winjos

akun profesional kaisar

Basuki Respons Tudingan Solo Banjir Proyek Pusat karena Gibran******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menepis isu bahwa pemerintah pusat telah menganakemaskan Solodi bawah Gibran Rakabuming Raka.

Isu itu mencuat imbas banyaknya proyek pusat ke Kota Solo, Jawa Tengah selama Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai wali kota setempat.

"Enggak, kalau dianakemaskan, enggak," kata Basuki saat ditemui di UGM, Sleman, DIY, Rabu (25/10).

Nusa Tenggara Timur, semisal yang ada tujuh bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain itu pembangunan kawasan kota di Bali.

"Banyak, di mana-mana semua," katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh CNNIndonesia.com, dana APBN melalui Kementerian PUPR mengucur ke sebagian besar proyek pusat di Kota Solo. Namun, menurut Basuki, hanya ada satu proyek pusat kategori besar yakni pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo.

Dilansir dari laman Pemerintah Kota Surakarta, pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo fase 1 diprediksi menelan anggaran Rp 920 miliar. Dananya berasal dari anggaran APBN dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.

"Itu (proyeksi) dari pusat, karena macet kan. Daerah-daerah macet yang mau dari masjid MBZ (Masjid Sheikh Zayed) itu kan macet di situ," katanya.

Proyek-proyek pusat seperti revitalisasi Pasar Jongke, Pasar Mebel Gilingan, atau Pasar Legi di Kota Solo, klaim Basuki, bisa ditemui di daerah-daerah lain. Bahkan, beberapa menjadi lebih bagus sehingga jadi percontohan nasional.

"Yang lainnya cuma penataan kawasan, (revitalisasi kawasan taman) Balekambang, pasar di mana-mana. Ada berapa puluh pasar di Indonesia ini. Di Lampung, di Padang ada dua, di Maluku, Klaten, Jogja. Kalau pasar memang program APBN. Pasar Batu itu lebih bagus dari Pasar Legi, Trenggalek malah jadi model di mana-mana," ucapnya.

Oleh karenanya, Basuki memastikan jika seluruh proyek pusat yang dibangun di seluruh Tanah Air, termasuk Kota Solo memiliki landasan kuat berupa kebutuhan di wilayah masing-masing. Sekali lagi ia menegaskan tak ada kota/kabupaten yang mendapatkan prioritas khusus.

"Oh ada (landasan), semua. Flyover di Prabumulih yang besok diresmikan Bapak Presiden, flyover semua ada berapa. Jembatan gantung itu 580 kita bikin," bebernya.

"Kalau ada beberapa program di situ ya memang pas ada di situ. Tapi tidak ada namanya karena prioritas. Ya memang kebutuhan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan setelah sempat digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden hingga akhirnya resmi mendaftar ke KPU, Rabu (25/10) siang ini untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gibran sendiri mengaku berhasil memajukan ekonomi Kota Solo. Tercatat, perekonomian Kota Surakarta pada 2022 tumbuh positif, yaitu sebesar 6,25 persen.

Namun, prestasi anak sulung Presiden Jokowi itu diklaim tak murni atas usahanya.

Apalagi, berbagai pembangunan infrastruktur di Surakarta kebanyakan biayanya bersumber dari pemerintah pusat atau APBN, macam pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo, revitalisasi sejumlah pasar, Studio Lokananta, Keraton Kasunanan, penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto, Renovasi Pura Mangkunegaran, dan beberapa lainnya.

Perjalanan Orang Asing

Wow, Harga Dinning Set di Transmart Mulai Rp1,9 Jutaan Aja Hari Ini******

Mau beli meja dan kursi makan baru tapi belum gajian? Enggak perlu khawatir kalau belinya di Transmart hari ini, ya!

Soalnya meski akhir bulan, kamu bisa beli berbagai kebutuhan dengan harga murah di Transmart Full Day Sale yang berlangsung hari ini aja, Minggu (29/10).

