slot gacor 328

Bunuh seluruh dunia

Erick Blak******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan alasannya mencopot Budi Waseso sebagai direktur Bulog adalah rotasi yang wajar.

"Enggak ada apa-apa, rotasi seperti biasa," kata Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Erick mengatakan pihaknya memang ingin menyinergikan Bulog dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta Kementerian Pertanian. Itulah yang melandasi rotasi Buwas.

Secara terpisah, Buwas mengaku dirinya dicopot saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Kunker ini dalam rangka meninjau ketersediaan beras di gudang penyimpanan Kabupaten Aceh Besar sekaligus mengikuti Musyawarah Nasional Pramuka di Banda Aceh.

Menurutnya, pencopotan dirinya karena masa bakti di Bulog sudah habis dan hal itu juga jadi kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah itu, Buwas mendapat amanah untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk alias SIG.

"Itu biasa (kalau diganti). Saya itu sudah 5 tahun, kontrak saya itu sudah selesai di bulan April. Tapi ternyata diperpanjang dan diangkat kembali, itu sifatnya terserah Kementerian BUMN, kalau sekarang saya ditugaskan di tempat baru ya itu biasa," ucap Buwas hari ini selepas menghadiri Munas Pramuka di Gedung Balee Meuseuraya Aceh.

Akan tetapi, Buwas mengaku tak mengetahui jika dirinya tiba-tiba ditunjuk jadi komisaris utama PT Semen Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Bahkan, ia tidak tahu menahu soal agenda RUPSLB tersebut karena kewenangan ada di tangan Erick.

[Gambas:Video CNN]

Kemegahan Netheril

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

pacar sekretarisku

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar kecil antarbintang

Harga Promo Jeruk Navel dan Shantang di Transmart Hari Ini******

Aneka buah jeruk segar varian navel dan shantang daun lagi diskon gede-gedean mulai Rp2.680 aja di Transmart Full Day Sale!

Promo ini berlangsung hari ini, Minggu (3/12) mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Diskon 20%

Cek daftarnya di bawah ini ya, sebab tiap gerai harga diskonnya berbeda.

• Jeruk shantang daun harga diskon Rp2.680 dari harga normal Rp3.350 per 100 gram. Harga berlaku di Bandung.
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp2.880 dari harga normal Rp3.600 per 100 gram. Harga berlaku di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Karawang.
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp3.032 dari harga normal Rp3.790 per 100 gram. Harga berlaku di Banjarmasin.
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp3.192 dari harga normal Rp3.990 per 100 gram. Harga berlaku di Pekanbaru.
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp3.752 dari harga normal Rp4.690 per 100 gram. Harga berlaku di Lampung dan Padang.
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp3.844 dari harga normal Rp4.805 per 100 gram. Harga berlaku di Pontianak.
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp4.392 dari harga normal Rp5.490 per 100 gram. Harga berlaku di Medan.
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp3.640 dari harga normal Rp4.550 per 100 gram. Harga berlaku di Jabodetabek dan Makassar.
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp4.712 dari harga normal Rp5.890 per 100 gram. Harga berlaku di Palu dan Denpasar.
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp4.632 dari harga normal Rp5.790 per 100 gram. Harga berlaku di Manado
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp4.240 dari harga normal Rp5.300 per 100 gram. Harga berlaku di Balikpapan.
• Jeruk shantang daun harga diskon Rp5.200 dari harga normal Rp6.500 per 100 gram. Harga berlaku di Kupang.

Biar makin hemat bayarnya pakai Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah, ya.

Masih bingung cara mendapatkan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Tinggal downloadAllo Bank dari Play Store atau App Store.

Lalu registrasi untuk buka akun seperti cara pada umumnya. Setelah itu upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Untuk kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diperoleh dengan mengajukan pembukaan kartu kredit ke kantor cabang terdekat.

Bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit instan di booth Bank Mega yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Jangan sampai menyesal karena terlewat diskonnya. Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang juga dan borong jeruknya buat stok buah di rumah!

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

Buwas Usai Dicopot dari Jabatan Bos Bulog: Amanah Itu Sudah Selesai******

Budi Waseso (Buwas) mengatakan pencopotannya sebagai direktur utama PerumBulog karena memang masa tugasnya sudah selesai.

Selain itu, pergantian pejabat di lingkungan BUMN, termasuk Bulog, merupakan kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick kini menunjukknya Buwas sebagai komisaris utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk alias SIG.

"Masa bakti saya (di Bulog) berakhir dan saya ditugaskan menjadi komisaris utama di Semen Indonesia. Bagi saya, satu jabatan itu amanah dan sudah selesai amanah itu, ya sudah," kata Buwas kepada wartawan usai menghadiri Munas Pramuka di Gedung Balee Meuseuraya Aceh, Senin (4/12).

Menurut Buwas masa jabatannya selama 5 tahun di Bulog seharusnya berakhir pada April 2023 lalu. Namun, masa kerjanya diperpanjang hingga akhir November kemarin.

"Itu biasa (kalau diganti). Saya itu sudah 5 tahun, kontrak saya itu sudah selesai di April. Tapi ternyata diperpanjang dan diangkat kembali, itu sifatnya terserah kementerian BUMN, kalau sekarang saya ditugaskan di tempat baru ya itu biasa," katanya.

Buwas bercerita ia dicopot saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, dalam rangka meninjau ketersediaan beras di gudang penyimpanan Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan kerja itu, Buwas sekaligus menghadiri Musyawarah Nasional Pramuka di Banda Aceh.

Ia juga tidak mengetahui jika dirinya tiba-tiba ditunjuk jadi komisaris utama SIG, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Bahkan, ia tidak mengetahui soal agenda RUPSLB tersebut karena kewenangan ada di tangan Erick.

"Saya malah tidak tahu (RUPS). Itu kewenangan Menteri BUMN, dari hasil itulah saya ditugaskan di Semen Indonesia, maka dengan demikian tugas saya sebagai dirut Bulog itu selesai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar tidak curang

Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Baja Nirkarat******

Indonesia secara resmi telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan kasus ketiga Indonesia di WTO ini berkaitan produk lempeng baja canai dingin nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF).

"Kita mengajukan caseketiga. Jadi, mereka meng-imposed UE (Uni Eropa)additional import duty," ujar Bara saat berbincang di Timika, Papua Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/12).

BMP yang dikenakan ke Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen, sedangkan BMAD yang dikenakan Uni Eropa sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.

Bara mengatakan Indonesia dituding mendapat subsidi dari pemerintah China lantaran negara tersebut mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.

"Bagi UE itu unfair practices, jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China. Mungkin tahun depan dibahas, kita sudah ajukan secara resmi," kata Bara.

Bara menyampaikan saat ini permintaan ekspor baja ke Eropa sedang meningkat. Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

Lihat Juga : Pemerintah Incar Pungutan Baru Ekspor Batu Bara Mulai 1 Januari