petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

perkasajitu

arisan4d com 935Jutaan kata 99288Orang-orang telah membaca serialisasi

《perkasajitu》

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri), cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah), dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) bergandengan tangan usai mengikuti debat cawapres sesi pertama di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (22/12/2023). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Khofifah: Tidak perlu menakar ke******

Khofifah: Tidak perlu menakar ke-NU-an seseorang
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/1/2024). ANTARA/HO-PBNU/aa. (Handout PBNU)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa mengemukakan, seseorang tidak perlu menakar ke-NU-an orang lain.

"Jadi menurut saya enggak usah kita menakar ke-NU-an seseorang," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Menurut Khofifah, sesuatu yang terkait ideologi kehidupan keagamaan adalah urusan pribadi seseorang. "Sesuatu yang terkait ideologi kehidupan keagamaan itu masing-masing. Jadi ya saling menghormati saja," katanya.

Ketika ditanya soal politisasi acara ini, Khofifah juga menjelaskan acara ini tidak akan jauh dikaitkan dengan politisasi dan dirinya sulit untuk menutup keterkaitan tersebut.

"Ya kalau orang mau menduga, siapa yang bisa menutup dugaan-dugaan itu, apa yang ada di dalam prosesi ini, apa ada simbol-simbol apa, ada logo-logo atau ada apa yang patut diduga?," katanya.

"Saya rasa tidak ada sesuatu yang patut dicurigai, kecuali yang memang hatinya curiga, " katanya.

Baca juga: Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU
Baca juga: Khofifah ungkap alasan peringatan Harlah ke-78 Muslimat NU dimajukan

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya.
 
Khofifah menjelaskan alasan dirinya ​​​​​​nonaktif
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya.
 
Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU.
 
"Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.
 

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Sebuah kapal cumi terbakar di Muara Baru******

Sebuah kapal cumi terbakar di Muara Baru
Petugas memadamkan kebakaran KM Tunas Jaya yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/1/2024) malam. ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Utara/am.
Jakarta (ANTARA) - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Utara memadamkan kebakaran sebuah kapal cumi di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/1) malam.

Komandan Peleton Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara Sektor Muara Baru Sugianto kepada wartawan di Jakarta Utara, Selasa, mengatakan, pihaknya mengerahkan dua unit kendaraan pemadam kebakaran dan satu kapal pemadam.

"Api sudah berhasil dipadamkan, saat ini masuk tahap pendinginan. Penyebab kebakaran diduga dari 'korsleting' listrik," kata Sugianto.

Dia menambahkan, tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Total kerugian pada kebakaran itu juga masih dihitung.

​​​​​​Sebelumnya, pada pukul 22.20 WIB, Sudin Gulkarmat Jakarta Utara mendapat informasi telah terjadi kebakaran satu unit kapal cumi di Jalan Dermaga Barat, Kelurahan Penjaringan, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kapal bernama KM Tunas Jaya yang bersandar di dermaga tersebut tiba-tiba mengeluarkan asap putih tebal. Penyebab masih diselidiki petugas gabungan dari Polsek Kawasan Muara Baru dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca juga: Diduga terjadi kebakaran di Muara Baru
Baca juga: Kapal ikan terbakar saat bongkar muatan di Dermaga PPS Muara Baru

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjol yang bisa cicilan 12 bulan

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
cerislot
kredit di tokopedia
macauwin138
erek erek binatang togel
erek erek berenang 2d
indosport99
cabang slot
raja555
totonusa
Daftar isi semua bab
Bab 1 bandar spin slot
Bab 2 beli hp tanpa kartu kredit
Bab 3 situs togel malaysia terpercaya
Bab 4 slot akun bos
Bab 5 cicil hp bunga 0
Bab 6 arena99 slot
Bab 7 paito 6d
Bab 8 buku mimpi 22
Bab 9 link slot yang gacor
Bab 10 voucher go jek
Bab 11 republik365
Bab 12 gass138
Bab 13 cara mengetahui slot gacor
Bab 14 permainan yang bisa menghasilkan uang di dana
Bab 15 slot gacor 1
Bab 16 link sering maxwin
Bab 17 musimqq
Bab 18 kembar jitu
Bab 19 1121slot
Bab 20 situs slot lgo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7238bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Archon misterius

koi slot 88
Khofifah ungkap alasan peringatan Harlah ke-78 Muslimat NU dimajukan
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa, saat ditemui usai gelaran Harlah ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Sean Muhamad.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan alasan di balik majunya peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-78. Ditemui di Jakarta, Sabtu, Khofifah menjelaskan Muslimat NU didirikan pada 26 Rabiul Akhir 1365 Hijriah, bertepatan dengan 29 Maret 1946 Masehi. "Jadi ini bukan dimajukan, ini di tengah-tengah antara Hijriah dan Masehi. Hijriahnya 26 Rabiul Akhir, sekarang sudah masuk 8 Rajab kira-kira itu kawan-kawan," ujarnya. Kemudian, Khofifah juga mengemukakan terdapat sejumlah cabang Muslimat NU yang telah merayakan peringatan harlah terlebih dahulu, seperti di Sulawesi Selatan, Lampung, dan Maluku Utara.
Baca juga: Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU

