi Anwar Usman merespons narasi yang menyebut dirinya merupakan hakim konstitusi paling sering bolos rapat permusyawaratan hakim (RPH) dibandingkan delapan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Ia mengatakan dirinya bukan mangkir dari RPH, melainkan sering dinas menjalankan tugas negara. Ia mengaku kerap melakukan perjalanan dinas di luar negeri ataupun dalam negeri, terlebih saat menjabat sebagai Ketua MK.

Selengkapnya di sini.

5. Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara

Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,079 miliar dalam kurun waktu satu bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap, subsider 3 tahun penjara.

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

TGB Zainul Majdi minta Pemilu jangan jadi ajang saling mengumpat******

TGB Zainul Majdi minta Pemilu jangan jadi ajang saling mengumpat
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi di acara Relawan Mahfud Guru Bangsa (MGB) Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Senin (25/12/2023). (ANTARA/Nur Imansyah). (1)
Lombok Timur, NTB (ANTARA) - Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi meminta masyarakat  menjadikan momen Pemilu 2024 sebagai ajang fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan.

"Pertarungan pemilu itu bukan perang saling menjatuhkan. Kita tidak boleh di media sosial menghujat, menjatuhkan kehormatan apalagi memfitnah calon yang lain," kata TGB saat menghadiri acara pengajian dan doa bersama untuk Ganjar-Mahfud di GOR Hamzanwadi, Pancor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB, Sabtu.

Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini melanjutkan, kontestasi Pilpres bukan ajang untuk saling menjatuhkan, termasuk saat berada di media sosial.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak bermedsos.

Terlebih saat ini, kata TGB, telah memasuki bulan Rajab. Rajab adalah bulan Allah yang agung. Kemuliaan dan keutamaannya tak tersaingi oleh bulan-bulan lainnya. Di bulan ini diharamkan berperang atau bermusuhan dengan orang lain.

"Jadi ingat, paham kan? Jadi kalau ada orang yang mengumpat dan menghina itu biarkan saja. Dinasehati, kalau tidak bisa biarkan saja," ujarnya kepada seluruh hadirin.

Untuk itu Gubernur NTB periode 2008-2018 ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat semangat perdamaian di Indonesia menjelang pencoblosan nanti.

Ia menyebut, Pilpres adalah ajang untuk adu gagasan dan visi-misi, bukan menjatuhkan satu sama lain.

"Kita rawat terus semangat perdamaian, karena itu kita jalani proses ini dengan kerja keras tanpa menjatuhkan, tanpa mengumpat apalagi memfitnah orang lain," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender******

KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender
KPK menghadirkan empat tersangka kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga (EAR) mensyaratkan fee hingga 15 persen dari nilai proyek bagi kontraktor agar dimenangkan dalam tender pengadaan barang dan jasa.

"Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu lima persen hingga 15 persen dari besaran anggaran proyek," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Erik Kemudian menunjuk Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek disertai menunjuk secara sepihak siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan.

Proyek yang menjadi atensi EAR diantaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek Jalan Sei Rakyat - Sei Berombang di Kecamatan Panai Tengah dan proyek jalan Sei Tampang - Sidomakmur di Kecamatan Bilah Hilir. Besaran nilai pekerjaan kedua proyek tersebut sebesar Rp19,9 miliar.

Untuk dua proyek di Dinas PUPR dimaksud, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yaitu Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Kemudian sekitar Desember 2023, EAR melalui RSR meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan "kutipan kirahan" dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

Penyerahan uang dari FS dan ES pada RSR kemudian dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama RSR dan juga melalui penyerahan tunai.

Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR melalui RSR sejumlah sekitar Rp551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 Miliar.

"KPK masih akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada EAR melalui RAR," kata Ghufron.

Meski demikian dugaan tindak pidana korupsi tersebut terdeteksi oleh penyidik KPK hingga berujung  operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempatnya.

Atas perbuatannya Erik Adtrada Ritonga, Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS), kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lanjutan.

Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa

Tersangka FS dan ES sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka EAR dan RSR sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rtp slot airbet88

