pinjol legal ojk 2023

Dewa Perang bertanda Naga

Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah untuk Foto******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerahyang tidak melakukan operasi pasarmurah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Anak Muda China Ogah Kerja di Pabrik: Gaji Kecil, Risiko Besar******

Anak muda Chinakini mulai ogah bekerja dipabrik meski membantu perekonomian negara. Menurut mereka, upahrendah, jam kerja ekstra, hingga risiko cedera yang besar sebagai pekerja pabrik tidak layak diperjuangkan.

Julian Zhu yang tumbuh di sebuah desa di China harus menerima kenyataan bertemu sang ayah beberapa kali dalam setahun saja, saat ayahnya libur kerja dari pabrik tekstil di Guangdong Selatan.

"Setelah beberapa saat, pekerjaan itu (pabrik) membuat pikiran Anda mati rasa. Aku tidak tahan dengan pengulangan," kata Zhu kepada Reuters, Senin (21/11).

Orang seperti Zhu dan pemuda lainnya di usia 20 dan 30-an yang menolak kerja di pabrik membuat produsen China frustasi karena kekurangan tenaga kerja. Akibatnya, mereka hanya mampu memproduksi sepertiga dari barang yang dikonsumsi secara global.

Menurut survei CIIC Consulting, lebih dari 80 persen pabrik di China menghadapi kekurangan tenaga kerja mulai dari ratusan hingga ribuan pekerja pada tahun ini.

Bahkan, Kementerian Pendidikan China memproyeksi akan ada kekurangan 30 juta pekerja manufaktur pada 2025.

Pengusaha mengatakan mereka akan menghasilkan produk lebih banyak dan cepat dengan tenaga pemuda. Namun, mereka enggan menawarkan upah yang lebih tinggi dan jaminan kerja lebih baik karena berisiko mengikis level kompetitif perusahaan.

Klaus Zenkel selaku Pimpinan Kamar Dagang Eropa di China Selatan mengatakan pekerja mereka kebanyakan berusia 50 sampai 60 tahun dan harus bergulat dengan mesin serta perkakas. Ia mengaku butuh darah muda, tetapi pesimis pemuda China berminat menekuni pekerjaan di pabrik.

"Cepat atau lambat kita perlu mendapatkan lebih banyak pekerja muda, tetapi itu sangat sulit. Pelamar akan melihat sekilas dan berkata, tidak, terima kasih. Itu bukan untuk saya," katanya.

Julian Zhu juga punya alasan kuat enggan kerja di pabrik. Ia mendapat cerita seram rekan-rekannya di mana mereka cedera di tempat kerja karena terkena lembaran logam tajam. Ia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih bebas.

Selain Zhu, ada juga Xiaojing yang sanggup menghasilkan 5.000 hingga 6.000 yuan per bulan sebagai tukang pijat di daerah kelas atas Shenzhen. Sebelumnya, ia tiga tahun bekerja di pabrik printer dan hanya menghasilkan 4.000 yuan per bulan.

"Semua teman seusia saya meninggalkan pabrik. Kalau mereka membayar saya 8.000 yuan belum termasuk lembur, tentu saja (kembali ke pabrik)," ujarnya yang mengatakan mustahil untuk kembali bekerja di pabrik.

[Gambas:Video CNN]

Ratuku Zhou Jielun

Menhub Buka Peluang Revisi Aturan Tarif Pesawat Usai Lebaran******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimembuka peluang untuk merevisi aturan tarif batas atas (TBA) tiket pesawatusai Lebaran 2024.

Ia mengatakan TBA dihitung berdasarkan sejumlah faktor seperti harga avtur, leasing,dan biaya tenaga kerja.

"Kalau faktor-faktor ini turun ya (TBA) turun. Kalau faktor-faktor ini naik ya enggak bisa. Karena kita harus tahu harus ada perimbangan antara userdan mereka-mereka yang melakukan kegiatan ekonomi di situ. Ini harus realistis," katanya usai pelepasan tim mudik CNN Indonesia di Gedung Transmedia, Selasa (1/4).

"Kita memang akan evaluasi setelah Lebaran ini," imbuhnya.

Budi pun mengingatkan agar pihak maskapai mematuhi aturan TBA tiket pesawat yang saat ini berlaku. Jika melanggar maka akan dikenakan sanksi.

Ia mengatakan sebelum periode Lebaran sudah ada maskapai yang dikenakan sanksi.

"Kita tetap konsisten para airlines seyogyanya mentaati tarif batas atas, kalau lebih ya kita sanksi," katanya.

