gacor 268 569Jutaan kata 749399Orang-orang telah membaca serialisasi
《copy paste youtube dapat uang》
Penyerapan Tenaga Kerja Jadi PR Pemerintah yang Belum Tuntas******Jakarta, CNN Indonesia--
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan masih banyak pekerjaan rumah 'PR' pemerintah yang belum terselesaikan sampai saat ini, salah satunya penyerapantenaga kerja yang lebih besar.
Menurut Aviliani, total investasi yang masuk sampai kuartal II/2023 sebesar Rp349,8 triliun, tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya yang hanya 464.289 orang. Hal ini dikarenakan investasi yang masuk ke dalam negeri lebih ke sektor teknologi bukan pada karya.
"Kredit investasi tinggi tapi masalahnya banyak pada teknologi atau pada bidang-bidang yang tak menyerap tenaga kerja. Nah ini mungkin PR nya adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja itu mulai dipikirkan," ujarnya dalam Diskusi Agustusan Ekonom Perempuan, Senin (21/8).
Peningkatan skill dinilai menjadi modal penting agar pekerja Indonesia bisa bersaing. Karenanya, program yang digagas sejak sebelum pandemi tersebut diharapkan bisa diawasi dengan baik agar memberikan manfaat nyata.
"Jadi memang PR pemerintah adalah kebijakan dalam skill atau Kartu Prakerja perlu diperbaiki karena ini ada hubungannya nanti dengan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.
Lihat Juga :Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak |
Selain itu, Aviliani juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi global seperti penurunan harga komoditas yang dalam dua tahun terakhir menjadi andalan perekonomian dalam negeri. Di mana jika harga komoditas terus menurun, maka pemerintah harus menyiapkan motor penggerak lain untuk meningkatkan perekonomian, selain konsumsi.
"Intinya, penurunan komoditas mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi harus betul-betul diperhatikan," pungkas Aviliani.
[Gambas:Video CNN]
Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).
Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.
Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.
Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;
1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.
3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.
Lihat Juga :Empat Parpol Desak Jokowi Perbesar Setoran BUMN ke Negara pada 2024 |
Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.
Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.
"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.
Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Bangkrut Evergrande Jadi Penanda Krisis Properti di China?******Jakarta, CNN Indonesia--
Raksasa properti China Evergrande Group resmi mengumumkan kebangkrutan akhir pekan kemarin.
Perusahaan tersebut telah mengajukan perlindungan dari para kreditur di pengadilan kebangkrutan AS sebagai bagian dari proses restrukturisasi utang.
Mengutip Reuters, perusahaan tersebut telah mencari perlindungan di bawah Bab 15 dari kode kebangkrutan AS, yang melindungi perusahaan non-AS yang sedang menjalani restrukturisasi dari para kreditur yang berharap dapat menggugat mereka atau mengikat aset di Amerika Serikat.
Dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor, regulator sekuritas China mengatakan pada akhir pekan lalu memang menyatakan akan memangkas biaya perdagangan dan mendukung pembelian kembali saham.
Langkah-langkah itu mereka tujukan untuk menghidupkan kembali pasar saham. Namun, kebijakan itu masih direspons negatif pasar.
Mengutip Reuters Senin (21/8), respons negatif itu bisa tercermin dari pergerakan Blue-chip China (.CSI300) yang turun 1,2 persen pada Jumat (18/8) lalu.
Hal itu juga tercermin dari penurunan kinerja Indeks Hang Seng Hong Kong (.HSI) sebesar 2,1 persen.
Beberapa analis bertanya-tanya apakah respons itu memang menunjukkan pemerintah China enggan mengambil risiko menambah segunung utang yang sebagian besar dipicu stimulus besar-besaran ke sektor properti di masa lalu.
"Yang pasti, penurunan ekonomi menempatkan banyak tekanan pada neraca sektor keuangan, dan itu meningkatkan risiko kesalahan kebijakan yang berantakan jika para pejabat tidak menangani situasi dengan hati-hati. Tapi kami masih berpikir; krisis keuangan yang meledak adalah risiko ekor daripada hasil yang mungkin dari krisisn properti ini," kata Capital Economics dalam sebuah laporan.
CEO dan CIO Winner Zone Asset Management Alan Luk mengatakan belum adanya langkah konkret yang diambil pemerintah China terkait krisis properti ini terjadi karena masalah yang harus diatasi memang cukup besar.
"Sektor properti China seperti lubang hitam, sehingga banyak pengembang yang terseret ke dalamnya sejak dua tahun lalu setelah Evergrande. Pemerintah pusat belum memperkenalkan langkah-langkah (kuat) karena lubang ini terlalu besar untuk diisi," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Label:slot maxwin malam ini、tafsir 1000 mimpi togel、tafsir mimpi 11
Terkait:erek erek togel lengkap、trik cara menang sicbo、akun resmi slot gacor、ramaslot、situs slot baru 2023、pinjol ringan pinjam、vip slot 888、sevenslot777、klik4d slot、situs resmi gacor
bab terbaru:situs slot asia terpercaya(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《copy paste youtube dapat uang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot enjoyHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《copy paste youtube dapat uang》bab terbaru。