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
lazada kredit hp
slotmania89
ubo4d
pinjam uang di kredivo aman atau tidak
sultan86
mentari138
macaupools
slot kakek zeus
royalto
Daftar isi semua bab
Bab 1 cari situs slot
Bab 2 gaswin
Bab 3 slot tergacor siang ini
Bab 4 gaming slot gacor
Bab 5 mimpi belut togel
Bab 6 5unsur2
Bab 7 server thailand gacor x500
Bab 8 bonus new member 100 di depan
Bab 9 modal nasional ilegal atau legal
Bab 10 88slotdewa
Bab 11 indo gacor slot
Bab 12 05 erek2
Bab 13 cara cicil barang di kredivo
Bab 14 pinjaman online bri langsung cair ktp
Bab 15 cara membuat kredivo
Bab 16 uang 138 slot
Bab 17 rajatoto3
Bab 18 link game slot gacor
Bab 19 sirkuitpoker
Bab 20 slot terpercaya dan terbesar
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6125bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Versi lengkap novel Jueji

erek erek 35
Dishub DKI: Stiker Heru di halte ajakan untuk menciptakan pemilu damai
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. ANTARA/Siti Nurhaliza/aa.
Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan 
stiker bergambar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di halte-halte TransJakarta merupakan ajakan kepada masyarakat untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai. "Untuk menjaga agar pemilu dapat berjalan lancar, aman dan damai. Salah satunya adalah dengan memasang 'banner' sosialisasi di Halte TransJakarta," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Sosialisasi tersebut, kata Syafrin, sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak masyarakat Jakarta menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Selain itu, lokasi yang ​​​​​dipasang stiker 
bertuliskan "Pilihan cerdas, Pemilu aman, Indonesia Kuat!" itu memang titik yang digunakan untuk memasang iklan. Untuk sementara waktu, selama belum ada pemasang iklan maka digunakan untuk sosialisasi menyukseskan Pemilu 2024.

Baca juga: TransJakarta: Stiker Heru di halte berisi imbauan pemilu aman - damai Titik yang digunakan stiker tersebut adalah titik untuk iklan, namun belum ada penyewa atau terisi. "Untuk itu sementara dioptimalkan sebagai media sosialisasi untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lancar, aman dan damai," kata Syafrin. Sebelumnya, Manajemen PT TransJakarta menyebutkan pemasangan stiker Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di sejumlah hal6te TransJakarta berisikan imbauan agar masyarakat ikut berperan menjaga Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai. "Stiker sudah kami pasang sejak 10 November 2023 lalu. Ini dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu 2024, ajakan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman," kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT TransJakarta Wibowo di Jakarta, Kamis (11/1). Wibowo menyebutkan penempatan stiker tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing halte.

Baca juga: KPU DKI imbau tak pasang alat peraga kampanye di pepohonan Sedangkan Heru menyebutkan, keamanan Jakarta saat Pemilu 2024 perlu dijaga karena posisi Jakarta merupakan barometer politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Dia mengatakan, Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas pemilu saat kerawanan Pemilu 2024 mulai terlihat. "Para tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin muncul selama proses kampanye dan pelaksanaan Pemilu 2024," kata Heru di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan, Senin (13/11/2023).

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kamp pelatihan iblis

link slot online
Kiky Saputri hamil anak pertama, tak bisa jauh dari rujak
Komedian Kiky Saputri. (ANTARA/Instagram/@kikysaputrii)
Jakarta (ANTARA) - Komedian Kiky Saputri, yang kehamilannya memasuki usia tujuh minggu, membawa bekal rujak ke mana pun dia pergi termasuk saat promosi film terbarunya.

“Bawa bumbu rujak buatan mamaku,” kata Kiky Saputri sambil menunjukkan isi bekalnya saat ditemui di peluncuran trailer film "Pasutri Gaje", Minggu.

Meskipun bukan mengidam, Kiky Saputri membawa rujak karena "keinginan sang bayi". Kiky juga mengaku sekarang dia menjadi pilah-pilih makanan.

Baca juga: Angel Karamoy dan Kiky Saputri duet bawakan talkshow "PlayDate" di Viu

Kehamilan trimester pertama juga membuat Kiky Saputri membatasi kegiatannya di dunia hiburan agar tidak kelelahan.

“Sebenarnya, dari sebelum hamil, setelah nikah aku sudahkurang-kuranginpekerjaan. Cuma, pas hamil udah mulai kurangi kegiatan,” kata Kiky Saputri.

Sang suami, kata Kiky, juga mendukung keputusan Kiky untuk mengurangi kegiatan dan ikut memantau keseharianya supaya dia tidak kelelahan.

Kiky pun membeberkan rencananya untuk membuat acara pengajian saat bayi dalam kandungannya berusia empat bulan. Dia dengan senang hati memberikan kabar gembira kehamilannya kepada publik karena sejumlah alasan, salah satunya agar rekan-rekan kerjanya memahami kondisi dia saat ini.

“Kabar bahagia (kehamilannya). Namanya aku kerja di publik, supaya teman kerja jadi paham kalau aku lagi berisi dan kadang-kadang kecapaian atau ketiduran,” kata Kiky.

