erek bulan

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Kaum Muda dan Sejuta Topan Badai PHK Startup******

Perusahaan rintisan (startup) belakangan menjadi incaran banyak pekerja, terutama kaum muda. Startupyang identik dengan teknologi mendadak menjadi primadona bagi anak muda yang juga tak bisa lepas dari teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Tak heran, kaum muda atau milenial berlomba-lomba melamar kerja terutama di startup ternama seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, dan lainnya.

Razan, salah satu pekerja di startupteknologi asuransi mengatakan alasannya memilih bekerja di dunia startup adalah karena ruang untuk berkembang yang sangat besar. Setiap tantangan selama bekerja di startup membuatnya terus meningkatkan kemampuan diri.

Selain itu, gaji dan keuntungan lainnya juga menjadi faktor yang membuatnya memilih startup sebagai tempat kerja.

Raza menceritakan hal yang ia suka dari startupadalah budaya kerja yang fleksibel serta komunikasi yang terbuka.

"Saya didorong untuk memilikiownershipterhadap pekerjaan saya, sehingga saya bisa mengatur jam kerja dan menyelaraskannya dengan jadwal kehidupan saya asalkan pekerjaan dan target OKR (Objectives and Key Results) saya tercapai dengan baik," ujarnya.

Meski memberi penghasilan dan keuntungan yang menggiurkan, toh Raza tidak memungkiri beban kerja serta target perusahaan sering terlalu tinggi. Karena itulah agar tak tertinggal, ia perlu menjaga ritme kerja  cepat agar bisa mencapai target.

Sementara itu, Nana, salah satu karyawan startupdi bidang kesehatan mengaku menyukai bekerja di startupkarena budaya kerja yang dinamis, selalu memunculkan ide baru, fleksibel, dan menghargai pendapat setiap pekerja. Selain itu, Nana juga menyukai startupkarena beroperasi tidak dengan cara manual, tetapi dengan teknologi.

"Sebelum di startup, aku pernah di corporatedan aku enggak terlalu suka budayanya yang memang pergerakannya sangat lama," ujar Nana.

Namun, Nana mengatakan di balik perubahan yang cepat, di startup juga terjadi turnoveratau perputaran keluar dan masuknya karyawan juga kilat. Biasanya, karyawan hanya bertahan dalam waktu tiga hingga enam bulan.

Meski memberikan banyak keuntungan, namun bekerja di startup bukan tanpa risiko. Salah satu yang mengemuka belakangan ini adalah PHK yang bisa terjadi kapan saja.

Badai ini setidaknya sudah menimpa karyawan startup seperti; Linkja, Shopee, TaniHub, hingga Binar Academy.

Tak hanya melakukan PHK, beberapa startupbahkan menyatakan gulung tikar. Beberapa pekan lalu, startup furnitur, Fabelio mengumumkan secara resmi menutup seluruh unit usahanya di Indonesia.

Alasan melakukan PHK pun beragam. Ada yang berdalih karena melakukan perubahan strategi usaha, hingga penghematan karena perusahaan bersiap untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun depan.

Melihat fenomena itu, Razan memang sempat mengaku khawatir. Tetapi ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya.

Ia menceritakan pernah menjadi korban PHK di sebuah startup. Lalu dua bulan kemudian kembali mendapat pekerja di startuplainnya.

Ditambah lagi, uang pesangon yang diberikan kepadanya saat itu juga cukup besar.

"Ketika saya bekerja di startup, opsi PHK itu sudah ada di pikiran saya, sehingga saya sudah mengelola ekspektasi dengan baik soal PHK startup dan membuat back up planapa yang harus saya lakukan jika hal itu terjadi lagi," ujarnya.

Segendang sepenarian dengan Razan, Nana mengaku tak khawatir dengan maraknya startup yang melakukan PHK. Ia menilai kondisi setiap startupberbeda.

Nana menceritakan startup tempatnya bekerja cukup bijak dalam merekrut pekerja. Mereka tidak merekrut secara besar-besaran tetapi menyesuaikan dengan fungsi yang dibutuhkan. Dengan begitu, PHK bisa dihindari.

"Jadi memang sudah diprediksi sejak tahun kemarin sebenarnya untuk lebih bijak lagi dalam merekrut, lebih melihat lagi fungsinya apa," ujarnya.

Peluang Tumbuh Startup di Masa Depan

Pedang dan Lan

Pesangon Mantan CEO Twitter Rp897 M Usai Dipecat Elon Musk******

Tiga eksekutif Twitterdipecat Elon Muskusai merampungkan akuisisi pada Jumat (28/10). Mereka adalah mantan CEO Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, dan mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde.

Secara total, Musk harus merogoh sekitar US1,9 juta (Rp1,9 triliun) untuk membayarkan pesangon ketiga eksekutif Twitter tersebut.

