gacor89

Kembali ke Qiao Qiling

Modus Kelicikan Konsultan di Proyek BUMN yang Diungkap Anak Buah Luhut******

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu membongkar dugaan kelicikan konsultan di tender proyekyang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ia mengatakan kelicikan dilakukan oleh konsultan dalam tender dengan mengarahkan BUMN agar membeli barang-barang 'nyeleneh' titipan produsen di luar negeri, sehingga para perusahaan pelat merah itu terpaksa impor.

Dugaan kelicikan itu ia dapat dari pengakuan pejabat BUMN. Dugaan ia ungkap dalam diskusiRoad to Business MatchingTahap VI -Indonesia Catalogue Expo and Forum(BM VI - ICEF) yang rencananya digelar Agustus nanti.

"Ini riil case, kebetulan kami di pariwisata. Ada satu BUMN, pejabat itu menceritakan, kuncinya (tender proyek) salah satu ada di konsultan. Konsultan itu kalau sudah ada titipan dari produsen, nanti pada saat dia merekomendasi akan spesifik ke produksi-produksi tertentu," tutur Odo.

"Si konsultan mengatakan untuk hotel ini cocoknya pohon palem ini, yang tidak ada di Indonesia. Jadi, terpaksa impor. Kemudian, lampunya harus begini, look, dan warnanya begini dan itu (barang) tidak ada di Indonesia," sambungnya.

Agar kelicikan itu tak merugikan BUMN dan Indonesia, Odo meminta jajaran direksi perusahaan pelat merah lebih tegas mengamati proses tender supaya tak kecolongan dengan permainan para konsultan.

Odo meminta untuk setiap pengadaan barang dan jasa di tender BUMN harus jelas spesifikasinya sedari awal sehingga tidak terkecoh oleh rekomendasi konsultan.

"Harus dikontrol konsultan ini. Kalau di BUMN, direksinya harus lihat detail. Jangan mudah percaya apa yang ditulis konsultan karena mereka ada kerja sama," sarannya.

"Bukan dilarang, tapi kalau kita memang pro produk dalam negeri harus detail melihat satu per satu. Contoh kecil, bunga (harus) seperti ini, eh ada di luar negeri (terpaksa impor)," tambah Odo.

Bahkan, ia menuturkan pengusaha anggrek di Indonesia menyebut saat ini 70 persen bunga yang dipakai tersebut adalah impor. Salah satu contohnya, bunga anggrek besar berwarna putih.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan bunga itu sudah dipastikan impor dari Taiwan.

Di lain sisi, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kementerian Keuangan Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

Ia heran jika masih ada K/L yang malah berbangga membeli produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

Perhatikan iblis seperti ini

596 Km Tol Trans Sumatera Sudah Beroperasi per Juli 2023******

Kementerian PUPR mencatat sebanyak enam ruas Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 596 kilometer telah beroperasi penuh hingga Juli 2023.

Sementara itu, tujuh ruas lainnya sepanjang 361 km dalam tahap konstruksi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap kehadiran tol yang sudah beroperasi itu bisa mencorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, khususnya di daerah yang dilintasinya.

"Kehadiran jalan tol (juga diharapkan) akan menurunkan biaya logistik serta memangkas waktu tempuh distribusi barang dan jasa antar wilayah," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (31/7).

Tol tersebut baru diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Jalan tol ini merupakan bagian dari sirip utama atau koridor pendukung pada ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km.

"(Jalan tol) mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru khususnya kawasan yang berada di sekitar on/off rampjalan tol," ujar Basuki.

Sedangkan, tujuh ruas lain yang masih dalam konstruksi sepanjang 361 km yakni ruas Tol Indrapura-Kisaran sepanjang 48 km dengan progres 85,5 persen dan target rampung pada 2023.

Selanjutnya, ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi sepanjang 143 km dengan progres 84,26 persen yang ditargetkan rampung akhir 2023.

Ruas lainnya yang masih tahap konstruksi adalah Tol Simpang Indralaya-Prabumulih sepanjang 64 km dan ditargetkan siap operasi dalam waktu dekat.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, di ruas Pekanbaru-Padang, terdapat dua seksi yang masih konstruksi, yakni Seksi Bangkinang-Koto Kampar (24 km) dengan progres 74,8 persen dan Seksi Padang-Sicincin (37 km) dengan progres 32,6 persen. Sebelumnya, untuk Seksi Pekanbaru-Bangkinang telah beroperasi sepanjang 31 km.

