ggbet188

Setelah Wu Zhou Daxian

Harga Emas Antam Melesat Lagi ke Rp1,062 Juta di Akhir Pekan******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) alias Antam Tbk bertengger di Rp1,062 juta pada Jumat (9/6) ini. Posisi itu melesat Rp10 ribu dibanding Kamis (8/6) kemarin.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp10 ribu dari Rp933 ribu menjadi Rp943 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp581 ribu, 2 gram Rp2,06 juta, 3 gram Rp3,07 juta, 5 gram Rp5,08 juta, 10 gram Rp10,1 juta, 25 gram Rp25,1 juta, dan 50 gram Rp50,2 juta.

Kemudian, harga emas berukuran 100 gram senilai Rp100,4 juta, 250 gram Rp250,7 juta, 500 gram Rp501,3 juta, dan 1 kilogram Rp1,002 miliar.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,4 persen menjadi US.979 per troy ons. Sementara, harga emas di perdagangan spot melemah 1,27 persen ke US.964,1 per troy ons pada pagi ini.

Analis Pasar Lukman Leong memproyeksi harga emas menguat hari ini. Menurutnya, harga emas akan ditopang oleh turunnya imbal hasil obligasi AS dan penguatan dolar AS.

"Dan koreksi pada dolar AS oleh data klaim pengangguran yang lebih tinggi dari perkiraan," imbuh Luqman kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, hal ini, meredam ekspektasi pasar terkait kenaikan suku bunga Negeri Paman Sam.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.940 per troy ons dan resistance US.980 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi Xianxia

DPR Semprot Bos Smelter Nikel China Gegara Tak Bisa Bahasa Indonesia******

Komisi VII DPRRI mengingatkan para bos perusahaan smelter nikelasal Chinauntuk berbicara bahasa Indonesia dalam rapat dengar pendapat, Kamis (8/6). Ia juga kesal lantaran mereka tak membawa penerjemah.

Rapat dengar pendapat itu juga diikuti oleh Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian. Dalam rapat yang membahas tata kelola niaga nikel itu, Komisi VII juga mengundang 20 direktur utama perusahaan smelter nikel.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno sebagai pemimpin rapat mulanya meminta masing-masing bos smelter memperkenalkan diri dan perusahaannya.

Dalam rapat itu, ternyata ada empat dirut perusahaan smelter nikel mangkir. Adapun empat perusahaan itu adalah PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai mangkirnya dirut perusahaan smelter nikel dari rapat sebagai tindakan yang melecehkan parlemen. Ia meminta Eddy selaku pemimpin rapat bersikap tegas.

"Marwah kita jatuh, dilecehkan, yang diundang enggak mau hadir, enggak jelas. Kita harus tegas, kalau perlu, kalau enggak mau datang juga kita turunkan polisi memanggil," tegasnya.

Sementara itu, beberapa perusahaan yang hadir di antaranya PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Vale Indonesia (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), dan PT Obsidian Stainless Steel.

Lalu, Halmahera Persada Lygend (HPAL), PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.

[Gambas:Video CNN]

Suamiku adalah seekor rubah tua

Pengembang Ungkap Bangun Properti Hijau Sedot Duit Lebih Banyak******

Sinar Mas Land selaku pengembangproperti di Indonesia mengungkapkan butuh biaya lebih untuk membangun properti hijau.

Chief Risk & Sustainability Officer Sinar Mas Land Muhammad Reza Abdulmajid mengakui properti adalah salah satu sektor penyumbang karbon emisi terbesar. Oleh karena itu, ia mengklaim pihaknya melirik properti hijau.

"Sebenarnya justru green buildingada additional cost(biaya tambahan) di depan. Dari sisi pembangunan, developer, ada additional costyang harus kita tampung," katanya dalam Green Economy Forum 2023 yang disiarkan di kanal YouTube Bisnis Indonesia, Selasa (6/6).

Pernyataan tersebut diamini Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah. Ia mengingatkan pembangunan properti tidak hanya sebatas rumah atau bangunan kantor, tetapi juga lingkungannya.

Ia mengatakan pengembang harus bisa memanfaatkan energi hijau, yakni energi baru terbarukan (EBT) dalam mengembangkan properti dan lingkungannya.

"Awalnya yang mahal, tapi proses pemanfaatannya banyak memberikan efisiensi, lebih murah. Kalau para pengembang benar-benar secara aktif ikut mengembangkan properti seperti ini, memanfaatkan sumber EBT, akan sangat membantu kita," ungkapnya.

Piter lantas meminta pemerintah menciptakan ekosistem agar ekonomi hijau bisa terselenggara. Ia juga menyinggung soal bursa karbon yang bakal diluncurkan pemerintah bisa memberikan pembiayaan lebih murah untuk properti hijau.

