daftar pinjol legal 2022 ojk

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Negara Bakal Kuasai 70 Persen Rumah PNS di IKN******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan negara akan menguasai 70 persen dari rumah aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sementara, 30 persen sisanya bisa dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri. Ketentuan itu berlaku untuk rumah vertikal atau apartemen maupun rumah tapak.

"Rumah tapak itu bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki. Cuma posisinya 70 persen akan tetap miliki negara, 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso, dikutip dari video YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

"30 persen bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam atau masyarakat umum dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka setelah nanti infrastrukturnya siap beserta sarana dan prasarana layak yang diperlukan warga untuk tinggal," kata Dhony.

Suharso sebelumnya mengatakan pemerintah akan menanggung biaya pemindahan 16.990 anggota ASN, TNI, dan Polri ke KIPP IKN Nusantara.

Dalam unggahan resmi akun Instagram @suharsomonoarfa setelah mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kawasan IKN pada Februari lalu, Suharso mengatakan para personel tersebut akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Pemindahan tersebut sebelumnya direncanakan akan dimulai secara bertahap pada 2024.

Selain mendapatkan tempat tinggal, para ASN, TNI, dan Polri yang ditempatkan di IKN juga akan menerima tunjangan yang sesuai, biaya pindah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta fasilitas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.

Suharso mengatakan bahwa selama proses pemindahan, pemerintah akan menanggung bukan hanya ASN, tetapi juga pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.

[Gambas:Video CNN]

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Penuhi Kebutuhan Lebaran, Pemerintah Impor 18 Ribu Ton Daging Kerbau******

Perum Bulog mendatangkan 18 ribu ton daging kerbau beku dariIndia untuk memenuhi kebutuhan saat puasa dan Lebaran. 

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan jumlah itu merupakan bagian dari penugasan untuk mengimpor 100 ribu ton daging kerbau beku tahun ini.

"Dari alokasi 100 ribu ton, ini baru datang 18 ribu ton. Seyogyanya kita harapkan 20 ribu ton tapi yang datang baru 18 ribu ton. Ini nanti bertahap," kata Buwas, sapaan akrabnya, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4).

Daging kerbau tersebut akan tersedia di pasar tradisional dan ritel modern dengan kemasan yang sudah diberi label harga eceran tertinggi (HET) sehingga pedagang tidak bisa menjual dengan harga tinggi.

Buwas juga menyebut daging kerbau impor akan didistribusikan langsung oleh Bulog di seluruh Indonesia dan distributor yang memenuhi syarat. Saat ini, Buwas menyebut baru 11 distributor yang memenuhi syarat untuk mendistribusikan daging kerbau impor tersebut.

"Yang minta lebih dari 100, tapi yang memenuhi syarat baru 11," kata Buwas.

Menurutnya, daging kerbau beku impor tersebut memiliki kualitas yang bagus dan sudah melewati proses karantina. Daging tersebut juga dijamin bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).

Ke depan, Buwas mengatakan daging kerbau beku impor yang menjadi bagian penugasan Bulog akan masuk secara bertahap hingga 100 ribu ton. Daging kerbau impor akan masuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Misalnya tiap bulan kebutuhannya 20 ribu ton, ya kita datangkan tiap bulan 20 ribu ton, 20 ribu ton, sampai 100 ribu ton," kata Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Penyebab Tupperware Terancam Bangkrut dan PHK Karyawan******

Perusahaan multinasional Tupperwareterancam bangkrut. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk.

Hal ini juga tak lepas dari penjualan produk yang menurun. Imbasnya, Tupperware pun berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Selain itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir. Karena kondisi tersebut, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portofolio real estatnya untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (11/4).

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Desa Kecil

Wamen BUMN Ngotot Impor KRL Bekas dari Jepang******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo memastikan bakal tetap mengimporKRL bekas dari Jepang, meski tidak direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tiko, sapaan akrabnya, mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di tahun ini.

"Mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

"Yang 2025 insyaallahINKA sudah bisa produksi, kita lagi upayakan ada partner dan kita sudah mulai ajukan untuk penyertaan modal negara (PMN) investasi di peralatan untuk 2024 nanti sehingga 2025 bisa benar-benar produksi," jelasnya.

"Kita punya beberapa kereta lama yang bisa diretrofit juga, itu lagi kita hitung berapa dan kebutuhannya seperti apa. Itu prosesnya sekitar 12 bulan bisa buat 2024," lanjut Tiko.

