cara mendapat uang 200 ribu dalam sehari

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

Harga Gabah yang Diserap Bulog Naik, Berlaku hingga 30 Juni******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabahkering panen (GKP) dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kg. Kenaikan berlaku mulai 3 April hingga 30 Juni 2024.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah,

"Mulai hari ini Rabu (3/4/2024) sampai 30 Juni 2024, kita putuskan adanya fleksibilitas HPP bagi Bulog. Ini agar Bulog dapat meningkatkan stok CBP (cadangan beras pemerintah) yang berasal dari produksi dalam negeri, jadi tidak hanya bersumber dari importasi saja," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Selanjutnya, HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, dan butir menir maksimal 2 persen yang sebelumnya Rp9.950 per kg di-fleksibel-kan menjadi Rp11 ribu per kg.

Arief berharap, dengan perubahan batas fleksibilitas harga, Bulog bisa menjadi jaring pengaman bagi petani dan harga terjaga dengan baik.

"Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan mempengaruhi harga," ucap Arief.

Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan saat panen raya padi, harga di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu dalam, sehingga pemerintah hadir memastikan bersama Perum Bulog yang telah tugaskan untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP.

Menurut Arief, feksibilitas perlu diterapkan agar dapat terus menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen serta menimbang rata-rata harga di pasar telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras sebagaimana Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Sebagaimana kerangka sampel area (KSA) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sambung Arief, potensi luas panen padi Maret dapat mencapai 1,247 juta hektar atau setara dengan beras sebanyak 3,83 juta ton.

Sementara, potensi luas panen padi di April 2024, estimasi maksimal mencapai 1,587 juta hektare atau setara beras 4,90 juta ton. Pada Mei 2024 potensi luas panen padi sebesar 1,172 juta ha atau setara beras 3,35 juta ton. Dengan demikian, total produksi beras dari Maret sampai Mei dapat mencapai 12,08 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Guru hebat dari kedua dunia

Bantuan Beras 641 Ribu Ton Sudah Banjiri Masyarakat Januari******

Pemerintah menyalurkan bantuan pangan berassebanyak 641 ribu ton atau 97,2 persen dari total yang akan disalurkan pada periode Januari-Maret 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bantuan beras yang disalurkan sejak September 2023 rencananya dilanjutkan. Awalnya, bantuan beras akan dilanjutkan sampai Juni 2024. Tapi dalam perkembangan terbaru, bantuan bisa saja dilanjutkan sampai Desember 2024.

Meskipun demikian, itu semua bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan ke depan bantuan pangan akan kembali menggunakan beras hasil produksi dalam negeri seiring masuk musim panen raya. Menurutnya, saat ini panen sudah mulai banyak di mana pada Maret sebanyak 3,8 juta ton dan pada April 4,9 juta ton.

Ia menambahkan Perum Bulog sudah diberikan kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras sehingga bisa menyerap sekaligus menjaga harga di tingkat petani.

"Sehingga masyarakat tidak perlu belanja berlebihan. Belanja sesuai dengan kebutuhan saja, karena stok cadangan pangan kita sangat mencukupi, terutama untuk Lebaran nanti," pungkasnya.

Pemerintah melalui ID FOOD juga sedang mendistribusikan bantuan pangan penanganan stunting berupa paket daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam. Per 3 April, realisasinya telah diberikan kepada 13.843 Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Melalui program bantuan pangan yang terus digencarkan pemerintah, diyakini akan mampu menjaga tingkat inflasi yang selalu mengalami lonjakan pada saat momentum Ramadan dan Idulfitri.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib pengemis

IHSG Diprediksi Perkasa Jelang Libur Paskah******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (28/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai gerak IHSG akan ditopang rilis beberapa data perekonomian yang mencerminkan kondisi perekonomian masih stabil.

"Namun IHSG saat ini terlihat masih akan dibayangi oleh gelombang tekanan dalam jangka pendek yang diakibatkan oleh sentimen dari melemahnya nilai tukar rupiah serta fluktuasi harga komoditas," katanya.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AALI, SMGR, BBCA, JSMR, dan CTRA.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyoroti pelemah indeks kemarin imbas saham-saham big caps.

"Jika pelemahan saham big capssemakin berlanjut, tekanan IHSG yang besar bisa membuat IHSG memasuki tren melemah," ramalnya.

IHSG ditutup di level 7.310 pada Rabu (27/3). Indeks saham melemah 55,57 poin atau minus 0,75 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,48 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,76 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 201 saham menguat, 364 terkoreksi, dan 214 lainnya stagnan. Terpantau sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang turun 2,47 persen.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi loli dan mainkan game

China Hanya Mampu Tebar Utang Proyek OBOR Rp469,8 T di Asia Tenggara******

China gagal memenuhi komitmen pendanaan (utang) program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) untuk Asia Tenggara.

Beijing hanya menebar utang US,6 miliar atau Rp469,8 triliun (Kurs Rp15.873 per dolar AS) pada 2015 hingga 2021. Jumlah tersebut kurang dari US,7 miliar dari komitmen yang dijanjikan sebesar US,3 miliar.

Hal itu terjadi karena proyek skala besar di bawah program BRI tersendat karena berbagai alasan, mulai dari ketidakstabilan politik hingga transisi energi global.

