slot langsung jp

uku terdaftar ojk 564Jutaan kata 782964Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot langsung jp》

Kemendikbudristek perpanjang masa pendaftaran SNBP******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperpanjang masa pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dari semula sampai 28 Februari 2024 pukul 15.00 WIB menjadi 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

“Berdasarkan hasil evaluasi dari jumlah siswa yang eligible, masih banyak siswa yang belum menyelesaikan proses pendaftaran SNBP,” kata Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 Prof. Ganefri dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Kemendikbudristek memperpanjang masa pendaftaran mengingat dari jumlah siswa yang eligibleternyata sampai penutupan pendaftaran SNBP masih banyak siswa yang belum menyelesaikan proses pendaftaran.

Oleh sebab itu, tim SNPMB memberikan kesempatan kepada peserta yang belum menyelesaikan proses pendaftaran SNBP untuk melakukan pendaftaran dan menyelesaikannya paling lambat 29 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.

Baca juga: SNPMB: Siswa bisa ikut pantau pengisian PDSS di laman SNPMB

Pendaftaran SNBP ini yaitu jalur non-tes yang dinilai berdasarkan rapor dan prestasi lain dari siswa dengan khusus untuk program studi tertentu seperti olah raga atau seni nantinya penilaian dilakukan berdasarkan portofolio.

Proses pendaftaran SNBP diawali dari penetapan kuota per sekolah dan hal tersebut sudah ditetapkan sejak 28 Desember 2023.

Biasanya PTN akan memberikan prioritas terhadap pilihan satu yang sudah ditentukan oleh siswa.

"Biasanya kampus akan memberikan prioritas terhadap pilihan satu karena kalau kuotanya sudah terpenuhi pilihan satu biasanya dia tidak melihat lagi pilihan dua. Artinya mereka sudah memenuhi syarat (di pilihan satu)," katanya.

Oleh sebab itu, Ganefri mengimbau para siswa untuk hati-hati dalam menentukan universitas dan program studi (prodi) yang dipilih dan diletakkan pada urutan pertama.

"Adik-adik saat menentukan pilihan, tolong betul-betul disesuaikan dengan minatnya,” ujarnya.

Baca juga: Pendaftaran SNBP dibuka 14 Februari, kuota PTN minimum 20 persen
Baca juga: Rekam jejak sekolah hingga prestasi alumni pengaruhi penilaian SNBP

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi: Industri Kaltim Amonium Nitrat dukung produktivitas pangan******

Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap industri PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dapat mendukung produktivitas pangan nasional.

Menurut Presiden, pembangunan industri amonium nitrat di dalam negeri sangat penting karena Indonesia masih mengimpor 21 persen bahan baku pupuk tersebut.

“Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pabrik Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kamis.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi Bontang dan IKN

Dengan beroperasinya pabrik tersebut, ujar dia, Indonesia bisa mengurangi hingga 8 persen impor amonium nitrat.

Kepala Negara berharap industri amonium nitrat dengan nilai investasi Rp1,2 triliun itu turut menyokong kemandirian pangan nasional.

Ptesiden Jokowi kemudian menginstruksikan Kementerian BUMN untuk terus melakukan ekspansi bisnis agar Indonesia bisa terus melakukan substitusi barang-barang impor.

“Ini tidak hanya urusan amonium nitrat tetapi produk-produk lain yang kita masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi ajak menteri makan bakso di Samarinda

Presiden juga menyoroti krisis pangan global, yang memicu banyak negara membatasi atau bahkan menyetop ekspor komoditas pangan.

“Sekarang ini semua negara—ada 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya sekarang ngeremsemua, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara,” ujarnya.

Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani, Novi Abdi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Polri kembangkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan******

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, secara bertahap pihaknya mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Sigit di Jakarta, Kamis, menindaklanjuti direktif Presiden Joko Widodo yang meminta agar TNI-Polri dapat mengikuti dan mengamati pemanfaatan teknologi canggih yang digunakan oleh negara lain dalam perang konvensional maupun perang siber.

“Kemudian perlahan kami bisa memanfaatkan teknologi yang kita miliki yang terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan,” kata Sigit.

