mantulbro

harry potter louis

Daftar Empat Stasiun yang Dilewati Kereta Cepat Jakarta Bandung******

Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti mengatakan ada empat stasiun yang akan dilewati oleh Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dari Jakarta sampai Kabupaten Bandung. 

Empat stasiun tersebut yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Stasiun Karawang (Karawang), Stasiun Padalarang (Kabupaten Bandung Barat), dan Stasiun Tegalluar (Kabupaten Bandung).

Emir mengatakan saat ini pembangunan empat stasiun tersebut terus dikebut, di mana untuk Stasiun Halim dan Stasiun Tegalluar masing-masing sudah mencapai 93 persen. 

Emir mengatakan bagi penumpang dari Jakarta yang ingin menuju Kota Bandung, bisa berhenti di Stasiun Padalarang. Dari situ, penumpang bisa melanjutkan perjalanan ke Stasiun Bandung menggunakan kereta api (KA) feeder (pengumpan).

Adapun tarif untuk KA feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Dengan begitu, penumpang tidak perlu membayar lagi.

"Feeder kami sudah punya keretanya jadi rangkaian keretanya sudah disiapkan oleh KAI yang nanti jadwalnya akan disesuaikan dengan kereta cepat," ucap Emir.

Dalam kesempatan lain, Emir menuturkan saat ini KCIC sedang berfokus pada testing dan commissioning KCJB menggunakan CIT atau kereta inspeksi.

Setelah sebelumnya seluruh aliran listrik pada jalur dimatikan guna penyempurnaan prasarana, pada pertengahan Juni 2023 diharapkan kereta inspeksi sudah mulai diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km per jam.

Emir menyebut kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan.

Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km per jam, 300 km per jam, 350 km per jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam.

Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian EMU atau kereta penumpang. Di sana akan dilakukan pengetesan menyesuaikan dengan jadwal operasional KCJB sehari-hari nantinya.

"KCIC bersama seluruh stakeholder akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mengutamakan keselamatan untuk dapat menyelesaikan proyek strategis nasional ini sesuai target-target yang telah ditetapkan," ucapnya.

Adapun KCIC menargetkan proyek ini bisa beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, dan uji coba untuk penumpang pada 18 Agustus. 

Sebelumnya, KCJB dilanda masalah baru. Mengutip Reuters, Kamis (8/6), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak rencana PT KCIC memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua. Sebaliknya, Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Jiwa Dou

Alasan Luhut Pilih Mandor Asing di IKN******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan alasan pembangunan IKN akan diawasi oleh mandor asing agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka.

Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut dikutip dari detikfinance, Selasa (13/6).

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan telah meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan istana negara di IKN diawasi oleh mandor asing.

Lihat Juga : Luhut Respons Kritik IKN Diawasi Mandor Asing: Kita Ini Kadang Munafik

Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan kualitas Istana Negara di IKN betul-betul terbaik. Sebab, ia menilai kualitas tempat tinggal presiden menentukan citra Indonesia.

"Oleh karena itu, saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pake bule untuk kualitas. Jangan sampai istana presiden itu jadi, tapi tidak bagus," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta CepatIndonesia China(KCIC) mengklaim Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah berhasil melaju dengan kecepatan 300 km per jam. 

Klaim didasarkan pada hasil uji coba yang dilakukan dengan menggunakan CIT atau kereta inspeksi yang dilakukan akhir pekan ini. 

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan uji coba diikuti oleh Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves Septian Hario Seto, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo beserta jajaran terkait lainnya.

"Pengujian hari ini berjalan sangat lancar meskipun cuaca sedang hujan deras di sepanjang jalur KCJB. Pada pengetesan hari ini, Kereta Inspeksi KCJB mampu menembus kecepatan hingga 300 km per jam dengan sangat stabil. Secara bertahap puncak kecepatan tersebut akan terus kami tambah," ujar Emir dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Jumat (16/6).

Ia mengatakan keberhasilan pengujian mencapai 300 km per jam dengan aman dan lancar ini merupakan suatu progres yang baik dalam tahapan persiapan pengoperasian KCJB.

Pengujian katanya, akan terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bertahap sehingga bisa dicapai puncak kecepatan operasionalnya di 350 km per jam.

[Gambas:Video CNN]

Transformasi Naga yang Dipanggil

KCIC: Masyarakat Bisa Jajal Kereta Cepat Agustus 2023, Tarif Spesial******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengonfirmasi masyarakat bisa menjajal Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) mulai Agustus 2023 mendatang.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti menuturkan proyek tersebut bakal diluncurkan pada 18 Agustus. Pada saat itu, masyarakat bisa mencoba ikut uji coba.

Ia menyebut masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial sebelum dioperasikan secara komersial pada Oktober.

"(Agustus) masyarakat sudah bisa coba. Tata cara dan skemanya itu belum ditetapkan, masih dibahas," ucapnya di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu (14/6).

Ia mengatakan selama uji coba pada Agustus masyarakat bisa naik kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat sekitar 30 menit. Dari Stasiun Padalarang, masyarakat langsung bisa naik KA feedermenuju Stasiun Bandung sekitar 18 menit.

Adapun tarif untuk KA Feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Dengan begitu, penumpang tidak perlu membayar lagi.

Sampai saat ini pihak KCIC belum menentukan tarif dari KCJB. Yang pasti, kata Emir, KCJB akan memiliki tiga kelas, yakni premium ekonomi, second class, dan first class.

Kabar masyarakat sudah bisa menjajal kereta cepat pada Agustus mendatang sebelumnya juga disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan.

Mulanya ia menuturkan KCJB akan diuji coba pada 15 Juni ini. Setelah uji coba, Luhut mengatakan kereta api cepat ini akan disiapkan untuk operasi Agustus.

Tahap awal, operasi akan digratiskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel kereta api.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya saat rapat dengan Badan Anggaran DPR pada Jumat (9/6) lalu.

Dengan hadirnya kereta cepat, Luhut percaya diri jarak Jakarta-Bandung bisa ditempuh dalam waktu 1 jam, bahkan bisa kurang dari itu.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia pertama

Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Bodong Tembus Rp126 T 2018******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kerugian masyarakat akibat investasi ilegalsudah tembus Rp126 triliun. Kerugian tercatat sejak 2018 hingga 2022.

"Bahkan kemungkinan angkanya lebih besar lagi, karena masih ada juga korban yang tidak melaporkan atau merupakansilent victim," kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito seperti dikutip dari Antara, Senin (12/6).

Ia memerinci kerugian tersebut terdiri dari senilai Rp1,4 triliun pada 2018, Rp4 triliun pada 2019, sebanyak Rp5,9 triliun pada 2020,  Rp2,54 triliun pada 2021, serta senilai Rp112,2 triliun pada 2022.

Celakanya, di tengah masalah itu, pemahaman masyarakat masih rendah. 

Oleh karena itu, agar korban investasi ilegal bisa ditekan, Sarjito membeberkan lima ciri investasi ilegal. Pertama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.

Kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru (member get member). Ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau figur publik untuk menarik minat berinvestasi.

Ciri keempatyakni klaim tanpa risiko. Kelima, legalitas yang tidak jelas seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan seperti PT, koperasi, CV, yayasan, dan lainnya tetapi tidak punya izin usaha, serta memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.

"Maka dari itu, masyarakat juga harus cerdas karena ini bukan hanya masalah literasi. Jika pinjol maupun investasi tersebut tidak memiliki izin OJK, sudah tinggalkan saja," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.