Meskipun pencairan dana tersebut jauh di bawah US,3 miliar yang dijanjikan, China tetap menjadi mitra utama pembiayaan infrastruktur di Asia Tenggara. Dana yang dikucurkan China lebih besar dibanding Jepang sebesar US,4 miliar dan Asian Development Bank (ADB) sebesar US,4 miliar.

Secara keseluruhan, China terlibat dalam 24 dari 34 komitmen mega proyek di Asia Tenggara yang masing-masing menelan biaya sekitar US miliar. Sebanyak 14 proyek berada di bidang pembangkitan atau transmisi energi dan sisanya berkaitan dengan sektor transportasi.

Namun beberapa proyek dibatalkan, termasuk lima proyek pada 2022 yang senilai US miliar. Proyek itu seperti kereta api di Thailand dan Filipina, dan jaringan pipa gas di Malaysia.

Sydney Lowy Institute mengatakan proyek di Malaysia adalah contoh di mana pengaturan keuangan dengan China menjadi kontroversial secara politik, yang menyebabkan penangguhan atau negosiasi ulang setiap kali pergantian pemerintahan.

"Kereta Kecepatan Tinggi Thailand-China adalah contoh lain dari politik dalam negeri yang mendatangkan malapetaka pada ambisi infrastruktur China," bunyi laporan tersebut.

Namun ada juga sejumlah mega proyek BRI yang telah selesai. Misalnya pipa minyak senilai US miliar di Myanmar yang mulai beroperasi pada 2017. Kemudian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.

Laporan tersebut mencatat bahwa China belajar dari pengalaman, dan beralih ke program yang lebih kecil dan meningkatkan fokusnya pada manajemen risiko, persiapan proyek, uji tuntas keuangan, serta standar lingkungan dan sosial yang lebih tinggi.

Partai Komunis Tiongkok, sambung laporan tersebut, tampak berniat untuk mempertahankan BRI yang tahan lama dan responsif terhadap perubahan keadaan dan tuntutan negara-negara mitranya.

"Suntikan pendanaan baru dan komitmen terhadap reformasi kebijakan merupakan indikasi bahwa BRI akan tetap bertahan," kata mereka.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

[Gambas:Video CNN]

Peramal Tai Chi

Warga Natuna Mau Harga Tiket Pesawat Turun Usai RI Kuasai Ruang Udara******

WargaNatuna, Kepulauan Riau, meminta harga tiket pesawatke daerahnya diturunkan usai Indonesia resmi mengambil alih pengelolaan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya atau Flight Information Region (FIR) dari kendali Singapura.

Warga berharap setelah pengaturan ruang udara resmi diambil alih Indonesia pada Minggu (22/3) kemarin, harga tiket pesawat dari Natuna tujuan Batam bisa turun.

Pasalnya, harga tiket saat ini tergolong mahal, bisa lebih dari Rp2,6 juta untuk satu kali perjalanan.

Ia yang sering bepergian menggunakan pesawat merasa boncos setiap kali ada urusan kerja di luar daerah.

Menurutnya, biaya pesawat di Natuna sangat tinggi sehingga harus merogoh kocek dalam. Cuma ada dua pilihan maskapai yang melayani rute Natuna-Batam, yakni Wings Air dan NAM Air.

"Untuk Wings Air jadwal penerbangnya setiap hari, tapi tiketnya mahal. Maskapai NAM Air sedikit murah tapi tiketnya selalu habis dan jadwalnya hanya Kamis dan Sabtu," curhatnya.

Keberatan yang sama juga dirasakan Anrizal. Ia berharap harga tiket pesawat rute Natuna-Batam harus turun karena sangat terbebani setiap bepergian menggunakan transportasi udara.

Untuk biaya tiket pesawat saja, ia harus menyisihkan minimal Rp5 juta. Ini belum ditambah biaya penginapan dan konsumsi apabila ada urusan ke luar kota.

"Benar sekali harus turun, pasti sangat membebani. Harganya tiketnya Rp1 juta sampai Rp1,5 juta lah paling maksimal," kata Anrizal.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, harga tiket pesawat Wings Air dari Natuna tujuan Batam untuk keberangkatan 26 Maret 2024 tembus Rp2,6 juta.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia resmi mengambil alih pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya atau Flight Information Region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna resmi dari kendali Singapura.

"Ketentuan ini telah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Ini kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Minggu (24/3) seperti dikutip dariAntara.

Budi menyampaikan hal tersebut berlaku setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau re-alignment FIR dengan pemerintah Singapura. Dengan penyelesaian perjanjian itu, Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua kepulauan tersebut.

Dia menyebut perjanjian ini telah menambah luasan FIR Jakarta sebesar 249.575 kilometer persegi sehingga luas FIR Jakarta menjadi 2.842.725 kilometer persegi atau bertambah 9,5 persen dari luas semula.

"Kini pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia," ujar Budi.

Budi menambahkan kesepakatan ini merupakan perkembangan besar. Pasalnya, sebelum perjanjian dibuat, Indonesia sangat bergantung pada Singapura.

Bahkan, untuk penerbangan domestik seperti dari Jakarta ke Natuna, Indonesia harus kontak navigasi penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau.

Sedangkan pada penerbangan internasional semisal dari Hongkong ke Jakarta, saat melintas di atas Kepulauan Natuna harus kontak navigasi penerbangan Singapura terlebih dahulu kemudian baru dilayani AirNav Indonesia.

"Setelah dilakukan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan langsung dilayani oleh AirNav Indonesia, tidak perlu ke Singapura," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]