jordan88slot 808Jutaan kata 554141Orang-orang telah membaca serialisasi
《fosilqq》
Luhut Sebut Ada Indikasi Pelanggaran SOP di Ledakan Smelter PT ITSS******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan terdapat indikasi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga menyebabkan ledakan di tungku smelternikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah.
Namun, temuan itu baru berdasarkan investigasi awal. Penyelidikan dilakukan sejak 25 Desember lalu oleh tim dari Kemenko Marves, Kemenaker, Kemenperin, Korem, Polda, Polres, Kodim, serta pemerintah daerah
Untuk kesimpulan akhir, Luhut meminta Kapolda Sulawesi Tengah menyelesaikan investigasi tersebut.
Lihat Juga :Kemenperin Gandeng Polda Sulteng Usut Ledakan Smelter ITSS Morowali |
Ia juga meminta Polri menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang teridentifikasi.
"Saya minta Polri bertindak cepat dan tegas apabila ada bukti pelanggaran oleh perusahaan. Kejadian serupa di GNI tahun lalu sudah menjadi pelajaran bahwa kita serius dalam menegakkan hukum demi keselamatan pekerja. Pokoknya kita tidak mau main-main dengan keselamatan manusia," kata Luhut.
Luhut sendiri telah memimpin rapat koordinasi bersama dengan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, TNI, Polda Sulawesi Tengah, Polri, dan pemangku kepentingan daerah. Dalam kesempatan itu, Luhut mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menangani masalah tersebut dengan serius.
"Saya ingin mengingatkan bahwa negara kita memiliki regulasi yang jelas dan tegas. Siapapun yang melanggar akan dihadapkan pada hukum yang berlaku. Ini bukan hanya tanggung jawab Polri, tetapi semua K/L terkait harus bekerja sama dalam upaya penegakan ini," ujarnya.
Luhut juga menegaskan tidak ada toleransi bagi pihak yang gagal menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup hingga membahayakan pekerja dan lingkungan.
Karenanya, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Untuk memastikan SOP dan panduan K3 di seluruh smelter nikel di Indonesia telah memadai dan dilaksanakan dengan baik.
"Kami tidak akan kompromi dengan kegagalan apapun dalam menerapkan standar keselamatan. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari insiden ini, dan kami akan memastikan keadilan bagi para korban serta keluarga mereka," pungkasnya.
Ledakan tungku smelter nikel PT ITSS terjadi pada Minggu (24/12) kemarin. Tungku smelter nikel PT ITSS berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.
Dari laporan terakhir, insiden ini telah menelan korban 19 orang meninggal yang terdiri atas 11 TKI dan 8 TKA, 29 orang luka berat, dan 11 orang luka ringan. Penanganan korban masih dilakukan, termasuk mengevakuasi korban yang dirawat ke Makassar dan Jakarta.
Selain itu, pihak perusahaan juga sudah memberikan santunan sebesar Rp600 juta untuk korban yang meninggal dunia, di luar dari santunan dari BPJS.
[Gambas:Video CNN]
Omzet UMKM Konveksi Anjlok 90 Persen di Masa Pemilu 2024******
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan kemeriahan pesta demokrasi tak 'menetes' ke UMKM.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan omzet UMKM konveksi pada Pemilu 2024 turun hingga 90 persen dibanding Pemilu 2019.
"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1).
Adapun klaim penurunan pendapatan tadi diketahui dari observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta. Pihaknya juga melakukan wawancara pada 15 orang pelaku UMKM.
Yulius menuturkan penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh lima faktor. Pertama, partai politik sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra partai.
Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu 2019 masa kampanye selama 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.
Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga peserta pemilu lebih memilih mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.
Kelima, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.
Lihat Juga :![]() |
Mencermati situasi tersebut, Yulius mengatakan pemerintah berupaya untuk menjembatani agar masa kampanye tahun ini bisa memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
Adapun langkah-langkah tersebut seperti mendorong partai politik dan calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.
"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM," ujar Yulius.
Menurutnya, partai politik, para calon legislatif (caleg), dan tim sukses pemilihan presiden (pilpres) perlu memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Sebab, hal tersebut secara nyata dapat memberikan keberpihakan kepada UMKM dan membantu promosi serta meningkatkan penjualan.
Kemenkop UKM juga bakal mendorong para pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar dan pemasarannya melalui ekosistem digital, seperti terhubung dalam katalog elektronik pemerintah.
Pemerintah juga bakal menjembatani aspirasi para pelaku UMKM di Pasar Jaya untuk pembentukan wadah pemasaran online terpadu. Hal itu bisa diwujudkan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas kementerian/lembaga terkait.
"Untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi Pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya," kata Yulius.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengamini bahwa pesanan alat peraga Pemilu kepada UMKM selama Pemilu 2024 ini menurun.