Ruas selanjutnya yang masih konstruksi adalah Binjai-Pangkalan Brandan dengan progres 79,9 persen, setelah seksi Binjai-Stabat telah beroperasi sepanjang 12 km.

Selanjutnya terdapat Tol Sigli-Banda Aceh (74 km) yang menyisakan dua seksi sepanjang 38 km masih konstruksi yakni ruas Blang Bintang-Baitussalam dan Sigli-Seuliemum dengan progres 81 persen.

Pemain untuk Semua

Pilihan Saham Pekan Ini, Perbankan Bisa Jadi Pilihan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) menguat 3,56 poin atau minus 0,05 persen ke level 6.900 pada perdagangan Jumat (28/7) lalu. Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,87 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,21 miliar saham.

Dalam sepekan terakhir, indeks saham menguat empat kali, sementara satu hari sisanya melemah.

Tak heran, performa indeks pun menguat 0,28 persen. Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Yulianto Aji Sadono mengatakan perdagangan saham ditutup bervariasi selama periode 24 sampai dengan 28 Juli 2023 lalu.

Lalu, penguatan juga diikuti oleh rata-rata nilai transaksi harian bursa, yakni sebesar 3,54 persen dari Rp9,715 triliun menjadi Rp10,059 triliun. Di sisi lain, rata-rata volume transaksi bursa selama sepekan melemah 4,04 persen dari 17,084 miliar menjadi 16,394 miliar lembar saham.

"Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp727,05 miliar dan sepanjang 2023 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp20,4 triliun," terang Yulianto seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (28/7).

Pengamat Pasar Modal Riska Afriani memproyeksi IHSG berpotensi menguat terbatas pada pekan ini di level support6.856 danresistance6.970. Menurutnya, pergerakan indeks saham bakal ditopang oleh optimisme pelaku pasar terhadap pasar modal.

Keyakinan tersebut sejalan dengan kinerja dan ketahanan ekonomi Indonesia yang terjaga di tengah ketidakpastian global.

"Hal ini seiring dengan Indonesia yang mampu menekan inflasi dan defisit fiskal untuk kembali dalam target lebih cepat dari perkiraan, stabilitas keuangan yang terjaga, serta tren penurunan rasio utang pemerintah," terang Riska kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (30/7).

Inflasi RI sendiri berada di level 3,42 persen (year-on-year/yoy) pada Juni lalu. Realisasi ini turun dibandingkan Mei 2023 yang tercatat 4 persen (yoy).

Lebih lanjut, Riska menuturkan sentimen dari global masih diwarnai ketidakpastian. Sebab, pernyataan bank sentral Amerika Serikat (AS) (The Fed) masih akan bersikap hawkish.

The Fed masih membuka opsi kenaikan suku bunga jika didukung oleh data ekonomi AS. Hal ini berbanding terbalik dengan ekspektasi pelaku pasar yang sudah optimis tidak akan ada lagi kenaikan setelah pertemuan Juli lalu.

Riska menilai dalam kondisi pasar seperti di atas, investor dapat melakukan akumulasi saham yang memiliki kinerja baik secara bertahap, mengingat akan ada risiko profittaking setelah penguatan yang terjadi pada sejumlah saham LQ45.

LQ45 adalah indeks berisikan saham dengan likuiditas tinggi, memiliki kapitalisasi besar, dan fundamental perusahaan yang bagus.

Adapun sejumlah saham yang ia rekomendasikan untuk dikoleksi, seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP yang pada pekan lalu ditutup menguat 0,22 persen ke posisi 11.200.

Kemudian, Riska juga merekomendasikan saham emiten perbankan, yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang melemah 1,08 persen ke posisi 6.125 pada pekan lalu.

Saham perbankan lain yang ia rekomendasikan adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). BRIS melemah 0,6 persen ke posisi 1.650 pada pekan lalu.

Selanjutnya, ada PT Astra International Tbk atau ASII yang menguat 1,53 persen ke posisi 6.625 pada pekan lalu.

Terakhir, Riska merekomendasikan emiten sektor ritel, yakni PT Map Aktif Adiperkasa Tbk atau MAPA yang melemah 3,7 persen ke posisi 780 pada pekan lalu..

Saham Tambang Juga Cuan

Kekuatan MAX adalah yang utama

Sodetan Ciliwung, Digagas 2012 Lalu Macet Pembebasan Lahan 5 Tahun******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikanSodetan Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

Proyek penangkal banjir itu sebenarnya telah ia gagas sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam. Sodetan Ciliwung pun mulai dibangun pada 2013.

