mpo55

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Menteri PUPR Kejar Tol Akses Patimban Kelar September 2024******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono menargetkan konstruksi Jalan Tol Akses Patimban selesai pada September 2024.

Melihat hal itu, ia meminta agar proses pembebasan lahan khususnya untuk pekerjaan porsi pemerintah segera dimulai akhir Januari ini.

Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan produk dalam negeri selama pembangunan proyek tersebut.

Nantinya, Tol Akses Patimban dapat meningkatkan konektivitas di Jawa Barat dan memperlancar arus logistik kawasan industri Karawang dan Subang menuju Pelabuhan Patimban.

Dimulainya proyek tol sepanjang 37,05 km ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, serta Perjanjian Regres Jalan Tol Akses Patimban.

Penandatanganan PPJT Jalan Tol Akses Patimban dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit dan Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Akses Patimban (JAP) Victor Nazarenko Mahandre.

PT JAP sendiri merupakan konsorsium BUMN, swasta, dan BUMD yang menjadi pemenang lelang pembangunan Tol Akses Patimban, terdiri dari PT Jasa Marga, PT Nusa Raya Cipta (NRC), PT Adhi Karya (ADHI), PT PP, PT Wijaya Karya (WIKA), dan PT Subang Sejahtera.

Kemudian, Perjanjian Penjaminan dilakukan oleh Direktur Utama PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia M Wahid Sutopo dan Direktur Utama PT JAP Victor Nazarenko Mahandre. Lalu, Perjanjian Regres dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Direktur Utama PT PII M Wahid Sutopo.

Rencananya, pemerintah akan membangun 22,94 km dan BUJT membangun 14,55 km sisanya.

Jalan tol ini akan memiliki 5 seksi yaitu Seksi 1 Junction Cipeundeuy - SS Cipeundeuy (2,65 km), Seksi 2 SS Cipeundeuy - SS Pasir Bungur (10,06 km), Seksi 3 SS Pasir Bungur - SS Tambak Dahan (16,10 km), Seksi 4 SS Tambak Dahan - SS Pusakanegara (7,11 km), dan Seksi 5 SS Pusakanegara - Patimban (1,13 km).

Nantinya, jalan tol ini terkoneksi dengan Tol Cikampek - Palimanan di sisi selatan dan terhubung dengan Pelabuhan Patimban di sisi utara.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

Raksasa Software Jerman SAP Akan PHK 3.000 Karyawan Tahun Ini******

Raksasa software JermanSAP berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.000 karyawanatau 2,5 persen dari total tenaga kerja globalnya.

Chief Financial Officer SAP Luka Mucic mengatakan langkah tersebut dilakukan demi memangkas biaya produksi dan fokus pada bisnis cloud.

"Kami mengharapkan penghematan biaya untuk 2023 dan bisa lebih jelas lagi pada 2024, sekitar 300 juta euro hingga 350 juta euro dalam penghematan tingkat berjalan pada 2024," ujarnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (26/1).

SAP melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 30 persen dalam bisnis cloud-nya pada kuartal keempat 2022. Capaian ini ditopang oleh permintaan yang kuat untuk perangkat lunaknya.

Perusahaan itu juga telah memulai proses untuk menjual sahamnya di Qualtrics (XM.O). Sebelumnya SAP membeli Qualtrics seharga US miliar pada 2018. Kemudian, mengembangkannya hingga go public pada 2021 dengan penilaian hampir US miliar.

Lihat Juga : Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji

Saat ini, penjual perangkat lunak survei Qualtrics memiliki nilai pasar US miliar dan SAP memiliki 71 persen saham.

"(Penjualan) akan menghasilkan keuntungan satu kali yang cukup signifikan. Ini secara material akan meningkatkan kinerja laba SAP, tetapi saat ini tidak tercermin dalam prospek," kata Mucic.

