petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

prediksi togel kamboja hari ini

ugmaxwin 616Jutaan kata 998168Orang-orang telah membaca serialisasi

《prediksi togel kamboja hari ini》

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku******

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku
Ilustrasi - Palu sidang di pengadilan. ANTARA/Pixabay/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menjadwalkan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait Harun Masiku yang belum juga ditangkap setelah empat tahun buron.

Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.

“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.

Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.

MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.

“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.

Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.

Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Istana: tak ada kebijakan batasi interaksi masyarakat dengan Presiden******

Istana: tak ada kebijakan batasi interaksi masyarakat dengan Presiden
Presiden Joko Widodo (tengah) membagikan kaos kepada warga saat mengunjungi gudang Bulog DIY di Kalasan, Sleman, D. I Yogyakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA FOTO/ Andreas Fitri Atmoko/agr/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Istana tidak ada kebijakan yang mengatur untuk membatasi kegiatan dan interaksi antara masyarakat dengan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Ari itu merespons soal dugaan intimidasi atau kekerasan yang dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada warga sipil yang membentangkan spanduk saat Presiden Joko Widodo hendak menghampiri masyarakat di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1).

"Kalau ketemu dengan masyarakat sangat dekat sekali menyapa, bahkan kita lihat apa pun bisa terjadi di dalam interaksi itu. Bahkan masyarakat bisa menitipkan sesuatu kepada Presiden itu terjadi, memberikan keluhan kepada Presiden tentang situasi apakah itu di daerahnya ada persoalan itu disampaikan secara langsung kepada Presiden. Itu situasi bagaimana cara presiden merespons masyarakat," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.

Adapun Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1), dan rombongan Presiden melintas di depan Pasar Argosari. Iring-iringan presiden itu direkam oleh warga dan videonya dibagikan di beberapa media sosial.

Dalam video itu, nampak mobil yang diduga ditumpangi Jokowi berhenti di dekat kerumunan warga di depan Pasar Argosari.

Kemudian, seorang warga mendekati kerumunan yang diduga dihampiri Jokowi. Ia membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat Datang Bapak Jokowi. Kami Sudah Pintar, Kami Pilih Ganjar!".

Tidak lama, dua orang yang diyakini aparat mendekati warga laki-laki yang membentangkan spanduk itu dan membawanya jauh dari kerumunan.

Menanggapi hal itu, Ari menjelaskan bahwa pengamanan Presiden merupakan hal yang sering terjadi dalam kunjungan kerja.

Pengamanan terhadap Presiden dilakukan sebagai tindakan preventif yang dijalankan oleh pihak-pihak struktur teritorial, yakni dari kodim maupun korem.

Di sisi lain, Presiden juga tidak merasa terganggu saat menyapa masyarakat ada teriakan yang mendukung salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Menurut Ari, Presiden sangat terbuka untuk berinteraksi dan menyapa masyarakat.

"Ini bagian dari cara Presiden berinteraksi dengan masyarakat secara terbuka. Walaupun ada teriakan pasangan calon atau upaya untuk memobilisasi di pinggir jalan meneriakkan pasangan calon dengan 'settingan' tertentu, saya kira Presiden sama sekali tidak terganggu," kata Ari.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi sambut kampus kajian masa depan sumbangan dari UAE******

Jokowi sambut kampus kajian masa depan sumbangan dari UAE
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan sambutan pada peresmian Gedung Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, pada Rabu (31/1/2024). ANTARA/Yashinta Difa/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik pembangunan MBZ College of Future Studies (kampus kajian masa depan), yang didirikan dengan dukungan pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) di kompleks Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta.

“Ini adalah sekolah pascasarjana dengan fokus kajian masa depan, sebagai inisiatif kunci untuk menunjukkan kesiapan kita menyongsong masa depan,” kata Jokowi ketika meresmikan Gedung Kampus Terpadu UNU Yogyakarta di Yogyakarta, Rabu.

Pembangunan sekolah tersebut, ujar dia, terinspirasi dari cerita Presiden UAE Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Jokowi lebih dari setahun lalu, bahwa negaranya memiliki universitas yang khusus untuk mempelajari kecerdasan buatan (AI).

