petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bunga kredivo tokopedia

situs judi khusus slot 520Jutaan kata 284124Orang-orang telah membaca serialisasi

《bunga kredivo tokopedia》

Pengamat: TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN ******

Pengamat: TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN 
Ilustrasi kapal selam. ANTARA
ALKI II itu juga jalur yang ideal untuk lalulintas kapal selam
Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer Alman Helvas Ali mengatakan TNI AL harus melakukan upaya untuk meningkatkan deteksi kapal selam guna menjaga kawasan laut Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi itu tantangan jangka panjang kita harus bisa mendeteksi pergerakan kapal selam di selat Makassar," kata Alman kala dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Alman, kendala dalam mendeteksi aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia sudah menjadi persoalan sejak zaman orde baru.

Dia menilai pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan TNI AL dengan berbagai cara salah satunya meningkatkan teknologi intai dan memaksimalkan pengawasan di laut Indonesia.

Terlebih saat ini kawasan laut IKN berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Jalur laut ini merupakan lintasan yang kerap dipakai untuk aktivitas ekonomi seperti keluar dan masuknya kapal petikemas hingga nelayan.

"ALKI II itu juga jalur yang ideal untuk lalulintas kapal selam," kata dia.

Baca juga: TNI AL dipastikan berkantor di IKN mulai Juni 2024

Baca juga: TNI AU lanjutkan rencana pembangunan lanud di IKN

Baca juga: Kasad sebut pembentukan kodam di IKN dikaji usai pemerintahan berjalan

Dengan meningkatkan pengawasan aktivitas kapal selam di ALKI II, dia yakin kawasan maritim Indonesia akan sulit untuk dimasukkan kapal selam asing.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

IKN diketahui berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (28/2)

Sejauh ini, kata Ali, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan Utama TNI AL (Lanal) Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," ujar Ali.

Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari Lanal Balikpapan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong******

Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong-Sorsel
Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad (tengah) bersama Plh Bupati Sorong Cliff Japsenang (kiri) dan Bupati Sorsel Samsudin Anggiluly (kanan) bersalaman sebagai simbol sepakat menyelesaikan tapal batas, Senin (4/3/2024) (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)
Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad bersama Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluly dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sorong Cliff Japsenang sepakat untuk menyelesaikan masalah tapal batas di dua kabupaten itu melalui pendekatan kultural.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan (Sorsel) tepatnya di Kampung Botain Distrik Seremuk merupakan satu kewajiban yang harus segera diselesaikan guna menunjang realisasi pembangunan di wilayah perbatasan.

"Saya bersama Plh. Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan sudah bertemu untuk membicarakan terkait persoalan tapal batas di antara dua wilayah itu," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Dia menyebutkan, persoalan tapal batas itu sudah masuk ke tahapan sidang di Mahkama Konstitusi (MK). "Sudah pernah sidang sekali, nanti hari Selasa (5/3) rencana masuk sidang kedua, tapi saran dari majelis jika bisa dibicarakan secara baik di tingkat daerah. Makanya saya aja dua bupati ini untuk bicarakan hal itu," bebernya.

Hasil dari pembicaraan itu, katanya, ada kata sepakat antara Bupati Sorong Selatan dengan Plh. Bupati Sorong untuk mencari solusi penyelesaian tapal batas di internal daerah tanpa harus masuk ke persidangan.

"Jadi nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk sementara ditunda sidang soal tapal batas itu karena kita akan selesaikan di tingkat internal daerah," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan dalam rangka penyelesaian persoalan tapal batas di kedua daerah itu.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mencari solusi penyelesaian tapal batas itu lewat pendekatan berbasis budaya Papua.

"Jika bisa diselesaikan di sini, untuk apa kita bawah ke MK. Intinya semua untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa nyaman, bahagia di wilayahnya masing-masing, itu yang penting," katanya.

Lewat pendekatan kultural dalam penyelesaian tapal batas tentunya setiap pihak akan mengetahui secara persis wilayah sengketa yang dimaksud.

"Karena walaupun pemerintah mau A tapi kalau masyarakat bilang B, itu juga repot, makanya kita pake pendekatan kultural supaya aman dan beres urusan tapal batas," ujarnya.

