menghasilkan uang dari shopee

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Kisruh Meikarta vs Konsumen, Pemerintah Bisa Apa?******

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung sampai ke titik penyelesaian hingga saat ini. Masalah justru memasuki babak baru di mana PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengatakan 18 orang konsumen digugat perdata senilai Rp56 miliar ke PN Jakarta Barat usai mengadu ke DPR pada Desember 2022 lalu karena unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

Aep menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR.

Konsumen Meikarta sendiri sudah rapat dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, konsumen menceritakan kronologi terkait unit yang tidak kunjung diserahkan.

Selain itu sejumlah konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus Apartemen Meikarta.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) pada 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay 4 tahun," ujar Andre.

Andre juga menyinggung PT MSU yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

"Ini proyek sudah bermasalah dari awal. Ini bentuk penzaliman oligarki kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Kendati demikian, pihak Meikarta tidak dihadirkan dalam rapat itu. DPR sudah berencana untuk memanggil pihak Meikarta, tetapi belum ada kepastian waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Padahal jika mengacu pada Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Mirisnya lagi, konsumen yang menjadi debitur Bank Nobu mengaku harus tetap membayarkan cicilan untuk pembelian apartemen Meikarta yang tak kunjung mereka lihat wujudnya.

Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan menyebutkan saat ini terdapat anggota komunitas yang berhenti membayarkan cicilan KPA kepada Bank Nobu. Tapi, mereka mendapatkan intimidasi berbentuk surat peringatan.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stress dong," papar Rudy di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Bentuk Badan Pengawas Perlindungan Konsumen Properti

Keluarga Pengharum Mayat

DPR Akan Panggil Bos Lippo dan Pengembang Meikarta 13 Februari Besok******

DPR bakal mengirimkan panggilan kedua kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta, sekaligus memanggil bosLippo Group James Riady untuk hadir ke DPR pada 13 Februari mendatang.

Komisi VI DPR RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) Rabu ini (25/1). Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

"Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari," kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

Andre meradang saat RDPU di Komisi VI tersebut dimulai tanpa kehadiran pihak Meikarta. Menurutnya, mangkirnya pihak Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di Indonesia.

Bahkan, Andre mengusulkan dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta jika PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.

Ia menegaskan tidak ada satu pun kelompok yang bisa mengatur negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman luar biasa.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam rapat.

Lihat Juga : Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan seharusnya jika tidak bisa hadir maka pihak Meikarta harus memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menegaskan setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholderatau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua, Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

PT MSU merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. Sosok ini adalah Presiden Komisaris dari Lippo Group.

Dilansir dari berbagai sumber, Mochtar Riady yang juga dikenal sebagai Lie Mon Tie memiliki putra pertama yang bernama James Riady. Nama James yang disebut-sebut DPR memang ikut menjalankan bisnis Lippo.

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung usai. Masalah justru memasuki babak baru ketika PT MSU selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen Rp56 miliar usai meminta refund imbas unit apartemen yang tak kunjung diserahterimakan.

[Gambas:Video CNN]

Keinginan Iblis

Menteri PUPR Kejar Tol Akses Patimban Kelar September 2024******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono menargetkan konstruksi Jalan Tol Akses Patimban selesai pada September 2024.

Melihat hal itu, ia meminta agar proses pembebasan lahan khususnya untuk pekerjaan porsi pemerintah segera dimulai akhir Januari ini.

Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan produk dalam negeri selama pembangunan proyek tersebut.

Nantinya, Tol Akses Patimban dapat meningkatkan konektivitas di Jawa Barat dan memperlancar arus logistik kawasan industri Karawang dan Subang menuju Pelabuhan Patimban.

Dimulainya proyek tol sepanjang 37,05 km ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, serta Perjanjian Regres Jalan Tol Akses Patimban.

Penandatanganan PPJT Jalan Tol Akses Patimban dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit dan Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Akses Patimban (JAP) Victor Nazarenko Mahandre.

