slot virtual

momok ilmu hitam

5 Mal Baru Akan Berdiri di Bodetabek Tahun Ini******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebut akan ada lima malbaru yang berdiri di daerah penyangga Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) tahun ini. Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut beberapa pembangunan mal ini berbentuk kerja sama.

"Saya kira akan ada lebih dari lima mal di tahun ini di Bodetabek," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

Kerja sama itu dilakukan antara pengembang seperti Sinarmas Land bekerja sama dengan Kawan Lama untuk membangun pusat perbelanjaan di kota wisata (Bogor). Kemudian, Sinarmas Land juga bekerja sama dengan AEON untuk membangun pusat perbelanjaan di Deltamas, Bekasi.

Alphonsus mengungkapkan saat ini memang ada pembangunanmal  di Jakarta namun tidak akan selesai dalam waktu dekat. Selain itu, menurutnya, sudah tidak memungkinkan bagi pengusaha untuk membangun mal di Jakarta.

Pembangunan di Jakarta biasanya akan digabung dengan apartemen, hotel, perkantoran, dan lainnya atau berbentuk mixed-use. Hal ini biasa disebut dengan superblok.

"Karena kan tanahnya sudah mahal sekali jadi pembangunan lebih banyak di Bodetabek di daerah daerah penyangga ibukota," tuturnya.

Lebih jauh, menurutnya, pembangunan pusat perbelanjaan itu biasanya membutuhkan waktu rata-rata 2-4 tahun. Termasuk ketika pandemi covid-19, pembangunan pusat belanja tidak berhenti.

"Sekarang ada beberapa pusat belanja yang sedang dibangun juga, dan kemungkinan targetnya akhir tahun ini atau awal depan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Pengusaha Minta Pemerintah Tak Batasi Impor Barang Mewah ke RI******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam pembatasan barang impor. Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang tidak perlu dibatasi adalah barang mewahuntuk kelompok menengah ke atas.

Menurutnya, komoditas ini sulit untuk dibatasi sebab tidak ada pasokan pengganti dari produk domestik.

"Saya kira tidak semua (barang impor) dipukul rata, karena ada beberapa kelas produk seperti di kelas atas, kelas mewah kan memang tidak ada produknya di Indonesia, hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu di-protect," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Kami dari pusat belanja, kami mengerti bahwa kami harus melindungi industri dalam negeri, (tetapi) kita harus lebih selektif untuk mem-protect(komoditas impor)," tuturnya.

Ia juga menegaskan meski neraca komoditas terbaru belum diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sejauh ini tidak ada kendala untuk produk-produk lokal yang menjadi sasaran di pusat belanja.

"Saya kira kalau untuk produk lokal domestik tidak ada kendala, yang ada kendala di barang impor. Barang-barang impor ini kan sehubungan dengan strategi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri," tegasnya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah kerap menekankan penggunaan produk dalam negeri. Presiden Jokowi sempat mengaku geram karena banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya sudah diproduksi dalam negeri.

Bahkan menurutnya, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu. Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Tapi sayang, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ujar Jokowi di Bali, Jumat (25/3/2022).

[Gambas:Video CNN]

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Libur Nataru Selesai, Kunjungan Turis ke RI Turun Jadi 735 Ribu Orang******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawanmancanegara (wisman) atau turis asing yang masuk ke Indonesia turun 17,78 persen ke 735,95 ribu pada Januari 2023 dibandingkan bulan sebelumnya.

"Januari ini kan sudah selesai Liburan Natal dan Tahun Baru (2023), ini pola musiman. Jadi memang di Desember (2022) itu puncaknya, karena sudah selesai atau sudah berakhir liburannya, maka kunjungan wisman ke Indonesia juga mengalami penurunan. Ini pengaruh musiman," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

Pudji merinci ada 620,9 ribu kunjungan wisman pada Januari tersebut masuk melalui pintu masuk utama dan 115 ribu lainnya masuk melalui pintu masuk perbatasan.

Berdasarkan kebangsaan, wisman paling banyak masuk Indonesia berasal dari Malaysia sebesar 112,3 ribu kunjungan. Kemudian, disusul Australia sebanyak 99,1 ribu kunjungan dan Singapura 96 ribu kunjungan.

Selanjutnya, ada wisman dari Timor Leste sebanyak 70,4 ribu kunjungan, India 32,8 ribu kunjungan, dan dari Korea Selatan sebanyak 27,2 ribu kunjungan, serta China mencapai 27,1 ribu kunjungan.

"Kunjungan wisman berkebangsaan Malaysia turun 30,25 persen, Australia turun 3,09 persen, dan Singapura turun 46,77 persen dibandingkan Desember 2022," jelasnya.

Sementara itu, kunjungan wisman ke Indonesia secara tahunan masih tumbuh 503,34 persen. Malaysia, Australia, dan Singapura menyumbang total pertumbuhan kunjungan tertinggi ke Indonesia secara year on year(yoy).

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Pengusaha Minta Pemerintah Tak Batasi Impor Barang Mewah ke RI******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk lebih selektif dalam pembatasan barang impor. Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang tidak perlu dibatasi adalah barang mewahuntuk kelompok menengah ke atas.

Menurutnya, komoditas ini sulit untuk dibatasi sebab tidak ada pasokan pengganti dari produk domestik.

"Saya kira tidak semua (barang impor) dipukul rata, karena ada beberapa kelas produk seperti di kelas atas, kelas mewah kan memang tidak ada produknya di Indonesia, hal-hal seperti itu sebetulnya tidak perlu di-protect," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).

"Kami dari pusat belanja, kami mengerti bahwa kami harus melindungi industri dalam negeri, (tetapi) kita harus lebih selektif untuk mem-protect(komoditas impor)," tuturnya.

Ia juga menegaskan meski neraca komoditas terbaru belum diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sejauh ini tidak ada kendala untuk produk-produk lokal yang menjadi sasaran di pusat belanja.

"Saya kira kalau untuk produk lokal domestik tidak ada kendala, yang ada kendala di barang impor. Barang-barang impor ini kan sehubungan dengan strategi pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri," tegasnya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah kerap menekankan penggunaan produk dalam negeri. Presiden Jokowi sempat mengaku geram karena banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya sudah diproduksi dalam negeri.

Bahkan menurutnya, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu. Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Tapi sayang, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.

"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," ujar Jokowi di Bali, Jumat (25/3/2022).

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI Bakal Hadir di 3 Kota******

OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali digelar. Acara ini bakal digelar di tiga kota, Makassar, Medan, dan Malang pada akhir Februari dan awal Maret.

Kegiatan kali ini membawa semangat sustainability untuk mendukung pertumbuhan bisnis tanpa harus melupakan lingkungan hidup.

Tema yang dipilih dalam OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI "Vibrant Forest". Pemilihan tema ini sesuai dengan nama acara ini, yaitu creativepreneur.

Di mana forest atau hutan merupakan tempat yang membawa banyak kebaikan bagi bumi kita.

Untuk itu, saat membayangkan hutan maka dapat memvisualisasikan bagaimana petualangan seru di dalamnya karena bisa explore berbagai hal baru di sana.

Tiket acara ini bisa dibeli di event.detik.com dan stay tuned terus di Instagram @creativepreneurec untuk dapat informasi OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI #OPPOPotraitofLove #CPC2023.