Karena batas wilayah di Papua ini tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah administratif, sehingga pendekatan kultural dianggap strategis dalam penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

"Jadi memang ini yang kita hadapi dan kita sudah sepakat akan diselesaikan secara adat, mudah-mudahan hasilnya nanti kita akan laporkan ke MK," ujarnya.
Baca juga: MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua
Baca juga: Bappenas: Pembangunan SDM di Papua butuh strategi yang tepat

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:denda keterlambatan kredivo

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
situs slot emas36
juraganqq
slot gampang menang maxwin
cair138
vipdewa situs slot terbesar dan terpercaya di indonesia
slotjp88
erek 15
slot gacor malam hari
889 sport slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot qqdewa
Bab 2 java303
Bab 3 syarat mengajukan kredivo
Bab 4 akun slot gampang menang
Bab 5 ligaciputra2
Bab 6 pinjaman di easy cash
Bab 7 slot 2022 tergacor
Bab 8 pola gacor pg soft
Bab 9 klik 555 slot
Bab 10 slot aman terpercaya
Bab 11 cepat slot
Bab 12 cara pembayaran tokopedia dengan kredivo
Bab 13 sensasi 77
Bab 14 situs gacor slot
Bab 15 rtp cipit88
Bab 16 situs slot gacor terbaru
Bab 17 bullseye paito harian
Bab 18 bar togel
Bab 19 duniaslot77
Bab 20 slot deposit 5000 bet 200
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3265bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Pedang dan Lan

angka gaib jitu hk malam ini
Mantan Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Jakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Papua Gerius One Yoman dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp350 juta subsider 4 bulan pidana pengganti dalam perkara gratifikasi pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Papua.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan pidana denda sebesar Rp350 juta subsider pidana kurungan pengganti selama empat bulan,” ucap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin.

Selain itu, Gerius One Yoman juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4.595.507.228 paling lambat setelah 1 bulan pascaputusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun,” tutur jaksa.

Jaksa menyatakan terdakwa Gerius One Yoman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.

Dalam hal ini, jaksa menyebut yang bersangkutan terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total keseluruhan sebesar Rp5.765.507.228.

Gratifikasi yang diterima, kata jaksa, adalah fee dalam bentuk uang serta renovasi dan pengadaan kelengkapan rumah dinas senilai Rp2.595.507.228 dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.

Kemudian, satu unit apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1.170.000.000 dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus Pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur.

Berikutnya, uang sebesar Rp2.000.000.000 dari Samuel Kadang selaku kontraktor atau pengusaha yang mengerjakan proyek atau pekerjaan peningkatan jalan Kuprik-Jagebob-Erambu tahun 2021.

“Melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 65 ayat 1 KUHP,” ucap jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal memberatkan, yakni perbuatan Gerius tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan demokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit pembuktian.

“Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum; terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” sambung jaksa.

Dalam perkara ini, Gerius didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp2.595.507.228,00. Penerimaan tersebut untuk menggerakkan terdakwa dan mantan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk memberikan proyek atau pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Papua pada tahun anggaran 2018–2022 kepada Rijatono Lakka.

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi Rp2 miliar dan apartemen di Jakarta Pusat senilai Rp1,1 miliar.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Karier hiburan Nona Hou Fu

kredivo bisa dicairkan
Wali Kota Jakpus harap proses rekapitulasi dapat berjalan sinkron
Suasana rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024. ANTARA/HO-Pemkot Jakarta Pusat.
Harapan kita apa yang sudah direkapitulasi datanya sinkron dan bisa disepakati bersama
Jakarta (ANTARA) - Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma berharap rekapitulasi baik di tingkat kecamatan maupun yang sudah berada di tingkat kota, hingga nanti di provinsi dapat berjalan sinkron.

Menurut Dhany semua proses yang panjang memang membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi baik tenaga, pikiran, maupun material untuk menghasilkan sebuah demokrasi yang merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat.

"Harapan kita apa yang sudah direkapitulasi datanya sinkron dan bisa disepakati bersama. Jika ada persoalan harus kita komunikasikan," kata Dhany di Jakarta, Senin.

Rekapitulasi tingkat kota akan berlangsung tiga hari yang nantinya dilanjutkan ke tingkat provinsi. Pada Minggu (3/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat telah mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 pada tingkat kota, di salah satu hotel di kawasan Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen.

