tancap4d

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

China Siap Guyur Indonesia dengan 1 Juta Ton Beras******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengatakan Chinasiap membantu Indonesia memenuhi kebutuhan berasdi masa paceklik El Nino.

Budi mengatakan Negeri Tirai Bambu tersebut sudah berkomitmen untuk menggelontorkan 1 juta ton beras demi membantu Indonesia. Tawaran bantuan itu sudah disampaikan Presiden China Xi Jinping ke Jokowi.

"Kemarin Presiden (Jokowi) dengan Presiden China sudah berbicara dan dari china itu siap membantu Indonesia di kala Indonesia membutuhkan. China siap membantu sebanyak 1 juta ton," kata Budi di Tanjung Priok, Kamis (12/10) siang. 

Apalagi, tawaran diberikan saat India, salah satu pemasok utama beras Indonesia menutup keran ekspornya. 

"Saya sampaikan kita harus sering berterima kasih bahwa ada negara yang masih menyediakan dan mau mengekspor berasnya untuk kepentingan Indonesia.  Memang India masih menutup ekspornya, jadi kita tidak dapat dari India," katanya.

Meski demikian, Budi mengatakan dirinya belum mengambil keputusan apapun terkait bantuan China itu. 

"Karena masih ada dari negara lain. Tapi prinsipnya China siap. Ini untuk ketenangan kita," katanya.

Kondisi cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mulai tiris. Informasi itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat di Subang, Minggu (8/100 lalu.

Jokowi mengatakan akan ada impor beras hingga akhir tahun. Dia berkata impor dilakukan karena produksi beras berkurang lantaran kemarau panjang el nino.

"Memang masih kurang sehingga dari stok yang ada di Bulog saat ini 1,7 juta ton, masih menambah lagi, sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton," kata Jokowi.

 [Gambas:Video CNN]

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Pemerintah Akan Larang E******

Pemerintah akan melarang platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Hal itu dilakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan barang impor banyak yang dijual sangat murah di Indonesia, misalnya berbagai produk dari China. Hal itu memukul UMKM dalam negeri.

"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standardisasi dalam negeri," ujar Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10), seperti dikutip Antara.

"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offlinedan online," ujarnya.

Karenanya, selain larangan platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melakukan tiga hal lain. Pertama,mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commercedan sosial commerce.

"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," ucapnya.

Kedua,pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.

Ketiga,pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).

"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk menaikkan market share," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Pemerintah Akan Larang E******

Pemerintah akan melarang platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Hal itu dilakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan barang impor banyak yang dijual sangat murah di Indonesia, misalnya berbagai produk dari China. Hal itu memukul UMKM dalam negeri.

"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standardisasi dalam negeri," ujar Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10), seperti dikutip Antara.

"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offlinedan online," ujarnya.

Karenanya, selain larangan platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melakukan tiga hal lain. Pertama,mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commercedan sosial commerce.

"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," ucapnya.

Kedua,pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.

Ketiga,pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).

"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk menaikkan market share," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan datang ke dunia lain

Jokowi Tunjuk Erick Thohir Jadi Menko Marves Ad Interim Gantikan Luhut******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim menggantikan sementara Luhut Binsar Pandjaitan.

Penunjukan itu dilakukan karena Luhut sedang beristirahat. Luhut menjalani perawatan sejak pekan lalu karena kelelahan.

"Karena saat ini Pak LBP, Menko Marves, sedang menjalani perawatan kesehatan, maka Presiden Jokowi telah menunjuk Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, sebagai Menko Marves Ad Interim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat, Rabu (11/10).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut sedang mengalami kelelahan. Namun, dia menyebut Luhut dirawat di Jakarta.

Kemarin, Luhut muncul di publik melalui unggahan di akun Instagramnya. Dia mengaku sedang menjalani pemulihan dan tidak boleh melakukan aktivitas berat.

"Dengan kondisi yang seperti itu, praktis selama beberapa hari saya tidak diizinkan oleh tim dokter untuk beraktivitas seperti biasa. Bahkan untuk sekedar mengecek kabar dan berita terkini yang rutin saya lakukan setiap pagi, saya tak diperbolehkan oleh istri," ujar Luhut dalam unggahan itu.

Luhut berkata mendapat saran dari beberapa sahabatnya, termasuk Menlu Singapura Vivian Balakhrisnan, untuk menjalani pemulihan di Singapura. Luhut pun memutuskan untuk menjalani pemeriksaan medis sembari pemulihan di sana.

Lihat Juga : Luhut Dianjurkan Dokter Bedrest Pulihkan Kesehatan

Kotak Makanan Ogre

Kubu Pontjo Seret HGB IKN yang Bisa 160 Tahun ke Kisruh Hotel Sultan******

Pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco menyeret perlakuan khusus pemerintah yang memberikan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun ke investorIKNNusantara ke kisruh Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo mengatakan keistimewaan itu  tak sebanding dengan yang dilakukan pemerintah kepada kliennya.