Baca juga: Kapolri tekankan pemanfaatan teknologi bagi jajaran SDM Polri

Jenderal polisi bintang empat itu menyampaikan, saat ini Polri sudah memiliki perencanaan yang disesuaikan dengan tantangan (Polri) dalam mengembangkan SDM dan alat utama sistem senjata (Alutsista).

Perencanaan tersebut, kata dia, telah disiapkan oleh fungsi organisasi Polri yang memiliki tanggung jawab yang akan melakukan kesiapan menghadapi tugas ke depan.

Baca juga: Jokowi minta TNI-Polri amati perkembangan teknologi dalam perang

Ia mencontohkan, Ibu Kota Negara (IKN) tengah mempersiapkan anggota dengan konsep yang berbeda dengan wilayah lain.

“Karena memang menjadi salah satu yang memiliki konsep hutan kota, kami harus menyesuaikan konsep tersebut menjadi wilayah yang menggunakan teknologi yang berbeda,” katanya.

Baca juga: TNI-Polri manfaatkan teknologi dalam operasi keamanan di Papua

Terkait seberapa jauh pemanfaatan teknologi tersebut dilakukan Polri, Sigit menyampaikan bahwa Asrena Polri juga sudah merancang, bekerja sama dan mengecek kebutuhan yang ada.

“Yang kami harapkan bahwa ke depan Polri bisa eksis dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, meningkatkan kualitas SDM, dan peralatan yang harus dimiliki,” kata Sigit.

Baca juga: Jokowi minta perwira muda TNI-Polri siap hadapi ancaman teknologi

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta agar TNI-Polri dapat mengikuti dan mengamati pemanfaatan teknologi canggih yang digunakan oleh negara lain dalam perang konvensional maupun perang siber.

"Pemanfaatan teknologi dalam perang konvensional, perang siber, akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, TNI, Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2).

Baca juga: Korlantas gunakan teknologi pantau kelancaran jalur KTT G20

Presiden mengatakan bahwa perkembangan teknologi bisa mengubah dari perang konvensional ke perang-perang yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, contohnya penggunaan drone sebagai senjata.

Ia menilai bahwa alutsista memang diperlukan sebagai alat tempur perang bagi TNI, tapi ia juga mewaspadai pemanfaatan drone dengan teknologi canggih yang bisa mengenali sasaran.

"Pesawat tempur perlu? Iya. Tank perlu? Iya. Tapi hati-hati juga dengan drone. Saya ingat di tahun 2020 bulan Januari, ada penggunaan drone yang saya kaget karena begitu sangat presisi dan sangat akurat mengejar siapa yang diinginkan," kata Presiden.

Baca juga: Polri gunakan teknologi "face recognition" dalam pengamanan KTT G20
Baca juga: Anggota DPR harap kinerja Polantas Polri ikuti perkembangan teknologi

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Label：bo slot gampang maxwin、slot online pandora188、kingdom357

Terkait：situs slot mahjong、prediksi togel jitu、cara membayar tagihan kredivo、slot gacor 2023 mudah jackpot、pinjam uang di bri、slot gacor siang hari ini、trik menang slot zeus、bikin youtube dapat uang、airbet88 penipu、sultan86

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：gamepools（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

seribu mimpi 69

situs slot resmi gacor

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Reinkarnasi pesawat

pinjam ke bank bri

Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis******

Dari Pak Penjabat (Pj) Bupati Tangerang menyiapkan tiga tipe sekolah di sini untuk program makan gratis ini, seperti yang di perkotaan, perdesaan, dan pesisir. Jadi ini representasi untuk daerah lain di Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menjadi pilot projectatau percontohan dalam penerapan program makan siang gratis bagi siswa SD dan SMP di Indonesia.

"Dari Pak Penjabat (Pj) Bupati Tangerang menyiapkan tiga tipe sekolah di sini untuk program makan gratis ini, seperti yang di perkotaan, perdesaan, dan pesisir. Jadi ini representasi untuk daerah lain di Indonesia," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartato di Tangerang, Kamis.

Alasan pelaksanaan program makan siang gratis dilakukan di daerah Kabupaten Tangerang, kata Menko Airlangga, karena memiliki tipologi sekolah yang berbeda-beda seperti ada di perkotaan, pedesaan, dan pesisir, sehingga Tangerang paling tepat jadi lokasi percontohan program makan siang gratis dan nantinya bisa diterapkan di daerah lainnya.

