perdana303

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Perang Tianjiao

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Nona yang luar biasa

Jumlah Penumpang Pesawat 'Terbang' 127 Persen per September 2022******

PT Angkasa Pura I(Persero) atau AP I mencatat melayani sebanyak 4,44 juta penumpang pesawatudara melalui 15 bandarayang dikelolanya per September 2022.

Jumlah ini naik 127 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Saat itu, jumlah penumpang yang dilayani AP I hanya sebanyak 1.958.964 orang.

AP I juga tercatat melayani 40.637 pergerakan pesawat dan 40.177 ton kargo pada September 2022.

"Pada September 2022, terdapat 1 reaktivasi rute domestik, 12 pembukaan rute baru domestik, 8 reaktivasi rute internasional, dan 1 pembukaan rute baru internasional," ujarnya lewat keterangan resmi, Senin (17/10).

Dengan tambahan jumlah penumpang, pergerakan pesawat udara, dan pergerakan kargo tersebut, AP I mencatat telah melayani sebanyak 36,92 juta penumpang, 388.947 pergerakan pesawat udara, serta 339.567 ton kargo selama periode Januari hingga September 2022.

Jika dibandingkan dengan catatan di periode Januari hingga September 2021, maka pada periode Januari hingga September 2022 terdapat pertumbuhan sebesar 98 persen untuk jumlah penumpang, 34 persen untuk pergerakan pesawat, serta 10 persen untuk kargo.

Lebih rinci, selama periode Januari-September 2022, jumlah penumpang terbanyak yang dilayani di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Jumlah penumpang di bandara tersebut mencapai 8.186.696 orang.

Jumlah itu terdiri dari 5.664.091 penumpang rute domestik, 2.480.407 penumpang rute internasional, dan 42.198 penumpang transit domestik.

Di urutan kedua ada Bandara Juanda, Surabaya, dengan total 7.709.605 penumpang. Rinciannya, 6.745.282 merupakan penumpang rute domestik, 486.662 penumpang rute internasional, dan 477.661 penumpang transit domestik.

Sementara, Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, berada di urutan ketiga terbanyak dengan 7.140.029 penumpang. Jumlah itu terdiri dari 5.364.075 penumpang rute domestik, 75.702 penumpang rute internasional, dan 1.700.252 penumpang transit domestik.

[Gambas:Video CNN]

malam yang rusak

Harga CPO untuk Bea Keluar Turun Jadi US3,89 per Ton******

Harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO) untuk penetapan bea keluar(BK) periode 16-31 Oktober 2022 turun 9,88 persen atau US,30 ke US3,89 per Metric Ton (MT) dibandingkan periode 1-15 Oktober 2022,

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono mengatakan penurunan harga referensi CPO itu telah mendekati ambang batas sebesar US0 per MT.

Penurunan tersebut pun berdampak pada turunnya BK CPO periode 16-31 Oktober 2022 menjadi sebesar US per MT, sesuai Kolom 2 Lampiran Huruf C pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022.

Ia mengatakan penurunan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor. Seperti kekhawatiran resesi global, melimpahnya stok CPO di Indonesia dan Malaysia, serta menurunnya harga minyak nabati lainnya terutama harga minyak kedelai pada akhir September 2022.

Adapun harga referensi CPO terbaru ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1436 Tahun 2022 tentang Harga Referensi CPO yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

[Gambas:Video CNN]

ahli olahraga super

Neraca Perdagangan Indonesia Tekor dari Australia, Thailand dan Brasil******

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplusUS,99 miliar pada September 2022, namun defisitalias tekor dagang terhadap Australia, Thailand, dan Brasil.

"Ada tiga negara dengan defisit neraca perdagangan nonmigas terbesar di September 2022," papar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto, Senin (17/10).

Data BPS mencatat Indonesia mengalami defisit dagang terbesar ke Australia senilai US7,5 juta. Dari nilai tersebut, komoditas penyumbang tersebut adalah bahan bakar mineral, serealia, logam mulia dan perhiasan/permata.