Baca juga: Presiden Jokowi fasilitasi kerja sama dengan UEA bangun Gedung UNU

“Saya kemudian bisik-bisik, yang mulia (Presiden UAE), Indonesia juga pengen (memiliki kampus serupa)”, kata Jokowi, menceritakan pertemuannya dengan Al Nahyan.

Permintaan tersebut kemudian disambut pihak UAE, yang tidak hanya menyumbangkan gedung kampus, tetapi juga memberi bantuan beasiswa serta dosen untuk riset di bidang-bidang strategis di masa depan, seperti future society, biotechnology, serta AI.

“Ilmu ini perlu kita ketahui dan kita harus punya basic (dasar pembelajaran) di sini,” tutur Presiden Jokowi.

Keberadaan MBZ College of Future Studies, katanya, akan semakin memperkuat peran UNU Yogyakarta untuk menjadi lokomotif kemajuan pendidikan Indonesia ke depan.

Gedung sekolah pascasarjana tersebut akan memiliki sembilan lantai sesuai dengan sembilan bintang lambang NU, yang menggambarkan Wali Songo, yang berjuang mengembangkan agama Islam di Nusantara.

Baca juga: Wapres minta UNU Yogyakarta cetak SDM profesional dari kalangan NU

Baca juga: UNU Yogyakarta jajaki kerja sama dengan Museum of the Future Dubai

Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden UAE Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang kehadirannya diwakili oleh Menteri Energi dan Infrastruktur UAE Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui.

“Dukungan ini sangat penting bagi NU dan masyarakat Indonesia untuk menyiapkan SDM masa depan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan masa depan, untuk memecahkan masalah, dan memanfaatkan peluang-peluang di masa depan agar Indonesia berada di barisan depan negara-negara maju,” tutur Jokowi.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:garuda138 login

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
main judi slot online
slotvigor
ss077 slot
cara pinjam kur bri 2022
pinjol yang bunganya paling rendah
hokiku88
777aja
slot game terbaru
erek erek ikan duyung
Daftar isi semua bab
Bab 1 visa288 gacor
Bab 2 link slot gampang maxwin
Bab 3 slot gacor malam ini
Bab 4 cara bayar kredivo
Bab 5 cara mendapatkan uang 8 juta
Bab 6 nanastoto
Bab 7 rtp batik77
Bab 8 grafik sdy paito warna
Bab 9 redwin69
Bab 10 slot terbaru hari ini
Bab 11 dinasti 68 slot
Bab 12 situs gacor slot terbaru
Bab 13 play 4d slot
Bab 14 situs judi slot terpercaya
Bab 15 dbslot88
Bab 16 situs judi slot resmi dan terpercaya
Bab 17 akun jp slot88
Bab 18 slot akun baru gacor
Bab 19 situs gacor 2022
Bab 20 olympus88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8344bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Anjing kimia di dunia lain

erek erek kucing melahirkan
Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kiri) didampingi hakim konstitusi Anwar Usman (kanan) memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/1/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/am.
memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028
Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

rtp roma77
KPU RI ingatkan jajaran jangan potong hak petugas KPPS
Petugas menghitung surat suara saat simulasi Pemilu 2024 di Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (30/1/2024). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/rwa/pri.
Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi
Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) meminta KPU se-Indonesia untuk tidak memotong hak  petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

"KPU memperingatkan keras jajaran jangan pernah melakukan pemotongan hak-hak dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, seperti uang transportasi dan lainnya," ujar Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, di Medan, Selasa.

Menurutnya, pihaknya kerap mendengar ada di sejumlah daerah yang memotong hak dari petugas KPPS yang dilakukan oknum jajaran KPU kabupaten/kota.

"Terkait dengan Bimtek KPPS hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta. Saya minta di Sumut jangan sampai terjadi,"kata dia.

Ia menjelaskan petugas KPPS memiliki hak selama melaksanakan tugas pada Pemilu 2024 dan hal tersebut sudah dianggarkan oleh KPU RI.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan sampai kurang. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran," sebutnya.

KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia sebanyak 5,7 juta orang untuk bertugas di 820.161 tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia untuk 5,7 juta petugas, dengan dana Rp 5 triliun," katanya.