SAP memperkirakan laba operasi inti sebesar 8,8 miliar hingga 8,9 miliar euro dengan mata uang konstan untuk tahun ini. Perusahaan itu juga mengharapkan pendapatan cloud pada mata uang konstan untuk naik , dari 12,56 miliar euro tahun 2022 menjadi 15,3 miliar hingga 15,7 miliar euro pada 2023.

PHK SAP kian meramaikan gelombang pemecatan di industri teknologi. Meta Platforms, Amazon.com, induk Google Alphabet Inc, dan Microsoft juga baru-baru ini mengumumkan pengurangan staf.

Alphabet setidaknya melakukan PHK pada 12 ribu orang karyawan atau 6 persen dari total pekerjanya di dunia. Pengumuman disampaikan langsung oleh CEO Alphabet Sundar Pichai melalui surat kepada seluruh pegawai.

"Ini adalah momen penting untuk mempertajam fokus kami, merekayasa ulang basis biaya kami, dan mengarahkan bakat dan modal kami ke prioritas tertinggi kami," ujar Pichai dikutip dari Moneycontrol.com, Jumat (20/1).

Menurutnya, PHK bakal berdampak pada pegawai di bidang perekrutan (HRD) serta beberapa tim teknik dan produk. Pemangkasan bersifat global ini akan berdampak langsung pada staf AS.

Meski demikian, Pichai mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pegawai yang terdampak dengan membantu mencari peluang kerja baru.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Bed Bath & Beyond Dapat Surat Peringatan Gagal Bayar dari JPMorgan******

Sinyal Bed Bath & Beyond akan bangkrutsemakin menguat. Pasalnya, perusahaanritel Amerika Serikat (AS) ini menerima peringatangagal bayar dari krediturnya, JPMorgan Chase.

MengutipCNN Business, saham Bed Bath & Beyond (BBBY) anjlok lebih dari 20 persen akibat berita gagal bayar tersebut. Kini harga saham BBBY sekitar US,56 per lembar.

Dalam laporan berkalanya kepada sekuritas, perusahaan menyatakan tidak punya cukup uang untuk membayar sejumlah utang.

Bed Bath & Beyond didirikan pada 1971 sebagai toko ritel yang menjual furnitur dan dekorasi rumah. Perusahaan ini terkenal dengan kupon diskon 20 persennya, serta tumpukan hingga ke langit-langit di konsep tokonya.

Namun, perusahaan ritel ini harus berjuang ketika muncul tren belanja online. Kupon diskon 20 persen mereka tak lagi memikat pembeli dan kalah oleh tawaran harga yang lebih murah di Amazon dan situs belanja daring lainnya.

Belum lagi kehadiran rival seperti Walmart dan Target turut membuat Bed Bath & Beyond kelimpungan.

Perusahaan juga terpukul selama pandemi. Toko mereka ditutup selama 2020. Bed Bath & Beyond kehilangan 17 persen dari penjualannya pada tahun 2020 dan 14 persen pada tahun 2021.

Per Februari 2022, Bed Bath & Beyond memiliki 950 toko dan 32 ribu pekerja. 

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

Kemendagri ke Kepala Daerah: Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 di Hyatt Sanur Hotel Denpasar Bali. Acara ini dibuka langsung Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, pada Kamis (19/1).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menjadi keynote speaker dalam acara ini pada Jumat (20/1).

Teguh mengatakan, kegiatan ini merupakan media pembekalan strategis bagi seluruh pejabat di BPJS Ketenagakerjaan. Baik di tingkat pusat maupun wilayah dan cabang di seluruh Indonesia.

Dalam Inpres 2/2021, Presiden menginstruksikan kepada 24 K/L, Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jamsostek.

"Kemendagri berperan antara lain dalam sinkronisasi NSPK dan mendorong kepala daerah agar pekerja di wilayahnya terdaftar Jamsostek. Selain itu, Kemendagri berperan dalam penyediaan akses NIK utk dimanfaatkan sebagai data kepesertaan," kata Teguh dalam keterangannya, Rabu (25/1).

