proses kredivo

dewa serigala liar

PLN Sulselrabar Dapat Penghargaan Best Public Satisfaction 2024******

PLNSulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) mendapat penghargaan kategori Best Public Satisfaction 2024 dalam CNN Indonesia Awards.

Penghargaan itu diberikan secara simbolis kepada General Manager PLN UID Sulselbar Moch Andy Adchaminoerdin oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari.

CNN Indonesia Awards yang pertama ini digelar di Hotel Claro, Makassar, Sulsel pada Kamis (21/3). Awards ini dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama CNN Indonesia Titin Rosmasari hingga Chairman sekaligus Founder CT CorpChairul Tanjung(CT).

Dalam upaya mewujudkan energi berkeadilan ke seluruh masyarakat, PLN Sulselrabar menyalurkan hampir 3.000 keluarga di 51 desa dan dusun Provinsi Sulselrabar dapat menikmati listrik selama 24 jam.

Hal ini ini merupakan upaya PLN untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2024.

PT PLN (Persero) menyalurkan Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah kepada 3.861 rumah tangga tidak mampu yang tersebar di 12 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada ajang CNN Indonesia Awards, PLN Sulselrabar mendapat dua penghargaan yaitu Best Public Satisfaction dan Best Green Energy Initiative.

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Tiandao

ASDP Prediksi Puncak Arus Mudik Ciwandan H******

Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Muhammad Yusuf Hadi memprediksi puncak arus mudik kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan, Banten, akan jatuh pada Minggu (7/4) atau H-4 dan Senin (8/4) atau H-3 Lebaran.

"Untuk (puncak arus mudik kendaraan roda dua di Pelabuhan Ciwandan) tahun ini itu diperkirakan H-3 dan H-4," kata Hadi saat ditemui di Pelabuhan Ciwandan, Kamis (4/4) malam.

Kendati demikian, Hadi menyebut pihaknya tetap mengantisipasi lonjakan pemudik kendaraan roda dua pada H-5 dan H-6.

"Karena besok itu juga sudah mulai libur, kita sudah antisipasi sejak malam ini. Nanti malam mungkin pengguna jasa pengendara motor juga sudah mulai berdatangan ke sini dan kita sudah siap melayani," jelas dia.

Di sisi lain, Hadi menyebut pihak ASDP juga telah mempersiapkan ragam tambahan layanan ketika masa puncak arus mudik. Persiapan tambahan layanan itu akan disesuaikan berdasarkan data jumlah pemudik tahun lalu dengan sejumlah sumber daya yang ada.

"Baik itu lahan parkir, baik itu tempat penampungan jasa, dan juga untuk kapal itu sudah siap untuk melayani," ujarnya.

Tahun ini menjadi tahun kedua bagi Pelabuhan Ciwandan sebagai pelabuhan yang digunakan untuk arus mudik dan balik.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso menjelaskan pelabuhan ini digunakan untuk kendaraan roda dua dan truk golongan 6 dan 7.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

SPBU Rest Area KM 42 Tol Jakarta******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Karawang, Jawa Barat.

Penyegelan dilakukan usai SPBU tersebut ketahuan mencurangi tiga dari delapan dispenser SPBU dengan menambahkan alat tambahan saat diperiksa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag.

Zulhas menyebut penggunaan alat itu untuk menakali meteran pengisian bensin sehingga merugikan konsumen.

"Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan, misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang," imbuhnya.

Menurutnya, dari satu alat tambahan yang digunakan dalam satu dispenser bisa meraup hingga Rp2 miliar per tahun.

"Ini dispenser kalau ada ini (alat tambahan) kan kalau isi 40 liter dapatnya 30 liter. Satu pompa ini omzetnya bisa banyak, semakin banyak omzetnya semakin merugikan. Per tahun dihitung-hitung bisa Rp2 miliar per tahun satu alat ini," ungkapnya.

Kemendag bakal mengecek secara keseluruhan SPBU di Indonesia, khususnya menjelang Lebaran 2024. Zulhas menegaskan ia tak akan segan-segan memberikan sanksi atau menyegel SPBU yang nakal.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan pihaknya juga rutin melakukan pengawasan terhadap SPBU-SPBU terkait kemungkinan adanya kecurangan oleh oknum di SPBU.

Untuk kasus di Karawang, Mars menyebut SPBU itu sebenarnya memiliki sertifikat resmi, tetapi memang ditemukan alat sengaja dipasang untuk mengubah meteran pada dispenser SPBU.

"Kalau yang di sini kan ada semacam switch jumper yang di dalam sistem digitalnya, jadi bukan di area mekanikalnya," ungkapnya.

Mars mengaku pihaknya telah memberikan surat peringatan pertama hingga terakhir atas temuan Kemendag itu. Tiga dispenser yang menggunakan alat tambahan itu pun tidak boleh digunakan.

"Dari Pertamina sebetulnya SPBU ini sudah kami sanksi, jadi untuk SPBU ini sudah kita berikan surat peringatan pertama dan terakhir. Karena ini juga ada tiga dispenser ya langsung kita segel bersama Kemendag dan tidak kita operasikan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

Basuki Akhirnya Bersuara soal Program 3 Juta Rumah Prabowo******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomerespons program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Basuki mengatakan program tersebut bagus untuk mengatasi permasalahan backlogatau kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Namun, Basuki menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan apapun terkait rencana tersebut.

"Kalau ada program 3 juta rumah saya kira bagus, tetapi itu belum dibahas," katanya lagi.

Meskipun demikian, Basuki mengatakan program pembangunan 3 juta rumah tentunya akan berdampak pada peningkatan anggaran yang cukup besar.

Biaya pembangunan 1 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah saat ini mencapai Rp144 juta, dan menyerap anggaran sebesar Rp144 triliun.

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir, jika ia terpilih sebagai presiden nanti.

Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Prabowo merupakan calon presiden yang saat ini perolehan suaranya unggul dibandingkan dua rivalnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, menurut rekapitulasi suara sementara KPU RI.

Rekapitulasi sementara KPU RI per Rabu (13/3) hingga pukul 13.00 WIB menunjukkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 59,48 persen suara.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.