pola maxwin gates of olympus

Sistem masuk tingkat dewa

Menhub Sebut Okupansi MRT Jakarta Belum Maksimal******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan keterisian atau okupansi Mass Rapid Transit (MRT) di DKI Jakarta belum maksimal.

"Jadi tercatat mestinya bisa (mengangkut penumpang) 180 ribu per hari, sekarang MRT itu baru 80 ribu. Artinya ada sesuatu," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Menurutnya, dalam peroperasiannya, first miledan last mile-nya di MRT belum berjalan. First mileadalah perjalanan dari tempat asal menuju tempat transit transportasi massal.

"Jadi satu sisi memang mekanisme ini harus kita pikirkan berkaitan dengan antar moda," imbuh Budi.

Lebih lanjut, ia menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin masyarakat Jakarta segera beralih ke kendaraan umum. Hal ini guna mengurangi kemacetan dan emisi dari kendaraan pribadi yang membuat kualitas udara Jakarta tercemar.

Selain mendorong penggunaan kendaraan umum, Budi juga mengatakan kendaraan yang tak lolos uji emisi dilarang melintas di Jabodetabek. Ia menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum (law enforcement) bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

"Jadi kami perbanyak tempat-tempat uji emisi tapi melakukanlaw enforcement. Jadi nanti apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di Jabodetabek," kata Budi.

Tak hanya itu, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Karenanya, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1 menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Menhub Kaji Skema 4 in 1 Demi Atasi Polusi Jakarta******

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadiakan mempertimbangkan skema empat orang dalam satu mobil alias 4 in 1 di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan guna mengurangi kepadatan kendaraan dan meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota.

Menurut Budi, dengan kepadatan kendaraan yang berkurang, udara Jakarta pun bisa lebih bersih. Maklum, saat ini kualitas udara Jakarta tengah menjadi perhatian karena sudah buruk.

"Kendaraan-kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal dua orang. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 jadi 4 in 1," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Adapun upaya tersebut berupa penerapan kebijakan agar kendaraan yang tak lolos uji emisi dilarang melintas di Jabodetabek.

"Jadi kami perbanyak tempat-tempat uji emisi tapi melakukan law enforcement. Jadi nanti apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di Jabodetabek," tutur Budi.

Masalah kualitas udara Jakarta yang buruk juga mencuri perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku bakal meminta mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Ia meminta anak buahnya mengkaji kemungkinan itu. Jokowi menyebut bisa saja para pekerja dirotasi sehingga ada yang bekerja dari rumah dan kantor dalam waktu bersamaan.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working--work from office, work from home," katanya.

Jokowi mengatakan ada beberapa hal penyebab polusi DKI Jakarta seperti kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi, pembuangan emisi dari transportasi, dan aktivitas industri.

Oleh karena itu dia memerintahkan penanganan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, Jokowi ingin intervensi perbaikan kualitas udara.

Selain itu, ia juga memerintahkan rekayasa cuaca di Jabodetabek serta percepatan penerapan pembatasan emisi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Erick Thohir Respons Pegawai KAI Diduga Terlibat ISIS dan Terorisme******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal keterlibatan oknum pegawai PT Kereta ApiIndonesia (Persero) atau KAI dalam kasus terorisme.

Ia mengatakan oknum tersebut harus ditindak secara hukum.

"Saya sudah buat statementkeras kan bahwa teroris itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, karena itu harus kita tegakkan secara hukum," ucap Erick seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/8).

"Tentu, apa yang sudah dilakukan KAI, saya dukung penuh," ucap Erick.

Oknum pegawai PT KAI berinisial; DE yang merupakan juru lansir perusahaan ditangkap Densus 88 karena diduga tuduhan terlibat dalam tindak terorisme.

Juru Bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar menjelaskan salah satu barang bukti yang disita yakni senjata api rakitan beserta ratusan amunisi.

"Benar ada penyitaan senjata api. Penyidik sedang mendata jenis dan jumlahnya," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Polisi menduga DE terafiliasi dengan kelompok teroris ISIS.