Adapun manfaat yang diterima dari lima program jamsostek (JHT, JKK, JKM, JP dan JKP) dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru, atau bahkan miskin ekstrem ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi.

Selain itu manfaat tersebut memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

"Media massa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pentingnya manfaat program Jamsostek," tuturnya.

Menurut data, terlihat bahwa jumlah kecelakaan kerja dari Tahun 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Di Tahun 2021 sebanyak 234.270 kasus. Bahkan di periode Januari-Maret 2022 sudah ada 61.805 kasus.

Kondisi pengangguran Indonesia per Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau 8,41 juta orang. Sementara itu jumlah penduduk miskin per September 2022 sebanyak 26.363.260 jiwa (9,57 persen), dan penduduk miskin ekstrem per Maret 2022 2,04 persen (5.590.724 jiwa).

Arahan Presiden pada Rakornas Forkopimda bahwa ada 14 provinsi (angka kemiskinan ekstremnya) masih cukup tinggi. Padahal target di tahun 2024, kemiskinan ekstrem harus berada pada angka 0 persen.

Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga menjadi salah satu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; Peningkatan pendapatan masyarakat; dan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan pada November 2022, jumlah total kepesertaan dari sektor Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU) dan jasa konstruksi sebesar 36.902.788 jiwa.

Sedangkan untuk Non ASN sebesar 3.972.261 jiwa dan pekerja rentan per Oktober 2022 sebesar 1.405.617 jiwa. Persentase kenaikan kepesertaan bagi pekerja rentan, tertinggi berada di Provinsi Papua 160,55 persen dan terendah berada di Provinsi Jawa Barat 1,55 persen.

Sedangkan jumlah Pekerja Rentan tertinggi di Bulan Oktober 2022 yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 288.227 orang dan terendah di Banten 1.476 orang.

"Kemendagri sebagai koordinator binwas secara nasional melakukan binwas umum penyelenggaraan urusan pemda di daerah. Kemendagri mendukung pelaksanaan jamsostek dalam Permendagri 90/2019 tentang Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur, Permendagri 81/2022 ttg RKPD 2023, Permendagri 84/2022 ttg APBD 2023 serta SE Mendagri No. 842.2/5193/SJ Tgl. 23 Sept 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah," papar Teguh.

Teguh menambahkan, kolaborasi antara Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan, dan K/L, telah dilakukan, diantaranya melalui rapat koordinasi dalam menyusun SE Mendagri dan Permendagri untuk mendukung pelayanan BPJS Ketenagakerjaan; Penyusunan strategi pencapaian target rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021.

Kemudian monitoring dan evaluasi perlindungan non ASN pemda dan pekerja rentan; perancangan gerakan nasional perlindungan pekerja rentan; sosialisasi perlindungan jamsostek bagi pekerja rentan; dan dukungan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan sail tidore.

"Kemendagri akan melakukan percepatan penerbitan Kepmendagri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk kode anggaran JHT, JP, dan pekerja rentan; mendorong penganggaran Jamsostek Pekerja Rentan dari APBD/APBDes; dan pemberian perlindungan kepada Aparatur Desa," ujarnya.

Arahan Wapres pada acara Paritrana Award 2022: Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus memperluas cakupan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan harus mengelola program perlindungan ini secara profesional dan akuntabel. Perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial. Seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

"Tindak Lanjut yang perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi bersama: sosialisasi secara masif kepada masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan; monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan jamsostek di daerah; mendorong penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem," pungkas Teguh.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Bangda Kemendagri mewakili Mendagri, Direktur SUPD IV beserta tim, serta para pimpinan di BPJS Ketenagakerjaan dari level pusat, wilayah dan daerah yang hadir secara hybrid.

Kronik Lima Benua dan Bangsa

PT MSU Soal Gugat Konsumen Meikarta Rp56 M: No Comment******

Pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) menolak berkomentar usai menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap 18 orang konsumen Meikarta dengan tuntutan senilai Rp56 miliar.

