viralslot77

Kota Permainan Dunia Kematian

qqhoki

Goodyear Tutup Pabrik di Malaysia, PHK 550 Karyawan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Produsen ban terkemuka asal Amerika Serikat (AS), Goodyear, mengumumkan akan menutup parbriknya di Shah Alam, Malaysia,pada 30 Juni tahun ini. Penutupan tersebut berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 550 karyawannya.

Presiden Goodyear Asia Pasifik, Nathaniel Madarang, mengatakan keputusan ini merupakan bagian dari program 'transformasi' untuk mengurangi biaya dan tetap bersaing di pasar.

Program ini ditargetkan akan memangkas ongkos produksi sebesar US miliar (Rp15 triliun) pada 2025 mendatang.

Menurutnya, keputusan untuk menutup pabrik dan mem-PHK 550 karyawan bukanlah keputusan mudah. Namun perusahaan terpaksa mengambil jalan tersebut untuk mempertahankan bisnisnya. Sementara untuk PHK ratusan karyawan, Ia berjanji akan menyelesaikan semua kewajiban perusahan kepada para pekerja secara transparan.

"Sebagai bagian dari upaya ini, Goodyear telah membuat keputusan sulit namun diperlukan untuk menutup pabrik manufaktur kami di Shah Alam, Malaysia, efektif 30 Juni 2024, dengan penutupan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun," jelasnya.

Menurut situs Goodyear, pabrik ban tersebut berdiri di Malaysia pada tahun 1908. Saat itu The Goodyear Orient Company, sebuah perusahaan pembeli karet di Singapura membutuhkan suplay karet dari perkebunan di Malaysia dan Indonesia.

Lihat Juga : 2 Karakteristik Bikin Ban Tanpa Udara Cocok buat Mobil Listrik

Penjualan produk Goodyear di Malaysia dimulai pada tahun 1929 melalui kantor Goodyear Sales Company, yang didirikan di Singapura.

Ban Goodyear juga dipasang pada mobil produksi lokal pertama Malaysia, Proton Saga, pada tahun 1985.

Goodyear akan terus melayani pasar lokal dengan ban yang diimpor dari pabrik mereka di Thailand, Indonesia, China, dan Taiwan.

(tim/isn)

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

bocoran angka jitu malam ini

Bank Mandiri Rombak Direksi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri(Persero) Tbk merombak susunan direksi dan komisaris perusahaan pada Kamis (7/3).

Perombakan dilakukan dengan memberhentikan Susana Indah Kris Indriati sebagai direksi serta Andrinof A Chaniago dan Nawal Nely dari komisaris perseroan.

Pemegang saham kemudian mengalihkan penugasan Wakil Komisaris Utama kepada Zainudin Amali, dan mengalihkan Riduan sebagai Direktur Corporate Banking serta mengangkat Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata sebagai Komisaris perseroan.

Lalu, pemegang saham juga mengangkat Danis Subyantoro sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri menggantikan Ahmad Siddik Badruddin yang mendapat penugasan sebagai Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero). Danis sebelumnya menjabat sebagai SEVP Internal Audit Bank Mandiri.

Perombakan akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi Bapak Andrianof Chaniago, Ibu Nawal Nely dan Ibu Susana Indah Kris Indriati karena telah ikut berkontribusi membawa Bank Mandiri hingga menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia. Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan mampu membawa Bank Mandiri semakin berperan dalam mempercepat pertumbuhan nasional untuk Indonesia yang lebih maju," papar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, RUPST juga menetapkan 60 persen dari laba bersih konsolidasi 2023 atau sekitar Rp33,03 triliun sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Sementara, 40 persen sisanya disepakati sebagai laba ditahan untuk penguatan modal dan pengembangan usaha.

Lihat Juga : AS Guyur Hibah Rp31 M Buat Infrastruktur IKN

Dari nilai tersebut, total dividen yang dibagikan kepada pemerintah atas kepemilikan sebesar 52 persen saham atau sebesar Rp17 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara.

Sepanjang 2023, perseroan berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp55,1 triliun, tumbuh 33,7 persen (yoy).

