bbo303 rtp

Kitab Neraka

Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomentar soal Malaysiayang menggratiskan tol saat mudik lebaran 2024.

Basuki mengatakan pihaknya tak bisa asal perintah kepada operator tol untuk menggratiskan jalan bebas hambatan tersebut. Pasalnya, tarif tol merupakan kewenangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan berkaitan dengan keberlangsungan investasi perusahaan.

"Itu kan investasi (kebijakan tarif tol), investor. Saya pun enggak bisa memerintah," kata Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Di lain sisi, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan sebenarnya bisa saja pemerintah menggratiskan tarif tol, seperti di Malaysia. Namun, ada potensi kas negara akan 'boncos'.

"Misalnya, bisa enggak (tarif tol) digratiskan? Bisa. (Tapi) nanti pemerintah diklaim (operator minta ganti ke pemerintah), besar (biayanya)," ucap Hedy.

"Pasti akan ada klaim (dari operator) kalau diterapkan di kita (penggratisan jalan tol seperti di Malaysia). Bisa, tapi mereka (operator jalan tol) akan klaim, karena itu kan instruksi dari kita," tegasnya.

Kementerian PUPR kemudian menegaskan ruas-ruas tol fungsional yang dibuka saat mudik tahun ini belum dipungut biaya. Dengan kata lain, tol fungsional tersebut masih gratis.

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1445 H. Ini berlaku selama dua hari, yakni pada 8 April-9 April 2024.

Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi mengatakan penggratisan cuma berlaku untuk kendaraan golongan satu. Ini mencakup semua mobil pribadi, tidak termasuk taksi.

Biaya yang harus ditanggung Negeri Jiran cukup besar. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Datuk Seri Ahmad Maslan mengatakan kebijakan ini diperkirakan menelan biaya 37,6 juta ringgit Malaysia atau setara Rp126,4 miliar (asumsi kurs Rp3.365 per ringgit Malaysia).

[Gambas:Video CNN]

Bahkan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat sempat bertanya kepada Menteri Basuki soal tarif tol tersebut. Ia menyampaikan warga di daerah pemilihan (dapil)-nya, yakni Riau, cemburu dengan kebijakan di Malaysia.

"Pak Menteri (Basuki), bahwasanya masyarakat Riau dikagetkan dengan kenaikan tarif tol cukup besar, signifikan, khususnya Tol Pekanbaru-Dumai," kata Syahrul dalam raker.

"Mereka dapat pula (informasi) di Facebook, di media sosial, bahwasanya di Malaysia, katanya, tetangga mereka itu lebaran ini tolnya justru gratis. Maklum lah karena mungkin bertetangga dengan Malaysia mereka perbandingkan," sambungnya.

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Kenapa Jokowi Tetapkan PIK******

Presiden Jokowi menetapkan 14 Proyek Strategi Nasional (PSN) baru. Dalam daftar PSN terbaru itu terdapat Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara dan Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang Selatan, Banten.

Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Ratas bersama Jokowi di Istana Kepresidenan Senin (18/3).

Ia merinci PSN lainnya yang baru ditetapkan yakni Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang; Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur; dan Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara. Serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Adapun kawasan PIK, khususnya PIK 2, dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara itu BSD City dikelola oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berada di bawah Sinar Mas Land. Saat ini, posisi kepala eksekutif Sinar Mas Land ditempati oleh Franky Oesman Widjaja.

Baik Aguan maupun Franky diketahui merupakan investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keduanya tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang menggarap Hotel Nusantara di ibu kota baru tersebut.

Presiden Jokowi juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Aguan dan Franky serta pengusaha lainnya yang tergabung dalam konsorsium tersebut saat groundbreaking Hotel Nusantara pada September 2023 lalu.

Lantas, apakah ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN ada hubungannya dengan Aguan dan Franky yang menjadi investor di IKN?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan PIK dan BSD sebaiknya tidak ditetapkan sebagai PSN. Kedua proyek itu seharusnya diserahkan kepada pengembang swasta dan dibiarkan berkembang sesuai kebutuhan pasar.

Menurutnya, PIK dan BSD sudah bisa berkembang secara mandiri tanpa harus menjadi PSN. Karena itu, ia menduga ada maksud lain pemerintah menetapkan kedua proyek itu sebagai PSN.

"Bisa jadi ini sebagai bentuk timbal balik dukungan pengembang PIK dan BSD di IKN, kemudian pemerintah mendukung balik menjadikan PIK dan BSD sebagai PSN," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. ( CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Alih-alih PIK dan BSD, Nirwono mengatakan pemerintah sebaiknya fokus membenahi kawasan Jabodetabekpunjur dan mengembangkan kawasan metropolitan Bandung, Semarang,Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar,serta Manado.

Segendang sepenarian dengan Nirwono, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan penetapan PIK dan BSD sebagai PSN hanya sebagai bentuk terima kasih pemerintah ke Aguan dan Franky karena telah berinvestasi di IKN.

Ia menilai BSD memang bisa dikembangkan menjadi pusat industri yang cukup bagus. Apalagi di sana sudah ada integrasi moda transportasi KRL.

