gacor128

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Boy Thohir & Barisan Orang Terkaya Indonesia Siap Menangkan Prabowo******

SOLO —Garibaldi Thohir alias Boy Thohir mewakili relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) menyebut mereka yang kemungkinan merupakan sepertiga penyumbang perekonomian RI siap membantu memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 sekali putaran.

Di kawasan Senayan, Jakarta, Senin malam, relawan ETAS, yang jumlahnya sekitar 100 lebih orang, menyampaikan dukungan mereka untuk Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

“Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya pak,” kata Boy Thohir saat memberi sambutan dalam pertemuan itu.

Ninin, yang disebut oleh Boy, merujuk pada Arini Saraswati Subianto. Arini, yang merupakan pengusaha kelapa sawit dan batubara, masuk dalam daftar orang kaya di Indonesia pada 2021.

“Jadi, izin bapak, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa buat semangat kami,” kata Boy sebagaimana dilansir Antara,Selasa (23/1/2024).

Boy Thohir merupakan kakak dari Erick Thohir yang saat ini aktif menjabat sebagai menteri BUMN.

Di lokasi pertemuan, Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka. Dia menyebut dukungan tersebut merupakan kehormatan besar baginya.

“Ini kehormatan yang besar. Baru saya paham sekarang, kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya enggak diundang ke sini (bertemu relawan ETAS),” kata Prabowo yang disambut gelak tawa para relawan.

Relawan ETAS, sebagaimana disampaikan Boy Thohir, konsisten mendukung dan membantu kerja-kerja politik Erick Thohir sejak dia bergabung di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Oleh karena itu, Prabowo mengaku terharu dan optimistis bakal menang di Pilpres 2024, terutama karena didukung relawan ETAS.

“Saya lihat sekarang banyak pakai baju biru muda, agak optimistis aku sekarang. Semua, saya kira ada jalannya, ada maksudnya. Jadi, saya sangat terima kasih; dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan begitu besar diletakkan di pundak saya,” kata Prabowo.

Di lokasi acara, Prabowo hadir didampingi sejumlah tokoh, antara lain Erick Thohir, eks menteri perdagangan Muhammad Luthfi, Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, petinggi TKN Budisatrio Djiwandono, Tsamara Amany, dan Maruarar Sirait.

Lin Han Lin Yao

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Di seluruh langit

Cak Imin Ajak Capres******

SOLO —Calon Wakil Presiden (cawapres) RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengajak seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk melakukan tobat ekologis. Gagasan itu dia sampaikan sebagai closing statement pada Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

“Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapa pun untuk sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi,” kata Cak Imin.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Muhaimin mengingatkan bencana ekologis dan krisis lingkungan terjadi di mana-mana tanpa harus menyalahkan siapa pun. Namun, hal itu adalah suatu fakta yang perlu diantisipasi bersama secara baik.

“Kita saksikan kerusakan iklim dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, bencana ekologis, banjir, longsor. Kalau mau jujur, kiamat makin dekat,” katanya menegaskan.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa Indonesia sudah terlalu berlebihan dalam mengeksplorasi nikel. Dia bahkan dengan tegas menyebut program hilirisasi itu dilakukan secara ugal-ugalan tanpa tanpa pertimbangan ekologi serta sosial.

Cawapres nomor urut 1 itu menambahkan, eksplorasi nikel yang berlebihan mengorbankan kondisi lingkungan dan menimbulkan konflik sosial.

“Masa depan kita tidak jelas. Di sisi lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat berbatas bagi negara. Oleh karena itu, bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan keberpihakan,” ujar dia.

Sahabat di sebelah

Di Hadapan DK PBB, Indonesia Tolak Keras Niat Israel Hapus Palestina dari Peta******

JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan Indonesia menolak keras pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang secara terbuka menyatakan, tidak akan membiarkan negara Palestina ada.

Netanyahu sebelumnya menegaskan tidak akan membiarkan negara Palestina ada, pada 18 Januari 2024 lalu.

Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir

“Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia. Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?,” katanya, saat Debat Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Retno mengatakan bahwa di dalam Piagam PBB sudah jelas bahwa Resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat dan harus ditegakkan.