Berikut susunan Dewan Komisaris Bank Mandiri terbaru :

• Komisaris Utama/Independen: M. Chatib Basri
• Wakil Komisaris Utama/ Independen : Zainudin Amali*
• Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina
• Komisaris Independen : Muliadi Rahardja
• Komisaris Independen : Heru Kristiyana
• Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh
• Komisaris : Rionald Silaban
• Komisaris : Faried Utomo
• Komisaris : Arif Budimanta
• Komisaris : Tedi Bharata*

Adapun susunan Direksi Bank Mandiri menjadi sebagai berikut:

• Direktur Utama: Darmawan Junaidi
• Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
• Direktur Kepatuhan & SDM: Agus Dwi Handaya
• Direktur Corporate Banking: Riduan
• Direktur Jaringan & Retail Banking: Aquarius Rudianto
• Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas
• Direktur Operation: Toni E.B. Subari
• Direktur Keuangan & Strategi: Sigit Prastowo
• Direktur Information Technology: Timothy Utama
• Direktur Treasury & International Banking: Eka Fitria
• Direktur Manajemen Risiko: Danis Subyantoro*
• Direktur Commercial Banking: Totok Priyambodo*

[Gambas:Video CNN]

(sfr/pta)

Kecantikan Yan Xiaoyun

info slot gacor hari ini

Itera lakukan pengamatan hilal dengan teleskop robottik OZT ALTS******

Bandarlampung (ANTARA) - Pusat Observatorium Astronomi Itera Lampung (OAIL) akan mengamati hilal Ramadan tahun 1445 Hijriah pada Ahad (10/3) atau bertepatan Tanggal 29 Sya’ban 1445 H di Kompleks Stasiun Pengamat Bulan (OZT-ALTS) Taman Alat MKG Itera, menggunakan teleskop robotik canggih bernama OZT ALTS.

"OAIL telah melaksanakan pengamatan hilal sejak tahun 2017 dan jadi salah satu pusat pengamatan hilal di Indonesia dan selalu berkomitmen untuk tetap melayani permintaan masyarakat mengenai adanya pengamatan hilal di Itera," kata Kepala Pusat OAIL Itera Dr. Moedji Raharto, di Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Sabtu.

Dia menerangkan pada pengamatan hilal itu, Itera akan menggunakan Teleskop OZT-ALTS yang merupakan teleskop robotik bantuan Pemerintah Arab Saudi kepada Itera dan resmi digunakan sejak Tahun 2021.

"Teleskop tersebut digunakan sebagai pusat pengamatan bulan internasional dan hanya ada 14 di dunia, dan salah satunya di kampus Itera," kata dia.

Baca juga: BRIN sebut bulan masih sangat rendah pada 10 Maret 2024

Baca juga: Kementerian Agama ungkap kemajuan hisab dan rukyat di Indonesia

Teleskop OZT- ALTS dilengkapi refraktor triplet apokromat dengan diameter 152 mm dengan panjang fokus 1200 mm dan detektor kamera CCD monokrom berkecepatan tinggi dengan filter inframerah, dan kamera CMOS berwarna.

"Selain menggunakan teleskop OZT-ALTS, OAIL juga menyediakan 3 teleskop portable Barride Optics A-102 (diameter 102 mm, fokus 900 mm) untuk digunakan oleh peserta kegiatan selama proses pengamatan hilal," kata dia.

Moedji mengatakan bahwa untuk keperluan penelitian hilal, OAIL Itera juga melakukan pengamatan tertutup di rooftop Labtek OZT dengan menggunakan teleskop hilal portabel pengembangan dari OAIL (OjanScope dan Utopia-Scope).

"Penanggalan awal bulan Hijriah ditandai dengan terlihatnya (atau terhitung dapat terlihatnya) bulan sabit muda (hilal) pada saat Matahari tenggelam pada tanggal 29 bulan Hijriah. Jika pada Tanggal 29 tersebut tidak teramati hilal atau terhitung tidak mungkin teramati, maka tanggal pada bulan Hijriah akan digenapkan menjadi 30 hari," kata diam

Menurutnya, dengan menggunakan titik lokasi OZT-ALTS, tim OAIL menghitung bahwa konjungsi toposentrik terjadi pada tanggal 10 Maret 2024 pada pukul 17.30 WIB, saat matahari terbenam di Itera pada pukul 18:15 WIB di mana bulan akan berada di horizon barat dengan umur Bulan 0 jam 45 menit.