Menurut Menko Airlangga, program makan siang gratis juga bermanfaat bagi para pelaku UMKM, salah satunya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.

Baca juga: Airlangga: Program makan gratis bisa tingkatkan ekosistem UMKM

"Ketahanan pangan lokal penting dan jadi asupan di lokal, jangan sampai kita tidak support ini. Saya senang dari Kantor Menko ingin kerja sama dengan Kabupaten Tangerang," ungkapnya.

Selain itu program tersebut juga akan memenuhi asupan gizi anak menjadi seimbang hingga dapat mencegah dan menekan kasus stunting di Indonesia.

"Satu lagi, saya lihat anak-anak dapat uang jajan Rp10.000 sampai Rp15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, beli makanan. Maka dengan ada program ini bisa membantu anak-anak. Demikian program ini jadi tepat, gizi dan kalori tepat untuk para pelajar," tutur Menko Airlangga.

Baca juga: Makan siang gratis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat

Dia menjelaskan memberikan makan gratis saat ini memang masih dalam pembahasan pemerintah pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di rapat kabinet.

Dari hasil rapat tersebut, kata dia, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sejauh ini, menurutnya, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

Baca juga: Menko PMK ungkap tujuan bahas program makan gratis di Sidang Kabinet
Baca juga: Jokowi sebut program makan gratis tidak dibahas spesifik di paripurna

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Agen Ratu: Selir Backgammon

koperasi makmur mandiri pinjaman online

Hukum kemarin, Zulhas langgar pemilu hingga eks polisi dihukum mati******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin, Kamis (29/2), menjadi sorotan di antaranya Bawaslu memutuskan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melakukan pelanggaran pemilu hingga tujuh orang PPLN Kuala Lumpur ditetapkan oleh Polri menjadi tersangka. Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye. "Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis. Dalam sidang perkara Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL/00.00/II/2024, Majelis Sidang Bawaslu juga memberikan teguran kepada Zulhas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari Baca selengkapnya di sini. Kapolri sebut situasi usai Pilpres terkendali dan terukur Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usia pemungutan suara pemilihan presiden (Pilres) 2024 dalam keadaan terkendali, meskipun di media sosial ramai terkait unjuk rasa terjadi. "Alhamdulillah sampai dengan hari ini dengan berbagai dinamika yang ada, kami terus bisa mengelola memang ramai di media sosial dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait dengan hasil. Namun demikian, semuanya dalam kondisi yang terkendali terukur," kata Sigit di sela-sela kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) di Jakarta, Kamis. Sigit mengajak masyarakat juga semua pihak untuk bisa menerima hasil pilpres, meski berbeda pilihan namun mengutamakan persatuan dan kesatuan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjaga. Baca selengkapnya di sini. Polisi jemput Gus Samsudin lantaran dikhawatirkan melarikan diri Penyidik Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menjemput Gus Samsudin di rumahnya, di Blitar lantaran dikhawatirkan dapat melarikan diri usai pembuatan konten "tukar pasangan" suami istri yang videonya viral beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Dirmanto di Surabaya, Kamis menyatakan alasan melakukan penjemputan paksa karena adanya kekhawatiran bahwa yang bersangkutan nantinya melarikan diri atau menghambat penyidikan. "Jadi begini, saudara Samsudin dikhawatirkan melarikan diri dan menghambat penyidikan. Dan dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim," kata Dirmanto. Baca selengkapnya di sini. Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Baca selengkapnya di sini. Mantan Kasat Narkoba Polres Lamsel dihukum mati Ketua Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Lingga Setiawan menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andres Gustami dalam perkara peredaran narkotika jaringan Fredy Pratama. Andres Gustami yang merupakan seorang mantan Kepala Satuan Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Lampung Selatan itu mendengarkan putusan majelis hakim didampingi oleh penasihat hukumnya. "Menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andre Gustami," kata Lingga dalam amar putusan yang dibacanya dalam persidangan, Kamis (29/2). Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Jiuxiaojue

winslot 888

Pasangan Prabowo******

Kendari (ANTARA) - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara, memperoleh suara sebanyak 72,53 persen pada Pemilu 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mubar La Tajudin di Laworo, Senin, mengatakan dari total jumlah suara sah sebanyak 51.636, pasangan Prabowo - Gibran meraup suara sebanyak 37.456 atau 72,53 persen.

