kumbang4d

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

transaksi kartu kredit tanpa kartu

Perjalanan penumpang KCJB tembus 2 juta******

Jakarta (ANTARA) - Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, telah menangani perjalanan lebih dari 2 juta penumpang, demikian disampaikan China Railway International Limited pada Minggu (3/3).

Menurut perusahaan tersebut, KCJB telah beroperasi dengan aman selama 139 hari, mengangkut total 2.008.387 penumpang sejak resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023.

Saat ini, perjalanan harian kereta KCJB telah ditingkatkan dari 14 menjadi 40, dan jumlah keterisian kursi penumpang naik tiga kali lipat dari 8.400 menjadi lebih dari 24.000.

Jumlah penumpang harian tertinggi tercatat sebanyak 21.537 orang, sementara tingkat keterisian kursi harian tertinggi tercatat mencapai sebesar 99,6 persen.

Guna memenuhi kebutuhan penumpang dengan lebih baik lagi, kebijakan tarif dinamis diperkenalkan, jadwal operasional dioptimalkan, dan perjalanan kereta pada hari libur ditambah, kata pihak perusahaan.

Dengan kecepatan yang dirancang mencapai 350 km per jam, jalur KCJB yang terentang sepanjang 142,3 km ini mempersingkat perjalanan antara Jakarta dan Bandung, Provinsi Jawa Barat, dari yang semula lebih dari tiga jam menjadi sekitar 40 menit.

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan lahir

mposurga

Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Bambang Hero Saharjo mengungkapkan total kerugian akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pada perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai Rp271,06 triliun.

Bambang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan nilai kerugian Rp271,06 triliun itu merupakan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

"Kalau semua digabungkan kawasan hutan dan nonkawasan hutan total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271.069.688.018.700,' kata Bambang.

Pakar forensik kehutanan itu menjelaskan dalam penghitungan kerugian ekologi atau lingkungan itu, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan serta pengamatan dengan citra satelit dari tahun 2015 sampai 2022.

Berdasarkan verifikasi dan pengamatan citra satelit itu mendapatkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana bahwa adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, aktivitas tambang timah tersebut tidak hanya dilakukan di luar kawasan hutan, tetapi juga dalam kawasan hutan.

"Kami merekonstruksi dengan menggunakan satelit pada tahun 2015 yang merah-merah ini adalah wilayah IUP (izin usaha pertambangan) dan non-IUP. Kami tracking2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sampai 2022, dilihat warna merah makin besar, ini adalah contoh saja," katanya.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Dari tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung terdapat IUP di darat seluas 349.653,574 hektare. Sementara data luas galian tambang di tujuh kabupaten itu totalnya 170.363,064 hektare. Kabupaten Belitung Timur cukup tinggi luas galian tambangnya mencapai 43.175,372 hektare, sementara IUP-nya hanya 37.535,452 hektare.

Bambang mengungkapkan dari total 170.363,064 hektare luas galian tambang di tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung tersebut, sekitar 75.345,751 hektare berada di dalam kawasan hutan dan 95.017,313 hektare berada di luar kawasan hutan.

Dari 75.345,751 hektare luas galian dalam kawasan hutan terdiri atas 13.875,295 hektare berada di hutan lindung, 59.847,252 hektare di hutan produksi tetap, 77,830 hektare di hutan produksi yang dapat dikonversi, dan 1.238,917 hektare di taman hutan raya.

"Bahkan di taman nasional pun ada, yaitu seluas 306,456 hektare," tambahnya.

Kemudian dari 170.363,064 hektare luas galian tambang tersebut, ternyata yang memiliki IUP tambang hanya 88.900,462 hektare, sementara 81.462,602 hektare tidak memiliki IUP.

Baca juga: Polda Kepri tangkap lima tersangka kasus tambang pasir timah ilegal

Bambang juga mengungkapkan total luas IUP tambang darat dan laut mencapai 915.854,625 hektare, yang terdiri atas 349.653,574 hektare luas IUP tambang darat dan 566.201,08 hektare luas IUP tambang laut.