Sidang yang berlangsung di PN Jakarta Barat itu diputuskan ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 Februari mendatang. Alasannya, karena 6 alamat tergugat tidak jelas, di mana ada yang sudah pindah dan tidak sesuai.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.comdi lingkungan PN Jakbar, Selasa (24/1).

Sementara itu, Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan menjelaskan sebelum sidang bahwa dari 18 tergugat ada 2 orang yang bukan merupakan anggota komunitas. Selain itu, baru sekitar 10 orang yang mendapatkan relaasalias surat panggilan sidang hari ini.

Selepas sidang, Rudy menegaskan bahwa 6 tergugat alamatnya tidak jelas dan 2 orang lain bukan merupakan anggota PKPKM. Ia juga menekankan tidak mengetahui siapa tergugat yang bukan anggota komunitas tersebut.

"Dari data yang dibacakan majelis hakim untuk para tergugat, 6 orang datanya tidak jelas dan 2 orang bukan anggota komunitas yang kami tidak tahu makhluk dari mana," katanya kepada wartawan di kompleks PN Jakbar.

"Kami tergabung dalam komunitas ini telah dilakukan seleksi, fit and proper test. Kami tidak mau asal rekrut orang, rupanya dia bukan korban Meikarta, dia hanya akan menunggangi komunitas kami yang notabene akan mempertahankan haknya, tidak lebih dan kurang," sambungnya.

Di lain sisi, Ketua PKPKM Aep Mulyana merinci anggota komunitas yang diketuainya ada 120 orang. Kendati, ia tak menjelaskan secara rinci siapa 2 orang tergugat yang bukan berasal dari PKPKM tersebut.

Meski begitu, PKPKM menegaskan bahwa tuntutan mereka tetap sama seperti yang diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI 18 Januari lalu, yakni meminta refund alias pengembalian dana.

"Tidak banyak permintaan kami. Refundharga mati, itulah komitmen dari komunitas," tegas Kuasa Hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudy Siahaan.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

Wapres Ma'ruf: Penyediaan Pangan ke Depan Semakin Berat******

Wakil PresidenMa'ruf Amin mengatakan beban sektor pertanian semakin berat lantaran harus mampu menyediakan pangan untuk lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia.

Ma'ruf menyebut ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan RI menjadi persoalan kritikal. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengelola masalah ini dengan baik, seiring dengan meningkatnya tren pertumbuhan penduduk.

"Meskipun inflasi di Indonesia dalam batas terkendali, sebesar 5,51 persen pada Desember 2022, tantangan penyediaan pangan ke depan semakin berat. Belum semua sektor pulih dari pandemi, termasuk produksi dan distribusi pangan global," katanya saat membuka Rakernas Pembangunan Pertanian 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Oleh karena itu, ia memberikan tiga wejangan utama yang bisa dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi tantangan ke depan. Pertama, identifikasi komoditas pangan yang tepat oleh Kementerian Pertanian.

Ma'ruf mencontohkan soal data jumlah surplus beras cenderung menurun dari tahun ke tahun. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah beras turun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.

"Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplusnya saja, tetapi juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun," tegas Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf menyinggung fakta di mana lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Menurutnya, ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan RI jika tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi.

Ketiga, Ma'ruf meminta giat program diversifikasi pangan lokal secara masif. Saat ini, masyarakat Indonesia masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok.

Di lain sisi, Kementan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020.

Ma'ruf menegaskan selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal.

"Bapak Presiden telah menegaskan hal ini, termasuk pada berbagai kesempatan saya juga mengingatkan agar percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung dengan riset," ungkapnya.

"Regulasi dan insentif pemerintah juga perlu dimanfaatkan untuk menarik partisipasi investor atau swasta dalam program diversifikasi pangan, serta mendorong produksi pangan lokal maupun pengembangan produk turunannya," sambung Ma'ruf.

[Gambas:Video CNN]