petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs slot online gacor hari ini

slot paling 792Jutaan kata 377975Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot online gacor hari ini》

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai acara Musyawarah Nasional Tarjih XXXII di UMMP Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/2/2024) sore. ANTARA/Kutnadi.
Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu
Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

PBB: Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan malnutrisi parah******

PBB: Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan malnutrisi parah
Arsip foto - Anak-anak terlihat di tempat penampungan sementara di kota Rafah, Jalur Gaza selatan (8/11/2023). ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad/aa.
Washington (ANTARA) - Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis menyatakan keprihatinan setelah Badan Pangan PBB menghentikan pengiriman bantuan pangan dan obat-obatan ke Jalur Gaza bagian utara.

"Ribuan orang di Gaza menderita kelaparan dan kekurangan gizi parah, dan pengiriman bantuan dikurangi ketika jumlahnya perlu ditingkatkan," kata Francis.

"Saya menegaskan kembali tuntutan saya dan Majelis Umum PBB yang berulang kali menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera. Ini adalah masalah hidup dan mati, termasuk anak-anak yang tidak bersalah," tulis Francis di X.

Dia menyampaikan pernyataan tersebut setelah Program Pangan Dunia PBB (WFP) pada Selasa mengumumkan bahwa mereka menghentikan pengiriman bantuan pangan yang sangat dibutuhkan ke Gaza utara "sampai kondisi memungkinkan distribusi secara aman."

"WFP sangat berkomitmen untuk segera menjangkau orang-orang yang putus asa di seluruh Gaza, tetapi keselamatan dan keamanan untuk menyalurkan bantuan pangan itu penting - dan bagi orang-orang yang menerimanya - harus dipastikan," kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Serangan Israel tersebut telah menewaskan dari 29.410 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran massal serta kelangkaan kebutuhan bahan pokok.

Sementara itu, kurang dari 1.200 warga Israel diyakini telah tewas dalam serangan Hamas.

Perang Israel di Gaza telah memaksa 85 persen penduduk wilayah itu menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan pangan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu telah rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Arab Saudi sebut Israel terapkan kebijakan untuk melaparkan warga Gaza
Baca juga: AS akui tingginya kerawanan pangan di Gaza, minta tingkatkan bantuan

Penerjemah: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kredivo tanpa bunga

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
3 bukit mas slot
horebet
mega303
slotgaming88
sor777
maxwin168
bintang168
klkififa
maxwin gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 gmwin slot demo
Bab 2 cicilan hp kredivo
Bab 3 ilegal pinjol
Bab 4 permainan slot tergacor
Bab 5 mahadewa88 slot
Bab 6 situs judi spin online
Bab 7 slot aman dan gacor
Bab 8 bandar55
Bab 9 slot togel deposit 5000
Bab 10 jam gacor domino
Bab 11 gacor link alternatif
Bab 12 situs sbo terbaru
Bab 13 bingo4d demo
Bab 14 pinjaman online untuk mahasiswa
Bab 15 situs slot 4d resmi
Bab 16 situs slot viral
Bab 17 mandiri pinjaman
Bab 18 nyicil hp
Bab 19 vslots88
Bab 20 situs gacor terbaru
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8322bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Menantu setingkat dewa

warga slot gacor
Ricky Soebagdja gantikan Rionny Mainaky sebagai Kabid Binpres PBSI
Legenda bulu tangkis Indonesia Ricky Soebagdja yang kini menjabat sebagai kepala bidang pembinaan dan prestasi PP PBSI yang diumumkan, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-PP PBSI/am.
Ricky yang aktif di kepengurusan sejak lama dan pernah menjadi kepala sub bidang pelatnas tahun 2013, tentunya tidak asing dengan posisi ini
Jakarta (ANTARA) - Legenda bulu tangkis Indonesia Ricky Soebagdja resmi ditunjuk sebagai kepala bidang pembinaan dan prestasi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) baru, menggantikan Rionny Mainaky yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Dikutip dari keterangan resmi PP PBSI, Rabu, keputusan ini diambil menyusul pertimbangan federasi untuk menjadikan Rionny sebagai pelatih kepala para atlet elite menuju Olimpiade 2024 Paris.

“Setelah melihat kiprahnya, memang Rionny Mainaky sangat cocok mendampingi pemain-pemain kita di tengah lapangan. Pengalamannya di kepelatihan dibutuhkan saat-saat pertandingan. Dari bagaimana beliau mengatur kedisplinan, strategi, dan bahkan tidak segan untuk turun ke lapangan menemani pemanasan,” jelas Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta.

“Menjelang Paris 2024 nanti, ia kami tugaskan untuk fokus menjadi pelatih kepala tim Olimpiade,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: PBSI pastikan pemain dalam kondisi baik meski jalani jadwal padat

Lebih lanjut, ia mengatakan Ricky terpilih menjadi kabid binpres dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah pengalamannya sebagai mantan atlet maupun sebagai pengurus.