"Tapi untuk jadi PSN saya kurang setuju karena BSD sudah cukup berkembang tanpa harus masuk PSN. Terlebih PIK yang masuk ke PSN guna mengembangkan apa?" imbuhnya.

Balas Budi Jokowi ke Aguan-Franky Widjaja Atas Investasi di IKN

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Kenapa Jokowi Tetapkan PIK******

Presiden Jokowi menetapkan 14 Proyek Strategi Nasional (PSN) baru. Dalam daftar PSN terbaru itu terdapat Pantai Indah Kapuk (PIK) di Jakarta Utara dan Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang Selatan, Banten.

Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Ratas bersama Jokowi di Istana Kepresidenan Senin (18/3).

Ia merinci PSN lainnya yang baru ditetapkan yakni Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang; Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur; dan Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara. Serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Adapun kawasan PIK, khususnya PIK 2, dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara itu BSD City dikelola oleh PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berada di bawah Sinar Mas Land. Saat ini, posisi kepala eksekutif Sinar Mas Land ditempati oleh Franky Oesman Widjaja.

Baik Aguan maupun Franky diketahui merupakan investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keduanya tergabung dalam Konsorsium Nusantara yang menggarap Hotel Nusantara di ibu kota baru tersebut.

Presiden Jokowi juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Aguan dan Franky serta pengusaha lainnya yang tergabung dalam konsorsium tersebut saat groundbreaking Hotel Nusantara pada September 2023 lalu.

Lantas, apakah ditetapkannya PIK dan BSD sebagai PSN ada hubungannya dengan Aguan dan Franky yang menjadi investor di IKN?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan PIK dan BSD sebaiknya tidak ditetapkan sebagai PSN. Kedua proyek itu seharusnya diserahkan kepada pengembang swasta dan dibiarkan berkembang sesuai kebutuhan pasar.

Menurutnya, PIK dan BSD sudah bisa berkembang secara mandiri tanpa harus menjadi PSN. Karena itu, ia menduga ada maksud lain pemerintah menetapkan kedua proyek itu sebagai PSN.

"Bisa jadi ini sebagai bentuk timbal balik dukungan pengembang PIK dan BSD di IKN, kemudian pemerintah mendukung balik menjadikan PIK dan BSD sebagai PSN," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. ( CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Alih-alih PIK dan BSD, Nirwono mengatakan pemerintah sebaiknya fokus membenahi kawasan Jabodetabekpunjur dan mengembangkan kawasan metropolitan Bandung, Semarang,Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar,serta Manado.

Segendang sepenarian dengan Nirwono, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan penetapan PIK dan BSD sebagai PSN hanya sebagai bentuk terima kasih pemerintah ke Aguan dan Franky karena telah berinvestasi di IKN.

Ia menilai BSD memang bisa dikembangkan menjadi pusat industri yang cukup bagus. Apalagi di sana sudah ada integrasi moda transportasi KRL.

"Tapi untuk jadi PSN saya kurang setuju karena BSD sudah cukup berkembang tanpa harus masuk PSN. Terlebih PIK yang masuk ke PSN guna mengembangkan apa?" imbuhnya.

Balas Budi Jokowi ke Aguan-Franky Widjaja Atas Investasi di IKN

Legenda Moli

10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015******

Sebanyak 10 ribu pekerja Filipinayang kehilangan pekerjaan di Arab Saudisaat krisis ekonomi 2015 lalu hingga kini belum mendapatkan gajimereka. Informasi itu disampaikan oleh seorang pejabat Filipina.

Pejabat tersebut mengatakan Arab Saudi sebagai tempat buruh itu bekerja sudah berkomitmen untuk memberikan kompensasi terhadap 10 ribu pekerja tersebut. 

Komitmen itu katanya disampaikan setelah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos bertemu di sela-sela KTT APEC, Bangkok, Thailand pada Jumat (18/11) kemarin.

"Dia (Pangeran Mohammed) mengatakan kepada saya bahwa ini adalah hadiah mereka untuk kami," kata Marcos seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

Sementara itu Sekretaris Pekerja Migran Filipina Susan Ople mengatakan paket kompensasi yang harusnya dibayar sebesar 2 miliar riyal atau US2 juta.

"Kalau dibayar itu akan membantu pekerja kami yang terlantar," katanya seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

[Gambas:Video CNN]

"Saya cukup yakin bahwa tindakan ini entah bagaimana akan memberi mereka harapan dan akan menebus kesedihan dan kekecewaan selama bertahun-tahun," kata Ople.

Tidak jelas apakah pekerja yang tidak dibayar dari negara lain juga akan menerima sebagian dari uang itu.

Arab Saudi jatuh ke dalam krisis ekonomi pada 2015 menyusul penurunan tajam harga minyak. Krisis menyebabkan perusahaan konstruksi memberhentikan puluhan ribu pekerja asing, termasuk Filipina.

Pejabat Saudi mengambil tindakan hukum atas nama karyawan yang tidak dibayar dari Filipina dan negara Asia lainnya dalam upaya untuk mendapatkan kembali gaji mereka.