Jokowi mengusulkan pembangunan dua terowongan berdiameter 3,5 sepanjang 1.268 meter. Terowongan itu berfungsi mengalirkan sebagian debit banjir Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kali Cipinang.

Ahok sempat mengalami kendala dalam membangun Sodetan Ciliwung. Ia menghadapi resistensi warga Bidara Cina yang lahannya harus dibebaskan untuk pembangunan.

Karenanya, Ahok merevisi target penyelesaian Sodetan Ciliwung dari Oktober 2015 menjadi 2017. Pada saat bersamaan, sejumlah aturan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi landasan hukum Sodetan Ciliwung dibatalkan pengadilan.

PTUN Jakarta membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2779/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju KBT pada 25 April 2016.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pun memerintahkan penundaan pembangunan inlet Sodetan Ciliwung. Putusan itu berdasarkan gugatan terhadap SK Gubernur No 2779/2015 tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta No 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.

Masa kepemimpinan Ahok pun usai. Ia digantikan oleh Anies Baswedan pada 2017. Mula menjabat, Anies sempat menyebut warga Bidara Cina sudah sepakat pembebasan lahan demi Sodetan Ciliwung.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, upaya pembebasan lahan untuk proyek sodetan era Anies setidaknya tercatat berproses sekitar Agustus 2022. Warga dan pemerintah kala itu sepakat untuk pembebasan empat bangunan dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022.

Proyek ini pun tak berlanjut karena Anies lengser. Awal tahun ini, Jokowi kembali menaruh perhatian kepada pembangunan Sodetan Ciliwung. Ia memerintahkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menuntaskan proyek bernilai sekitar Rp1,2 triliun ini.

Mandeknya pembangunan Sodetan Ciliwung karena pembebasan lahan juga diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia menyebut proyek ini jalan di tempat selama lima tahun.

Bukti itu bisa dilihat dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR selama lima tahun belakangan kemarin.

"Benar itu (pembebasan lahan membuat proyek mandek). Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena nggak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tak hanya Sodetan Ciliwung saja, ia mengatakan tidak adanya pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta membuat normalisasi Kali Ciliwung juga mandek.

Tercatat dari 33 kilometer (km), sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum dibangun. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

[Gambas:Video CNN]

Apakah itu sungai atau danau?

Waspada Banjir Produk China, Teten Bentuk Satgas Penindak Barang Impor******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bakal membentuk satuan tugas (satgas) penindak barang impor, termasuk dari China.

"Banyak pengalaman, seperti di India, Inggris, dan negara-negara lain kalau kita terlambat membuat regulasinya, pasar digital kita akan dikuasai oleh produk-produk luar, terutama dari China. Memang mereka bisa memproduksi barang begitu murah sehingga yang terjadi di sini adalah predator invasion, bukan dumping lagi. Enggak masuk akal harganya," kata Teten saat menghadiri Opening Ceremony Karya Kreatif Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Teten menjelaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) sudah dibahas sejak lama.

Pembahasan beleid itu bahkan saat Muhammad Lutfi masih menjadi menteri perdagangan. Namun, revisi beleid untuk melindungi produk dalam negeri itu tak kunjung rampung.

"Sekarang harusnya sudah harmonisasi, sudah selesai harusnya (revisi permendag). Kemarin waktu rapat kabinet di Istana dibahas secara khusus untuk pembentukan satgas digital ekonomi," ungkap Teten.

Selain itu, ia ingin pemerintah menetapkan batasan minimum harga barang impor yang diperjualbelikan di Indonesia. Menurutnya, angka US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) adalah patokan ideal, di bawah itu kudu dilarang.

Lihat Juga : Langka di Medan, Bobby Minta Pertamina Jamin Pasokan LPG 3 Kg

Teten ogah jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, apalagi yang bisa diproduksi di tanah air. Menurutnya, UMKM lokal sudah mahir membuat barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

"Susah kalau (pembatasan) produk, mending kita mainnya di harga saja. Sehingga barang-barang impor ke sini yang masih jual peniti gitu kan ngapain, di dalam negeri juga bisa," tegasnya.

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tutup Teten.

[Gambas:Video CNN]

Benua Soochow

Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******

Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021. 

MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.

"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.

Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).

"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.

Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7Juta ke Semua Warga

MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.

Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.

Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).

Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.

Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.

MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.

"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.

Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.

Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).

Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.

Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Cabai Rawit Melejit

"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.

"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.

"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.

Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.

"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.

Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.

[Gambas:Video CNN]