Baca juga: Harlah ke-78, Muslimat NU ucapkan ikrar tekan stunting di Indonesia
 Ia menambahkan masing-masing cabang berhak untuk memilih tanggal berapapun dan bulan apapun untuk merayakan peringatan serupa. "Biasa sampai enam bulan kita harlah keliling itu ya, begitu," ucapnya.

Selain itu, Khofifah mengungkapkan alasan gelaran harlah diadakan pada 20 Januari ini sekaligus merayakan Harlah NU yang jatuh pada 31 Januari mendatang. Perayaan harlah yang bersamaan ini, kata dia, bukanlah perayaan yang pertama kali dilakukan, sebab, perayaan serupa telah dilaksanakan pada Harlah ke-60 Muslimat NU. "Kalau kita merangkai, kan Harlah NU di GBK ini juga bukan yang pertama, jadi kita juga pernah melakukan secara bersamaan antara Harlah NU dan Harlah Muslimat NU, pada zaman Kiai Hasyim Muzadi waktu itu," tutur Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Jokowi berperan besar bagi NU, Khofifah ucapkan terima kasih

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Permainan kiamat akan datang

game slot nomor 1 di indonesia
Mengucek dan memicingkan mata jadi ciri-ciri anak butuh periksa mata
Arsip foto - Seorang anak menjalani pemeriksaan mata dalam layanan gratis di Ancol, Jakarta, Senin (20/11/2023). Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi gangguan penglihatan di Indonesia sekitar 25 persen pada 2030. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom)
Dia memicingkan mata untuk mencoba penglihatannya agar fokus agar apa yang dia lihat terlihat jelas,
Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis mata dr. Lely Retno W., SpM (K) menyebutkan orang tua perlu mengenali beberapa ciri bahwa anak mereka membutuhkan pemeriksaan mata supaya mereka bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat.

Lely saat acara daring yang diikuti dari Jakarta, Sabtu, mengatakan biasanya salah satu masalah kesehatan mata yang dihadapi anak-anak ialah penglihatan kabur atau buram.

"Salah satu ciri atau tandanya biasanya anak-anak suka memicingkan matanya. Itu dia memicingkan mata untuk mencoba penglihatannya agar fokus agar apa yang dia lihat terlihat jelas," kata Lely, yang juga Direktur Klinik Utama Mata JEC-JAVA @ Pasuruan.

Baca juga: Anak berusia di bawah 8 tahun rentan terkena gangguan penglihatan

Selain itu, ciri lain dari anak yang membutuhkan pemeriksaan mata ialah kerap mengucek mata karena merasa tidak nyaman dengan penglihatannya yang tidak jelas. Kebiasaan mengucek mata biasanya disertai dengan keluhan pusing.

Apabila ciri-ciri tersebut terjadi pada buah hati, orang tua dianjurkan menanyakan pada anak terkait rasa tidak nyaman itu dan membawanya untuk mengikuti pemeriksaan mata agar bisa diketahui apakah matanya bermasalah atau tidak.

Sang dokter juga memberikan kiat mudah agar baik orang tua maupun anak bisa melakukan pemeriksaan awal apakah matanya mengalami masalah atau tidak.

"Bisa dengan mencoba menutup salah satu matanya dari situ bisa dilihat penglihatannya kabur atau tidak. Anak-anak, kan, enggakpernah menutup salah satu matanya. Kalau dua-duanya terbuka, kan, kelihatannya oke-oke saja, kalau satu ditutup ternyata mata lainnya kabur. Itu artinya perlu diperiksa," kata Lely.

Terkait dengan masalah gangguan penglihatan anak, pada akhir 2023 Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN) menyebutkan bahwa sejak pandemi COVID-19 didapati 400 dari 1.000 anak Indonesia mengalami gangguan mata atau kelainan refraksi dini.

Salah satu penyebabnya ialah kebiasaan mengakses gawai yang tidak terkontrol dan membuat anak melebihi batas waktu ideal terpapar layar gawai.