Dengan Thailand, Indonesia tekor dagang US4 juta. Komoditas penyumbang defisit terbesar adalah mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, plastik dan barang dari plastik, kendaraan dan bagiannya.

Terakhir, Indonesia defisit US3,1 juta terhadap Brasil pada September kemarin. Komoditas penyumbang utama adalah ampas dan sisa industri makanan, gula dan kembang gula, serta daging hewan.

Sementara itu, Indonesia surplus dagang dengan Amerika Serikat senilai US,25 miliar. Komoditas penyumbang adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, alas kaki, lemak hewan dan minyak hewani/nabati.

Indonesia juga surplus dagang dengan India senilai US,21 miliar. Komoditas penopangnya adalah lemak dan minyak hewani/nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja.

Surplus dagang selanjutnya dengan Filipina senilai US,13 miliar yang ditopang oleh bahan bakar mineral, kendaraan dan bagiannya, bijih logam, terak, dan abu.

[Gambas:Video CNN]

kaisar naga merah

Nasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi******

Bayu Wicaksono (36) tengah sibuk meracik minuman olahan tehkhas Thailandatau biasa disebut Thai Tea di lapaknya saat Hari Bebas Kendaraan alias Car Free Day (CFD) di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur pada Februari 2019 silam.

Tiba-tiba, lapaknya didatangi oleh sekelompok orang. Belakangan, orang itu mengenalkan diri dari tim One Kecamatan One for Center Entrepreneurship (OK OCE). Kaget, begiulah perasaan Bayu saat itu.

Maklum, Bayu yang merupakan pemilik kios Thai Tea Haw's Kitchen ini tidak mengenal apa OK OCE apalagi punya hubungan dengan program itu. Tim itu katanya, juga hanya mengajaknya berbincang singkat.

Selang beberapa hari, Bayu pun datang memenuhi undangan itu.

"Di kecamatan mereka menjelaskan mau ada program baru dari DKI Jakarta perubahan dari OK OCE ke Jakpreneur," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/9).

Jakpreneur adalah program untuk mencetak wirausaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru. Awalnya program ini memang bernama OK OCE.

Program yang menyasar UMKM pemula itu yang menjadi janji politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Saat itu, ditargetkan ada 44 pusat pendampingan UMKM di setiap Kecamatan di DKI Jakarta yang dapat menghadirkan 200 ribu wirausaha baru. Program ini juga dicanangkan agar bisa menekan angka pengangguran di ibu kota.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Saat kampanye, Sandiaga pernah menjanjikan modal Rp15 juta sampai Rp300 juta plus pendampingan ke peserta program itu. Namun, setelah menjabat jadi wakil gubernur, Sandiaga menampik.

Menurutnya, program itu hanya memfasilitasi warga yang berwirausaha agar mudah memperoleh modal dari perbankan.

Setelah mendapat penjelasan mengenai OK OCE, Bayu akhirnya bergabung. Menurutnya, proses pendaftaran dan syaratnya pun sederhana; hanya mengisi formulir dan melampirkan KTP.

Selain itu, pendaftaran juga tidak dipungut biaya.

Selang tujuh hari setelah pendaftaran, ia mendapat pelatihan. Bayu mengatakan dirinya mendapat beragam pelatihan mulai dari cara mengembangkan bisnis hingga mengurus hak paten alias hak kekayaan intelektual (HKI).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Ayah satu orang anak itu menuturkan setelah bergabung dengan Jakpreneur dirinya mendapat beragama fasilitas dan pendampingan. Contohnya, dalam mengurus sertifikasi halal, surat izin usaha, dan HKI ia didampingi dan tidak dipungut biaya.

Selain itu, dengan aktif di Jakpreneur akses untuk membuka kios di tempat strategis seperti mal pun lebih mudah. Hal itu bisa dilakukan dengan surat rekomendasi dari Jakpreneur.