“Sementara untuk kabid binpres PP PBSI yang baru, kami menunjuk Ricky Soebagdja. Ricky yang aktif di kepengurusan sejak lama dan pernah menjadi kepala sub bidang pelatnas tahun 2013, tentunya tidak asing dengan posisi ini,” kata Alex.

“Secara manajerial juga cukup kuat. Selain itu, dari visi dan misi yang ia sampaikan juga selaras dengan program PP PBSI,” ujar Alex melanjutkan.

Alex pun berharap perubahan ini dapat membawa banyak hal positif untuk bulu tangkis Indonesia.

“Semoga perubahan ini membawa angin segar dan hal positif untuk pengembangan bulutangkis Indonesia di tahun ini dan tahun-tahun ke depan,” ujar Alex.

“Dan karena Rionny dan Ricky sudah berteman sejak lama, semoga transisi pekerjaan berjalan mulus dan lancar. Saya yakin mereka berdua akan mudah bekerja sama,” imbuhnya.

Baca juga: PBSI siap kerja ekstra untuk hasil lebih baik pada kompetisi 2024
Baca juga: Bulu tangkis sisakan 12 turnamen untuk kumpulkan poin menuju Paris

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

cipit88
Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjawab pertanyaan awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempersilakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun usulan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, dia menyebutkan fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket.

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” jelasnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Bawaslu telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” ucap Bagja.

Kemudian, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja mengaku telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya.

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Baca juga: KPU soal Ganjar dorong hak angket: Sudah diatur dalam UU Pemilu

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Lancer dari Arad

slot wd dana
Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat
Foto tangkapan layar hasil sementara real cout KPU RI untuk hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Kota Medan, Sumatera Utara, ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sun Wukong yang paling kerasukan

77neko rtp
Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem yang paling kuat

rtp pucuk4d
Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memasang seni instalasi memperingati empat tahun menghilangnya buronan KPK Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh ​​​​​​permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.

"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.

Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.

"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.

Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.

Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Mimpi adalah raja

pinjaman tanpa selfie ktp
Bayer Leverkusen melanjutkan tren positif usai tumbangkan Mainz 2-1
Pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso. ANTARA/HO-Bundesliga.
Hasil ini membuat Leverkusen makin kokoh di puncak klasemen Bundesliga dengan 61 poin.
Jakarta (ANTARA) - Bayer Leverkusen kembali melanjutkan tren positif mereka, setelah menumbangkan Mainz dengan skor 2-1 dalam lanjutan laga Bundesliga pekan ke-23 di BayArena pada Sabtu dini hari WIB. Leverkusen berhasil unggul lebih dahulu melalui gol Granit Xhaka, sebelum disamakan tim tuan rumah melalui Dominik Kohr. Gol kemenangan Leverkusen dicetak oleh Robert Andrich. Berdasarkan laman resmi Bundesliga, hasil ini membuat Leverkusen makin kokoh di puncak klasemen Bundesliga dengan 61 poin. Mereka unggul 11 poin dari Bayern Munchen di peringkat dua. Sementara itu, Mainz makin sulit keluar dari zona degradasi, karena masih mengoleksi 15 poin dari 23 pertandingan. Tuan rumah mencoba menekan sejak menit pertama. Alhasil, Leverkusen berhasil unggul 1-0 pada menit ketiga lewat sepakan melengkung Granit Xhaka dari luar kotak penalti yang sukses bersarang ke sudut atas gawang Mainz. Keunggulan Leverkusen hanya bertahan tiga menit setelag Mainz menyamakan skor menjadi 1-1. Memanfaatkan skema tembakan bebas, Silvan Widmen melepas umpan tarik dengan sundulan dan bola langsung disambar dengan kepala Dominik Kohr. Jonas Hofmann hampir membawa Leverkusen mencetak gol kedua pada menit ke-15. Tinggal berhadapan dengan kiper, bola tembakan Hoffmann masih bisa diamankan Robin Zentner. Giliran Jeremie Frimpong yang membuang peluang pada menit ke-21, tembakannya dari jarak dekat masih bisa dibendung kiper Mainz. Tidak ada gol tambahan dari Leverkusen di babak pertama meski terus menekan. Skor 1-1 pun bertahan sampai turun minum. Mainz lebih menyerang di 10 menit awal babak kedua. Tuan rumah punya banyak peluang, tetapi tidak ada yang mampu dikonversi menjadi gol. Leverkusen justru bisa mencetak gol kedua pada menit ke-68. Kali ini, Robert Andrich yang mencatatkan namanya di papan skor setelah bola tembakan jarak jauhnya terlepas dari tangkapan Zentner. Skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Leverkusen. Mainz harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-81. Jessic Ngankam diganjar kartu merah langsung setelah melanggar keras Xhaka. Leverkusen gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menambah gol di sisa waktu. Skor 2-1 bertahan sampai laga tuntas.
Baca juga: Klasemen Bundesliga: Leverkusen unggul delapan poin dari Muenchen
Baca juga: Xabi Alonso: Tidak sulit lanjutkan bermain bagus seperti lawan Bayern

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024