Untuk itu, Ia meminta komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

"Saya bilang jangan lagi, ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak," ujarnya.
Baca juga: KPU yakin pemungutan suara di daerah rawan konflik dapat terkendali
Baca juga: KPU: Sistem Pemilu RI lebih baik dari AS
Baca juga: KPU RI siapkan sanksi tehadap anggota KPU yang terjaring OTT

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Menjauhlah dari telur nagaku

menangjudi
Airlangga: Kabinet Indonesia Maju solid di tengah mundurnya Mahfud
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi keterangan kepada awak media terkait pengunduran diri Menko Polhukam Mahfud MD di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Ali Khumaini/aa.
Saya ucapkan untuk Pak Mahfud Md. Semoga pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud
Karawang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kondisi kabinet Indonesia Maju masih sangat solid di tengah pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

"Saya ucapkan untuk Pak Mahfud Md. Semoga pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud," kata Airlangga usai acara Konsolidasi Relawan Serikat Pekerja Nusantara, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu.

Ia memastikan kalau saat ini kondisi kabinet Indonesia Maju masih sangat solid.

Sampai saat ini, kata dia, para menteri masih terus bekerja dan menjalankan program yang diarahkan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Baca juga: Jokowi tegaskan hargai keputusan Mahfud Md

"Masih solid. Saya dengan berbagai menteri kolega di kabinet sampai saat sekarang juga kita masih bekerja dengan arahan Bapak Presiden (Joko Widodo), misalnya, berbagai program terus kita jaga," ujar Airlangga.

Pada kesempatan itu, ia juga membantah desas-desus adanya sejumlah menteri yang juga akan mengikuti jejak Mahfud Md melepas jabatannya.

Airlangga memastikan pemerintahan masih terus berjalan dan masih bekerja untuk rakyat.

Mahfud Md yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan setelah dirinya mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Ia memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pacar Pria Lin

qq slots
BPBD: Lima kecamatan di Pidie Aceh terendam banjir
Arsip foto - Kondisi kayu terbawa banjir di kawasan Pidie, Kamis (25/1/2024). ANTARA/HO-Warga/pri.
Banda Aceh (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie mencatat lima kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh dilanda banjir akibat hujan deras yang melanda kawasan tersebut.

“Pidie sudah diguyur hujan sejak Kamis (25/1), dan membuat lima kecamatan terendam banjir," kata Kepala Pelaksana BPBD Pidie Muhammad Rabiul di Pidie, Sabtu.

Rabiul menyebutkan adapun wilayah yang tergenang banjir yakni Gampong Jijiem Kecamatan Keumala, Gampong Pante Garot Kecamatan Indra Jaya, Gampong Dayah Meunara Kecamatan Titeu, Gampong Baro Kecamatan Pidie.

"Kemudian di wilayah Kecamatan Padang Tiji ada belasan gampong yang mengalami banjir dan tergenang air," ujarnya.

Saat ini, kata dia, air sudah mulai surut, tetapi anggota mereka masih melakukan pemantauan dan update informasi terbaru di lapangan.

Baca juga: Rumah warga di Pidie Aceh terseret banjir akibat tanggul sungai jebol

Baca juga: Dandim: Personel TNI di Pidie siaga dan waspada banjir susulan

Dalam kesempatan itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan saluran dan badan air lainnya seperti pembuang utama. Sehingga, jika terjadi banjir bisa mempercepat proses penguraian genangan di pemukiman.

“Kami juga mengharapkan camat untuk melaporkan setiap kejadian bencana dengan cepat ke Pusdalops BPBD Pidie,“ kata Rabiul.

Sementara itu, Camat Padang Tiji, Asriadi mengatakan banjir di wilayahnya terjadi sejak Kamis lalu karena curah hujan tinggi, sehingga meluapnya air Krueng Paloh dan merendam rumah warga setempat.

“Ketinggian air mencapai hingga 100 cm di atas badan jalan, dan 50 cm masuk ke rumah warga,” katanya.

Adapun desa yang tergenang banjir diantaranya, Siron Paloh, Pasar paloh, Pante Cermen, Meuke gogo, Gle gogo, Cut Paloh, Trieng paloh, Leuhop paloh.

Kemudian, desa Capa paloh, Teungoh drien, Tuha peudaya, Sukon peudaya, Mesjid peudaya, Leun tanjong, Mesjid tanjong dan Baro kunyet.