Menurut perusahaan riset Equilar, dikutip dari Forbes, pesangon khusus untuk mantan CEO Twitter Parag Agrawal menjadi yang paling besar. Nominalnya mencapai US$ 57,4 juta atau setara Rp897 miliar (asumsi kurs Rp15.630 per dolar AS).

Rincian tersebut termasuk dengan gaji dan tunjangan satu tahun. Rinciannya, Agrawal menerima US3 ribu dan Segal serta Gadde masing-masing menerima US0 ribu.

Agrawal, Gadde, dan Segal juga diatur untuk secara otomatis menerima total US9,6 juta saham pribadi sebagai bagian dari paket pesangon mereka.

Dikutip dari CNN, Agrawal yang kurang dari setahun menjabat sebagai CEO memiliki saham sebesar 155 ribu. Lalu, Segal mengantongi 406 ribu saham. Sementara, Gadde memiliki 642 ribu saham.

Selain ketiganya, Musk juga harus memberikan pesangon kepada petinggi Twitter lain yang ia pecat. Eks Chief Customer Officer Sarah Personette diperkirakan menerima US,2 juta.

Sebelumnya, Elon Musk resmi merampungkan akuisisi Twitter senilai US miliar atau setara Rp683 triliun (asumsi kurs Rp15.525 per dolar AS) pada Jumat (28/10). Musk memanfaatkan berbagai sumber dana untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan media sosial itu.

[Gambas:Video CNN]

Wanita Pedang Cang Lei

Elon Musk Akuisisi Twitter Rp683 T, Uangnya Dari Mana?******

Elon Musk resmi merampungkan akuisisiTwittersenilai US miliar atau setara Rp683 triliun (asumsi kurs Rp15.525 per dolar AS) pada Jumat (28/10). Musk memanfaatkan berbagai sumber dana untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan media sosial itu.

Kantong Pribadi

Semula, bos Tesla dan SpaceX itu menghindari kucuran dana pribadi lebih dari US miliar (Rp232 triliun) dan mengandalkan pinjaman saham Tesla untuk mengakuisisi Twitter.

Dilansir dari AFP, Jumat (28/10), miliarder kelahiran Afrika Selatan itu pada akhirnya mengeluarkan sekitar US miliar (Rp419 triliun) tunai dari kantong pribadi.

Suntikan Investasi

Selain merogoh kocek pribadi, Musk mendapat pendanaan dalam bentuk investasi. Ini termasuk jumlah total kesepakatan senilai US,2 miliar (Rp80 triliun) dari kelompok investasi dan pendanaan besar lain.

Salah satu pendiri perusahaan perangkat lunak Oracle Larry Ellison masuk dalam daftar investor tersebut. Ia diklaim menulis cek senilai US miliar atau setara Rp15,5 triliun sebagai bagian dari kesepakatan.

Qatar Holding yang dikendalikan oleh dana kekayaan negara Qatar, Qatar Investment Authority, juga telah menyuntikkan modal demi memuluskan langkah Musk mengakuisisi Twitter.

Tak ketinggalan, Pangeran Alwaleed bin Talal dari Arab Saudi ikut mentransfer hampir 35 juta saham yang sudah dimilikinya kepada Elon Musk.

Sebagai imbalan atas investasi tersebut, para investor akan menjadi pemegang saham Twitter di bawah kepemimpinan Elon Musk.

Pinjaman Bank

Kemudian, sekitar U miliar didukung oleh pinjaman bank, termasuk dari Morgan Stanley, Bank of America, bank Jepang (Mitsubishi UFJ Financial Group dan Mizuho), Barclays, dan bank Prancis (Societe Generale dan BNP Paribas).

Menurut dokumen yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), kontribusi Morgan Stanley secara khusus dirinci sekitar US,5 miliar atau setara Rp54 triliun.

Pinjaman ini dijamin oleh Twitter dan perusahaan, bukan Musk sendiri yang akan memikul tanggung jawab finansial untuk membayarnya kembali.

Twitter sejauh ini berjuang untuk menghasilkan laba dan telah berkutat dengan kerugian operasional selama paruh pertama 2022. Utang yang muncul dari akuisisi ini berarti menambah lebih banyak tekanan keuangan untuk posisi perusahaan yang sudah goyah.

Di lain sisi, CEO Twitter Parag Agrawal disebut menjadi salah satu petinggi yang menjadi tumbal masuknya Elon Musk ke perusahaan. Beberapa pekerja juga diisukan bakal angkat kaki dan di ambang kabar pemutusan hubungan kerja (PHK).