"Kadang kan mereka (pengurus mal) kalau mau masuk ke mal ditanya ada perizinannya gak? Nah, itu (surat rekomendasi) bisa kita lampirkan agar bisa masuk ke mal," ucap Bayu.

Tidak hanya itu, dengan Jakpreneur UMKM juga diberikan kemudahan akses untuk mendapat pinjaman dari perbankan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam penyempurnaannya, Jakpreneur memperbolehkan wirausaha bebas memilih fasilitas yang ditawarkan.

Fasilitas itu di antaranya pendaftaran (P1), pelatihan (P2), pendampingan (P3), perizinan (P4), pemasaran (P5), pelaporan keuangan (P6), dan akses permodalan (P7).

Dalam hal ini, Bayu tidak mengambil P7. Sebab, ia punya tekad untuk memakai modal sendiri dulu.

Terlebih, ia menganggap memakai akses permodalan yang disediakan dalam program itu sama dengan utang. Utang tentu harus dibayar dan Bayu tidak mau terbebani oleh bayang-bayang pembayaran itu.

"Namanya baru mulai usaha kan, nanti kalau misal usahanya gak jalan tapi dikejar-kejar (utang) dari permodalan tersebut (khawatir). Jadi hingga kini sih gak pernah menggunakan (permodalan)," paparnya.

Khusus pada P7 Pemprov DKI hanya memberikan akses permodalan dari perbankan dan/atau lembaga dan/atau pihak lainnya. Artinya, modal tidak diberikan secara cuma-cuma kepada para wirausaha.

Berdasarkan laman resmi Jakpreneur (jakpreneur.jakarta.go.id), salah satu bentuk permodalan itu ialah kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan perbankan dan/atau lembaga lainnya berupa pengenaan persyaratan kredit yang lebih ringan misalnya kredit untuk usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan.

Bayu mengatakan selain akses permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan, terkadang ada pemodalan dari dana hibah. Namun, untuk mendapat permodalan dana hibah itu, setiap UMKM harus berkompetisi.

Penilaiannya katanya, dilihat dari proposal usaha yang diajukan.

"(Kriterianya) lebih ke rasa, kemasan, terus juga dari segi medianya, terus dari segi konsumsi dan produksinya kontinu, bukan musiman, dan kreatif yang pasti," sambung Bayu.

Terkait pemasaran, pria yang mulai membuka Haw's Kitchen sejak 2017 ini mengaku terbantu dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Jakpreneur. Kegiatan itu seperti; bazar hingga penempatan usaha di acara-acara besar pemprov DKI Jakarta.

Masih berkaitan dengan itu, Bayu pun bisa membuka cabang di Food and Creative Park Thamrin 10, Jakarta Pusat. Pembukaan cabang baru ini dapat setelah 10 bulan mengikuti program Jakpreneur.

Namun, pembukaan cabang itu tidak begitu saja terjadi. Bayu mengikuti kompetisi yang diadakan Jakpreneur. Secara kriteria, Haw's Kitchen lolos.

"Jadi memang kompetisi dulunya dari tahapan kelurahan, menang, masuk tingkat kecamatan, menang masuk walikota, terus masuk tingkat DKI, baru masuk ke Thamrin 10, ini cabang kedua," jelasnya.

Cabang pertama Haw's Kitchen sendiri berada di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur. Bayu menilai program Jakpreneur cukup baik karena membuat pesertanya mandiri setelah mendapat pelatihan serta bimbingan. Selain itu, akses pasar pun kian terbuka.

Namun, bukan berarti program ini tanpa cela. Bayu menayangkan Jakpreneur kurang bergerak cepat di awal masa berdirinya. Hal ini terbukti dari sosialisasi yang minim.

Bayu mengingat kalau saja pada 2017 lalu tidak bertemu dengan tim, mungkin sampai hari ini pun dia tidak mengetahui tentang program tersebut.

Apalagi, menurutnya wirausahawan yang baru merintis tidak ada waktu untuk mendatangi posko Jakpreneur di kecamatan. Mereka juga segan.

