casletoto

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Rugi Kalau Gak ke Transmart, Baju Lebaran Diskon 50% + 20% + 20%******

Lebaran Idul Fitri sudah di depan mata, nih! Kalau masih belum punya baju baru buat Lebaran, tenang aja. Belanja di Transmart yuk!

Soalnya Transmart lagi menggelar promo Pesona Gaya Diskon Lebaran dengan diskon mencapai 50 persen.

Lihat Juga : Outfit Lebaran Diskon Besar-besaran di Transmart, biar OOTD Makin Kece

Seluruh rangkaian diskon ini berlaku dari 16 April sampai 21 April 2023 di berbagai cabang Transmart di Indonesia.

Tak hanya diskon untuk baju Lebaran pria, wanita, dan anak, ada juga diskon untuk pembelian tas, sepatu, sandal, dan aksesori lain.

Begitu juga dengan produk bayi, koper, perabotan rumah tangga, sampaimakeupdanskincare.Super lengkap, kan diskonnya?

Berikut syarat dan ketentuan lengkapnya.
1. Diskon tambahan 20 persen hanya untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.
2. Diskon tambahan 20 persen hanya berlaku pada 16-21 April selama jam operasional toko waktu setempat di seluruh Transmart.
3. Diskon diberikan langsung dari total tagihan.
4. Berlaku hanya untuk bagian Department Store dan tidak berlaku diskon untuk Brand Sport Station dan Body Shop consignmentDept Store.
5. Untuk cosmetic & fragrance Dept Store berlaku diskon reguler 10 persen.
6. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello.
7. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (pedagang).

Tunggu apalagi? Buruan serbu Pesona Gaya Diskon Lebaran. Biar penampilan Lebaranmu makin kece!

orang yang tidak bermoral

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo Resmi Jadi Komisaris Semen Indonesia******

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo diangkat menjadi komisaris PT Semen Indonesia (Persero) TBK berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023.

RUPST 2023 mengubah jajaran direksi dan komisaris. Rapat tersebut memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Astera Primanto Bhakti sebagai Komisaris, Aas Asikin Idat sebagai Komisaris Independen.

Kemudian, Aulia Mulki Oemar sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Adi Munandir sebagai Direktur Supply Chain.

Direktur Utama PT Semen Indonesia Donny Arsal menyatakan perusahaan bakal meningkatkan inovasi produk serta layanan demi peningkatakan kinerja pada 2032.

Selain itu, penguatan jaringan distribusi dan optimalisasi fasilitas produksi serta peningkatan aktivitas operasional juga akan dimaksimalkan.

"SIG berkomitmen untuk terus menjaga kepemimpinan pasar dan mempertahankan kinerja yang positif demi terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan bernilai tambah bagi para pemegang saham," kata Donny Arsal dalam keterangannya, Senin (17/4).

Berikut jajaran direksi dan komisaris yang baru.

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama Rudiantara
2. Komisaris Arief Prasetyo Adi
3. Komisaris Lydia Silvanna Djaman
4. Komisaris Sony Subrata
5. Komisaris Yustinus Prastowo
6. Komisaris Independen Saor Siagian
7. Komisaris Independen Nasaruddin Umar

Direksi Perseroan

1. Direktur Utama Donny Arsal
2. Direktur Bisnis dan Pemasaran Subhan
3. Direktur SDM dan Umum Agung Wiharto
4. Direktur Operasi Reni Wulandari
5. Direktur Supply Chain Yosviandri
6. Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio Andriano Hosny Panangian

RUPST 2023 juga menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 untuk ditetapkan sebagai dividen dan cadangan keuangan. Nominalnya sebesar Rp2,36 triliun. 

Jika dirinci, 70 persen atau Rp1,65 triliun ditetapkan sebagai dividen tunai. Lalu 30 persen atau Rp709,45 miliar sebagai cadangan lainnya.

baca berita selengkapnyadi sini.

Tanda Naga di Langit Berbintang

Bantah Tudingan Andre, Dirut Sebut 20 Persen Karyawan Sarinah Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah isu soal larangan berhijab bagi karyawan pusat perbelanjaan tersebut. Ia mengatakan hingga saat ini setidaknya 20 persen karyawan Sarinah yang memakai hijab.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Jadi sekali lagi untuk karyawan maupun manajemen di Sarinah tidak ada policyuntuk melarang ketentuan untuk menggunakan hijab. Jadi memang karyawan atau manajemen diberikan kebebasan mempunyai kepercayaan masing-masing menerapkan atribut keagamaan masing-masing," jelas Fetty di Sarinah, Senin (17/4).

"Saat ini (kami) terus mengklarifikasikan fakta yang ada di lapangan dan policyyang berlaku di Sarinah jadi masih dalam tahap itu.

Sebab itu, berubah-ubah (angkanya) setiap kali tergantung mereka kapan memakai kerudung. Artinya kalau sekarang kurang lebih 20 persen (pakai hijab)," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Fetty juga menyinggung soal rencana penambahan tenant di Sarinah. Ia mengatakan saat ini ada 2 hingga 3 tenant besar yang berencana masuk ke dalam pusat perbelanjaan tersebut.

"Ini ada 2-3 tenant besar yang sedang fitting out dan sudah deal dan akan buka restoran di kuartal III 2023 . Kami harap dengan tambahan kafe dan restoran terus berikan banyak pilihan bagi masyarakat dan Sarinah jadi pilihan untuk shopping dan kuliner," katanya.

Ke depan, Fetty mengatakan pihaknya juga menyiapkan banyak program dan strategi lainnya. Tidak hanya fokus pada ritel, ia juga berencana mengembangkan di sektor properti dan bisnis digital.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Intip Gaji Gubernur Ganjar Pranowo, Capres PDIP Berharta Rp11,7 M******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebagai capres, harta dan kekayaan Ganjar menjadi sorotan. Berdasarkan LHKPN yang diunggah KPK, harta dan kekayaan politisi PDIP ini tercatat sebesar Rp11,7 miliar hingga akhir 2021.

Nilai tersebut naik sekitar Rp1,1 miliar dari harta dan kekayaan Ganjar pada akhir 2020 yang sebesar Rp10,52 miliar.

Gaji pokok (gapok) Ganjar ternyata tak terlalu besar yakni hanya Rp3 juta per bulan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 Perubahan PP Nomor 9 Tahun 1980.

Selain gapok, Ganjar juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp5,4 juta per bulan. Artinya, jika ditotal, maka penghasilan akhir Ganjar sebagai gubernur Jateng hanya Rp8,4 juta per bulan.

Di samping itu, sebagai pimpinan tertinggi di daerah, Ganjar juga menerima biaya penunjang operasi (BPO). Berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000, besaran BPO Ganjar adalah sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun ini, PAD Jateng ditargetkan mencapai Rp15,43 triliun. Artinya, BPO Ganjar bisa mencapai Rp20 miliar setahun.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.