Khusus warga dari desa Pantee Cermen, Sukon Peudaya dan Leun Tanjong sempat mengungsi ke mushalla dan balai pengajian. Tetapi sekarang sudah kembali ke rumah masing-masing," demikian Asriadi.

Baca juga: Dinsos Pidie salurkan bantuan ke posko banjir

Baca juga: Ribuan warga Pidie masih bertahan di pengungsian

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Melbourne, andalkan cinta

situs bos slot
Ketua KPU: Biaya kirim logistik pemilu di Papua Rp150 juta per TPS
Arsip foto - Distribusi logistik pemilu ke Yalimo dari Bandar Udara Wamena, Papua. ANTARA/Marius Frisson Yewun/aa.
Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengakui biaya untuk pengiriman logistik pemilu di Papua menghabiskan dana sekitar Rp150 juta per TPS.

Tingginya biaya pendistribusian logistik itu disebabkan berbagai faktor, di antaranya lokasi TPS yang harus menggunakan berbagai sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki, jelas Steve Dumbon kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.

Baca juga: Polda Sumut bantu KPU distribusi logistik ke wilayah 3T

Baca juga: KPU Sigi dahulukan distribusi logistik ke TPS terpencil dan tersulit

"Kabupaten Mamberamo Raya memang merupakan kabupaten yang mengalokasikan dana tertinggi untuk mendistribusikan logistik," ungkap Steve Dumbon.

Ketika ditanya apakah logistik sudah didistribusikan, Ketua KPU Papua mengakui, saat ini KPU di kabupaten dan kota masih tahap pengepakan karena baru terima formulir-formulir.

Untuk pendistribusian nantinya akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silahkan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.

Wilayah kerja KPU Papua meliputi sembilan kabupaten dan kota yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Supiori, Biak Numfor, Waropen serta Kepulauan Yapen.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pada awalnya

cara belanja kredit di lazada
Kemenhub terus bangun fasilitas tingkatkan aspek keselamatan jalan
Ilustrasi - Kemenhub membangun fasilitas keselamatan jalan demi meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan. ANTARA/HO-Ditjen Perhubungan Darat/am.
Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah....
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) terus membangun fasilitas perlengkapan jalan untuk meningkatkan aspek keselamatan bagi para pengguna jalan sesuai kewenangannya pada jalan-jalan nasional di seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 25,  fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

"Pada tahun 2023, kami membangun alat perlengkapan jalan dengan cukup signifikan di beberapa wilayah, di antaranya kami memasang alat penerangan jalan sebanyak 8.574 unit, rambu sebanyak 12.930 buah serta paku jalan sebanyak 30.083 buah. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Ahmad Yani melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemenhub libatkan Bappenas-Kemenkeu susun rencana kerja dan anggaran

Ia menyampaikan Direktorat Lalu Lintas Jalan juga turut memasang alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) sebanyak 68 unit, warning light237 unit, marka jalan sepanjang 1.418.712 meter, guard rail7.368 unit, delinator4.274 unit, dan cermin tikungan 3.480 buah.

"Hal ini terus menjadi perhatian kami karena faktor keselamatan jalan merupakan fokus utama sektor perhubungan. Hal ini dilakukan tentunya untuk kelancaran, keamanan, ketertiban, dan kemudahan dalam berlalu lintas," ungkap Yani.

Pembangunan fasilitas perlengkapan jalan di 2023 tersebar di 60 kabupaten/kota se-Indonesia seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Bantuan teknis berupa perlengkapan jalan ini diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang berkeselamatan dan juga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang saat ini masih cukup tinggi," tuturnya.

Selain itu, fungsi dari perlengkapan jalan tersebut agar pengguna jalan mengetahui situasi dan kondisi segmen berikutnya, mengendalikan pengguna jalan tetap pada jalurnya dan menjaga kecepatan dan jarak aman serta meminimalisir kesalahan pengguna jalan.

Baca juga: Kemenhub tekankan penyediaan transportasi jadi urusan wajib pemerintah

Selain dari pembangunan fasilitas keselamatan jalan, perlu dilakukan juga pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

"Fasilitas perlengkapan jalan yang sudah dibangun wajib untuk dilakukan pemeliharaan dan harus menjadi perhatian bersama. Untuk jalan nasional akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) di wilayahnya masing-masing. Sedangkan, untuk jalan provinsi/kabupaten/kota akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait," ucap Yani.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024