voucher axis 5gb 30hari

Kutipan Pemberontak

Perusahaan Konsultan Accenture PHK 19 Ribu Karyawan******

Perusahaan konsultan manajemen dan layanan teknologi Accenture berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 19 ribu karyawannya. Jumlah PHK ini setara 2,5 persen total pekerja di seluruh dunia, yang mencapai 738 ribu pegawai.

Lebih dari separuh posisi yang dipangkas merupakan staf di bagianback office. Opsi ini dilakukan untuk memangkas biaya perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Berdasarkan laporan CNN, Kamis (23/3) lalu, perusahaan menyiapkan US,2 miliar untuk pesangon 19 ribu karyawan terdampak dalam 18 bulan ke depan.

Dalam laporan kuartalan terbarunya kepada Securities and Exchange Commission, pihak perusahaan menyebut mereka terus merekrut, tetapi juga akan mulai merampingkan struktur untuk mengurangi biaya.

Accenture juga merevisi proyeksi pertumbuhan pendapatan 2023 dari 8-11 persen menjadi antara 8-10 persen.

Saham Accenture naik 3,9 persen ke harga US3 di awal perdagangan usai pengumuman PHK. Sebelumnya, harga sahamnya terus merosot lebih dari 5 persen dalam 12 bulan terakhir.

Saingan Accenture juga mencoba memangkas biaya mereka. Raksasa konsultan KPMG mengumumkan akan mem-PHK 2 persen tenaga kerjanya di AS demi mengantisipasi berkurangnya permintaan klien.

Selain itu, ada McKinsey juga dapat memangkas sebanyak 2.000 staf non-konsultan pada bulan lalu.

Ribuan pekerja di industri teknologi memang diterjang badai PHK dalam beberapa bulan terakhir. Pengurangan karyawan ini dipicu suku bunga yang tinggi, kekhawatiran inflasi dan resesi sehingga menyebabkan berkurangnya belanja iklan dan konsumen.

Pekan lalu, induk Facebook, Meta, juga mengumumkan rencana PHK terhadap 10 ribu pekerjanya. Secara keseluruhan, pemotongan tersebut akan mengurangi jumlah karyawan Meta sekitar 25 persen.

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

Impor KRL Bekas Jepang Masih Tunggu Kajian BPKP******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo mengatakan rencana impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepangmasih dikaji oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Didiek mengatakan BPKP dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah berkunjung dan meninjau langsung ke Jepang pada pekan lalu. Mereka melihat kereta yang bakal diimpor masih beroperasi hingga saat ini.

"Ini sudah dilakukan peninjauan ke Jepang oleh tim BPKP dan KCI seminggu yang lalu. Sehingga kami KAI, KCI, masih menunggu hasil review BPKP," ujar Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (27/3).

Untuk kebutuhan kereta pada 2023 hingga 2024 akan dilakukan impor sebanyak 29 ts. Sedangkan sisanya dipenuhi dengan mempertimbangkan dua skenario.

"Skenario pertama kita beli baru semua yaitu kebutuhan di 2026 kita penuhi ada 16, 2027 ada 8, 2028 ada 7, kemudian 2029 ada 31 trainset dan seterusnya sehingga total kita butuhkan untuk skenario 1 kurang lebih 186 trainset," katanya.

Sementara skenario kedua dilakukan dengan membeli baru untuk penambahan kereta baru, sedangkan kebutuhan replacement dipenuhi dengan modernisasi atau retrofit bekerjasama dengan PT INKA.

Sebelumnya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Erha mengembara di dunia lain

Menaker: THR Paling Lambat H******

Pemerintah akan mewajibkan semua pengusaha mencairkan tunjangan hari raya (THR) tujuh hari atau H-7 sebelum Lebaran2023 atau Idulfitri 1444 H.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan ia akan meneken aturan esok hari. Ia berjanji akan membeberkan detail aturan pencairan THR besok.

"(THR) H-7. Saya kira besok ya (konferensi pers). Besok jam satu (13.00 WIB) (konferensi pers) di Kantor Kemenaker," kata Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3).

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida.

Pemerintah sebelumnya merumuskan kebijakan mencegah kemacetan pada saat mudik Lebaran. Salah satu kebijakan yang diputuskan adalah mempercepat pencairan THR.

Menurut Menteri Budi Karya Sumadi, THR menjadi penentu waktu warga melakukan mudik. Semakin cepat THR cair, warga akan semakin cepat pulang kampung.

"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," ucap Budi pada konferensi pers, Jumat (24/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Selir Chunqiu

Langgar Tarif Batas Atas, Kemenhub Beri Sanksi Sejumlah Maskapai******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan beberapa maskapai yang melanggar Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang dan ketentuan tarif lainnya seperti Fuel Surcharge (FS).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengklaim pihaknya telah memberikan sanksi administratif pada maskapai tersebut.

Lihat Juga : Tekan Pemudik Motor, Menhub Imbau Pabrik di Karawang Buka Mudik Gratis

Kristi menuturkan maskapai harus melakukan perbaikan pada tarif yang dilanggar sebelum masa Surat Peringatan tersebut habis. Dia mengklaim Ditjen Hubud akan memastikan tidak terdapat pelanggaran yang sama atau berulang pada rute lainnya.

Jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan dan belum ada perbaikan, maka akan dikenakan sanksi administratif berikutnya berupa pembekuan pencabutan dan/atau denda administrasi.

"Sebagian dari maskapai sudah melakukan perbaikan, seiring semakin baiknya perkembangan Beban Biaya Operasi Pesawat (BOP) yang didominasi oleh beban biaya avtur dan kurs rupiah terhadap dollar," lanjutnya.

Kristi menjelaskan penerapan tarif tiket harus sesuai dengan Peraturan Menhub Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Penghitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Lihat Juga : Kemenhub: Kecil Kemungkinan Tiket Mudik Gratis Diperjualbelikan

Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha yang sehat bagi maskapai berjalan seimbang. Selain itu, ketentuan tersebut harus dilakukan demi menjaga momentum pemulihan penerbangan nasional.

Kristi mengatakan sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan penerapan tarif tiket penumpang angkutan udara kelas ekonomi dalam negeri maka perlu dilakukan kajian bersama terkait penerapan TBA dan TBB maupun FS.

Ditjen Hubud bersama dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan maskapai berkolaborasi untuk melakukan kajian bersama dalam penyempurnaan formulasi perhitungan tarif tiket pesawat.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai keekonomian yang lebih sesuai dengan memperhatikan kondisi harga avtur dan biaya operasional pesawat terkini, dengan tetap memperhatikan azas perlindungan konsumen.

Kristi menambahkan berdasarkan kajian bersama yang dilakukan terkait Penilaian dari maskapai dan INACA terhadap besaran TBA pada rute-rute tersebut nilai keekonomiannya sudah tidak sesuai dengan Beban BOP.

Secara resmi, INACA dan beberapa maskapai telah bersurat kepada Ditjen Hubud untuk mempertimbangkan kembali adanya peninjauan ulang terhadap besaran tarif pada beberapa rute pendek tersebut.

Lihat Juga : Antisipasi Macet di Merak, Kemenhub Bakal Tambah 5 Dermaga di Ciwandan

"Kami akan terus aktif dan konsisten berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk memberikan dukungan terhadap terciptanya konektivitas nasional dan global dengan beban biaya yang paling efisien guna memperoleh tarif yang semakin terjangkau oleh masyarakat," jelasnya.

Panduan Dewi Bintang

Perusahaan Konsultan Accenture PHK 19 Ribu Karyawan******

Perusahaan konsultan manajemen dan layanan teknologi Accenture berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 19 ribu karyawannya. Jumlah PHK ini setara 2,5 persen total pekerja di seluruh dunia, yang mencapai 738 ribu pegawai.

Lebih dari separuh posisi yang dipangkas merupakan staf di bagianback office. Opsi ini dilakukan untuk memangkas biaya perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Berdasarkan laporan CNN, Kamis (23/3) lalu, perusahaan menyiapkan US,2 miliar untuk pesangon 19 ribu karyawan terdampak dalam 18 bulan ke depan.

Dalam laporan kuartalan terbarunya kepada Securities and Exchange Commission, pihak perusahaan menyebut mereka terus merekrut, tetapi juga akan mulai merampingkan struktur untuk mengurangi biaya.

Accenture juga merevisi proyeksi pertumbuhan pendapatan 2023 dari 8-11 persen menjadi antara 8-10 persen.

Saham Accenture naik 3,9 persen ke harga US3 di awal perdagangan usai pengumuman PHK. Sebelumnya, harga sahamnya terus merosot lebih dari 5 persen dalam 12 bulan terakhir.

Saingan Accenture juga mencoba memangkas biaya mereka. Raksasa konsultan KPMG mengumumkan akan mem-PHK 2 persen tenaga kerjanya di AS demi mengantisipasi berkurangnya permintaan klien.

Selain itu, ada McKinsey juga dapat memangkas sebanyak 2.000 staf non-konsultan pada bulan lalu.

Ribuan pekerja di industri teknologi memang diterjang badai PHK dalam beberapa bulan terakhir. Pengurangan karyawan ini dipicu suku bunga yang tinggi, kekhawatiran inflasi dan resesi sehingga menyebabkan berkurangnya belanja iklan dan konsumen.

Pekan lalu, induk Facebook, Meta, juga mengumumkan rencana PHK terhadap 10 ribu pekerjanya. Secara keseluruhan, pemotongan tersebut akan mengurangi jumlah karyawan Meta sekitar 25 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

Rincian Besaran THR yang Diterima Pekerja******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pembayaran tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri.

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam aturan tersebut, THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk rinciannya, pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan.

Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Sebagai contoh, pekerja memiliki upah Rp4 juta, baru bekerja selama 6 bulan. Maka, ia berhak dapat THR sebanyak 6 bulan/12 bulan X Rp4 juta = Rp2 juta.

Sementara itu, besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya.

Sanksi itu bertingkat mulai dari sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]