kilau4d rtp

Makam Peri

IHSG Ditutup Loyo ke 7.198 Sore Ini******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.198 pada Senin (5/2) sore. Indeks saham melemah 40,1 poin atau minus 0,55 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,29 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 33,21 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 200 saham menguat, 335 terkoreksi, dan 231 lainnya stagnan.

Senada dengan Asia, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,40 persen, indeks DAX di Jerman naik 0,02 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,07 persen.

Bursa saham AS juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 menguat 1,07 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,08 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,74 persen.

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Rekapitulasi nasional: Suara PDIP dan Golkar tertukar di PPLN Seoul******

Bagus ini ada Sirekap, Mas. Kalau tidak, tidak ketahuan nih Pak Harli

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Zoom Kembali PHK Karyawan, Penuhi Desakan Investor******

Zoom memutus hubungan kerja (PHK) 150 orang imbas desakan dari para investor, atau kurang dari dua persen dari total karyawan. 

Para investor layanan konferensi video itu diklaim menuntut adanya efisiensi perusahaan. 

"Kami secara rutin mengevaluasi tim untuk memastikan keselarasan dengan strategi kami," ucap juru bicara Zoom, dikutip dari CNBC, Sabtu (3/2).

Zoom menyebut bakal tetap mencari karyawan untuk bidang artificial intelligence (AI), penjualan, produk, hingga operasional selama 2024 ini.

"Sebagai bagian dari upaya ini, kami mengatur ulang posisi untuk menambah kemampuan dan terus merekrut karyawan di bidang-bidang penting di masa depan," ucap mereka.

PHK ini bukan kali pertama dilakukan Zoom. Mereka sempat memberhentikan 1.300 orang pekerjanya atau 15 persen dari total pegawai pada Februari 2023 silam.

Bahkan, kala itu gaji bos Zoom dipangkas hingga 98 persen. CEO Zoom Eric Yuan mengaku pemotongan gaji tak hanya berlaku baginya, melainkan juga eksekutif lain secara besar-besaran.

Perusahaan menyebut langkah ini ditempuh karena permintaan layanan online mulai berkurang sejak pandemi reda. Padahal, cuan Zoom sempat meroket pada 2020 lalu didorong oleh lonjakan pelanggan bisnis dari banyak perusahaan yang terpaksa beralih ke pekerjaan jarak jauh.

Lihat Juga : Daftar Perusahaan AS PHK pada Januari 2024: Ada Microsoft hingga eBay

Buku keinginan

Makan siang gratis disarankan mengandung protein hewani dan sayur******

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Superstar Seni Bela Diri

PUPR Pastikan Rusun PNS IKN Siap Huni Juli 2024******

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan rumah susun pegawai negeri sipil (PNS) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap dihuni pada Juli 2024.

"Iya dong (Juli 2024 siap dihuni PNS), nanti tinggal di mana aparatur sipil negara (ASN) kalau enggak ada (rusun)?" tegas Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja di di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Endra mengatakan Kementerian PUPR menargetkan 12 tower dari 47 tower rusun ASN itu rampung pada Juni 2024. Ia memperkirakan progres pembangunan hunian PNS yang dibangun sejak November 2023 itu sudah mencapai 25 persen.

"Bisa kapasitas 2.000 lebih, untuk awal ya. Tapi kan misalnya kita punya target Juli (2024) 12 tower, Agustus sampai September kan sudah. Jadi, 47 tower selesai Desember (2024). Bertahap," ucap Danis.

Danis lantas merinci progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara kini sudah mencapai 71 persen. Ia menyebut Menteri PUPR Basuki dan jajaran termasuk yang akan pindah pertama ke Kalimantan Timur di pertengahan tahun ini.

Ia mengatakan ada sharing officejuga bagi para pejabat dan pegawai kementerian/lembaga (K/L) yang nantinya akan pindah ke IKN.

"K/L kerja di mana? Di kementerian koordinator (kemenko), kan ada share office. Setiap kemenko ada 4 building. Setiap building kali 4, ada 16. Yang selesai 14. Itu bisa berapa ribu (kapasitas)," tuturnya.

"Jadi, share office. Satu lantai ini siapa, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) seandainya juga kalau memang dibutuhkan, bisa. Kan kata kuncinya bertahap. Kuncinya itu bertahap, enggak mungkin semuanya brek, tapi yang utama selesai," tambah Danis.

Sebanyak 47 tower rusun ASN serta personel pertahanan dan keamanan (hankam) di KIPP IKN itu dibangun di atas tanah seluas 45,91 hektare. Dari 47 tower rusun ada 2.820 unit dengan tipe 98 m2 per unit.

[Gambas:Video CNN]