PT JAP sendiri merupakan konsorsium BUMN, swasta, dan BUMD yang menjadi pemenang lelang pembangunan Tol Akses Patimban, terdiri dari PT Jasa Marga, PT Nusa Raya Cipta (NRC), PT Adhi Karya (ADHI), PT PP, PT Wijaya Karya (WIKA), dan PT Subang Sejahtera.

Kemudian, Perjanjian Penjaminan dilakukan oleh Direktur Utama PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia M Wahid Sutopo dan Direktur Utama PT JAP Victor Nazarenko Mahandre. Lalu, Perjanjian Regres dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Direktur Utama PT PII M Wahid Sutopo.

Rencananya, pemerintah akan membangun 22,94 km dan BUJT membangun 14,55 km sisanya.

Jalan tol ini akan memiliki 5 seksi yaitu Seksi 1 Junction Cipeundeuy - SS Cipeundeuy (2,65 km), Seksi 2 SS Cipeundeuy - SS Pasir Bungur (10,06 km), Seksi 3 SS Pasir Bungur - SS Tambak Dahan (16,10 km), Seksi 4 SS Tambak Dahan - SS Pusakanegara (7,11 km), dan Seksi 5 SS Pusakanegara - Patimban (1,13 km).

Nantinya, jalan tol ini terkoneksi dengan Tol Cikampek - Palimanan di sisi selatan dan terhubung dengan Pelabuhan Patimban di sisi utara.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Tinju Xingyi

Bahlil Ungkap Target Investasi 2023 Lebih Berat Dibandingkan 2022******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan targetinvestasi yang ditetapkan tahun ini lebih berat dibandingkan tahun lalu.

Pasalnya di tengah ekonomi global yang diprediksi tak stabil, jumlah target investasi justru naik dari Rp1.200 pada 2022 menjadi Rp1.400 triliun untuk tahun ini.

"Jujur saja, 2023 adalah tahun berat bagi Republik Indonesia," ujar Bahlil di Kementerian Investasi, Selasa (24/2).

Hal ini terlihat dari sejumlah lembaga internasional yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,8 persen hingga 5 persen. Namun Indonesia mengalami persoalan tahun ini yakni kondisi politik jelang Pemilu 2024.

"Satu hal kita punya persoalan, 2023 itu tahun politik, namanya tahun politik, biar sumpah potong kucing, itu pasti ada perasaan wait and see," ujar Bahlil.

Kendati demikian, Bahlil mengatakan akan menerapkan strategi untuk memenuhi target investasi yang ditetapkan Jokowi sebesar Rp1.400 triliun.

"Pak Jokowi itu memang saya enggak ada lawan, jadi beliau itu selalu optimis yang terukur. Dan bapak presiden itu suka tantangan," ujarnya.

Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp1.207,2 triliun sepanjang 2022. Realisasi itu melebihi target yang ditetapkan Jokowi sebesar Rp1.200 triliun.

Bahlil mengungkapkan realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2022 naik 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar dan untuk Indonesia sepanjang sejarah republik ada ini paling besar 34 persen," ujar Bahlil.

Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp552,8 triliun atau 45,8 persen dari total investasi sepanjang 2022. Angka tersebut naik 23,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp654,4 triliun atau 54,2 persen dari total investasi 2022. Realisasi tersebut naik 44,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara wilayah, luar pulau Jawa masih mendominasi investasi yang masuk sepanjang tahun lalu. Porsinya mencapai 52,7 persen atau setara Rp636,3 triliun.

Sementara itu, investasi di pulau Jawa sebesar Rp570,9 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 47,3 persen dari total investasi 2022.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

DPR Ungkap Konsumen Ditarik PPN oleh Meikarta Meski Belum Dapat Unit******

DPR menerima adanya aduan dari konsumen Meikarta yang ditarik pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen, meski belum mendapat unitapartemen. Hal itu membuat DPR meradang dan bakal memanggil Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad membawa bukti aduan salah satu konsumen Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), yang tidak dihadiri pengembang apartemen tersebut, yakni PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

"(Harga apartemen) Rp285 juta, biaya profesinya Rp2 juta, DP (uang muka) Rp26 juta, uang pelunasannya Rp257 juta, PPN 10 persen. Ini belum akad kredit, tapi PPN sudah dibayar. Makanya perlu dicek, apakah PPN yang sudah diambil itu disetorkan ke negara atau tidak?" katanya dalam rapat di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