Tiko menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, izin impor tersebut tidak bersifat permanen karena kebutuhan 2024 dan 2025 akan dipenuhi dari retrofit serta pabrikan INKA.

Ia menegaskan akan membuat rencana kerja yang detail terkait rincian berapa kereta yang akan diretrofit pada 2024 serta berapa yang diproduksi INKA untuk 2025. Namun, impor KRL bekas Jepang akan tetap dilakukan untuk 2023 ini demi mengisi gap yang ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," jelas Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Erick Thohir Lapor ke Jokowi: 81 Juta Kaum Milenial Belum Punya Rumah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmelaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal 81 juta kaum milenial belum punya rumah.

"Tadi yang sudah disampaikan 81 juta generasi milenial dengan status yang berbeda, ini data dari Kementerian PUPR, belum mendapatkan fasilitas rumah," kata Erick di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Oleh karena itu, Erick mengatakan Kementerian BUMN bersama Kementerian PUPR mempersiapkan hunian milenial berupa apartemen, seperti Apartemen Samesta Mahata Margonda yang baru diresmikan Jokowi hari ini.

Erick juga mengatakan pemerintah sudah mengalokasikan Rp5 triliun untuk hunian sejenis di 7 lokasi dengan total 8.348 unit. Berdasarkan data Erick, 41 persen pembeli adalah generasi milenial dengan tingkat kelakuan di atas 85 persen.

Presiden Jokowi mengapresiasi langkah para pembantunya tersebut yang menyediakan hunian terjangkau untuk milenial. Bahkan, Jokowi mengatakan kamar dan fasilitas pendukung apartemen tersebut terbilang bagus.

"Harganya saya kira juga terjangkau. Ada subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)-nya dijual Rp200 juta. Yang tidak subsidi ada yang Rp300 juta, ada yang Rp500 juta. Cicilannya juga murah, sehingga sangat pas sekali untuk hunian anak muda kita," tutur Jokowi saat peresmian.

Selain itu, Jokowi menegaskan pentingnya hunian yang dekat dengan transportasi umum. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu macet-macetan di jalan dengan mobil pribadi.

"Yang paling penting, ini disiapkan untuk hunian milenial. Kalau mereka beli, bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur, mandi, langsung lompat sudah masuk ke KRL, kereta api. Ke mana-mana pun bisa," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Mengintip Kondisi Keuangan Transjakarta di Tengah Isu Tarif Naik******

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melalui akun media sosialnya mengajak pengguna untuk mengisi survei kenaikan tarifhingga 13 April mendatang.

Hal tersebut dilakukan setelah Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan kenaikan tarif transportasi tersebut.

"Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis TransJakarta, Senin (10/4).

Lantas, seperti apa kondisi keuangannya Transjakarta sehingga ada survei soal kenaikan tarif?

Mengutip laporan tahunan perusahaan, jumlah pendapatan usaha Transjakarta menyentuh Rp3,06 triliun pada 2021. Angka ini turun dibandingkan capaian pada 2020 dan 2019 yang masing-masing mencapai Rp3,07 triliun dan Rp3,3 triliun.

Lebih rinci, total pendapatan 2021 itu terdiri dari jumlah pendapatan jasa layanan angkutan umum dan pelayanan publik sebesar Rp2,99 triliun, pendapatan dari sponsor Rp9,57 miliar, dan pendapatan non angkutan Rp54,55 miliar.

Sementara itu total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan mencapai Rp280,07 miliar pada 2021. Angka ini turun dibandingkan 2020 yang mencapai Rp366,85 miliar.

Selanjutnya, kas dan setara kas Transjakarta 2021 mencapai Rp2,63 triliun. Angka ini lebih tinggi dari 2020 yang hanya mencapai Rp1,57 triliun.

Aset lancar Transjakarta mencapai Rp3,81 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dari capaian 2021 yang hanya Rp3,4 triliun.

Sedangkan aset tidak lancar mencapai Rp3,5 triliun pada 2021. Angka ini lebih rendah dibanding aset tidak lancar 2020 yang mencapai Rp3,65 triliun.

Sementara jumlah aset Transjakarta mencapai Rp7,31 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dibanding aset pada 2020 yang mencapai Rp7,06 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, jumlah liabilitas Transjakarta mencapai Rp2,27 triliun pada 2021, lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai Rp2,21 triliun.

Adapun jumlah ekuitas Transjakarta mencapai Rp5,04 triliun pada 2021. Jumlah ini lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai RP4,84 triliun.