"Dulu tiga bulan sebelum kampanye kami kebanjiran. Dulu dari partai bisa bikin jutaan (alat peraga kampanye), ada 15 juta, 4 juta, 5 juta dari partai," ujarnya.
Nandi mengatakan saat ini pesanan dari mereka hanya mencapai puluhan ribu unit saja.
Sementara itu, Pengusaha Pasar Tanah Abang Dody Ariyanto mengatakan pada Pemilu 2019 UMKM bisa mengantongi omzet Rp20 juta per hari dari pesanan alat peraga kampanye. Namun, pada Pemilu tahun ini menurun drastis.
"Memang tergantung pemesanan apa saja, biasanya kan pesan baliho, kaos, kemeja, jaket, topi. Tapi sekarang sepi, rata-rata turunnya 90 persen," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)McDonald's Malaysia Gugat Kelompok Pro Palestina Rp20M******
McDonald's Malaysiamenggugat kelompok pro-Palestina BDS Movement sebesar US,3 juta (setara Rp20 miliar) buntut seruan memboikot perusahaan yang diduga mendukung Israel.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, restoran makanan cepat saji tersebut mengatakan gugatan perdata terhadap BDS (Boikot, Divestasi, Sanksi) Sanctions) Malaysia bertujuan untuk melindungi 'hak dan kepentingan kami sesuai dengan hukum'.
Namun, McDonald's mengatakan pihaknya tidak mendukung atau memaafkan konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini.
Berdasarkan salinan dokumen hukum, McDonald's meminta ganti rugi sebesar enam juta ringgit atas dugaan pencemaran nama baik.
Sementara itu, dalam sebuah postingan di media sosial X pada hari Jumat, BDS Malaysia mengatakan "kami dengan tegas menyangkal" dugaan pencemaran nama baik.
BDS merupakan bagian dari gerakan global Boikot, Divestasi, Sanksi, yang diluncurkan oleh organisasi masyarakat sipil Palestina pada tahun 2005, dan kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Malaysia.
Kampanye ini menganjurkan tindakan politik dan ekonomi terhadap perusahaan Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina.
Terkait serangan Israel ke Gaza yang terjadi sejak 7 Oktober dan menewaskan lebih dari 21 ribu jiwa, BDS Malaysia menggencarkan seruan kepada masyarakat Malaysia untuk memboikot merek-merek Barat, termasuk McDonald's, KFC dan Zara, yang dituduh terlibat dalam kekejaman Israel terhadap warga Palestina.
Lihat Juga :![]() |
Label:cadas138、p200m slot、angka togel hari ini
Terkait:danatoto、buku tafsir mimpi 2d、game slot pasti menang、superstarqq88、daftar situs slot resmi、wishbet88、mimpi 2d pelarian、situs game slot terbaik、slot wd dana、museum slot demo
bab terbaru:situs slot kamboja terpercaya(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Bos Meta Mark Zuckerberg merambah bisnis ternak sapidengan membuka Peternakan Ko'olau, Kauai, Hawaii.
Dari bisnis itu, ia berambisi menciptakan daging sapi dengan kualitas terbaik di dunia.
"Ternaknya adalah wagyu dan angus, dan mereka akan tumbuh dengan memakan makanan macadamia dan minum bir yang kami tanam dan produksi di peternakan ini," tulis Zuckerberg di akun instagram pribadinya, Selasa (9/1).
Zuckerberg mengatakan ia ingin seluruh proses ternak sapinya bersifat lokal dan terintegrasi secara vertikal. Setiap sapi, sambungnya, akan mengonsumsi 5.000 hingga 10 ribu ton pon makanan setiap tahun. Karena, dibutuhkan banyak sekali pohon macadamia.
Zuckerberg menceritakan ia dibantu sang putri membantu menanam pohon macadamia dan merawat berbagai hewan.
"Kami masih dalam tahap awal perjalanan dan sangat menyenangkan untuk terus meningkatkannya setiap musim. Dari semua proyek saya, ini yang paling enak," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.
Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).
Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.
Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.
"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.
PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.
"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.
Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.
Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.
"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.
"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.
Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.
"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.
[Gambas:Twitter]
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun sejumlah bandara baru di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP). Pembangunan bandara-bandara ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan bandara-bandara baru di Indonesia merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
"Dengan terbukanya akses, pergerakan manusia maupun logistik semakin lancar dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).
Bandara Ewer yang diresmikan pada Juli 2023, memiliki terminal bandara seluas 488 m2, atau lebih luas dari terminal lama yakni 120 m2, yang dapat memuat kapasitas hingga 14 ribu penumpang per tahun.
Pengembangan bandara ini telah dilakukan sejak 2018 hingga 2022 dengan total anggaran Rp287 miliar yang berasal dari APBN. Setelah dilakukan pengembangan, bandara ini memiliki landasan dengan ukuran 1.650x30 m sehingga mampu didarati pesawat tipe ATR 72-600 untuk penumpang maupun kargo.