Pasalnya, HGB yang dimiliki kliennya di Hotel Sultan sekarang ini malah dipermasalahkan pemerintah meskipun saat ini masih menjadi hak Indobuildco. Pemerintah bahkan berencana mencabut HGB itu,

Berdasarkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang baru disahkan pada Selasa (3/10), hak kelolaan atas lahan dalam bentuk HGU di IKN terbagi menjadi dua siklus.

Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus ini selesai dan investor mau melanjutkannya, hak itu bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan masa penguasaan yang sama.

Sedangkan, pelaku usaha diberikan HGB dengan jangka waktu paling lama 80 tahun di IKN dalam satu siklus.

Hak ini juga bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan waktu yang identik atau jika ditotal HGB di IKN mencapai 160 tahun lamanya.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. ( CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Hamdan mengatakan PT Indobuildco  saat ini masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan. Tapi, pemerintah malah ingin mencabut izin tersebut.

Hamdan menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo itu seharusnya diberikan prioritas untuk memperbaharui HGB Hotel Sultan hingga 30 tahun lagi. Apalagi, hak mereka baru habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Pasal 37 (ayat 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," kata Hamdan.

Ia mengklaim HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, menurutnya PT Indobuildco masih berhak untuk memperbaharui hak 30 tahun lagi atau sampai 2053).

Selain itu, Hamdan mengklaim pemilik HGB yang sudah menghabiskan masa 80 tahun masih memiliki hak prioritas baru, asalkan lokasi tersebut masih digunakan.

Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan pihaknya bersiap mencabut izin usaha PT Indobuildco di dalam online single submission (OSS). Ini dilakukan usai Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal HGB Hotel Sultan.

Tina mengatakan reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Jika HGB-nya sudah tidak aktif, maka kalau persyaratan tidak ada, kira-kira prosedurnya bagaimana? Tentu kan tidak berlaku lagi juga. Jadi, hubungannya sangat erat, artinya pemerintah satu suara dalam apa yang dilakukan terhadap yang kita sama-sama saksikan dalam beberapa pekan ini," ujar Tina usai menghadiri HSBC Summit 2023 di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk nggak? Tiketnya jadi nggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Kubu Pontjo Seret HGB IKN yang Bisa 160 Tahun ke Kisruh Hotel Sultan******

Pihak Pontjo Sutowo melalui PT Indobuildco menyeret perlakuan khusus pemerintah yang memberikan hak guna bangunan (HGB) hingga 160 tahun ke investorIKNNusantara ke kisruh Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo mengatakan keistimewaan itu  tak sebanding dengan yang dilakukan pemerintah kepada kliennya.

Pasalnya, HGB yang dimiliki kliennya di Hotel Sultan sekarang ini malah dipermasalahkan pemerintah meskipun saat ini masih menjadi hak Indobuildco. Pemerintah bahkan berencana mencabut HGB itu,

Berdasarkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang baru disahkan pada Selasa (3/10), hak kelolaan atas lahan dalam bentuk HGU di IKN terbagi menjadi dua siklus.

Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus ini selesai dan investor mau melanjutkannya, hak itu bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan masa penguasaan yang sama.

Sedangkan, pelaku usaha diberikan HGB dengan jangka waktu paling lama 80 tahun di IKN dalam satu siklus.

Hak ini juga bisa diperpanjang ke siklus kedua dengan waktu yang identik atau jika ditotal HGB di IKN mencapai 160 tahun lamanya.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. ( CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Hamdan mengatakan PT Indobuildco  saat ini masih menguasai hak guna bangunan (HGB) atas Hotel Sultan. Tapi, pemerintah malah ingin mencabut izin tersebut.

Hamdan menyebut perusahaan milik Pontjo Sutowo itu seharusnya diberikan prioritas untuk memperbaharui HGB Hotel Sultan hingga 30 tahun lagi. Apalagi, hak mereka baru habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Pasal 37 (ayat 1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," kata Hamdan.

Ia mengklaim HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, menurutnya PT Indobuildco masih berhak untuk memperbaharui hak 30 tahun lagi atau sampai 2053).

Selain itu, Hamdan mengklaim pemilik HGB yang sudah menghabiskan masa 80 tahun masih memiliki hak prioritas baru, asalkan lokasi tersebut masih digunakan.

Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan pihaknya bersiap mencabut izin usaha PT Indobuildco di dalam online single submission (OSS). Ini dilakukan usai Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal HGB Hotel Sultan.

Tina mengatakan reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Jika HGB-nya sudah tidak aktif, maka kalau persyaratan tidak ada, kira-kira prosedurnya bagaimana? Tentu kan tidak berlaku lagi juga. Jadi, hubungannya sangat erat, artinya pemerintah satu suara dalam apa yang dilakukan terhadap yang kita sama-sama saksikan dalam beberapa pekan ini," ujar Tina usai menghadiri HSBC Summit 2023 di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk nggak? Tiketnya jadi nggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]