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Misteri

Yarindo: Kenapa Nomor Izin Edar Kami Keluar, BPOM kan Yang Memberi?******

Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat Flurin membantah tuduhan BPOM soal  dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang mengakibatkan kasus gagal ginjal akutbelakangan ini.

Melalui Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus, mereka menyatakan seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.

"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," ujarnya, Senin (31/10).

Vitalis berujar perusahaan farmasi yang berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten itu tidak pernah mengubah komposisi obatnya. Sehingga mereka merasa aneh, jika dianggap sebagai penyebab gagal ginjal akut yang ramai belakangan ini.

Perusahaan juga mengklaim seluruh bahan pembuat obat diperiksa dengan baik sesuai standar menjamin mutu.

Bahkan obat sirop yang mereka produksi, ia klaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantiansupplier)kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactorypembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.

PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Mereka juga tengah menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar hingga saat ini.

Karena belum keluar uji laboratoriumnya, Vitalis mengaku BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

Kedua perusahaan farmasi tersebut menggunakan EG dan DEG melebihi ambang batas dalam produksi obat sirop. Dua zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers Senin siang.

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 milyar," imbuh Penny.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Plus Minus 11 Bahan Pangan Pokok 'Dikuasai' Negara******

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengungkapkan ada beberapa plus minus dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah.

Dalam beleid itu pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Adapun kesebelas pangan itu ialah beras,jagung, kedelai, bawang, cabai, dan daging unggas. Lalu, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurutnya, saat panen, biasanya harga komoditas pangan jatuh, maka pemerintah melakukan pembelian atau pengadaan komoditas tersebut. Dengan begitu, diharapkan petani menerima harga yang wajar.

"Hasil pengadaan tersebut selanjutnya disimpan sebagai stok pemerintah," jelas Hermanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat paceklik atau ada kelangkaan pangan, stok tersebut akan dijual atau dilakukan operasi pasar. Sehingga, kata dia, harga tidak sampai meroket dan hal ini tentunya melindungi konsumen.

"Kita perlu optimis bahwa ketersediaan pangan akan mencukupi mengingat potensi produksi pangan Indonesia yang cukup besar," imbuhnya.

Meski demikian, Perpres itu juga memiliki kelemahan. Menurut Hermanto, ada sedikit keraguan mengenai jumlah pengadaan atau pembelian hasil panen petani yang akan dilakukan pemerintah.

"Apakah volumenya akan cukup banyak? Lalu apakah petani dapat memenuhi standar pangan yang ditetapkan di mana jika tidak memenuhi standar maka harga yang diterima petani menjadi rendah," katanya mempertanyakan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Perpres ini lahir dalam keadaan darurat karena ada ancaman krisis pangan akibat resesi global dan gangguan rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina.

Poin plus dari aturan ini perintah punya landasan legal untuk mengintervensi pasar sebelas komoditas tersebut. Misalnya, jika pasokannya dianggap rendah di tingkat domestik, pemerintah bisa langsung keluarkan kuota impor untuk mengimbanginya atau memberikan kelonggaran regulasi.

Pemerintah juga bisa memberikan tambahan insentif pada produsen domestik untuk menambah produksi agar supply bisa mengimbangi demand.

"Keuntungan lainnya adalah akan ada upaya cepat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan supply dan demand di pasar komoditas yang terkait, tanpa menunggu dunia usaha terlebih dahulu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut," imbuh Ronny.

Selain itu, dengan perpres ini akan ada kepastian harga batas atas dan batas bawah pada sebelas komoditas tersebut. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari lonjakan harga dadakan.

Di sisi lain, kekurangan dari perpres ini adalah potensi persaingan sengit antara produsen domestik dan produsen global. Sebab, langkah tercepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan supply saat terjadi kelangkaan adalah impor.

Menurutnya, jika komoditasnya diimpor dari negara yang efisiensinya tinggi, maka harga biasanya sangat rendah dibanding harga di pasar domestik.

"Lagi-lagi produsen domestik berkemungkinan akan kalah saing," kata Ronny.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, campur tangan pemerintah kurang efektif dalam menyelesaikan kenaikan harga karena kendalanya ternyata tidak saja pada kelangkaan supply, tapi juga pada tata kelola komoditas.

Tidak hanya itu, Ronny juga menyebut saat pemerintah ikut campur tangan, potensi korupsi juga muncul.

"Seperti yang sudah-sudah, akan ada saja para pihak yang akan memanfaatkan peluang di saat pemerintah mengintervensi market, mulai dari korupsi pada izin dan kuota impor, sampai pada korupsi harga dan volume pada pengadaan barang untuk menutupi kekurangan supply domestik," paparnya.

Oleh karena itu, Ronny berharap perpres ini tidak hanya lahir untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga, tetapi juga untuk membenahi tata kelola dan tata niaga kesebelas komoditas pangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]