Dalam rapat tersebut, KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah mengatakan ini merupakan puncak dari tahapan pemilu yang rangkaiannya sudah dimulai dan telah berjalan dengan baik beberapa hari yang lalu.

“Tahapan rekapitulasi ini akan berjalan dari tanggal 3 sampai 5 Maret 2024 di tingkat kota Jakarta Pusat," kata Efni.

Menurut Efni, siapapun nanti yang terpilih adalah orang yang sudah mengikuti proses demokrasi dengan baik, yang telah dipilih oleh masyarakat, dan merekalah yang akan mengemban tugas dan amanah.
Baca juga: KPU Jaksel persiapkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat kota
Baca juga: KPU DKI jaring pemantau Pilgub DKI Jakarta hingga 16 November
Baca juga: KPU Jakut masih tunggu rekapitulasi hasil pemilu tingkat kecamatan

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Yaoming

link situs gacor hari ini
Kepala Satres Narkoba Polres Bima jadi korban penganiayaan dalam tugas
Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol. Deddy Supriadi. (ANTARA/Dhimas B.P.)
Mataram (ANTARA) - Kepala Satuan Reserse(Satres) Narkoba Kepolisian Resor(Polres) Bima Kota, Nusa Tenggara Barat(NTB), Ajun Komisaris Polisi Tamrin diduga jadi korban penganiayaan saat menjalankan tugas pengembangan kasus narkotika di salah satu kafe yang ada di wilayah itu.

Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Kombes Pol. Deddy Supriadi di Mataram, Senin, membenarkan adanya peristiwa yang menimpa salah seorang anggotanya tersebut.

"Iya, saat itu kepalanya (AKP Tamrin) kena pukul botol minuman (beralkohol) yang mengakibatkan luka robek di bagian dahi," kata Deddy.

Dia menjelaskan bahwa peristiwa yang menimpa AKP Tamrin itu terjadi pada pertengahan Februari 2024. Saat itu, Tamrin bersama tim sedang melakukan pengembangan kasus narkotika dengan memburu salah seorang pengunjung kafe.

"Pas masuk, Tamrin  melihat ada pegawai kafe sedang cekcok dengan seseorang," ujarnya.

Tamrin yang melihat hal itu, langsung melerai kedua belah pihak. Saat meredam aksi tersebut, Tamrin mendapatkan pukulan dari seorang pria berinisial A.

"Pelaku A ini yang memukul kepalanya pakai botol minuman," ucap dia.

Anggota Satres Narkoba Polres Bima Kota yang melihat kejadian itu langsung mengamankan pelaku A bersama seorang pengunjung berinisial S yang tertangkap tangan membawa senjata tajam.

"Malam itu juga kedua pelaku dibawa ke Polres dengan dugaan pelaku A lakukan penganiayaan dan S bawa senjata tajam dikenakan undang-undang darurat. Untuk Tamrin sudah dapat perawatan medis," kata Deddy.

Dalam giat pengembangan kasus narkotika di kafe tersebut, Tim Satres Narkoba Polres Bima Kota mengamankan 16 poket sabu-sabu siap edar.

"Untuk pemiliknya ini yang masih dicari, karena akibat peristiwa pemukulan itu, pemiliknya kabur," ujar dia.

Meskipun demikian, Deddy mengatakan bahwa Tim Satres Narkoba Polres Bima Kota merupakan salah satu komplotan personel andalan Polda NTB dalam mengungkap kasus-kasus narkotika.

Hal itu dapat dilihat dari kinerja pengungkapan pada awal tahun 2024. Tim Satres Narkoba Polres Bima Kota berhasil menangkap 11 tersangka dari 11 kasus berbeda.

"Untuk barang bukti narkotika-nya juga cukup banyak, sabu 38,72 gram dan ganja 594,28 gram. Artinya, dari segi kinerja pada awal tahun 2024, Polres Bima Kota sudah sangat baik," ucap Feddy.

Dia tidak memungkiri bahwa banyak ancaman dan gangguan ketika personel menjalankan tugas di lapangan.