Baca juga: IROPIN: Gangguan penglihatan anak meningkat diduga akibat gawai

Baca juga: Orang tua perlu mengenali kelainan pada mata anak sedini mungkin

Baca juga: Benarkah minum jus wortel bisa turunkan mata minus?
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Berasal dari negeri asing

aplikasi bayar bulan depan
Jaksa Agung usul pensiunan TNI dapat bantuan usai kasus ASABRI rampung
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerima kunjungan silaturahmi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/1/2024). (ANTARA/HO-Puspenkum Kejagung)
Jakarta (ANTARA) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyarankan personel TNI yang telah pensiun atau gugur dalam tugas bisa mendapatkan bantuan setelah penanganan perkara PT Asabri rampung. "Setelah penanganan perkara Asabri selesai agar diberikan kontribusi kepada TNI, terutama para pensiunan dan rekan-rekan TNI yang gugur dalam tugas untuk bisa mendapatkan bantuan," kata Burhanuddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Jakarta, Senin, dalam rangka penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum.

Burhanuddin membuka diri untuk menjadi yang terdepan dalam melakukan pendampingan melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait perkara aset-aset TNI yang dilakukan gugatan oleh masyarakat dan pengembang, termasuk kasus Asabri. Mengenai wacana bantuan itu, Burhanuddin menyebutkan institusinya siap membantu dalam memfasilitasi TNI dan Kementerian BUMN. "Kejaksaan akan siap membantu untuk memfasilitasi hal tersebut bersama dengan Kementerian BUMN," ujarnya.

Baca juga: Kejagung pelajari vonis 2 tahun 9 bulan Edward Seky terkait Asabri Dalam pertemuan dengan Panglima TNI terkait penguatan kelembagaan, terutama dalam penegakan hukum oleh kedua lembaga, Burhanuddin juga menyampaikan peran kolaborasi penyidik kejaksaan dan militer. Kejaksaan Agung telah memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) yang sudah dua tahun berdiri. Keberadaan Jampidmil menunjukkan pentingnya penanganan perkara dengan kolaborasi dan sinergi antarpenegak hukum, mulai dari penyidikan sampai tahap upaya hukum dengan proses penanganan koneksitas.

Hal itu sebagaimana perkara yang sudah berhasil ditangani secara bersama-sama, yaitu perkara pengadaan Satelit Orbit 123° Kementerian Pertahanan dan perkara TWP AD (Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat) tahun 2013 sampai 2020 yang perkaranya sedang bergulir dalam tingkat upaya hukum. "Keberhasilan pengungkapan perkara tersebut tidak lepas dari kerja sama atau kolaborasi yang baik antara kedua lembaga,” ujarnya.

Baca juga: PT ASABRI catatkan perbaikan kinerja keuangan 2022 Burhanuddin juga menyampaikan jajaran Jampidmil tidak saja ada di Kejaksaan Agung, tetapi juga di kejaksaan tinggi yang dijabat oleh asisten pidana militer (Aspidmil) dan diisi oleh unsur dari TNI. Bahkan, pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) tanggal 8 Januari 2024, seluruh jajaran pidana militer, baik di pusat maupun daerah, telah diberikan keanggotaan kehormatan Persaja oleh Ketua Umum Amir Yanto yang didampingi Pelindung Organisasi Persaja S.T. Burhanuddin. "Keanggotaan tersebut dinobatkan karena mereka sudah menjadi bagian dari warga Adhyaksa," ujarnya.

Baca juga: Terdakwa korupsi Asabri Benny Tjokrosaputro divonis nihil Di sisi lain, Burhanuddin juga menyampaikan hal terkait kejahatan-kejahatan yang melibatkan penyidik dari TNI, seperti kejahatan kemaritiman, pelanggaran wilayah udara, dan kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dirasa semakin kompleks dan modern. "Ke depannya tentu akan dilakukan pendidikan pelatihan bersama dalam rangka penguatan sumber daya manusia dan membangun mindsetserta sinergi antarpenegak hukum," ujarnya. Sementara itu, dalam kunjungan perdananya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengucapkan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari Jaksa Agung Burhanuddin beserta jajarannya. Panglima TNI menyampaikan dalam penegakan hukum, TNI tidak bisa lepas dengan kejaksaan yang memiliki kewenangan mutlak dalam penuntutan terhadap semua tindak pidana perkara, termasuk wilayah udara dan wilayah laut yang hampir 70 persen jumlahnya, termasuk juga dalam hal penanganan perkara koneksitas.