"Dengan mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan, termasuk pasar atau bursa karbon, ini menjadi peluang besar kita bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan juga sumber pembiayaan yang murah," jelasnya.

"Masa depan kita ada di sana (bursa karbon). Saya kira dengan ekosistem pembiayaan yang baik dan murah untuk pembangunan infrastruktur, termasuk juga properti yang lebih hijau itu bisa kita wujudkan," tutup Piter.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

Kemenhub soal Lion Air Delay: Teguran dan Sanksi Sudah Diberikan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim sudah sering kali memberikan teguran dan sanksi kepada maskapai penerbangan PT Lion Mentari Airlines alias Lion Air. 

Klaim itu merespons Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menumpahkan kritiknya kepada Lion Air yang sering terlambat alias delay.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan semua penerbangan yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan on time performance tentu menjadi perhatian Kemenhub.

Meski begitu, Adita menyebut Kemenhub tidak serta merta menunggu aduan, tapi ikut jemput bola.

"Termasuk jika ada keluhan di medsos (media sosial) atau pemberitaan. Tapi tentu harus diinvestigasi dulu," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengkritik penerbangan PT Lion Mentari Airlines alias Lion Air yang sering terlambat.

Kritik itu ia sampaikan melalui akun Twitter pribadi, @Abe_Mukti. Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya.

Lihat Juga : Jokowi Tawarkan 300 Paket Investasi IKN Rp38 T di Singapura

Ia menilai pihak maskapai berbuat demikian karena merasa hampir tidak ada penerbangan lain yang bisa melayani seperti Lion Group. Abdul pun melihat perusahaan seolah 'jadi pemilik' bandara.

"Padahal Bandara itu milik negara. Ke mana perginya Garuda, penerbangan milik negara itu. Atau, jangan-jangan negara sudah menjadi 'milik' Lion Group?" imbuhnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya meminta tanggapan ke Lion Air melalui Corporate Communication Strategic Danang Mandala Prihantoro. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

KKP Rilis Kepmen Harga Pasir Laut 2 Tahun Sebelum Izin Jokowi Terbit******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono rupanya sudah menerbitkan aturan soal hargapasir lautdua tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut dibuka lagi.

Izin Jokowi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken 15 Mei 2023.

Sementara, Sakti Wahyu menerbitkan aturan soal harga acuan pasir laut melalui Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang ia tandatangani pada 18 September 2021.

Dalam beleid tersebut, Sakti Wahyu juga membuka peluang harga pasir laut bisa berubah berdasarkan evaluasi paling lambat 12 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila pertimbangan tertentu.

Lihat Juga : Tak Punya WA, Basuki SMS Menkeu Minta Cairkan Rp14,6 T Perbaikan Jalan

Adapun pertimbangannya antara lain yang dimuat dalam diktum ketiga sebagai berikut:

a. harga pasar;
b. harga pasir laut di lokasi pengambilan;
c. harga pengiriman pasir laut.

CNNIndonesia.comberupaya mengonfirmasi Kepmen KKP yang terbit sebelum PP Jokowi terbit kepada Sakti Wahyu dan Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi. Hingga berita ini tayang, keduanya belum memberikan tanggapan.

Foto: jdih.kkp.go.id Harga Patokan Pasir Laut

Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi melalui PP Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia. Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Sementara di Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

Nelayan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Barbar dan Sangat Purba******

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengkritik kebijakan ekspor pasir lautyang diizinkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai izin ekspor pasir laut itu bentuk praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak beradab dan sudah kuno.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," ujar Dani dalam diskusi virtual yang disiarkan akun YouTube KNTI, Minggu (11/6).

"Agar penggunaan diksi yang disampaikan pemerintah, terutama KKP, itu memiliki posisi yang jelas. Jangan menganggap rakyat ini bodoh, enggak ngerti apa-apa. Jangan menganggap nelayan-nelayan kecil tradisional yang pernah menjadi (tempat) praktik eksploitasi pasir laut itu gak ngerti dampak yang terjadi," kata Dani.

"Sudah saatnya (pemerintah) mengakui, jangan buat istilah-istilah yang akan membuat mereka bodoh sendiri," imbuhnya.

Ia juga curiga dengan perumusan PP tersebut yang dinilai senyap tanpa melibatkan aspirasi rakyat. Dani mengatakan pengerukan dan ekspor pasir laut bertentangan dengan niat pemerintah yang menggemakan hilirisasi demi menambah nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar. Seberapa besar tingkat kerahasiaan PP ini? Jika ini adalah wujud kebijakan publik, seharusnya melibatkan rakyat," katanya.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Dalam kesempatan itu, dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran berpendapat kaum oligarki dan kapitalis diuntungkan dalam beleid baru pemerintah tersebut.

Ia mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut aturan tersebut prematur. Zulhamsyah juga menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kata Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," ucapnya.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.