"Memang, sebagian besar masyarakat puas dengan kinerja kami, tetapi ada juga yang mempersoalkan. Itu hal biasa ketika ada anggota kami yang berhasil menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Kanit Intel Polsek Moraid Sorong dianiaya sekelompok warga
Baca juga: Polisi tangkap dua pelaku penganiayaan anggota Polri di Medan
 

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Xingwutongshen

permainan slot game online
Menhub tekankan kolaborasi demi keselamatan di perlintasan sebidang
Menhub Budi Karya Sumadi memberi sambutan saat "focus group discussion" (FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api (KA).

"Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas," kata Menhub melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Menhub saat membuka focus group discussion(FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin.

Menhub menjelaskan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Ia memberi contoh bahwa Kemenhub memasang rambu-rambu lalu lintas di perlintasan sebidang dan melakukan perawatan permukaan perlintasan pada ruang manfaat jalan kereta api.

Kemudian, Kementerian PUPR membangununderpassatau flyoverpada perlintasan jalan nasional. Sejalan dengan itu, Pemda juga dapat melakukan intervensi yang sama pada jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sesuai kewenangannya.

"Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan, mengingat sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan daerah. Hal ini berbanding lurus dengan rasio panjang jalan di Indonesia, di mana 90,82 persen status jalan di Indonesia merupakan jalan provinsi, kabupaten, dan kota," ucap Menhub.

Ia pun mengapresiasi FGD yang diselenggarakan oleh BKT bersama para pemangku kepentingan terkait tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang.

Sementara itu, Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan FGD tersebut mengambil tema "Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) Dalam Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan Pada Perlintasan Sebidang melalui Penguatan Peran Pemerintah Daerah".

Pelaksanaan FGD bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi, permasalahan, dan penanganan perlintasan sebidang di tanah air.

"Pelaksanaan FGD ini untuk mendapatkan gambaran terkait program kerja dan rencana aksi dari beberapa kementerian dan lembaga perihal penanganan di perlintasan sebidang," ujar Robby.

Dalam kesempatan itu, turut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang "Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan".

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, dan Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum.

Baca juga: Menhub harap kehadiran Biskita Trans Bekasi optimalkan angkutan massal

Baca juga: Menhub pastikan distribusi logistik berjalan lancar selama Ramadhan

Baca juga: Menhub sebut progres pembangunan Bandara IKN sesuai rencana

Baca juga: Menhub apresiasi pengembangan pesawat N219 dan Vela Alpha oleh PT DI
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Sun Wukong yang paling kerasukan

qq24jam
Wapres AS serukan gencatan senjata segera di Gaza
Wapres AS Kamala Harris menghadiri KTT ke-18 Asia Timur di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). Media Center KTT ASEAN 2023/Aditya Pradana Putra/pras. (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Washington (ANTARA) - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Minggu (3/3) menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

Dalam sambutanya di Alabama untuk memperingati 59 tahun peristiwa Minggu Berdarah di Amerika Serikat, hari ketika petugas hukum di negara bagian tersebut menyerang demonstran Hak Sipil di Jembatan Edmund Pettus di Selma, Harris mengatakan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Hamas Palestina harus dihilangkan.

"Dan mengingat besarnya skala penderitaan di Gaza, harus ada gencatan senjata segera sedikitnya selama enam pekan ke depan, dan itu yang saat ini sedang dibahas," tambahnya.

Dia mengatakan gencatan senjata juga akan memungkinkan pembebasan sandera dan bantuan yang sangat dibutuhkan ke Gaza.

"Ini akan memungkinkan kita untuk membangun sesuatu yang lebih abadi guna memastikan Israel aman dan untuk menghormati hak rakyat Palestina atas martabat, kebebasan, dan penentuan nasib mereka sendiri," katanya.

Harris menggambarkan situasi di Gaza sebagai sesuatu yang "menghancurkan."
Baca juga: WHO: Jumlah korban tewas karena serangan Israel di Gaza lampaui 30.000

"Kami telah melihat laporan tentang keluarga yang makan daun atau pakan ternak, perempuan yang melahirkan bayi yang kekurangan gizi dengan perawatan medis yang ala kadarnya atau tidak ada sama sekali, dan anak-anak yang meninggal akibat kekurangan gizi, dan dehidrasi," katanya.

"Seperti yang saya katakan berulang kali, terlalu banyak warga Palestina tidak bersalah yang tewas," lanjutnya.