"Dari perhitungan yang dilakukan oleh tim OAIL, ketinggian bulan pada saat matahari tenggelam adalah +00°:01':47" dan azimut bulan sebesar +264°:49':16", dengan beda azimut-01°:14':24" dari lokasi Matahari terbenam, dengan elongasi sebesar +01°:42':19," kata dia.

Sehingga, kemungkinan memang hilal penentuan awal Ramadahan kali ini akan sangat sulit untuk diamati, dan di bawah kriteria visibilitas hilal Neo MABIMS (ketinggian bulan 3 derajat, elongasi 6,4 derajat).

"Meski begitu, OAIL tetap melakukan pengamatan untuk melakukan konfirmasi apakah hilal dapat dilihat atau tidak,” kata dia.Dr. Moedji Raharto.

Dia menambahkan, dengan ketinggian hilal yang rendah dan di bawah kriteria visibilitas hilal, kemungkinan ada perbedaan awal Ramadhan cukup besar.

"Namun, hasil pengamatan yang dilaksanakan oleh OAIL, baik hilal dapat terlihat maupun tidak, akan dilaporkan ke Kementerian Agama untuk digunakan sebagai pertimbangan penentuan awal bulan Ramadhan 1445 melalui sidang isbat," kata dia..

OAIL akan membuka pengamatan hilal untuk umum, dan bagi masyarakat yang berminat untuk hadir, dipersilahkan mengisi formulir pendaftaran di bit.ly/hilal-ramadhan-1445h-itera untuk mendaftar.

"Kami juga akan melakukan streaming kondisi pengamatan melalui kanal YouTube OAIL: https://tinyurl.com/youtube-oail, dan juga melalui media sosial instagram: @oail.itera. Semoga pengamatan berjalan dengan lancar, dan langit yang cerah dapat menyertai kegiatan ini, serta dapat mengabadikan citra hilal," kata dia.*

Baca juga: BRIN ungkap perbedaan awal puasa dan persamaan Lebaran

Baca juga: Waketum PBNU: Ekonomi juga bagian dari akidah

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Memanggil dewi dari dunia lain

joker99slot

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Kendalikan dunia

hoki189

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.

(skt/sfr)

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

erek erek 99

Kemendes dorong BUMDes diaudit akuntan publik******

Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diaudit oleh akuntan publik. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan laporan keuangan BUMDes yang telah diaudit oleh akuntan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap BUMDes terkait. "Laporan keuangan yang teraudit meningkatkan kepercayaan publik dan swasta terhadap BUMDes," ujar Gus Ivan, sapaan akrab Ivanovich Agusta. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Kick-OffAudit Badan Usaha Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesma LKD) Kabupaten Serang 2024, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Banten, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut laporan keuangan lima BUMDesma LKD di Kabupaten Serang mulai diaudit oleh akuntan publik.

Baca juga: Pemda-bumdes diminta kolaborasi optimalkan penerimaan pajak ranmor
 Pada kesempatan yang sama, Gus Ivan pun mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan wajib bertransformasi menjadi BUMDesma LKD.
 Gus Ivan menyampaikan sampai saat ini, terdapat 17.231 BUMDes berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lalu, terdapat 1.487 BUMDesma berbadan hukum. "Juga terdapat 2.366 UPK eks-PNPM sudah bertransformasi menjadi BUMDesma LKD dan 1.228 di antaranya sudah berbadan hukum," kata dia. Selain itu, dia menyampaikan pula bahwa pembinaan yang dijalankan Kemendes PDTT menunjukkan bahwa sebanyak 786 BUMDes telah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Meski begitu, kata dia melanjutkan masih ada Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Perdesaan yang justru berubah menjadi lembaga keuangan privat, seperti koperasi, perkumpulan badan hukum dan perseroan terbatas. Akibatnya, dana publik kemudian berubah menjadi dana privat yang menjadi milik pemegang saham atau anggota. Menurutnya, hal itu perlu segera dibenahi karena berpotensi membahayakan dari sisi regulasi ataupun akuntabilitas publik.

Baca juga: Desa-desa di Aceh telah salurkan Rp229,6 miliar dana desa tahap awal
Baca juga: Mendes PDT dorong koperasi BUMDes dapatkan pendamping dari OJK
 

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024