erek2 jam tangan

Dominasi Kaisar

Komisi Sekuritas Bahama Bekukan Aset FTX******

Komisi Sekuritas Bahama menunjuk likuidator untuk menjalankan unit FTXpada Senin (14/11). Bursa kripto milik Sam Bankman-Fried itu resmi mengajukan kebangkrutan pada Jumat (11/11).

Sebelumnya, otoritas di Bahama tersebut telah membekukan aset FTX sehari sebelum bursa kripto FTX itu mengajukan kebangkrutan. Mereka lantas mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Bahama untuk penunjukan likuidator sementara FTX.

Mereka mengatakan telah mendapat persetujuan pengadilan dan menunjuk dua anggota dari firma akuntansi PwC untuk mengawasi FTX Digital Markets Ltd, anak perusahaan FTX yang berlisensi di negara tersebut.

"Mengingat besarnya, urgensi, dan implikasi internasional dari peristiwa yang sedang berlangsung berkaitan dengan FTX, Komisi (Sekuritas Bahama) menyadari bahwa harus dan bergerak cepat untuk lebih melindungi kepentingan klien, kreditur, dan pemangku kepentingan lain secara global," tulis pernyataan resmi otoritas tersebut, dikutip dari Reuters, Selasa (15/11).

Lokasi terkini Bankman-Fried yang tinggal di Bahama juga menjadi tanda tanya. Ia disinyalir kabur ke Amerika Selatan usai isu kebangkrutan bursa kripto miliknya.

Namun, Bankman-Fried membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya terbang ke Argentina di tengah spekulasi yang beredar. Ia mengatakan pada Sabtu (12/11) masih berada di Bahama.

Sedikitnya US miliar atau setara Rp15,6 triliun dana investor 'menguap' dari bursa kripto FTX. Bankman-Friend diklaim diam-diam mentransfer dana investor senilai US miliar ke perusahaan perdagangan Bankman-Fried Alameda Research.

Nah, sebagian besar dana itu kemudian menghilang. Satu sumber menyebut kehilangan mencapai US miliar. Sementara, sumber lainnya memperkirakan kehilangan antara US miliar-US miliar.

Namun, Bankman-Fried membantah telah melakukan transfer US miliar.

"Kami tidak diam-diam mentransfer. Kami memiliki pelabelan internal yang membingungkan dan salah membacanya," kata Bankman-Fried.

[Gambas:Video CNN]

peradaban yang jauh

PGII Atasi Kesenjangan Infrastruktur dan Investasi Negara Berkembang******

Pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) digelar di sela Pertemuan Tingkat Tinggi Presidensi G20 Indonesia pada Selasa (15/11), dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto sebagai moderator.

PGII menjadi upaya kolaboratif anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis) yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2021 pada KTT G7 ke-47 di Inggris. PGII memiliki komitmen selama 5 tahun ke depan akan menginvestasikan US0 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.

Dalam kesempatan itu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Presiden AS Joe Biden, dan Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen menjadi tuan rumah bersama sekelompok pemimpin negara G20 yakni Jepang, Jerman, Korea Selatan, Senegal, Kanada, Argentina, Inggris dan India.

"Pemerintah AS secara resmi mengumumkan proyek baru PGII antara lain kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang memobilisasi US miliar pembiayaan sektor publik dan swasta untuk Indonesia, Indonesia Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact yang telah berhasil meluncurkan US8 juta,"

"Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang dalam mendukung proyek digital, mengamankan rantai pasokan mineral kritis di Brasil, pengembangan energi surya di Honduras, dan investasi dalam infrastruktur kesehatan India," lanjut Biden.

Sementara, Jokowi selaku tuan rumah KTT G20 menyampaikan bahwa Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia disebut membawa tantangan sendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal.

Untuk itu, dukungan PGII harus bersifat country driven dan berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan. Selain itu, kata Jokowi, PGII juga harus menjadikan konsultasi dan dialog dengan negara penerima sebagai pedoman utama.

"Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, upaya PGII mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang harus didasarkan pada paradigma kolaborasi. PGII diminta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta yang dinilai akan membawa manfaat nyata.

Lebih lanjut, PGII juga ditegaskan harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Senada, Presiden Von der Leyen turut meyakini bahwa pertemuan PGII di sela KTT G20 ini dapat menjadi penentu situasi perekonomian dunia.

"Kami yakin kemitraan dapat menjadi penentu permainan karena dua alasan. Pertama, PGII tidak hanya menanamkan modal besarnya di infrastruktur, tetapi juga investasi pada kapasitas lokal mitra kami," ujar Von der Leyen.

Pedang Bintang Suci

Pemprov DKI & LPPOM MUI Gelar Seminar Dukung UMKM Bersertifikasi Halal******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mendukung UMKM terus berkembang dengan memiliki sertifikasi halal.

Dukungan itu diwujudkan Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) bersama LPPOM MUI menggelar seminar sertifikat halal dalam rangkaian "Jakarta Islamic Festival" ke-2, di Kampung Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (13/11) lalu.

Seminar tersebut mengangkat tema urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di tengah stigma pembuatan sertifikasi halal yang merepotkan dan dianggap menyulitkan UMKM.

"Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 33 tahun 2014 adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal," kata Ratu.