"Dan baru beberapa hari lalu, kami melihat orang-orang yang kelaparan dan putus asa mendekati truk bantuan, hanya untuk mendapatkan makanan bagi keluarga mereka setelah beberapa pekan hampir tidak ada bantuan yang mencapai Gaza utara. Tetapi mereka disambut dengan tembakan dan kerusuhan. Hati kami sedih untuk para korban tragedi mengerikan itu dan untuk semua orang tak berdosa di Gaza yang menderita akibat bencana kemanusiaan," tambahnya.

"Orang-orang di Gaza kelaparan. Kondisinya tidak manusiawi. Dan rasa kemanusiaan kita yang sama memaksa kami untuk bertindak," katanya menegaskan.
Baca juga: Dubes Rusia: Veto AS bertanggung jawab atas tingginya kematian di Gaza

Israel meluncurkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan bom Israel tersebut telah menewaskan 30.410 orang dan melukai 71.700 orang lainnya dengan kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan bahan pokok.

Serangan Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu mengalami rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Pentagon: AS tidak ingin melihat ada penderitaan lagi di Gaza
Baca juga: WSJ ungkap AS bersiap kirim senjata lagi ke Israel

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kotak Makanan Ogre

rtp new slot 88
Israel disebut rencanakan terkait serangan ke penerima bantuan di Gaza
Rumah Sakit Kamal Adwan pasca serangan Israel di Gaza. ANTARA/Anadolu/am.
Ankara (ANTARA) - Serangan Israel terhadap orang-orang yang menantikan bantuan kemanusiaan pada Kamis (29/2) pagi, yang menewaskan 118 warga Palestina dan melukai lebih dari 750 lainnya, telah direncanakan oleh Tel Aviv, menurut laporan sejumlah media, Minggu (3/3).

Kejadian tersebut melibatkan pengusaha lokal yang menunjukkan kepeduliannya pada pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut.

Para pejabat Israel, pengusaha Palestina, dan diplomat Barat telah mengungkapkan bahwa Tel Aviv terlibat dalam perencanaan setidaknya empat iring-iringan bantuan ke Gaza utara selama sepekan terakhir, menurut laporan surat kabar New York Times.

Berbicara kepada media harian tersebut, dua diplomat Barat mengatakan mereka diberitahu oleh pejabat Israel tentang motif Israel di balik tindakan tersebut.

Pemerintah Israel dilaporkan menginisiasi upaya ini untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza utara, di mana kelaparan mengancam nyawa karena penangguhan sebagian besar operasi bantuan internasional, kata para diplomat yang tidak ingin disebutkan namanya.

Penangguhan ini terjadi di tengah pembatasan Israel terhadap truk bantuan dan meningkatnya pelanggaran hukum di wilayah tersebut.

Para pejabat Israel menjalin kontak dengan beberapa pengusaha lokal, meminta bantuan mereka dalam mengkoordinasikan iring-iringan bantuan swasta ke Gaza utara, dan Israel menawarkan dukungan keamanan, menurut dua pengusaha Gaza.

Salah satu pengusaha Palestina yang membantu mengatur beberapa truk bantuan Israel untuk inisiatif bantuan tersebut, Jawdat Khoudary, menyatakan betapa mendesaknya situasi ini, dengan mengatakan: “Keluarga, teman, dan tetangga saya sekarat karena kelaparan.”

Pada Kamis pagi, pasukan Israel menembaki kerumunan warga Palestina yang menunggu bantuan kemanusiaan di selatan Kota Gaza di daerah "Bundaran al-Nabulsi", menyebabkan sedikitnya 112 warga Palestina tewas dan 760 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza.

Militer Israel mengatakan penyelidikan awal menemukan bahwa beberapa warga Palestina mendekati pos pemeriksaan militer yang mengawasi masuknya truk bantuan dan tentara melepaskan tembakan peringatan dan menembaki kaki warga Palestina yang terus bergerak ke arah pasukan.

Pemboman Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan 30.410 orang dan melukai 71.700 lainnya dengan kehancuran massal dan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituntut karena melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Warga Gaza yang tunggu bantuan diserang, RI desak DK PBB bertindak
Baca juga: Uni Eropa kecam pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan oleh Israel
Baca juga: AS kirim bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat udara untuk pertama kali

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024