"Pasangan Prabowo - Gibran di Mubar mendapatkan suara yang tertinggi yaitu 72, 53 persen," jelas Tajudin.

Sedangkan untuk pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar berada di posisi kedua dengan meraih suara 11.147 atau 21, 58 persen.

"Dan, pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud Md hanya mengumpulkan suara 3.033 atau 5, 87 persen," paparnya.

Menurutnya, pasangan Prabowo - Gibran di seluruh kecamatan di Mubar selalu mengungguli dua pasangan lainnya.

"Di 11 kecamatan yang ada, pasangan Prabowo - Gibran menang telak, menyusul pasangan Anies - Muhaimin dan urutan terakhir adalah pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD," ujarnya.

Tajudin menambahkan jumlah partisipasi pemilih di Mubar pada Pemilu 2024 mencapai 52.899 orang.

Dari jumlah pemilih tersebut terdapat suara sah sebanyak 51. 636 dan suara tidak sah 1.253.

"Jumlah DPT dan DPTb itu ada 60.288 orang. Dan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 52.899 orang. Maka partisipasi pemilih kita itu ada di kisaran lebih 87 persen," katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

kehilangan masa remaja

trik bermain gaple profesional

Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha produk halal di Selandia Baru, Jumat, dalam rangka memacu tindak lanjut kerja sama lebih konkret antara pelaku usaha industri halal Selandia Baru dan mitra di Indonesia.

"Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpandangan bahwa sertifikasi dan jaminan produk halal merupakan hal penting baik dalam aspek religi, maupun aspek ekonomi," kata dia saat membuka pidato dalam pertemuan yang berlangsung di Auckland.

Ia mengatakan Indonesia dengan penduduk Muslim berjumlah lebih dari 240 juta jiwa memiliki kapasitas di berbagai sektor industri halal, termasuk makanan, minuman, media dan rekreasi, farmasi, dan kosmetik.

Menurut dia, sektor tersebut merupakan peluang besar bagi pengembangan industri halal nasional melalui keterlibatan para pengusaha produk halal di Selandia Baru.

Ia mencatat bahwa sektor itu berpotensi memberikan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebesar lebih dari 5 miliar dolar AS per tahun, dan menjadi arus baru pertumbuhan ekonomi global.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru

Dalam kesempatan itu, Wapres mengamati adanya peningkatan minat dan permintaan internasional akan produk halal.

"Secara global diperkirakan pada tahun 2025 pengeluaran umat Islam di sektor halal akan mencapai 3 triliun dolar AS. Ekonomi halal global juga diestimasi mencapai hampir 5 triliun dolar AS pada 2030," ujarnya.

Ia optimistis ekonomi halal akan terus berkembang karena penerapan dan prinsip halal tidak hanya dibatasi oleh kaidah agama, tetapi juga mencakup standar kesehatan kebersihan dan keselamatan yang tinggi.

"Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi sebuah visi untuk menjadi pusat industri halal terkemuka dunia," ujarnya.

Guna mewujudkan visi tersebut, kata Ma'ruf, perlu penguatan industri halal di Indonesia, antara lain melalui pendirian kawasan industri halal, penyempurnaan sistem informasi terkait data produksi, perdagangan dan sertifikasi produk halal, serta mendorong industri halal nasional melalui penguatan lembaga dan regulasi.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan, yang juga Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru Andrew Hoggard, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Fientje Maritje Suebu, serta sekitar 30 pelaku bisnis industri halal di Selandia Baru.

Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Pesan Wapres ke diaspora: Bawa pulang ilmu untuk kemajuan RI
Baca juga: RI-Selandia Baru bidik peluang ekspor produk hewani dan rempah

Matahari menerobos langit

slot maxwin terbesar

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi******

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

sumaterabet

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila

《slot langsung jp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot puncakHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot langsung jp》bab terbaru。