"Luas IUP tambang di darat ini dari 349.653,574 hektare, ada yang berada di kawasan hutan, yaitu seluas 123.012,010 hektare," kata Bambang.

Selanjutnya dari hasil verifikasi tersebut, pihaknya melakukan penghitungan kerugian ekologi yang ditimbulkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Dengan membaginya kerugian lingkungan di kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

Total kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan, yakni biaya kerugian lingkungan (ekologi) Rp157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp60,27 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp5,26 miliar sehingga totalnya Rp223,36 triliun.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Sedangkan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan (APL), yakni biaya kerugian lingkungan Rp25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp6,62 miliar sehingga totalnya Rp47,70 triliun.

"Kalau semua digabung kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271,06 triliun," kata Bambang.

Kerugian ditambahkan

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut hasil penghitungan ekologi yang dipaparkan Prof. Bambang Hero akan ditambahkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara yang sedang diusut Kejagung.

"Saat ini penghitungan kerugian keuangan negara masih berproses, nanti berapa hasilnya akan kami sampaikan," ujar Kuntadi.

Kutandi menambahkan paparan yang disampaikan Prof. Bambang menampakkan bahwa sebagian besar lahan yang ditambah oleh para pelaku dan tersangka masuk ke kawasan hutan dan area bekas tambang yang seharusnya dipulihkan (reklamasi), tetapi tidak dilakukan.

"Sama sekali tidak dipulihkan dan ditinggalkan begitu saja, menimbulkan bekas lubang-lubang besar dan rawa-rawa yang tidak sehat bagi lingkungan masyarakat," kata Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan dua tersangka baru komoditi timah

Dalam perkara ini, penyidik Jampidsus telah menetapkan 10 orang tersangka tindak pidana korupsi dan satu orang tersangka kasus perintangan penyidikan.

Kesepuluh tersangka tersebut, yakni RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN, TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian, SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN), tersangka BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Penyidik juga menetapkan dua tersangka dari PT Timah Tbk, yakni MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Istri Peri Tertinggi

rtp panenjp

Kementerian PUPR ganti rugi lahan Pemkot Pekanbaru terdampak jalan tol******

Ganti rugi dari Kementerian PUPR bukan berupa uang, tapi mereka membelikan tanah di sebelah nursery yang nilainya setara,

Pekanbaru, (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memproses ganti rugi sejumlah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Provinsi Riau yang terdampak pembangunan ruas Jalan Tol Pekanbaru-Jambi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi, di Pekanbaru, Senin, menyampaikan bahwa ganti rugi aset itu bukan tukar guling. Namun ganti rugi diganti dengan bidang tanah yang nilainya setara dengan bidang tanah pemkot yang terdampak. "Ganti rugi dari Kementerian PUPR bukan berupa uang, tapi mereka membelikan tanah di sebelah nursery (lahan penghijauan) yang nilainya setara," katanya pula. Dia mengatakan lagi, proses ganti rugi aset itu berupa sejumlah aset pemkot di Kecamatan Rumbai terdampak. Selain itu untuk fasilitas sosial dan umum di sana juga dibahas. Begitu juga terkait jalan lingkungan yang terbentur tol dicari jalur alternatifnya. Sedangkan untuk lampu jalan juga bakal diganti. Selanjutnya turap yang terdampak saat pembangunan upper pass maupun under pass. Apabila turap aset pemerintah kota dihancurkan tentu bakal diganti. "Kalau turap, misalnya ada 'upper pass' tapi turap tidak rusak, ya tidak diganti," ujarnya lagi. Penetapan lokasi Tol Pekanbaru-Jambi ini sudah dilakukan sejak tahun 2023. Ruas jalan tol yang ada di Kota Pekanbaru panjangnya mencapai 13,5 kilometer. "Pemerintah sudah melakukan pendataan dan total ada 900 persil bidang tanah yang terdampak pembangunan ruas jalan tol ini," katanya pula. Kemudian proses appraisal atau penilaian sudah dilakukan terhadap bidang tanah yang terdampak pembangunan ruas jalan tol ini. Mereka juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek ini.Baca juga: Kementerian PUPR dorong pemerintah daerah segera selesaikan jalan tol
Baca juga: Lalu lintas harian di JTTS meningkat 15 persen pada Oktober 2023