Baca juga: Kiprah para komika yang membawa Indonesia kian jenaka

Baca juga: Asupan vitamin D bagi ibu hamil cegah keguguran hingga bayi prematur

Baca juga: Robert Pattinson lamar Suki Waterhouse yang sedang hamil

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Dalam threesome pasti ada laki-laki perempuan

fit188 slot gacor
Gus Kikin tak ingin NU terpecah
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, yang juga Pj Ketua PWNU Jatim K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapau Gus Kikin. ANTARA/ dokumen
Jombang (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, yang juga Pj Ketua PWNU Jatim K.H. Abdul Hakim Mahfudz menegaskan tidak ingin NU terpecah apalagi di masa Pemilu 2024 ini.

"Kalau untuk kepentingan NU, insya Allah nanti bersatu. Kalau ada orang yang terbelah itu karena ada kepentingannya. Saya tidak bayak kepentingan. Kami bersama-sama memikirkan kepentingan NU, organisasi ini berjalan baik, memberi manfaat," katanya di Jombang, Jumat.

Gus Kikin, sapaan akrabnya juga menegaskan tidak pernah memberikan statemen dukungan untuk pasangan calon presiden yang bertarung dalam Pemilu 2024 ini. Namun, saat ada tamu dari tim maupun calon presiden dan calon wakil presiden yang hadir, ia tetap menerimanya.

"Saya tidak pernah memberikan dukungan ke siapa. Semuanya datang ke sini dan saya harus menghormati tamu," katanya.

Dia juga berharap seluruh jajaran untuk menjaga NU. Selain itu, diharapkan seluruh pihak terutama di akar rumput untuk menjaga persatuan bangsa.

"Kalau NU memang memikirkan umatnya. NU kami jadikan wadah untuk membangun kebersamaan, ukuwah,dan persatuan. Itu yang penting," kata dia.

Gus Kikin juga menegaskan memutuskan untuk menerima mandat dari PBNU menjadi Pj Ketua PWNU Jatim menggantikan K.H. Marzuki Mustamar.

Ia mengaku menghormati keputusan yang sudah dikeluarkan dalam rapat PBNU tersebut.

Untuk saat ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran PWNU Jatim termasuk beberapa program yang sudah dijalankan dan melanjutkannya. Selain itu, berbagai inovasi yang sudah dibuat juga direalisasikan.

Sebelumnya, PBNU memutuskan untuk mencopot jabatan K.H. Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU Jatim. PBNU beralasan ada masalah internal sehingga PBNU memutuskan untuk mencopot jabatannya.

Namun, K.H. Marzuki Mustamar mengakui memang menerima SP3 dari PBNU, antara lain soal menentang perintah PBNU. Ia pun tak memahami menentang seperti apa.

Kemudian, soal acara NU Award 2023 yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. SP diberikan, pada acara yang digelar Maret 2023 tersebut. Namun, ia juga mengaku tak paham kesalahannya.

Ada juga soal Konfercab PCNU Jombang yang sudah berjalan, yang secara tiba-tiba PBNU mengirimkan surat yang mengakui pemilihansyuriah,tapi tidak mengakui tanfidziyah.

Namun, ia mengaku legowo dengan keputusan tersebut. Ia menerimanya sebagai takdir sehingga harus mematuhi keputusan organisasi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

situs situs slot online
Kriminalitas kemarin, berkas Firli hingga kasus penadahan kendaraan
Sejumlah kendaraan yang menjadi barang bukti kasus penadahan di gudang milik Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad) di Sidoarjo, Jawa Timur diperlihatkan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta pada Kamis (11/1),  di antaranya pengembalian berkas mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli hingga perkembangan kasus penadahan kendaraan di Sidoarjo, Jawa Timur.

Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali:

1. Polisi: Pengembalian berkas Firli masih proses pemenuhan petunjuk P19

Polisi menyebut pengembalian berkas perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta masih dalam proses pemenuhan petunjuk atau P19.

"Masih proses pemenuhan petunjuk P19 Jaksa Penuntut Umum (JPU), " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

2. Polisi kembali panggil delapan saksi terkait kasus Firli pada hari ini

Polisi kembali memanggil delapan saksi untuk dimintai keterangan tambahan terkait kasus pemerasan yang melibatkan eks Ketua KPK Firli Bahuri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, pada hari ini (11/1).

"Bahwa hari ini Kamis, tanggal 11 Januari 2024 pukul 10.00 WIB, delapan saksi kembali dipanggil oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk kepentingan pemeriksaan/ memberikan keterangan tambahan di ruang periksa Dittipidkor Bareskrim Polri (lantai 6 gedung Bareskrim), " kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

3. Polda koordinasi dengan sejumlah pihak dalam kasus penadahan kendaraan

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak dalam menangani kasus penadahan kendaraan di gudang milik Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad), Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kita koordinasikan dengan asosiasi pengusaha pembiayaan Indonesia untuk mengetahui siapa kira-kira orang yang mengajukan kredit kendaraan tersebut," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

4. Polisi tangkap begal di Kembangan

Polisi menangkap seorang pria yang merupakan pelaku pembegalan di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada Kamis.