Penangkapan itu direspons positif Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo.

"PT KAI mendukung kepolisian maupun aturan-aturan atau proses hukum. Kami juga akan selalu berkoordinasi dengan kepolisian," ujar Didiek.

Usai penangkapan, Didiek memerintahkan jajarannya, termasuk masing-masing pimpinan unit untuk memantau anak buah mereka secara langsung. 

[Gambas:Video CNN]

Sekretaris cabang terbaik

Luhut Ancam Tutup Pabrik Bandel Biang Kerok Polusi Udara******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tengah menyusun sanksi untuk para pihak penyebab polusi udara, termasuk penutupan pabrik.

Skema sanksi itu bakal menyasar pengguna kendaraan pribadi hingga industri. Bagi kendaraan pribadi, Luhut akan berpatokan pada batas emisi karbon.

Ia menegaskan jika kendaraan pribadi gagal lulus uji emisi tiga kali beruntun, maka pemerintah akan melarangnya melintas di jalan raya.

Ia menegaskan masalah polusi udara tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, Luhut meminta semua pihak patuh terhadap arahan pemerintah.

Menurutnya, penyebab polusi udara paling dominan datang dari sektor transportasi. Kendati, Luhut tak menutup mata untuk melakukan kajian lebih lanjut.

"Kita semua bisa kena, enggak ada lintas, jabatan, jendral, kopral, enggak ada menteri, menko, presiden siapapun bisa kena. Enggak ada agama kau apa, suku, kepercayaan kau semua bisa kena. Anak kecil, orang tua, jadi kita semua harus kompak hadapi ini (polusi udara)," tegas Luhut.

Oleh karena itu, Luhut ingin mewajibkan warga Indonesia kembali mengenakan masker. Menurutnya, masker cukup efektif untuk menangkal polusi udara belakangan ini.

Bahkan, ia menyebut penggunaan masker saat beraktivitas sudah dilakukan di tingkat aparat kepolisian. Luhut juga bersiap melakukan pengadaan masker yang lebih canggih.

"Jadi, apapun nanti diberikan pemerintah, semua harus kita turuti. Karena kalau tidak, kita korbannya. Jadi, sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, semua kemarin sudah harus pakai masker," tutur Luhut.

"Tapi masker ini hanya 15 persen (kemampuan menahan polusi udara), jadi kita sekarang lagi adakan masker yang bisa sampai 50 persen," tandasnya.

Hari ini memang diadakan Rapat Koordinasi Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek sejak pukul 11.00 WIB di kantor Luhut.

Setidaknya hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Gak Cuma Bayar Nanti, Pakai Allo Paylater di Transmart Diskon 20%******

Tahu enggak sih kalau belanja di Transmart pakai Allo Paylater selain bisa belanja sekarang bayar nanti, juga bisa dapat ekstra diskon sebesar 20 persen loh!

Promo ini khusus untuk pembelian produk di pesta diskon seharian Transmart bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Lihat Juga : Daftar Produk Diskon di Transmart Full Day Sale Merdeka Belanja

Diskonnya mencapai 50 persen untuk produk-produk terpilih. Nah, kalau bayar pakai Allo Paylater akan ada diskon tambahan sebesar 20 persen per transaksi.

Jadi dengan pakai Allo Paylater, kamu enggakcuma bisa mengatur keuangan dengan belanja sekarang bayar nanti, tapi juga bisa menghemat dengan bonus diskon 20 persennya.

Makanya yuk segera unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Kemudian, daftar akun danupgradeke Allo Prime.

Setelah itu, ajukan Allo Paylater. Prosesnya dijamin cepat dan mudah, langsung sat set sat set bisa dipakai belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Selain pakai Allo Paylater, ekstra diskon 20 persen juga berlaku untuk pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Jadi buruan ajukan diri dan pakai untuk belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja sebelum promonya berakhir.