Lihat Juga : Cus, Masih Ada Waktu buat Berburu Diskon di Transmart Full Day Sale

Ada Flint Dinning Set 1+4 harga sale Rp1.999.200 dari harga normal Rp2.799.000 per set. Harga ini berlaku di Pulau Jawa.

Sementara untuk pembelian Flint Dinning Set 1+4 di luar Pulau Jawa, harga sale Rp2.079.200 dari harga normal Rp2.899.000 per set.

Murah-murah banget kan? Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Langsung kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Pesta diskon ini digelar mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai di seluruh Indonesia.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

produser superstar

Pesan Luhut ke Anak Buah: I Shall Return******

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengatakanLuhut Panjaitan ingin segera kembali bekerja. Hal itu disampaikan saat Rachmad menjenguk Luhut yang sedang dirawat di Singapura.

Rachmat juga menepis kabar Luhut akan mundur dari pemerintahan. Luhut, katanya, bahkan menirukan jenderal Amerika Serikat (AS) Douglas MacArthur saat mengatakan akan segera kembali.

"Saya sudah dua kali menjenguk beliau. Enggak ada info ini (mundur dari pemerintahan)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi sebelumnya juga menepis kabar Luhut akan mengundurkan diri. Ia mengatakan Luhut sedang dalam masa pemulihan di Singapura.

"Tidak benar (Luhut mundur dari menko marves). Pak Luhut masih dalam perawatan dokter di Singapura dengan kondisi yang sudah sangat baik dibanding sebelumnya," kata Jodi saat dikonfirmasi.

"Perawatan saat ini dititikberatkan pada fisioterapi," sambungnya.

Kesehatan Luhut menurun dan diketahui publik pada Jumat (6/10). Teranyar, Luhut mengatakan dirinya masih menjalani perawatan di Singapura. Ia mengatakan pemulihan kesehatannya masih memerlukan waktu agar bisa kembali beraktivitas.

Luhut juga menjelaskan dugaan viral foto pria yang sedang menjalani perawatan intensif bukanlah dirinya. Ia mengklaim kondisinya saat ini sudah berangsur membaik.

"Kalau boleh teman-teman tidak usah percaya terhadap foto-foto yang banyak bertebaran seliweran yang aneh-aneh gitu, saya overall dari hasil tim dokter tadi melaporkan progress saya maju sangat signifikan," jelasnya via akun Instagram pribadi, Selasa (17/10).

[Gambas:Video CNN]

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

Serbu Diskonnya, Masih Ada Waktu Belanja di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale balik lagi nih bagi-bagi diskon buat pelanggan setianya hari ini, Minggu (29/10).

Buat kamu yang baru tahu promo ini, jangan khawatir ya. Soalnya belum terlambat kok buat berburu diskon di Transmart sekarang juga!

Lihat Juga : Belanja Akhir Pekan Ini di Transmart Yuk, Ada Diskon 50% + 20%

Diskon untuk sejumlah produk terpilih tersebut juga enggak tanggung-tanggung yakni sampai 50 persen!

Ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat! Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart.

Mumpung masih ada waktu, langsung aja serbu diskonnya ke gerai Transmart terdekat sebelum promo Full Day Sale ini berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Bantuan Rp4 Juta Bagi 'Rakyat Miskin' Beli Rumah Berlaku 14 Bulan******

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal bantuan Rp4 juta yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membelirumah.

Sri Mulyani mengatakan bantuan itu akan diberikan dalam bentuk biaya administrasi. Bantuan akan diberikan atau berlaku selama 14 bulan.

Ia mengatakan bantuan diberikan untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari guncangan ketidakpastian ekonomi global.

Sri Mulyani mengatakan selain fasilitas itu, pemerintah juga menggratiskan PPN atas pembelian rumah berharga di bawah Rp2 miliar

Demi menggairahkan ekonomi, pemerintah juga menggelontorkan banyak stimulus. Pertama, paket penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi imbas El Nino yang terjadi belakangan ini.

"Terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos," katanya.

Ia mengatakan tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.

Sedangkan BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menkeu menargetkan KUR pada tahun ini dapat mencapai Rp297 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.