“Pertanyaan saya hari ini, berapa banyak resolusi yang telah diadopsi mengenai Palestina? berapa banyak yang diberlakukan? Ke manakah Palestina harus pergi ketika, selama berpuluh-puluh tahun, Dewan Keamanan PBB gagal bertindak berdasarkan resolusinya sendiri sementara Israel membunuh warga Palestina tanpa mendapat hukuman?,” ucapnya.

Selanjutnya, dia mendesak anggota Dewan untuk menghentikan kengerian sehari-hari yang dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

“Apakah lebih dari 25.000 orang meninggal dan semakin banyak orang meninggal karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, terlalu sedikit bagi kita untuk mengambil tindakan?,” lanjutnya.

Dia menekankan kembali komitmen teguh Indonesia untuk mendukung Palestina, menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berhenti sampai melihat kembalinya keadilan dan martabat rakyat Palestina.

“Saya juga di sini untuk mengingatkan anggota Dewan bahwa Anda mempunyai mandat besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tidak mentoleransi perang dan terutama tidak melakukan genosida,” tegasnya.

Kemudian, dia menekankan bahwa semua pihak juga mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional tanpa terkecuali terhadap situasi di Gaza.

Seperti diketahui, Menlu RI menghadiri Debat Terbuka DK PBB yang kembali membahas mengenai situasi di Gaza, yang digelar di New York AS, pada Selasa (23/1/2024).

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Di Hadapan DK PBB, RI Tolak Keras Niatan Israel Hapus Palestina dari Peta”

Setan Panah

Ditanya Cak Imin Soal Pembangunan Bioregional, Jawaban Gibran Malah Ngece******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memberikan jawaban dengan lelucon menanggapi pertanyaan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, pada sesi keempat Debat Cawapres 22024, Minggu (21/1/2024) malam.

Pada kesempatan itu, Cak Imin menanyakan bagaimana strategi Gibran melakukan pembangunan berbasis bioregional dengan baik dan tepat sasaran.

Promosi Digitalisasi BRI Tingkatkan Inklusi Keuangan, Mudahkan Puluhan Juta Warga

Pertanyaan itu memancing Gibran menjawab dengan selengekan. Dia menyindir Cak Imin yang berbicara tentang lingkungan hidup, tetapi masih menggunakan botol minum plastik.

“Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan soal lingkungan hidup, tapi pakai botol plastik. Saya, Pak Ganjar, Pak Mahfud, pakai botol kaca. Tapi enggak apa-apa. Kita berkomitmen pembangunan tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indoesia-sentris. Gus Muhaimin menolak IKN, enggak apa-apa, kita lanjutkan. Pembangunan yang masif harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Kita cari titik tengah, titik keseimbangan. Pastikan menggandeng pengusaha dan UMKM lokal. Anggaran dipakai untuk kesejahteraan rakyat,” kata Gibran.

Jawaban Gibran ternyata tidak memuaskan Cak Imin. Dia bahkan menyebut pertanyaannya tidak terjawab.

“Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali. Di UU kita dinyatakan, potensi bioregional bahwa wilayah nasional kita terbagi bukan karena politik dan administrasi. Tetapi juga ekologi dan komunitas masyarakat yang tumbuh. Sehingga misalnya soal Papua, jangan salah membangun papua. Maluku dengan kekuatan maritim, Jawa dengan keberlanjutan pembangunan ekonomi,” terang Cak Imin.

Tak terima dengan tanggapan Cak Imin, Gibran menegaskan inti dari jawabannya adalah pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa-sentris.

“Katanya tidak menjawab pertanyaan. Saya jelaskan lagi. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa-sentris. IKN itu simbol pembangunan indonesia. Intinya pembangunan tidak lagi Jawa-sentris. Kita harus menumbuhkan titik ekonomi baru. Mungkin Gus Muhaimin enggak paham dengan pernyataan yang disampaikan ke saya karena dapat contekan,” tandas Gibran.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Permaisuri Qianlong

Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******

JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.

“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).

Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.

Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.

Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.

“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”