Bandara Ewer akan menjadi titik sentral yang sangat strategis untuk melayani penerbangan dari dan ke bandara yang lebih besar, seperti Timika atau Merauke, maupun menuju bandara yang lebih kecil di wilayah pedalaman Papua.
Selanjutnya, Bandara Siboru yang diresmikan pada November 2023 lalu, memiliki luas terminal 4.600 m² yang dapat menampung hingga 153.945 penumpang per tahun. Total anggaran pembangunan bandara senilai Rp891 miliar menggunakan APBN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Bandara Siboru ini akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, menghubungkan Fakfak dengan daerah-daerah yang lain Fakfak ke Sorong, ke Timika, ke Kaimana, ke Amahai, ke Babo, ke Dobo, ke Bintuni, dan lain-lainnya.
Sementara itu, Bandara Douw Aturure yang berada di Provinsi Papua Tengah juga akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.
Bandara ini memiliki panjang runway 1.600x30 m dan akan menjadi sarana akomodasi transportasi Udara yang utama di Kabupaten Fakfak menggantikan fasilitas bandara sebelumnya yaitu Bandara Torea dimana Panjang Runway hanya 1.200x30 m dan tidak dapat diperluas lagi.
Kemudian, Bandara Mentawai memiliki terminal penumpang berukuran 1600 m2 yang mampu menampung penumpang sekitar 53 ribu lebih penumpang per tahun. Pembangunan bandara ini dibiayai melalui sumber pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total anggaran sebesar Rp487 miliar.
Kehadiran Bandara Mentawai memperlancar konektivitas dari Kota Padang ke Kabupaten Mentawai dan sekitarnya maupun sebaliknya. Bandara ini memiliki panjang runway 1.500x30 m, yang dapat dilandasi pesawat yang lebih besar yaitu ATR 72-600.
Sebelumnya, bandara yang lama hanya bisa dilandasi pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan berkapasitas 12 orang dengan panjang runway 850x23 m.
Budi menegaskan, kehadiran bandara-bandara baru di daerah tersebut diharapkan dapat mendongkrak potensi pariwisata di daerah masing-masing. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang baik dari pemerintah daerah.
"Misalnya yaitu dengan menyelenggarakan berbagai event daerah, nasional dan internasional, mempromosikan destinasi wisata di daerahnya, dan upaya lainnya untuk mendorong tingkat okupansi pesawat," pungkasnya.
(rir/rir)PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnibuka suara soal penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.
"Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini," terang Evan katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).
"Untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PELNI telah memiliki pedoman pencegahan korupsi, antara lain pedoman pelaporan pelanggaran (whistle blowing system), pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi," katanya.
KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Tahun Anggaran 2015-2020.
Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya.
"Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).
Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus ini.
"Ini modusnya adalah dugaan melawan hukum, Pasal 2 atau Pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian keuangan negara, terus nanti kami kembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ucap Ali.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi Terminal Tipe A di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan dan revitalisasi terminal ini menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka memperbaiki layanan angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pembangunan terminal bus perlu terus dilakukan agar fasilitasnya semakin baik, sehingga masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya. Hal ini diperlukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah hingga ke penjuru negeri.
"Terminal harus bersih dan nyaman agar masyarakat mau menggunakannya. Ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan budaya penggunaan transportasi massal," tuturnya.
Dengan konsep mixed use, terminal juga memiliki sejumlah fasilitas seperti area komersial, kuliner, pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya. selain itu, juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Sebagai informasi, Terminal Tipe A adalah terminal yang memiliki fasilitas dan layanan yang lebih lengkap dibandingkan terminal tipe lainnya. Terminal ini berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, pusat kegiatan sosial, ekonomi, seni dan budaya, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Sejumlah Terminal Tipe A dibangun dan direvitalisasi secara merata ke sejumlah wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Beberapa di antaranya, Terminal Paya Ilang di Takengon, Aceh; Terminal Amplas di Medan Sumut; dan Terminal Anak Air di Padang, Sumbar.
Di samping itu juga dibangun Terminal Tingkir di Salatiga, Jateng; Terminal Tamanan di Kediri, Terminal Purabaya di Surabaya, Jatim, Terminal Bimoku di NTT, Terminal Banjar di Kalsel; serta Terminal Bolaang Mongondow di Sulut.
Terminal Tipe A dibangun atau direvitalisasi menggunakan skema APBN rupiah murni maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dilakukan secara bertahap.
Contohnya adalah Terminal Anak Air dibangun menggunakan APBN rupiah murni dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp94,8 miliar dan memiliki luas lahan 27.385 m2 dengan luas bangunan terminal 10.364 m2.
