pinjaman online jangka waktu 12 bulan

situs slot yang gacor hari ini 421Jutaan kata 203759Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman online jangka waktu 12 bulan》

Menag ajak khatib Shalat Jumat sampaikan pesan pemilu damai******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak para khatib Shalat Jumat untuk menyampaikan pesan pemilihan umum (pemilu) damai dan menghargai perbedaan pilihan politik. "Pelaksanaan pemilu semakin dekat. Kami mengimbau khatib (Shalat) Jumat untuk menyampaikan pesan pentingnya menyukseskan pemilu yang damai, menguatkan persaudaraan dan kerukunan, serta mendorong umat untuk menggunakan hak suara secara bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan pilihan politik," ujar dia di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan ajakan dan imbauan tersebut sudah diterbitkan dalam surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dan dikirim kepada para kepala Kanwil Kemenag provinsi yang juga Kepala Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tingkat provinsi, hingga KUA. Dalam surat edaran itu juga mendorong situasi kondusif umat dan kesakralan masjid dengan mencegah aktivitas politik praktis di masjid. "Pengurus BKM dari pusat hingga desa juga diimbau agar masjid tidak digunakan sebagai tempat kampanye politik praktis dengan mendukung partai atau pasangan calon tertentu," kata dia. Dalam penyelenggaraan khotbah Shalat Jumat, katanya, para pengurus dan pengelola masjid serta penceramah diminta untuk memegang pedoman dan menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

Baca juga: Parisada Hindu Dharma Indonesia gelar doa bersama pemilu damai  Materi ceramah agama bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak mempertentangkan ras, tidak menghina dan melecehkan, tidak menghasut, serta tidak bermuatan kampanye politik praktis. "Demikian juga kepada para tokoh berbagai agama, saya imbau agar bisa menyampaikan pesan yang sama kepada umat masing-masing dalam setiap kesempatan peribadatan dan perjumpaan," katanya. Yaqut mengatakan bahwa pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali.

Layaknya suatu pesta, dia mengharapkan proses ini bisa dijalankan dengan penuh riang gembira. "Perbedaan dalam pilihan politik adalah hal wajar dan setiap orang harus menghargainya. Terlalu mahal jika beda pilihan politik sampai merusak persaudaraan," katanya. Ia menegaskan beda pilihan politik tidak harus sampai mencederai persaudaraan dan persahabatan.

Maka dari itu, ujar dia, rumah ibadah dapat mengambil peran dalam penguatan kohesi dan kerukunan di tengah keragaman umat, termasuk keragaman pilihan politik. Ia berharap, hiruk pikuk pemilu segera kembali normal setelah warga bangsa menggunakan hak suaranya di mana semua kembali pada kehidupan masing-masing, bekerja sesuai tugasnya, sembari memantau proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU.
 "Kami yakin KPU akan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga akan melaksanakan tugasnya dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Kesejukan pemilu di desa moderasi beragama terbaik Indonesia
Baca juga: Mewujudkan pemilu damai berbasis kearifan lokal di "Kota Gurindam"
Baca juga: Guru Besar UIN: Pemilu harus diniatkan seperti shalat

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：nahabola、slot88 login、cara pinjam uang di kredivo tanpa npwp

Terkait：situs slot jackpot maxwin、cipit88、cara pinjam uang di fif tanpa jaminan、slot gacor deposit pulsa 5000 tanpa potongan、link game judi slot online、situs link slot gacor、prediksi togel yang akurat、link gacor terbaik 2022、situs slot indonesia、234slot

---

---

bab terbaru：situs slot yang bagus（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12