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Wuhuang Fentian

angka jitu ikan gabus

Tiga penyandang disabilitas lolos seleksi awal anggota Polri******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak tiga penyandang disabilitas dengan kompetensi tertentu dinyatakan lolos seleksi tahap pertama penerimaan anggota Polri dari jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun anggaran 2024. Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Ssnin, mengatakan antusias masyarakat mendaftar cukup tinggi, sebanyak 226 peserta dinyatakan lolos masuk tahapan seleksi penerimaan SIPSS, tiga di antaranya dari kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas).
"Antusias masyarakat sangat tinggi untuk mengabdi pada negara melalui Polri. Tercatat 226 peserta yang mengikuti seleksi tingkat pusat,” kata Dedi.

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut, penerimaan personel Polri dari kelompok disabilitas dengan kompetensi tertentu ini menunjukkan komitmen kesetaraan yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerimaan anggota Polri.

"Ini menjadi bukti atas komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberikan ruang kepada masyarakat dalam hal ini penyandang disabilitas untuk mengabdi di institusi Polri," katanya.

Seleksi penerimaan anggota SIPSS tahun anggaran 2024 dilaksanakan di Akademi Polisi (Akpol) Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (17/2).

Kepala Biro Pengendalian Personel (Karo Dalpers) SSDM Polri Brigjen Pol. Nurworo Danang menuturkan, jumlah pendaftar anggota Polri jalur SIPSS tahun 2024 mencapai 1.251 pendaftar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.247 pendaftar reguler dan empat pendaftar dari kelompok disabilitas. Pendaftar dinyatakan lolos sebanyak 226, tiga di antaranya penyandang disabilitas.

"Saat ini 226 calon siswa termasuk tiga peserta disabilitas, yakni disabilitas kaki, tangan, dan mata sedang menjalani seleksi tingkat pusat," kata Nurworo.

Sementara itu, untuk kelancaran proses seleksi bagi penyandang disabilitas, Polri menyiapkan akomodasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

“Harapan kami, adik-adik ini bisa mengikuti rangkaian tes dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Jenderal polisi bintang satu itu menambahkan, Polri menerapkan prinsip BETAH dalam pelaksanaan rekrutmen. Prinsip BETAH merupakan akronim dari bersih, transparan, akuntabel dan humanis

Dia menekankan, komitmen Polri untuk memberikan peluang kepada kelompok disabilitas menjadi personel Polri tidak hanya terbuka melalui jalur Perwira tapi juga melalui jalur Bintara Polri.

“Seleksi jalur Bintara akan mulai dilaksanakan pada akhir Maret 2024,” kata Nurworo.

Di sisi lain, SSDM Polri, kata Nurworo, terus meningkatkan sosialisasi rekrutmen Polri kepada seluruh masyarakat terutama dari kelompok disabilitas, melalui website, media sosial dan juga media pengarusutama.

Diharapkan personel Polri dari kelompok disabilitas yang lolos seleksi bisa memenuhi kebutuhan organisasi di bidang-bidang seperti tenaga kesehatan, administrasi keuangan dan tenaga laboratorium.

Terpisah, Ketua UMKM Disabilitas Kota Semarang Djoko Tri Saptono mengapresiasi Polri yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas menjadi anggota Polri.

“Meskipun mereka berkebutuhan khusus, mereka memiliki bakat dan kemampuan yang bisa membantu pekerjaan Polri seperti IT dan Analisa,” ujarnya.

Djoko berharap, kuota penerimaan personel Polri untuk penyandang disabilitas bisa ditambah di tahun berikutnya.

"Diharapkan juga sosialisasi penerimaan anggota Polri untuk penyandang disabilitas bisa lebih luas," ujarnya.