Saat ini aturan tarif atas dan bawah tiket pesawat diatur dalam Keputusan Menhub No 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Berikut tarif batas atas dan bawah baru harga tiket pesawat jet untuk kelas full service, medium class, dan no frills (low cost carrier/LCC):

1. Jakarta-Yogyakarta (Adisutjipto)
tarif batas atas: Rp860 ribu
tarif batas bawah: Rp301 ribu

-Jakarta-Yogyakarta (YIA)
tarif batas atas: Rp848 ribu
tarif batas bawah: Rp297 ribu

2. Jakarta-Surabaya
tarif batas atas: Rp1,167 juta
tarif batas bawah: Rp408 ribu

3. Jakarta-Lombok Praya
tarif batas atas: Rp1,396 ribu
tarif batas bawah: Rp489 ribu

4. Jakarta-Semarang
tarif batas atas: Rp796 ribu
tarif batas bawah: Rp279 ribu

5. Jakarta-Padang
tarif batas atas: Rp1,476 juta
tarif batas bawah: Rp517 ribu

6. Jakarta-Medan
tarif batas atas: Rp1,799 juta
tarif batas bawah: Rp630 ribu

7. Jakarta-Makassar
tarif batas atas: Rp1,830 juta
tarif batas bawah: Rp641 ribu

10. Jakarta-Palembang
tarif batas atas: Rp844 ribu
tarif batas bawah: Rp295 ribu

11. Jakarta-Jayapura
tarif batas atas: Rp4,621 juta
tarif batas bawah: Rp1,617 juta

12. Jakarta-Kupang
tarif batas atas: Rp2,624 juta
tarif batas bawah: Rp918 ribu

13. Ambon-Jakarta
tarif batas atas: Rp3,040 juta
tarif batas bawah: Rp1,064 juta

[Gambas:Video CNN]

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Jasa Marga Tiadakan Pengaturan Kedaluwarsa e******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk meniadakan pengaturan masa kedaluwarsa e-tollselama arusmudikdan balik Lebarantahun ini.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana  mengatakan kebijakan ini dilakukan perseroan dalam rangka mendukung kelancaran pemudik.

"Pada periode Hari Raya Idul Fitri 1445 H ini, untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Jasa Marga meniadakan pengaturan masa kedaluwarsa e-toll sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh pengguna jalan," ujarnya, Rabu (3/4) seperti dikutip dari Antara.

Apabila terdapat pengguna jalan dengan durasi perjalanan di atas maksimum, maka saat e-tolldi-tap pada gardu keluar, Automatic Lane Barrier (ALB) tidak terbuka dan status e-tollmenjadi expired.

"Jika menemui kendala Uang Elektronik (e-toll) kedaluwarsa/expired, transaksi akan dibantu oleh petugas Jasa Marga ke reader pada Gardu Tol Otomatis (GTO). Proses ini pun tidak akan membuat saldo e-tollterpotong melebihi tarif jalan tol yang memang harus dibayarkan dan juga tidak dikenakan denda/sanksi. E-toll yang sama pun masih bisa digunakan untuk transaksi di jalan tol ataupun untuk transaksi lainnya," kata Lisye.

Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik jatuh pada H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau pada Sabtu (6/4). Dalam masa puncak mudik itu, Jasa Marga memperkirakan lalu lintas mencapai 259 ribu kendaraan di empat gerbang tol utama, naik 66,8 persen terhadap normal.

Sementara itu, untuk prediksi puncak arus balik akan jatuh pada H+5 atau Senin (15/4) dengan lalu lintas mencapai 300 ribu kendaraan di empat gerbang tol utama, naik hingga 131 persen terhadap normal.

Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan yang keluar wilayah Jabotabek pada periode arus mudik H-7 sampai dengan H2 Hari Raya Idul Fitri 1445 H (periode 3 April -11 April 2024) adalah sebesar 1,86 juta kendaraan, naik hingga 54,13 persen terhadap normal dan naik 5,94 persen dari periode Lebaran 2023.

Distribusi lalu lintas keluar wilayah Jabotabek di periode tersebut adalah mayoritas menuju ke arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) sebesar 58,4 persen, ke arah Barat (Merak) sebesar 22,9 persen dan ke arah Selatan (Puncak) sebesar 18,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

uap baja dan api

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

AHY Sebut Nilai Tambah Program Pendaftaran Tanah Tembus Rp6.076 T******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) mencatat nilai tambah ekonomi yang diperoleh sejak ditetapkannya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada 2017 hingga 2023 mencapai Rp6.076 triliun.

"Pendaftaran tanah memberikan economic value added (EVA) kepada negara dan masyarakat," kata AHY dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Sejak dilaksanakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 hingga tahun 2023, EVA yang telah dicapai sebesar Rp6.076 triliun yang terdiri dari pajak penghasilan (PPH), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan nilai hak tanggungan (HT)," jelasnya lebih lanjut.

Untuk program PTSL, AHY melaporkan 111 juta bidang tanah terdaftar per Maret 2024 atau 88 persen dari target 126 juta bidang tanah terdaftar.

Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72 persen telah bersertifikat.

"Hingga saat ini dari target 126 juta bidang tanah Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah, di mana 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat," imbuhnya lebih lanjut.

AHY pun menjelaskan pada 2024, pihaknya menargetkan bisa mendaftarkan 9 juta bidang tanah, sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun.

"Insyaallah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100 persen sesuai dengan target pemerintah," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]