rexus88

mitos horor

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

Kemenhub Ungkap Tantangan Dalam Menata Terminal Biar Kian Asyik******

Kementerian Perhubunganmengungkap sejumlah tantangan yang mereka hadapi dalam merevitalisasi terminaltipe A supaya bisa makin menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Tantangan tersebut dikemukakan oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Toni Tauladan. Ia mengatakan kementeriannya sudah berupaya memperbaiki kualitas dan kenyamanan terminal dengan merevitalisasinya.

Hasilnya, selama kurun waktu 2019-2023, 34 berhasil direvitalisasi. Revitalisasi katanya berhasil meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan terminal.

Salah satunya menyangkut sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan dalam revitalisasi terminal, peran atau kewenangan pemerintah pusat terbatas sampai dengan terminal tipe A.

Sasaran terminal tipe A adalah angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). AKAP katanya, harus ditunjang oleh angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Artinya, harus ada integrasi agar layanan AKAP yang sudah baik itu bisa berlanjut ke AKDP, angkutan kota hingga angkutan desa. Nah, selama ini, masalah itulah yang menghantui revitalisasi terminal.

Sering katanya, terminal sudah direvitalisasi dengan bagus. Kedatangan bus AKAP juga sudah tertata dengan baik jadwalnya.

Tapi ketika penumpang turun di terminal, mereka tidak terlayani angkutan penunjang. Pasalnya, karakter layanan angkutan kota dalam provinsi, angkot dan angkudes biasanya hanya sampai jam 9 malam atau paling banter 11.

"Karakter AKAP karena melintas antar provinsi umumnya pasti waktunya melintas hari pagi sekali atau malam sekali, sementara karakter AKDP, angkot, angkudes biasanya rata-rata jam 11 malam sudah jarang. Kadang jam 9. Jaminan ini lah yang belum ada," katanya dalam program diskusi"Secret at Newsroom: Terminal Ciamik, Naik Bus Pun Asyik"yang tayang di CNNINdonesia.com, Jumat (1/12) malam.

Untuk itulah katanya, pihaknya berupaya menyelaraskan masalah itu dengan pemerintah daerah. Pihaknya berharap dengan upaya itu, ke depan ada jaminan ketika bus AKAP masuk terminal, ada penumpang turun, minimal dia dilayani bus AKDP, angkot maupun angkudes sehingga dia bisa sampai tujuan dengan nyaman. 

"Jadi masih diperlukan integrasi angkutan yang bisa akomodolir penumpang supaya ketika dia turun di terminal tipe A ada angkutan feeder yang bisa mengantarkan dia ke tujuannya baik AKDP maupun angkot atau angkudes. Ini harus ada keterpaduan revitalisasi terminal tipe A dengan feedernya," katanya.

"Feeder harus saling mendukung supaya masyarakat nyamannya bukan hanya di terminalnya saja tapi sampai ke tujuan akhirnya juga," tambahnya.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiowarno mengatakan dalam menyelaraskan masalah itu, Kementerian Perhubungan perlu bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Paling tidak katanya, Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan solusi kepada pemerintah daerah bila masalah itu terkait keterbatasan anggaran revitalisasi angkutan.

"Kemendagri punya regulas untuk memaksa daerah mengalokasikan APBD untuk merevitalisasi angkutan di daerah masing masing meski tidak semua," katanya.

Teman buku terkuat

KCIC Jawab Usul Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo: Belum Ada Dana******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum bisa menyanggupi usul Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk membangun stasiun kereta cepat Whooshdi Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengaku akan mempertimbangkan usul Moeldoko. Namun, pihaknya belum punya duit untuk membangun stasiun anyar.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," curhat Dwiyana, dikutip dariAntara, Kamis (30/11).

Di lain sisi, Kemenko Marves mengungkapkan pihaknya bisa mempertimbangkan soal pendanaan membangun stasiun di Kopo. Akan tetapi, kantor Luhut Binsar Panjaitan itu mengaku saat ini mereka lebih fokus pada empat stasiun yang sudah beroperasi.

"Jika dibutuhkan stasiun lain, kami akan fokus pada sisi pendanaan," kata Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Rifky Setiawan.

Sebelumnya, KSP Moeldoko menegaskan perlu ada stasiun baru di Bandung. Ia menilai Stasiun Padalarang di Kabupaten Bandung Barat dan Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung, belum cukup dan tak sesuai makna harfiah Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Oleh karena itu, Moeldoko bersikeras pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengkaji rencana membangun stasiun Whoosh di Kota Bandung. Ia ingin pembangunan stasiun di Kopo bisa memberi dampak positif bagi warga sekitar.

"Silakan opsi ini (membangun stasiun Whoosh di Kopo) dipertimbangkan. Karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berakhir (berhenti) di Bandung," tuturnya.

"Demi kenyamanan penumpang, kereta sebaiknya tidak hanya berhenti di Stasiun Padalarang dan Tegalluar," tandas Moeldoko.

Saat ini, Whoosh baru memiliki empat stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun yang disebut terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, yakni berada di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Para penumpang Whoosh masih perlu menaiki KA Feeder jika ingin menuju jantung Kota Bandung.

Entah apa pertimbangan Moeldoko, tetapi Kopo memang berada di Kota Bandung. Namun, daerah yang terkenal dengan macetnya ini juga bukan berada di pusat kota.

[Gambas:Video CNN]

Onmyoji hebat tingkat dewa

IHSG Tangguh ke 7.093 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) bertengger di posisi 7.093 pada Senin (4/12) sore. Indeks saham menguat 33 poin atau 0,48 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,85 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 33,96 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 257 saham menguat, 297 saham terkoreksi, dan 214 saham lainnya stagnan.

Sedangkan, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,30 persen sedangkan indeks DAX di Jerman plus 0,06 persen.

Sementara bursa Amerika menguat. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,59 persen, indeks Dow Jones menguat 1,07 persen, sedangkan indeks NASDAQ Composite plus 0,55 persen.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

Belanja di Transmart Pakai Bank Mega atau Allo Bank Auto Diskon 20%******

Mau belanja hemat di awal bulan? Belanja aja di Transmart dan bayar menggunakan Bank Mega atau Allo Bank biar auto diskon 20 persen!

Selain itu, ada juga diskon hingga 50 persen untuk aneka produk yang terpilih, belanja jadi makin hemat deh.

Lihat Juga : Siap-Siap Belanja ke Transmart Hari Ini, Ada Diskon 50% + 20%

Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar dan daging ayam, kebutuhan rumah tangga, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!