"Berapa persisnya yang mereka (Meikarta) ambil, kami nggak tahu berapa yang bayar lunas dan nyicil. Kedua, kami dengar dia sudah mungutpajak untuk barang yang sebetulnya belum layak dipungut. Hal-hal ini perlu dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Dugaan pungutan PPN ini juga ditanggapi oleh Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra. Menurutnya, Dirjen Pajak harus dipanggil untuk membahas masalah PPN yang ditarik Meikarta tersebut.

Lihat Juga : DPR Soal Pihak Meikarta Mangkir Tanpa Keterangan: Ini Pelecehan

Andre ingin Dirjen Pajak diundang untuk menjelaskan bukti penelusuran yang diungkap Daeng tersebut. Ia turut mempermasalahkan apakah PPN tersebut disetor ke negara atau tidak.

"Kan itu salah satu konsumen, berarti begitu polanya. Kalau satu konsumen sudah, berarti seluruh konsumen akan berlaku hal yang sama. Makanya ini mau kami telusuri," katanya.

"Akan kami undang di rapat gabungan itu Dirjen Pajak juga, biar clear. Jangan ada kelompok oligarki atau konglomerat yang bisa sewenang-wenang kepada masyarakat karena mungkin punya uang atau dekat kekuasaan," sambung Andre.

Temuan ini menjadi bukti baru di pusaran kasus Meikarta. Pasalnya, proyek yang digarap sejak 2017 itu tak kunjung menyelesaikan pemberian unit kepada seluruh konsumen.

Pada akhir 2022, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Saat itu, Meikarta mengklaim ada 1.800 unit sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021. Sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara, 8 tower lainnya sudah topping offdan saat ini sedang dalam pengerjaan fasad.

Padahal jika mengacu pada penegasan dan persetujuan pemesanan unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT MSU selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Fokus ke Mobil Listrik, Ford Bakal PHK 3.200 Karyawan di Eropa******

Ford Motor Co (F.N) berencana memutus hubungan kerja (PHK) hingga 3.200 karyawan mereka di seluruh Eropa. Beberapa pekerjaan produksi juga akan dipindahkan ke Amerika Serikat (AS).

Kabar PHK itu diungkap serikat pekerja IG Metall di Jerman. Pemecatan ini akan mengganggu produksi kendaraan di Benua Biru.

"Kami tidak akan menahan diri untuk mengambil langkah-langkah yang dapat berdampak serius pada perusahaan, tidak hanya di Jerman tetapi juga di seluruh Eropa," kata pihak IG Metall, dilaporkanReuters, Selasa (24/1).

Dikutip dari Reuters, serikat pekerja mengungkap ada 2.500 pekerja produksi dan 700 pekerja administrasi yang akan dirumahkan.

Pabrik di Kota Koln, Jerman mempekerjakan sekitar 14 ribu orang, termasuk 3.800 dari kota tetangganya, Merkenich. Para pekerja sudah dikabari soal rencana PHK ini pada Senin (23/1) kemarin.

Juru bicara Ford di Jerman menolak berkomentar. Namun manajemen pernah membuat pernyataan Jumat pekan lalu produksi kendaraan listrik memerlukan perubahan struktural.

Narasumber Reutersdi kantor pusat Michigan, AS mengatakan diskusi dengan dewan pekerja Jerman terus berlanjut dan perusahaan perlu 'lebih kompetitif' saat beralih ke kendaraan listrik.

Rencana PHK di Eropa ini cukup mengejutkan. Pasalnya tahun lalu, Ford mengumumkan investasi kendaraan listrik senilai US miliar untuk memperluas produksi di Koln.

Saat ini, pabrik Jerman tersebut memproduksi Ford Fiesta, mesin dan transmisi. Di Koln, Ford berencana membuat 7 model mobil listrik baru, perakitan baterai dan manufaktur nikel sebagai upaya peralihan ke kendaraan listrik.

[Gambas:Video CNN]