"Terkadang kalau usaha masih kecil, susah untuk datang langsung ke kecamatan. Mereka (wirausahawan) rata-rata segan. Di lapangan pada males, mending dagang cari duit. Kadang-kadang wirausahawan berpikir seperti itu. Jadi saran saya perbanyak Jakpreneur masuk perumahan, mendata dan mengajak," papar Bayu.

Tidak hanya itu, ia mengatakan seiring dengan bertambahnya anggota Jakpreneur, anggota lama acap kali terlupakan. Pengurus Jakpreneur lebih fokus pada peserta baru.

Bayu menambahkan Jakprenuer pun perlu membangun mental para peserta agar siap bersaing. Pasalnya, sepanjang pengalaman Bayu, banyak peserta yang minder dan enggan bersaing dengan pengusaha yang memiliki bisnis lebih besar.

"Jadi banyak orang yang menganggap 'oh saya hanya Jakpreneur, aku enggak sebanding untuk bersanding dengan mereka yang ada di mal besar, aku hanya Jakpreneur, modalku terbatas', memang paradigma di lapangan seperti itu," kata Bayu menirukan keresahan para peserta.

"Jadi ayolah naik kelasnya ke level yang lebih profesional lagi," sambung Bayu.

Bayu mengklaim omsetnya setelah bergabung dengan Jakpreneur omsetnya sempat meningkat hingga Rp23 juta per bulan.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESKilas Balik Anies di DKI dari Pilkada Panas hingga Maju Capres

Segendang sepenarian, peserta Jakpreneur lainnya bernama Kristanti Utami (45) mengatakan program tersebut memberikan beberapa keuntungan. Menurutnya, pelatihan yang diberikan oleh program tersebut cukup efektif.

Pemilik usaha katering Dapur Utami 77 itu mengatakan dirinya mendapat pelatihan berupa cara menjalankan usaha, berjualan online, teknik pemasaran, hingga mengurus pajak.

"Karena ada pelatihan aku bisa masukan order ke walikota, ke kecamatan, gitu," ujar Kristanti.

Meski Dapur Utami 77 sudah ada sejak 2017, Kristanti mengaku baru bergabung sebagai peserta Jakpreneur pada Mei 2019. Pertemuannya dengan Jakrpreneur terjadi ketika ia sedang mengikuti bazar di lingkungan tempat tinggal, yakni di Rumah Susun (Rusun) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Saat itu ia ditawari bergabung oleh pihak RT. Lalu berkenalan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM).

Dinas ini pun meminta Kristanti datang ke kecamatan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait program Jakpreneur. Di kecamatan, ia sepakat untuk mendaftar.

Sama seperti Bayu, dari tujuh fasilitas yang ditawarkan, Kristanti tidak mengambil akses permodalan.

"Aku enggak ambil permodalan, cuma fokus ke pelatihannya saja," kata dia.

Ibu dua orang anak itu tak mengambil akses permodalan bukan karena tidak perlu, tapi ia belum yakin bisa mengembalikan modal tersebut. Apalagi, pemasukannya belum menentu.

"Lebih ke gini, kalau misalnya aku ada nih kerjaan yang sudah pasti, pesanan yang sudah pasti tiap hari, terus memang butuh modal yang gak bisa aku cover, baru aku ajukan permodalan," tutur Kristanti menjelaskan.

Ia menambahkan meski telah mengikuti program Jakpreneur, rezeki tetap sudah ada yang mengatur.

"Balik lagi pemerintah sudah mengutamakan secara optimal, tapi balik lagi ke rezeki masing-masing," ujarnya.

Kristanti juga mengatakan dirinya tidak membuka usaha selama pandemi covid-19 merebak di Indonesia dua tahun lalu. Di sisi lain, ia mengaku omsetnya sempat meningkat setelah ikut program Jakpreneur dari Rp5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Tapi peningkatan itu tak menentu.

Angka Pengangguran Justru Naik Meski Target Tercapai