AFP tidak dapat menghubungi kedutaan Saudi di Manila untuk memberikan komentar.

Filipina awal bulan ini melanjutkan pengiriman pekerja rumah tangga ke Arab Saudi setelah larangan selama setahun.

Manila telah menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke kerajaan yang selama ini menjadi tujuan populer bagi warga Filipina yang bekerja di luar negeri. Penghentian dilakukan setelah muncul laporan pelecehan dan upah yang tidak dibayar.

Kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi para migran.

Antara lain, pekerja akan diizinkan untuk berhenti sebelum kontrak mereka berakhir jika majikan mereka melakukan kekerasan, dan perlindungan asuransi akan diberikan untuk upah yang belum dibayar.

Rencana Promosi Pakan Meriam

Ada Pengusaha Berkonsultasi Ke Kemnaker soal Rencana PHK Karyawan******

Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) meminta pengusaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya sebelum lebaran 2024 untuk menundanya.

Permintaan mereka sampaikan setelah Kemnaker didatangi pengusaha yang berkonsultasi terkait pembayaran THR karyawan pada Lebaran 2024 ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ada sekitar 300 pihak yang datang ke Posko Kemnaker untuk konsultasi perihal THR.

"Mudah-mudahan bulan ke depan juga tidak ada PHK," harapnya.

Posko Kemnaker dibuka sejak Senin (18/3) dan melayani ratusan konsultasi tersebut. Berdasarkan saran Kemnaker kepada para pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya, Putri menegaskan tidak ada pekerja yang terkena layoffsebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.

Dengan begitu, ia menekankan para karyawan di masing-masing perusahaan masih berhak menerima hak berupa THR.

"Alhamdulillah tahun ini (2024) jauh lebih baik, kita bersyukur. Jadi, terima kasih juga kepada perusahaan-perusahaan dan manajemen pengusaha yang comply serta patuh mengikuti surat edaran menaker untuk membayar THR tepat waktu," tuturnya.

Meski begitu, Putri tak menutup mata bahwa banyak aduan soal jenis pekerjaan yang rentan tak mendapatkan THR. Ia mengatakan nasib karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling sering ditanyakan.

Ia menegaskan PKWT berhak mendapatkan THR, sesuai Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Akan tetapi, ada pengecualian bagi para PKWT yang masa kontraknya habis sebelum waktu pemberian THR.

"Mulai hari ini, posko kita fokuskan untuk pengaduan. Kalau kemarin kan di-launching untuk konsultasi, nanya-nanya, hari terakhir batas paling lambat pembayaran (THR) kemarin kan 3 April (2024)," jelas Putri.

"Sehingga per hari ini posko di seluruh Indonesia dan Kemnaker difokuskan untuk menerima pengaduan-pengaduan bagi perusahaan yang tidak membayar THR atau dicicil. Jadi tunggu, belum ada nih berapa yang ngadu (THR tak dibayar) karena baru dibuka hari ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Ada Pengusaha Berkonsultasi Ke Kemnaker soal Rencana PHK Karyawan******

Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) meminta pengusaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya sebelum lebaran 2024 untuk menundanya.

Permintaan mereka sampaikan setelah Kemnaker didatangi pengusaha yang berkonsultasi terkait pembayaran THR karyawan pada Lebaran 2024 ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ada sekitar 300 pihak yang datang ke Posko Kemnaker untuk konsultasi perihal THR.

"Mudah-mudahan bulan ke depan juga tidak ada PHK," harapnya.

Posko Kemnaker dibuka sejak Senin (18/3) dan melayani ratusan konsultasi tersebut. Berdasarkan saran Kemnaker kepada para pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya, Putri menegaskan tidak ada pekerja yang terkena layoffsebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.

Dengan begitu, ia menekankan para karyawan di masing-masing perusahaan masih berhak menerima hak berupa THR.

"Alhamdulillah tahun ini (2024) jauh lebih baik, kita bersyukur. Jadi, terima kasih juga kepada perusahaan-perusahaan dan manajemen pengusaha yang comply serta patuh mengikuti surat edaran menaker untuk membayar THR tepat waktu," tuturnya.

Meski begitu, Putri tak menutup mata bahwa banyak aduan soal jenis pekerjaan yang rentan tak mendapatkan THR. Ia mengatakan nasib karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling sering ditanyakan.

Ia menegaskan PKWT berhak mendapatkan THR, sesuai Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Akan tetapi, ada pengecualian bagi para PKWT yang masa kontraknya habis sebelum waktu pemberian THR.

"Mulai hari ini, posko kita fokuskan untuk pengaduan. Kalau kemarin kan di-launching untuk konsultasi, nanya-nanya, hari terakhir batas paling lambat pembayaran (THR) kemarin kan 3 April (2024)," jelas Putri.

"Sehingga per hari ini posko di seluruh Indonesia dan Kemnaker difokuskan untuk menerima pengaduan-pengaduan bagi perusahaan yang tidak membayar THR atau dicicil. Jadi tunggu, belum ada nih berapa yang ngadu (THR tak dibayar) karena baru dibuka hari ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]