Jelajahi dunia baru

Pengusaha Ritel Ancam Buat Minyak Goreng Langka Lagi******

Pengusaha ritel mengancam akan membuat minyak gorenglangka di pasaran lagi. Ancaman mereka tebar karena mereka belum mendapatkan kepastian dari pemerintah soal pembayaran utangRp344 miliar.

Utang Rp344 miliar pemerintah kepada pengusaha ritel terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022. Sudah setahun setengah pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Karena masalah itu, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyampaikan lagi bahwa pengusaha ritel akan memprotes pemerintah dengan beberapa cara; memotong tagihan ke distributor, mengurangi pembelian minyak goreng, menyetop pembelian minyak goreng dari produsen.

"Ini hasil dari meeting dengan 31 peritel. Jadi poin-poin ini bukan dari Aprindo. Tapi ini kami cuma menyampaikan dari pengusaha ritel bahwa akan ada pemotongan tagihan kepada distributor atau supplier minyak goreng dari perusahaan ritel kepada distributor minyak goreng," kata Roy seperti dikutip dari detik.com.

"Kemudian pengurangan pembelian minyak goreng bila penyelesaian rafaksi belum selesai dari perusahaan ritel. Perusahaan ya. Bukan Aprindo," tambahnya.

Namun, Roy mengaku belum mengetahui kapan perusahaan ritel akan melakukan pemotongan tagihan hingga menyetop pembelian minyak goreng dari produsen. Meski begitu, Roy mengatakan Aprindo tidak bisa lagi membendung keresahan dari para pengusaha. Jadi langkah-langkah tersebut tergantung dari keputusan perusahaan.

"Justru yang saya mau sampaikan adalah saat ini Aprindo untuk poin 2, 3, 4 tidak bisa membendung. Kita tidak bisa menahan anggota. Bahkan penghentian pembelian minyak goreng oleh perusahaan peritel. Bukan Aprindo," jelasnya.

Ia mengatakan kalau pengusaha ritel jadi melaksanakan ancaman itu, dampaknya jelas akan mempengaruhi stok minyak goreng di ritel.

"Misalnya memotong tagihan pastikan ketidaksetujuan dari pihak produsen. Pastikan ada aspek masalah bisa aja produsennya menyetop, 'bayar dulu dong tagihan ini kan bukan rafaksi' dia nyetop pasokan. Nah kalau menyetop pasokan, ada tidak minyak goreng di toko? Kita tidak tahu," ujarnya.

"Kalau produsen mengatakan ini kan tagihan sudah masuk perjanjian harus dibayar, tetapi si peritel 'tetapi kita punya rafaksi bayarnya ke kalian, kalian talangin dululah bagaimana caranya kita potong tagihan sebagai talangan kalian'. Nah itu kita ngga tahu," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga meyakini langkah yang dilakukan pengusaha ritel itu tak akan membuat minyak goreng langka di pasaran.

Jerry menjelaskan bahwa minyak goreng seperti Minyakita, curah, hingga yang premium tidak hanya dijual di gerai ritel. Minyak juga dijual di pasar serta melalui perdagangan daring.

Karena itu, ia meyakini bahwa masyarakat memiliki banyak akses untuk memperoleh minyak goreng.

"Dibilang minyak goreng nanti tiba-tiba jadi langka ya tidak begitu. Intinya medium kita untuk memperoleh minyak goreng itu kan tersebar di mana-mana sehingga sekali lagi ini bukan kekhawatiran," kata dia.

Jerry menghargai Aprindo sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder). Ia mengajak Aprindo duduk bersama guna menyamakan persepsi mengenai masalah rafaksi minyak goreng.

"Aprindo silahkan sampaikan aspirasinya karena dari sudut pandang mereka punya concern, tapi dari kita punya concern. Nanti kita duduk bersama," ujar dia.

Kemendag, kata Jerry, masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Jerry menjelaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan pendapat hukum bahwa penyelesaian rafaksi minyak goreng diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.

"Kita lihat yang ke depannya, yang terbaru, dan ter-update. Jadi kita mengacu kepada peraturan yang terkini," ujar Jerry.