Ada dua cara dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, yakni secara reguler dan self declare. Untuk persyaratan dan alurnya bisa diketahui lebih lanjut melalui website maupun media social Kementerian Agama RI dan aplikasi SIHALAL.

Sedangkan untuk tarif sertifikasi secara regular adalah Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk dan Rp350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sebagai strategi agar UMKM di Jakarta semakin tumbuh dan berkembang dengan memiliki sertifikasi halal, Ratu meminta agar para pelaku UMKM tidak perlu khawatir dengan pembiayaan. Menurutnya, Pemprov DKI telah memberikan pelayanan sertifikasi halal gratis, juga fasilitas gratis lainnya bagi UMKM yang berusaha di Jakarta.

"Pemprov DKI sangat concern dengan perkembangan UMKM di Jakarta, karena UMKM itu sokoguru perekonomian bangsa. Sektor UMKM yang terus berkembang ini menjadi salah satu indikator bahwa ekonomi warga Jakarta semakin tangguh," jelasnya.

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Deden Edi menyebutkan bahwa sekurangnya ada lima manfaat bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal.

Pertama, memberi ketenangan pada produsennya. Kedua, memperbaiki manajemen produksi. Ketiga, mengetahui sumber bahan baku yang halal.

"Keempat, meningkatkan daya saing produk. Kelima, kepercayaan konsumen semakin baik," ujarnya.

Selain Ratu dan Deden, turut hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara, Ketua Umum MUI DKI Jakarta K.H. Munahar Muchtar dan Wakil Direktur Bidang Sertifikat Halal Arif Zulkifli.

Adapun seminar sertifikat halal itu diakhiri dengan pelantikan pengurus Komunitas UMKM MUI DKI Jakarta yang dipimpin oleh Sukidi, serta dilanjutkan dengan acara lainnya, seperti hiburan oleh Opik dan Faza, serta seminar Islamic Parenting bersama Ari Untung.

Acara ditutup dengan launching Jinggel JIFEST oleh 13 Nadi Musik, serta Tabligh Akbar oleh K.H. Bachtiar Nasir.

Qin Jianji

Heru Budi Ikuti Putusan PTTUN Soal UMP DKI Jakarta 2022******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan menghormati putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak permohonan banding soal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022.

"Ya enggak apa-apa, kita ikuti aja aturan PTTUN," kata Heru di Mapolda Metro Jaya, Kamis (17/11).

Dalam putusannya yang dibacakan pada Selasa (15/11), majelis hakim PTTUN menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

Lebih lanjut, Heru mengatakan Menteri Dalam Negeri akan memberikan arahan terkait masalah UMP DKI 2023. Dia berharap ada solusi untuk seluruh buruh di Jakarta.

"Besok ada arahan dari Pak Mendagri. Mungkin bisa lebih baik untuk buruh Jakarta. Untuk se-Indonesia," paparnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Korsel Bakal Bangun Sistem Air Bersih di IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Korea Selatanakan berpartisipasi membangun sistem air bersihdi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rencananya, konstruksi akan dibangun pada 2024, namun Kementerian PUPR meminta percepatan proses penyusunan rencana teknis, sehingga instalasinya dapat dibangun pada 2023.

"Kami mengapresiasi rencana Korsel untuk berpartisipasi membangun sistem penyediaan air bersih di IKN Nusantara," ujarnya, dilansir Antara, Selasa (15/11).

Sebelumnya, pada 10 November 2022 lalu, Pemerintah Indonesia dengan World Water Council (WWC) telah menandatangani Framework Agreement 10th WWF.

"Kami akan bekerja dengan cermat karena waktu persiapan kurang dari dua tahun. Kami berharap Republik Korea ikut berpartisipasi aktif untuk membantu kami dalam persiapan 20th WWF," ungkap Basuki.

Basuki bersama Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin meneken Joint Statement on the Green Transition Initiative di Nusa Dua, Bali, pada Senin (14/11) sebagai bagian dari perhelatan KTT G20.

Joint Statement tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU Pembangunan Infrastruktur Hijau yang telah ditandatangani pada 15 Maret 2022 di Labuan Bajo.

Kerja sama bidang infrastruktur hijau mencakup manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi, kota eco-smart, serta identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

[Gambas:Video CNN]

Arus balik 2002

Erick Thohir: Stok Pupuk Subsidi NPK dan Urea 720 Ribu Ton******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pasokan pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk mencapai 720 ribu ton per 15 November 2022, yang mencakup pupuk urea dan NPK.

"Stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton," kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/11).

Erick mengatakan pupuk tersebut akan didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Saat ini Pupuk Indonesia memiliki 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, dan jaringan 1.100 lebih distributor, serta 28 ribu lebih kios resmi.

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi," ucap Erick.

Lebih jauh, ia juga mengatakan penyediaan pupuk non-subsidi juga semakin luas di kios-kios jaringan Pupuk Indonesia. Beberapa yang telah beroperasi ada di provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

"Program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga," papar Erick.

Hal ini ia ungkapkan untuk merespons pidato Presiden Joko Widodo yang meminta penguatan pada industri pupuk. Pasalnya, pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan.

"Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar masalah pupuk tak disepelekan. Hal ini mengingat 48 negara berkembang akan menghadapi kondisi serius di tengah ancaman krisis pangan.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11).

[Gambas:Video CNN]