5unsur2

Kotak peralatan dewa super

Penyewa Kapal Kargo Penabrak Jembatan Baltimore AS Buka Suara******

Maersk, perusahaan logistik terintegrasi asal Denmark, buka suara terkait tragedi runtuhnyaJembatan Baltimorepada Selasa (26/3).

"Kami sangat terkejut dengan apa yang terjadi di Baltimore, dan pikiran kami bersama semua yang terkena dampak", ungkap manajemen Maersk dalam keterangan yang dikutip Reuters, Rabu (27/3).Ungkap perusahaan itu.

Selanjutnya, Maersk berjanji akan terus memantau penyelidikan terkait tragedi ini dan memberikan informasi terkini kepada pelanggan.

Kapal kontainer Dali menabrak Jembatan Baltimore di Kota Baltimore, AS pada Selasa kemarin. Berdasarkan laporan The Washington Post, tragedi ini dilaporkan menelan 6 nyawa.

Data London Stock Exchange Group (LSG) menunjukkan kapal tersebut dimiliki oleh Grace Ocean Pte dari Singapura yang dikelola oleh Synergy Marine Group.

Meski begitu, dilansir Reuters, saat kejadian kapal tersebut sedang disewa oleh Maersk yang merupakan perusahaan pengiriman barang.

Kapal tersebut diselidiki sedang membawa muatan pelanggan Maersk. Meski begini, tidak ada kru atau personel perusahaan yang berada di kapal tersebut.

Berdasarkan pantauan situs web Maersk, Dali direncanakan akan berangkat dari Baltimore awal Selasa dan tiba di Colombo pada 22 April.

Usai tragedi ini saham Maersk turun 3,2 persen.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

PT KAI Sumut Operasikan KA Tambahan Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara akan mengoperasikan satu KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif relasi Medan-Rantau Prapat (PP) mulai 31 Maret-21 April 2024 dengan kapasitas angkut sebanyak 530 tempat duduk.

"Penambahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa angkutan Lebaran 2024," kata Manager Humas PT KAI (Persero) Divre I Sumut, Anwar Solikhin, Minggu (31/3).

Anwar menyebutkan total 23.320 tempat duduk untuk KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif selama masa angkutan Lebaran dengan pemberhentian di Stasiun Medan, Tebing Tinggi, Kisaran, Mambang Muda dan Rantau Prapat (PP).

Menurut Anwar PT KAI Divre I Sumut menambah satu perjalanan KA Sribilah Utama Fakultatif per harinya dengan rute Medan-Rantau Prapat (PP).

"KA tambahan tersebut menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi untuk mengakomodir masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman menggunakan jasa kereta api untuk merayakan lebaran bersama keluarga," ungkapnya.

Hanya dengan membayar Rp115 ribu sampai dengan Rp120 ribu masyarakat sudah dapat memanfaatkan layanan KA Tambahan Sribilah untuk mudik lebaran.

"Selain itu, hadirnya KA tambahan ini menunjukkan kesiapan KAI dalam menyediakan sarana transportasi bagi pelanggan serta merupakan wujud komitmen KAI untuk melayani masyarakat dengan selamat, aman dan nyaman," ujar Anwar.

Lihat Juga : Jabodetabek Bakal Sepi, 84 Persen Warga Mudik pada Lebaran Tahun Ini

Sementara itu dari data yang masuk, sampai dengan Sabtu (30/3), tiket KA masa Angkutan Lebaran 2024 telah terjual sebanyak 57.052 tiket atau 26% dari total tiket yang disediakan sebanyak 219.208 tiket.

"Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung. Masyarakat dapat segera melakukan pemesanan karena tiket KA Lebaran masih cukup banyak tersedia," paparnya.

Selain memberikan kemudahan pemesanan bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api pada masa angkutan Lebaran 2024, PT KAI Divre I Sumatera Utara juga memberikan kemudahan apabila ada masyarakat yang ingin melakukan pembatalan tiket.

"Saat ini, cukup dengan aplikasi Access by KAI masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembatalan atau mengubah jadwal perjalanan kereta api tanpa harus datang langsung ke stasiun. Pembatalan dan reschedule/ubah jadwal perjalanan kereta api dapat dilakukan maksimal 1 jam sebelum jadwal KA berangkat dengan kode booking yang dimiliki berstatus paid/terbayar serta belum dicetak sebagai boarding pass," tutup Anwar.