Baca juga: Hakim kembali tak setuju hukuman mati untuk terdakwa korupsi Asabri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

website resmi pragmatic
Menkes kunjungi tiga rumah sakit Makassar pastikan layanan berkualitas
Menkes Budi Gunadi didampingi Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengunjungi rumah sakit pemerintah di Makassar, Sabtu,(20/1/2024). ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulsel
Makassar (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin melakukan kunjungan ke tiga rumah sakit milik pemerintah di Makassar, Sabtu

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit-rumah sakit tersebut memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Tiga rumah sakit yang dikunjungi, yakni Rumah Sakit Labuang Baji yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sulsel serta dua rumah sakit Kemenkes RI, yakni Rumah Sakit Mata Makassar dan Rumah Sakit Dr Tadjuddin Chalid.

"Kita meninjau rumah sakit provinsi, karena Kementerian Kesehatan memberikan bantuan alat untuk penyakit-penyakit kritis seperti stroke, jantung, dan ginjal," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Kemenkes tingkatkan pelayanan tiga RS di Surabaya dengan bantuan alkes

Menkes dan Pj Gubernur melihat langsung fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah sakit tersebut, termasuk ruang perawatan pasien, ruang operasi, serta fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium dan apotek.

Selain itu, mereka juga berdiskusi dengan para tenaga medis dan staf rumah sakit untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masing-masing rumah sakit.

Kunjungan pertama di Rumah Sakit Labuang Baji di Jalan DR Ratulangi Nomor 81 Labuang Baji, Kecamatan Mamajang melihat layanan Hemodiliasis, Mammografi, CT-Scan, Direct Radiografi, MRI, berbagai ruang poli, dan klinik urologi.

Kunjungan ini juga merupakan upaya dari Menkes untuk memastikan bahwa bantuan alat medis kesehatan yang diberikan Kemenkes digunakan dengan efektif dan efisien. Dengan meninjau langsung kondisi rumah sakit, dapat dilihat apakah alat tersebut telah digunakan dengan tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kita ingin lihat, apakah alat ini sudah dipasang, kedua sudah digunakan, ketiga, apakah banyak pasiennya. Alhamdulillah, alatnya sudah dipakai. Ada beberapa yang memerlukan bantuan perizinan kita bantu dan ada memang beberapa dokternya belum ada," katanya.

Baca juga: Menkes tinjau kelengkapan fasilitas pelayanan kesehatan di Palu

Untuk kebutuhan dokter, kata dia, kekurangan yang ada akan dipenuhi. Namun, ia mengharapkan berasal dari putra dan putri daerah. Pertimbangannya, agar mereka saat bekerja tidak meminta pulang ke kampung halaman. Demikian juga dengan beasiswa diberikan Kementerian Kesehatan.

"Kalau bisa putra daerah, supaya kalau mereka kerja, tidak berpikir lagi untuk pulang ke daerah asalnya," kata Budi.

Ia menilai rumah sakit ini cukup bersih dengan peralatan rumah sakit yang lengkap. "Rumah sakit ini bersih, sudah kita kasih alatnya banyak, kita doakan dokternya lebih lengkap," ujarnya.

Sedangkan, di Rumah Sakit Mata Makassar di Tallasa City Makassar, Menkes dan gubernur meninjau IGD, Poli Eksekutif, ICU dan Ruang Recovery serta ruang operasi.

Selanjutnya di Rumah Sakit Dr Tajuddin Chalid, Jalan Paccerakkang mengecek gedung poliklinik, ruang farmasi, radiologi, pusat rehabilitasi, ruang rawat inap, dan poliklinik haji.

Baca juga: Menkes tingkatkan kapasitas RSUD Wakai di Kepulauan Togean

"Kunjungan bersama Bapak Menteri ini memberikan masukan berharga dalam merencanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan di Sulsel," kata Bahtiar Baharuddin.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Saya sangat baik

555 slot online
Siskaeee dijadikan tersangka, kuasa hukum: terlalu dipaksakan
Fransisca Candra Novitasari alias Siskaeee tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (25/9/2023).ANTARA/Cahya Sari
terlalu dipaksakan dan terburu-buru
Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum tersangka Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee, Tofan Agung Ginting menilai penetapan tersangka kliennya itu terlalu dipaksakan sehingga pihaknya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Bahwasanya penetapan tersangka Siskaeee terlalu dipaksakan dan terburu-buru," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Tofan juga menambahkan penetapan tersangka tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas U No 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di dalam pasal tersebut berisi tentang perbuatan pertama yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Baca juga: Ini penegasan Polda Metro terkait gugatan praperadilan Siskaeee Selain itu, menurut Tofan, surat perintah penyidikan kasus tersebut melanggar ketentuan Mahkamah Konstitusi.
"Bahwasanya sprindik SP.SIDIK/4669/VI/RES.2.5./2023/DITRESKRIMSUS tertanggal 28 Juli 2023 tidak sah karena melanggar ketentuan MK No. 130/PUU-XIII/2015," kata Tofan. Di dalam amar putusan berbunyi pasal 109 ayat 1 UU no 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan UUD 1945. "Penyidik terkesan tidak profesional dan terlalu memaksakan klien kami ditetapkan sebagai tersangka, maka dari itu kami menempuh jalur praperadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas penetapan tersangka, " ucapnya.

