situs slot cepat maxwin

Penguasa Surgawi Segala Alam

situspaling gacor

KPU cek lamannya yang tidak bisa diakses******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan pengecekan terkait tidak bisa diaksesnya laman resmi yang beralamat www.KPU.go.id pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Rabu.

"Sedang dicek," ujar Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos saat dihubungi ANTARA, Rabu.

Betty mengatakan bahwa publik masih bisa mengakses laman cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek data pemilih Pemilu 2024.

Baca juga: "Inkonstitusionalisme online" dalam Pemilu 2019

Pantauan Antara, pada Rabu pukul 10.28 WIB, laman resmi www.KPU.go.id tidak dapat diakses. Tertulis informasi bahwa situs web tersebut sedang dalam pemeliharaan.

Sedangkan untuk laman cekdptonline.kpu.go.id bisa diakses dengan mudah tanpa kendala.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Polri kerahkan 181 personel jaga KPU RI di hari pemungutan suara

Baca juga: Surya Paloh hanya tunggu hasil penghitungan suara KPU

Baca juga: Pemberitahuan Pemilu 2024 tidak menggunakan undangan fisik, benarkah?
 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Siswa Lurus A

slot 77 demo

Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua******

Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024 di Tanah Papua relatif kondusif.

"Hingga Rabu sekitar pukul 13.00 WIT, situasi kamtibmas di Tanah Papua relatif aman dan kondusif. Mudah-mudahan situasi seperti ini tetap terjaga," kata Mathius Fakhiri usai pemantauan pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah distrik di Kota dan Kabupaten Jayapura, Rabu.

Dia mengatakan walaupun situasi kamtibmas aman, namun ada beberapa kabupaten yang terjadi sejumlah permasalahan berkaitan dengan pemilu, yakni pembakaran kotak suara di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, kata dia, ada keterlambatan pengiriman logistik pemilu akibat cuaca yang tidak bersahabat, misalnya di Kabupaten Mamberamo Raya hingga menyebabkan masyarakat di 20 TPS yang berada di empat distrik terhambat.

Untuk pengiriman logistik di empat distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, kata dia, Pangdam XVII/Cenderawasih akan membantu dengan mengerahkan helikopter milik TNI.

"Dengan adanya bantuan angkutan dari Kodam XVII/Cenderawasih diharapkan pengiriman logistik pemilu tidak menjadi kendala," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Saat ini jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Tanah Papua tercatat 727.835 orang yang menyalurkan hak pilihnya di 3.109 TPS.,

Provinsi Papua terdiri dari sembilan kabupaten dan kota yang meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Supiori, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Mamberamo Raya.
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Teman buku terkuat

slot lisensi resmi

Muhaimin hadir di TPS bersama keluarga untuk mencoblos******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar hadir bersama keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kelurahan Bangka, Jakarta, Rabu.

Dia hadir sekitar pukul 08.00 WIB di TPS dengan rombongannya  dengan iringan shalawat. Muhaimin saat itu memegangi payung karena kondisi di kawasan Jakarta Selatan dilanda hujan ringan.

"Gus, Gus," kata warga yang menyapanya dengan sapaan akrabnya yakni Gus Muhaimin.

Setelah tiba di area dalam TPS, dia bersama keluarganya sempat menunggu terlebih dahulu antrean dua orang pemilih lainnya. Kemudian Muhaimin pun dipanggil oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas.

Ketua Umum PKB itu pun langsung menghampiri meja yang berisi surat suara, dan membuka surat suara guna mengecek keabsahannya untuk dicoblos. Adapun di TPS tersebut hanya empat suara yang dicoblos, yakni surat suara calon presiden dan calon wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD RI.

Muhaimin pun menjalani proses pemungutan suara di TPS itu sekitar 30 menit. Dia pun sempat diminta menunjukkan surat suaranya oleh awak media untuk direkam maupun difoto.

Adapun pasangannya yakni Anies Baswedan, bakal mencoblos di TPS yang berada di sekitar kediamannya, di Lebak Bulus, Jakarta. Setelah kegiatan, keduanya pun dijadwalkan menjalani agenda bersama yakni memantau hasil pemilu di Rumah Pemenangan AMIN, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Anggota KPPS di TPS Muhaimin berseragam kenakan pakaian khas Betawi
Baca juga: Timnas yakin AMIN raih banyak suara di Sumatera dan Jawa
Baca juga: Anies Baswedan bawa bekal doa sang ibu sebelum ke TPS

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Penyihir Serbaguna

vipwin88

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu******

Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tetangga saya adalah succubus

demo slot kaisar888

Wapres dan istri pamer jari kelingking usai gunakan hak pilih******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan istri Wury Ma’ruf Amin menunjukkan atau memamerkan jari kelingking yang telah dicelupkan ke dalam tinta, sebagai tanda telah menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2024.

Hal itu dilakukan Wapres usai menggunakan hak pilih Pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) 033 di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama istri Wury Ma’ruf Amin Tiba di tempat pemungutan suara (TPS) 033 Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Rabu pagi, untuk menggunakan hak pilih Pemilu 2024.

Wapres dan istri tiba pukul 09.16 WIB. Keduanya tampak kompak mengenakan baju batik, sedangkan para petugas TPS kompak mengenakan kaus merah kuda.

Saat tiba Wapres dan Wury masing-masing menerima lima surat suara pemilu yakni berwarna abu-abu untuk surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, merah untuk surat suara anggota DPD RI, kuning untuk surat suara DPR RI, biru untuk surat suara DPRD Provinsi dan hijau untuk surat suara DPRD kabupaten/kota.

Wapres dan istri berada di dalam bilik suara selama kurang lebih 6 menit. Usai mencoblos, Wapres dan Wury memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara pemilu.

Keduanya lantas menunjukkan jari kelingking tanda selesai mencoblos.

Baca juga: Ma'ruf Amin dan istri gunakan hak pilih di TPS 033 Cimanggis
Baca juga: Wapres dan istri berencana gunakan hak pilih pemilu pagi hari
Baca juga: Wapres minta KPU antisipasi potensi kekurangan surat suara di Jakarta

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Orang Suci Tertinggi

adakami pinjol

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024