Berikut jadwal keberangkatan KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif:

KA U58A relasi Medan-Rantau Prapat

- Stasiun Medan: 10.25
- Stasiun Tebing Tinggi: 12.31
- Stasiun Kisaran: 13.59
- Stasiun Mambangmuda: 14.57
- Stasiun Rantau Prapat: 16.30

KA U57A relasi Rantau Prapat-Medan

- Stasiun Rantau Prapat: 17.05
- Stasiun Mambangmuda: 18.19
- Stasiun Kisaran: 19.27
- Stasiun Tebing Tinggi: 20.55
- Stasiun Medan: 22.43

Aku mungkin monster

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Profil Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi Tersangka Baru Korupsi Timah******

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsitata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi mengatakan suami Sandra Dewi itu menjadi perpanjangan tangan dari PT RBT.

Sebagai perpanjangan tangan, Harvey tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah yakni MRPT pada 2018 hingga 2019.

"Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya dicover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud," imbuhnya.

Dari kegiatan itu, kata Kuntadi, Harvey kemudian meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Lalu, keuntungan itu diserahkan kepada Harvey dengan dalih pembayaran dana CSR.

Lantas siapa Harvey Moeis?

Harvey Moeis diketahui merupakan pengusaha batu bara. Melansir situs Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Harvey merupakan presiden komisaris PT Multi Harapan Utama (MHU).

Perusahaan pertambangan batu bara itu beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Di pasar domestik, batu bara MHU banyak digunakan untuk pembangkit listrik, pabrik dan perusahaan manufaktur. Sebagian besar batu bara MHU juga diekspor ke sejumlah negara seperti Korea Selatan, India, China, Bangladesh, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Malaysia, dan Thailand.

Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada November 2016 lalu di Jakarta setelah menjalin hubungan selama tiga tahun. Seminggu usai pemberkatan, keduanya melangsungkan resepsi pernikahan di Disneyland Tokyo, Jepang.

Kini, Harvey dan Sandra memiliki dua orang anak. Salah satu anak mereka, Raphael Moeis, sempat menjadi sorotan karena mendapat hadiah jet pribadi saat ulang tahun yang pertama.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

Musim Mudik, BPJT Pastikan Operator Bakal Tebar Diskon Tarif Tol******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan operator bakal menebar diskon tarif tolpada musik mudik lebarantahun ini.

Anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi mengatakan kebijakan diskon tarif tol akan diumumkan langsung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator masing-masing jalan tol.

Ia menegaskan pemerintah tak bisa terlalu dalam mengintervensi soal diskon tarif tersebut karena menyangkut investasi perusahaan.

"Diskon diharapkan agar masyarakat lebih duluan mudik, jangan terfokus pada hari tertentu, salah satunya dirangsang dengan diskon tarif. Ini kompetensi BUJT atau operator jalan tol (memberi diskon), biasanya pada H- (lebaran) dan H+," tambahnya.

Tulus juga menegaskan kenaikan tarif di sejumlah ruas tol tidak bisa ditunda dengan adanya mudik menyambut Idulfitri 1445 H ini. Menurutnya, penundaan kenaikan tarif malah akan berdampak kepada pengguna tol lain di masa depan.

Meski menegaskan tidak ada penggratisan tol yang sudah eksisting, BPJT menekankan ada sekitar 7 ruas tol belum dikenakan tarif. Ini adalah tol-tol yang dibuka secara fungsional demi kelancaran mudik 2024.

"Tadi soal tarif ada yang gratis enggak, atau ditunda (kenaikan) yang sudah eksisting secara regulasi tidak (bisa). Tapi yang ruas tol fungsional itu masih gratis, jangan lupa jadi bisa dimanfaatkan," tuturnya.

"Mumpung belum bayar, dimanfaatkan. (Operasional tol fungsional) pukul 6 pagi sampai 5 sore itu masih gratis sebelum diberlakukan berbayar," imbuh Tulus.

Pada bahan paparan Tulus, ada 7 jalan tol yang akan dibuka secara fungsional pada lebaran 2024 ini. Sebanyak 3 ruas di Pulau Jawa dan 4 sisanya ada di Pulau Sumatra.

Rinciannya tol fungsional di Jawa, yakni Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA, dan Cimanggis-Cibitung.

Sedangkan tol fungsional di Sumatra mencakup Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Sinaksak-Seribu Dolok, Tol Bangkinang-Tanjung Alai, Tol Indrapura-Kisaran, serta Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian.

[Gambas:Video CNN]