playbook88

Istri Peri Tertinggi

Viral Posisi Salat Anies******

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas Ra berikut ini:

“Aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Lalu, Rasulullah SAW shalat pada sebagian malam, lalu aku berdiri di samping kiri beliau. Maka, beliau memegang kepalaku dan mendirikan aku di sisi kanan beliau.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Di Twitter, posisi salat jemaah antara Anies dan Cak Imin menjadi perbincangan. Akan tetapi, beberapa netizen memiliki pendapat yang lain. Banyak di antara mereka yang yakin apabila di belakang Anies Baswedan masih ada jemaah perempuan yang tidak tertangkap kamera dalam potret tersebut.

Apalagi, tampak ada sajadah yang digelar tepat di belakang Anies Baswedan meski tidak terpotret sosoknya. Selain itu, di samping Anies Baswedan juga terdapat sajadah. Banyak netizen yakin bahwa mulanya di belakang imam ada dua makmum pria.

“Di belakang mas Anies apakah ada jamaah putri ? Kalo ada posisi tsb sudah benar berdasar hadis berikut “Dari Anas bin Malik r.a., beliau berkata: Saya bersama seorang anak yatim sholat di belakang Nabi SAW. Sedangkan ibuku, Ummu Sulaim, sholat di belakang kami.” (HR Bukhari),” tulis salah satu netizen.

Salah satu akun Twitter juga ada yang mengingatkan pengguna yang lain bahwa Cak Imin dan Anies adalah mantan anak pondok, sehingga kemungkinan kecil mereka melakukan kesalahan dalam posisi salat berjemaah.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Twitter Dibuat Geger dengan Posisi Salat Jamaah Anies-Cak Imin, Netizen: Mereka Lulusan Pondok”

Satu pukulan kawan

Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membongkar kenapa sosok Menteri Sosial Tri Rismaharinitak ada setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos beras 10 kg.

Arief menjelaskan bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.

Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 

"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," ucapnya.

Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.

Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ia membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Profil Capres Prabowo Subianto, Si Gemoy Hobi Ikut Pilpres******

Prabowo memulai kariernya di dunia militer dengan menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus, Prabowo yang saat itu berpangkat Letda (Letnan Dua) itu dua tahun setelahnya yakni ditugaskan ke dalam Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), yakni nama lampau dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) hingga 1985.

Di sela-sela tugasnya di detasemen khusus, pria berdarah ningrat itu juga ditugaskan ke Timor-Timur guna memberantas pasukan Fretilin pada 1978.

Beres menelan asam garam dari Timor-Timur, Ketua Umum Gerindra ini pun kembali ke Tanah Air pada 1978. Dan lima tahun sesudahnya dan menikah dengan Titiek Soeharto, anak Presiden Soeharto.

Sepak terjang pria yang kini kerap berjoget itu bisa dibilang cukup sukses di dunia militer. Dia berhasil mencapai pangkat tinggi hingga menjadi Panglima Komando Strategis Cadangan (Pangkostrad) pada 20 Maret 1998.

Namun sayang, di balik karier cemerlang di dunia militer, Prabowo harus menelan pil pahit. Pada 22 Mei 1998, dirinya harus rela dipecat sebagai tentara oleh BJ Habibie yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI. Ironisnya lagi, pada waktu yang hampir bersamaan, dia juga mesti berpisah dengan sang pujaan hati.

Tak berhenti sampai di situ, karier kemiliterannya pun resmi tamat selepas Dewan Kehormatan Panglima (DKP) memberhentikannya secara tidak hormat pada 19 Agustus 1998.

Karier Politik

Awal reformasi terasa pahit bagi Prabowo yang kemudian banting setir ke dunia politik. Tahun 2004 menjadi awal bagi Prabowo untuk mencoba peruntungan di dunia politik. Golkar adalah saksi di mana lelaki berusia 72 tahun itu mencoba meniti kembali jalur hidupnya.

Meski waktu itu gagal berkoalisi dengan Megawati, namun ia kembali mencoba peruntungannya dalam politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 6 Februari 2008.

Setahun setelahnya, Prabowo yang kini menjadi capres 2024 tercatat pada profilnya mencoba berkontestasi pada Pemilu 2009 bersama Megawati sebagai cawapres. Perjuangan itu pun kandas. Namun, hal itu tidak membuat jiwa prajurit Prabowo Subianto padam.

Dia pun kembali maju dalam pemilu berikutnya dengan armada politik yang lebih besar. Gagal adalah akhir yang selalu ia temui saat mencalonkan diri sebagai kepala negara. Meski demikian, ia pada akhirnya bisa merasakan kursi pemerintahan ketika menjabat sebaga Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Kini, Prabowo kembali mencatatkan tinta emas dalam profilnya ikut berkontestasi dalam Pemilu 2024 sebagai capres bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Sederet kisah tragis serta kegagalannya dalam pilpres memang menjadi catatan hitam dalam karier Prabowo. Meski begitu, tetap terdapat catatan cemerlang yang tersedia di biliknya. Di antaranya yaitu:

• Memimpin Operasi Mapenduma, yakni operasi pembebasan sandera oleh gerakan separatis OPM di Papua pada 1996.
• Menjadi nahkoda pendakian tim Indonesia menuju Gunung Everest pada 1997.
• Mendirikan Detasemen khusus anti-teror yakni SAT-81/Gultor
• Pemimpin sejumlah lembaga kemasyarakatan seperti Ikatan Persatuan Silat Indonesia (IPSI) dan sebaginya.
• Sebagai Menhan, ia telah berperan dalam mendirikan Komponen Strategis Cadangan (Komcad)
• Mendirikan Universitas Pertahanan (Unhan) guna menunjang pendidikan.

Beberapa poin tadi hanyalah sedikit dari sebagian prestasi lainnya yang tak kalah membanggakan dari sosok Prabowo. Saat ini mungkin Prabowo terlihat sebagai sosok yang haus kekuasaan. Namun, sejarah mencatat Prabowo juga sosok yang berjasa bagi negara. (Solopos.com/Aryo Satryo Tamtomo)

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Komentari Keputusan DKPP, Anies: Jangan Ada Pelanggaran Lagi******

“Jadi, ini peringatan bagi semua, jangan ada pelanggaran,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Oleh sebab itu, kata Anies, momentum ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.

“Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika,” ucap Anies.

Mengenai kemungkinan Koalisi Perubahan maupun Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) bakal mengusulkan agar Ketua KPU Hasyim Asy’ari layak dipecat seusai divonis DKPP, Anies secara eksplisit tidak menyinggung soal itu. Namun, Anies menegaskan ada pihak-pihak yang telah mencederai demokrasi.

“Kalau itu (pemecatan), kami tidak ada komentar. Tetapi, prinsipnya, kami becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak. Ini tinggal sembilan hari. Yuk ini jadi peringatan jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Kekuatan Yongle

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]