Pelaku pembegalan itu belum dibeberkan identitasnya oleh Kepolisian. Dua pelaku lainnya kabur dan masih dalam pengejaran.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan sehari-hariku bersama istriku

orang gila togel
Pemerintah beri santunan kepada para korban gagal ginjal akut
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan bantuan dan santunan kepada keluarga korban gagal ginjal akut progresif atifikal di Kemenko PMK, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Asep Firmansyah/am.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan santunan dan bantuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atifikal (GGAPA), baik yang meninggal dunia maupun yang masih mendapatkan perawatan intensif.
Bantuan dan santunan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Rabu. "Sesuai dengan arahan Presiden, agar korban terdampak mendapatkan perawatan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang dirawat, dan diberikan perhatian empati kepada keluarga yang meninggal," ujar Muhadjir. Ia merinci bantuan yang diserahkan kepada keluarga korban meninggal sebesar Rp50 juta, sementara yang masih menjalani perawatan sebesar Rp60 juta per orang. Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 26 September 2023 tercatat jumlah korban GGAPA sebanyak 326 anak, baik yang meninggal maupun yang dirawat. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, terdapat 312 korban yang valid dan diberikan bantuan serta santunan. Adapun rinciannya, 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/dirawat jalan. Perubahan jumlah ini karena ditemukan data ganda dan atau bukan merupakan korban GGAPA. Bantuan diserahkan secara simbolik kepada korban yang ada di sekitar DKI Jakarta. Sementara korban di luar DKI Jakarta sudah dapat melakukan pencairan santunan dan bantuan di masing-masing bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. "Pemberian santunan ini murni bentuk empati dari pemerintah, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah hukum. Biar hukum diselesaikan sesuaikan koridornya," kata dia. Muhadjir juga meminta maaf kepada para korban atas keterlambatan pemberian bantuan. Ia menyebut prosesnya lama dan data yang diproses harus valid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Baca juga: Mensos: Bantuan gagal ginjal akut ditambah untuk perawatan penderita

Baca juga: Kemensos bakal salurkan Rp19 miliar untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: KPAI apresiasi santunan korban gagal ginjal akut progresif atipikal "Ini kesalahan dari kami karena prosesnya panjang, karena menyangkut anggaran APBN harus pruden dan tidak boleh ada masalah. Perlu data siapa saja harus divalidasi, jangan sampai ada yang harusnya masuk tapi tidak masuk atau sebaliknya," kata dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memberikan tiga hal kepada anak yang masih dirawat. Pertama bantuan jaminan sosial. Pemerintah membayarkan BPJS Kesehatannya untuk proses perawatan di rumah sakit. Kedua, bantuan transportasi ke fasilitas kesehatan selama menjalani proses pengobatan. "Keluarga terkena GGAPA, transportasinya dipastikan dibantu. Kalau tidak dikasih, beri tahu kita," kata Menkes. Ketiga, bantuan dan santunan yang diberikan lewat Kemenko PMK hari ini. Menurut dia, kejadian semacam ini tak boleh berulang dan menjadi perhatian besar pemerintah. "Karena satu anak yang meninggal saja, satu anak jadi korban saja, sudah begitu berharga. Kami akan terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ke depannya," kata dia. Sementara itu, salah satu keluarga korban meninggal, Nedy Amardiyanto, mengaku menunggu keseriusan pemerintah dalam mengawal proses perawatan korban. Menurut dia, di lapangan masih ada biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, untuk transportasi ke rumah sakit juga kerap menemui kendala. Di samping itu, perihal validitas data korban juga masih ada ketidaksesuaian. Ia menyayangkan perbedaan data yang dari awal 326 menjadi 312 korban. Menurut dia, masih ada korban yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak memperolehnya. "Kalau ditanya berapa, saya bisa pastikan untuk di 'class action' ini ada dua (yang tidak mendapat bantuan). Tapi di luar 'class action' tidak bisa kita kontrol (jumlahnya)," kata dia.

Baca juga: Presiden setujui pemberian bantuan untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: Kemenkes: Tidak semua rumah sakit bisa tangani kasus gagal ginjal akut

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat penjelajah waktu

link main slot online
Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU
Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat memberikan keterangan pers terkait safari politik Ketum PSI Kaesang Pangarep di Banda Aceh, Aceh, Jumat (5/1/2024). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024