Baca juga: Polisi nyatakan pemeran film porno belum perlu ditahan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah menerima permohonan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Fransisca Candra Novita Sari alias Siskaee dan menjadwalkan sidang perdana Senin (22/1) pekan depan.
Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Selasa, mengatakan gugatan praperadilan itu didaftarkan Siskaeee ke PN Jaksel pada Senin (15/1).
"Hari sidang pertama telah ditetapkan, yaitu Senin 22 Januari 2024," kata Djuyamto. Setelah menerima permohonan gugatan praperadilan dari Siskaeee, Ketua PN Jaksel telah menunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa praperadilan tersebut.

Baca juga: PN Jaksel jadwalkan  sidang Praperadilan Siskaee minggu depan
"Hakim tunggal yang ditunjuk, yaitu Sri Rejeki Marshinta," katanya. Gugatan yang dimohonkan Siskaeee kepada hakim termohon adalah penetapan tersangka. "Termohon dalam gugatan ini adalah Polda Metro Jaya," ujar Djuyamto.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

kaisar naga merah

win 33 slot
Polri serahkan tujuh tersangka kasus pengaturan skor ke Kejari Sleman
Kanit V Subdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri AKBP Made Redi (kiri) dan Kasi Pidum Kejari Sleman Agung Wijayanto saat jumpa pers di Mapolda DIY, Sleman, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Luqman Hakim
Yogyakarta (ANTARA) - Satgas Antimafia Bola Polri menyerahkan tujuh dari delapan tersangka kasus mafia bola berupa pengaturan skor atau "match fixing" pada pertandingan Liga 2 periode 2018 ke Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

"Kami dari Satgas Antimafia Bola harus melimpahkan tanggung jawab tersangka dan juga barang bukti kepada jaksa penuntut umum dalam rangka pembuktian nanti di persidangan," kata Kanit V Subdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri AKBP Made Redi saat jumpa pers di Mapolda DIY, Sleman, Kamis.

Redi menuturkan seluruh tersangka beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejari Sleman karena kasus pengaturan skor tersebut terjadi di wilayah hukum Sleman, sehingga proses persidangannya pun bakal berlangsung di Pengadilan Negeri Sleman.

Dia menjelaskan tujuh tersangka yang diserahkan terdiri atas tiga tersangka yang berperan sebagai pemberi uang suap dan empat lainnya sebagai penerima suap.

Tujuh tersangka tersebut berinisial RP, R, K, AS, DRN, VW dan KM.

Baca juga: Polisi dalami dugaan masih terjadinya pengaturan skor sepak bola oleh tersangka VW

Baca juga: Kapolri sebut Vigit Waluyo aktor intelektual kasus pengaturan skor Liga 2 Indonesia

"Kami masih ada satu 'PR' yaitu satu tersangka masih buron dengan inisial GAS. Namun kami sudah membuat DPO (daftar pencarian orang) dan kami sudah sebar ke semua wilayah. Kami dari direktorat siber tetap melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap GAS tersebut," ujar dia.

Redi mengatakan terhadap para tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp15 juta.

Sedangkan untuk penerima suap dijerat dengan Pasal 3 dengan ancaman tiga tahun penjara dan denda Rp15 juta.

Kasi Pidana Umum Kejari Sleman Agung Wijayanto mengemukakan setelah menerima pelimpahan itu, jaksa melakukan penahanan terhadap tiga dari tujuh tersangka yakni DRN, VW dan KM.

"Empat tersangka tidak dilakukan penahanan karena memang pasalnya tidak dapat dilakukan penahanan," ucap dia.

Menurut Agung, Kejari Sleman segera menyempurnakan surat dakwaan sehingga pada pekan depan dapat dilimpahkan ke pengadilan.

"Dalam waktu dekat kami jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman maupun dari Kejaksaan Agung akan segera menyempurnakan dakwaan yang sudah ada, kemudian minggu depan segera akan kita limpahkan ke pengadilan untuk segera kita sidang-kan," jelas dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024