Begitu juga dengan Terminal Amplas dibangun dengan pagu anggaran SBSN Rp42,8 miliar dan diselesaikan melalui skema tahun jamak (multiyears) tahun 2021-2022.
Pembangunan Terminal Tamanan di Kediri terbagi dalam III tahap yaitu tahap I pada 2020 dengan biaya Rp12,5 miliar, tahap II pada 2021 dengan biaya Rp7,6 miliar, serta tahap III pada 2022 dengan biaya sebesar Rp4,85 miliar.
Sementara Terminal Paya Ilang dibangun menggunakan APBN rupiah murni Rp22 miliar dan memiliki luas lahan 9.792 m2 dengan luas bangunan terminal 2.500 m2.
Kemudian, Terminal Purabaya dilakukan revitalisasi yang dilakukan berupa perbaikan jalan akses keluar dan masuk terminal. Pada 2022 anggaran untuk revitalisasi Terminal Purabaya berjumlah Rp4 miliar, kemudian pada 2023 sebesar Rp30 miliar.
Dalam rentang waktu 2014 s.d. 2023, telah dilakukan pembangunan terminal baru di 5 lokasi dan rehabilitasi/revitalisasi terminal di 75 lokasi. Kemenhub melibatkan partisipasi para investor/badan usaha swasta untuk turut mengembangkan terminal
Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, kehadiran layanan Terminal Tipe A di berbagai daerah juga diharapkan akan memajukan perekonomian dan mendukung sektor pariwisata. Sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
(rir/rir)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi Terminal Tipe A di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan dan revitalisasi terminal ini menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka memperbaiki layanan angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pembangunan terminal bus perlu terus dilakukan agar fasilitasnya semakin baik, sehingga masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya. Hal ini diperlukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah hingga ke penjuru negeri.
"Terminal harus bersih dan nyaman agar masyarakat mau menggunakannya. Ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan budaya penggunaan transportasi massal," tuturnya.
Dengan konsep mixed use, terminal juga memiliki sejumlah fasilitas seperti area komersial, kuliner, pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya. selain itu, juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Sebagai informasi, Terminal Tipe A adalah terminal yang memiliki fasilitas dan layanan yang lebih lengkap dibandingkan terminal tipe lainnya. Terminal ini berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, pusat kegiatan sosial, ekonomi, seni dan budaya, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Sejumlah Terminal Tipe A dibangun dan direvitalisasi secara merata ke sejumlah wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Beberapa di antaranya, Terminal Paya Ilang di Takengon, Aceh; Terminal Amplas di Medan Sumut; dan Terminal Anak Air di Padang, Sumbar.
Di samping itu juga dibangun Terminal Tingkir di Salatiga, Jateng; Terminal Tamanan di Kediri, Terminal Purabaya di Surabaya, Jatim, Terminal Bimoku di NTT, Terminal Banjar di Kalsel; serta Terminal Bolaang Mongondow di Sulut.
Terminal Tipe A dibangun atau direvitalisasi menggunakan skema APBN rupiah murni maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dilakukan secara bertahap.
Contohnya adalah Terminal Anak Air dibangun menggunakan APBN rupiah murni dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp94,8 miliar dan memiliki luas lahan 27.385 m2 dengan luas bangunan terminal 10.364 m2.
Begitu juga dengan Terminal Amplas dibangun dengan pagu anggaran SBSN Rp42,8 miliar dan diselesaikan melalui skema tahun jamak (multiyears) tahun 2021-2022.
Pembangunan Terminal Tamanan di Kediri terbagi dalam III tahap yaitu tahap I pada 2020 dengan biaya Rp12,5 miliar, tahap II pada 2021 dengan biaya Rp7,6 miliar, serta tahap III pada 2022 dengan biaya sebesar Rp4,85 miliar.
Sementara Terminal Paya Ilang dibangun menggunakan APBN rupiah murni Rp22 miliar dan memiliki luas lahan 9.792 m2 dengan luas bangunan terminal 2.500 m2.
Kemudian, Terminal Purabaya dilakukan revitalisasi yang dilakukan berupa perbaikan jalan akses keluar dan masuk terminal. Pada 2022 anggaran untuk revitalisasi Terminal Purabaya berjumlah Rp4 miliar, kemudian pada 2023 sebesar Rp30 miliar.
Dalam rentang waktu 2014 s.d. 2023, telah dilakukan pembangunan terminal baru di 5 lokasi dan rehabilitasi/revitalisasi terminal di 75 lokasi. Kemenhub melibatkan partisipasi para investor/badan usaha swasta untuk turut mengembangkan terminal
Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, kehadiran layanan Terminal Tipe A di berbagai daerah juga diharapkan akan memajukan perekonomian dan mendukung sektor pariwisata. Sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
(rir/rir)《fosilqq》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot sering jpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《fosilqq》bab terbaru。