admin jarwo slot rtp

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

OIKN Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Sebelum 17 Agustus 2024******

Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) mengungkapkan uji coba taksi terbangdi Ibu Kota Baru dilakukan sebelum HUT RIKe-79 pada 17 Agustus 2024.

"Untuk uji coba taksi terbang dilakukan sebelum HUT RI Ke-79 pada 17 Agustus 2024," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otoritas IKN Mohammed Ali Berawi, Senin (18/9) seperti dikutip dari Antara.

Ali menambahkan terkait uji coba tersebut OIKN menyiapkan beberapa hal. Salah satunya, landasan taksi terbang seperti helipad dan beberapa hal yang menunjang uji coba taksi terbang tersebut.

Ia menambahkan melalui Intelligent Transport System (ITS), mobil elektrik atau kendaraan otonom membawa penumpang ke helipad taksi terbang. Menurutnya, ini dilakukan hanya menggunakan satu aplikasi.

"IKN menerapkan ITS mulai dari kendaraan otonom, bus listrik dan seterusnya," kata Ali.

Ali menambahkan, moda taksi terbang ini masih dalam taraf pengembangan. Dia berharap sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa menguasai teknologi ini, dan perusahaan nasional yang diajak kerja sama bisa mengembangkan kapasitasnya untuk menguasai teknologi taksi terbang.

"Menurut saya momentum ini hanya ada melalui pembangunan IKN, dan harus dimanfaatkan. Kita berharap ada teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan, pengembangan, dan ada peningkatan kapasitas SDM Indonesia. Ini yang saya sebut sebagai nilai tambah," kata Ali.

[Gambas:Video CNN]

Guang Nao Wu Zun

Bos Bappenas Prediksi 70 Persen Penduduk RI Menumpuk di Kota 2045******

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfamemprediksi lebih dari 70 persen pendudukIndonesia tinggal di perkotaan pada 2045.

"Penduduk Indonesia di perkotaan itu sudah menjadi 56,4 persen pada 2020, dan 61,7 persen diproyeksikan pada 2045 (berdasarkan data Badan Pusat Statistik/BPS). Tapi menurut saya, angka tersebut akan lebih dari 61,7 persen, mungkin sekitar 70-an persen pada 2045, 25 tahun yang akan datang," ujar dia dalam peluncuran Kampanye Green Economy & Green Environment bersama PT Mass Rapid Transit Jakarta di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (12/9) seperti dikutip dari Antara.

Suharso mengharapkan penduduk yang pindah ke kota dapat membawa energi baru dan ekonomi yang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat, bukan justru menambah jejak karbon (carbon footprint).

"Di bajunya itu ada tulisan ini kira-kira membawa karbon 20 kilo CO2 (karbon dioksida) ekuivalen, sepatu itu (sekitar) 16-30-an (CO2 ekuivalen), dan seterusnya. Jadi kalau kita jalan, kita sudah membawa sekitar 50-55 (CO2 ekuivalen)," ucapnya.

Karena itu, generasi saat ini dinilai memiliki kewajiban untuk menjaga supaya generasi berikutnya bisa hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Begitu pula dengan generasi berikutnya yang mempunyai kewajiban untuk menjaga bumi agar tetap berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

"Saya ingin ajak semua untuk beralih (untuk menggunakan transportasi publik) yang menjadi menjadi satu pilihan dan keniscayaan. Tentu kita akan berbenah, pemerintah akan berbenah bagaimanapublic transportitu makin menyenangkan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Qiangu Juechen

Otorita Sebut Stanford University Bakal Bangun Sekolah di IKN******

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Agung Wicaksono mengatakan Stanford University akan berinvestasi di ibu kota barudengan membangun sekolah keberlanjutan (school of sustainability). Kampus internasional itu disebut telah mengajukan letter of intent(LoI) ke Otorita IKN.

"Stanford University mau buat school of sustainabilitydi IKN. Mereka sudah sampaikan LoI karena mereka paham konsep IKN adalah smart sustainable forest city," kata Agung dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta, Rabu (13/9).

Agung mengatakan LoI Stanford diajukan pada pekan lalu. Kerja sama dengan kampus tersebut didukung oleh para alumninya yang berasal dari Indonesia seperti Rachmat Kaimuddin, Pandu Sjahrir, dan Anindya Bakrie.

"Universitas cukup banyak. Dalam negeri juga ada yang berminat sudah mengajukan. Saya enggak ingat detailnya tapi dalam negeri sudah ada," kata Agung.

Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan sebanyak 17 sekolah asing dan unggulan antre untuk masuk ke IKN.

Namun, Dhony menilai hal tersebut tidak sejalan dengan pemikirannya.

"Untuk sekolah unggulan sudah 17 yang sudah antre tetapi bukan itu yang saya mau. Yang saya mau adalah bagaimana sekolah lokal, yang sudah ada ditingkatkan jadi sekolah unggul. Setara dengan sekolah-sekolah unggul yang itu," kata Dhony seperti dikutip dariCNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Longsheng yang santai

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Alice di Alam Impian

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Bos Bappenas Jawab Tudingan PLTU Jadi Biang Kerok Polusi Jakarta******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi klaim berbagai pihak soal polusi udaraJakarta buruk karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Ia mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk melakukan pensiun dini PLTU batu bara. Namun, langkah itu tidak bisa dilakukan secara mendadak.

"Itu kan enggak bisa ujug-ujugjuga. Nanti kalau listrik mati semua bagaimana? Itu kita perlahan," kata Suharso di sela-sela acara Dialog Nasional Antisipasi Dampak Perubahan untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045, Senin (21/8).

Co-firing merupakan teknik substitusi PLTU batu bara dengan bahan biomassa pada rasio tertentu. Sumber biomassa bisa dari pelet kayu, serbuk gergaji, cangkang kelapa sawit, hingga sampah atau limbah.

Dengan co-firing, kata Suharso, emisi karbon bisa turun hingga 30 persen.

"Caranya sampah yang menjadi sumber emisi kita transformasi menjadi energi co-firing," kata Suharso.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut polusi udara Jakarta adalah yang terjelek di dunia imbas emisi PLTU batu bara. Selain PLTU batu bara, Bahlil menyebut ada sumbangsih emisi kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak beralih menggunakan kendaraan listrik (EV).

"Ke depan, semua orang pakai mobil listrik. Oleh karena itu, mobil baterai listrik dan Indonesia kita dorong sebagai salah satu negara produsen ekosistem baterai (dan) mobil (listrik) terbesar di dunia," kata Bahlil dalam Penutupan Orientasi Diponegoro Muda di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/8).

[Gambas:Video CNN]