Pada tahun 2023, Polri telah menerima satu Polwan penyandang disabilitas daksa lulusan D3 manajemen Perusahaan, bertugas sebagai Arsiparis di Polda Sumsel,
Baca juga: Sosiolog Unsoed apresiasi rencana Polri rekrut penyandang disabilitas
Baca juga: Polri komitmen berikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas

  

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

myslot188

Pj Gubernur Jateng: Tanggul jebol di Demak sudah ditutup******

kurang lebih dua hari lagi tanggul ini sudah kuat

Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memastikan bahwa dua titik tanggul Sungai Wulan, Kabupaten Demak, yang jebol sudah ditutup dan tengah dilakukan upaya penguatan.

"Kedua tanggul yang jebol sudah bisa ditutup. Awalnya sifatnya sementara, saat ini sedang dilakukan penguatan, kurang lebih dua hari lagi tanggul ini sudah kuat," katanya, di sela tinjauan di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jumat.

Nana kembali meninjau kondisi banjir terkini di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jateng, untuk memastikan upaya penanganan telah berjalan dengan baik, seperti perbaikan tanggul.

Saat ini, kata dia, banjir yang menggenangi rumah-rumah warga di Karanganyar, Demak, sudah mulai surut sehingga saat ini ketinggiannya tinggal 10-50 centimeter.

Baca juga: Pemkab Demak siapkan logistik bekal pengungsi pulang ke rumah
Baca juga: Brimob salurkan 5.000 paket sembako untuk korban bencana di Jateng

Untuk mengatasi genangan di permukiman warga, mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan sebanyak 27 pompa air telah dioperasikan untuk menyedot air dan mengalihkannya kembali ke sungai.

Pompa-pompa itu berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Dalam penanganan ini, kami dibantu dari PUPR ada sekitar 22 pompa air, kemudian ditambah lima (pompa air) dari BNPB dan BPBD. Kami terus melakukan langkah-langkah pemompaan air dan penyedotan air untuk dibuang ke sungai," katanya.

Menurut dia, sejumlah warga yang sebelumnya berada di pengungsian saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing, dan mereka sudah mulai membersihkan sekitar rumah huniannya.

Baca juga: Operasi modifikasi cuaca di Jateng berlaku efektif tiga hari ke depan
Baca juga: SIG beri bantuan bagi korban bencana banjir bandang Grobogan dan Demak

Adapun untuk mengurangi intensitas hujan di daerah tersebut, BNPB juga telah melakukan mengoperasikan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengalihkan gumpalan awan yang mengandung air agar tidak jatuh di hulu Sungai Wulan.

"Ini dilakukan dalam rangka untuk mengalihkan gumpalan awan yang mengandung air untuk dialihkan ke tempat lain. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah dan sungai pun sudah mulai mengarah ke normal, walaupun masih tinggi," katanya.

Sedangkan untuk jalur Pantura Demak-Kudus yang beberapa hari terakhir ini ditutup karena terendam banjir, kondisinya saat ini sudah mulai surut.

Baca juga: Warga Demak yang mengungsi mulai pulang ke rumah
Baca juga: Kemensos tambah bantuan dan dapur umum untuk korban banjir Demak
Baca juga: Polisi: Pembukaan Jalur Pantura Demak tunggu banjir benar-benar surut

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Biografi Wan Zhen'er

kumpulan bonus new member 100

Kepala BPPD Sidoarjo enggan berkomentar usai diperiksa KPK******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jumat.

Ari selesai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 17.42 WIB langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa memberikan komentar kepada wartawan.

Selain Ari, pada hari ini penyidik KPK juga turut memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali serta tiga saksi lainnya, yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan, dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja informasi yang didalami pada pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Baca juga: Ahmad Muhdlor: Temuan KPK jadi pembelajaran untuk Sidoarjo
Baca juga: Kepala BPPD Sidoarjo penuhi panggilan penyidik KPK

Sebelumnya, KPK pada tanggal 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan bahwa penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut lantas dipelajari oleh tim KPK, kemudian pada hari Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT ini diamankan uang tunai sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar pada tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari ASN tersebut.

Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW kepada ASN di beberapa kesempatan. Ada larangan untuk tidak membahas potongan tersebut melalui alat komunikasi, di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan mencapai 10—30 persen sesuai dengan besaran insentif yang mereka terima.

Penyerahan uang tersebut secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari ASN sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW.  Bukti awal ini akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024