admin agus slot

buku mimpi layang layang 167Jutaan kata 965148Orang-orang telah membaca serialisasi

《admin agus slot》

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Hoaks! Video penyetujuan usulan hak angket pada awal Maret 2023******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di YouTube berdurasi 10 menit menarasikan Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu menyetujui usulan hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024.

Dalam unggahan tersebut, dinarasikan juga kubu 02 Prabowo-Gibran marah karena puan menyetujui hak angket tersebut. 

Berikut narasi dalam unggahan video yang telah ditayangkan lebih dari 30 ribu tersebut:

“GEMPAR HARI INI || PUAN KETOK PALU PERSIDANGAN KOALISI PRABOWO TOLAK HAK ANGKET TIBA² DI JALANKAN

BERITA TERBARU

PALU SIDANG RESMI DIKETOK

KUBU PRABOWO MARAH PUAN MAHARANI SETUJUI USULAN HAK ANGKET”

Namun, benarkah Video Puan Maharani setujui usulan hak angket kecurangan pemilu 2024 tersebut?

 

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, foto Puan Maharani dalam thumbnail tersebut merupakan editan. Foto aslinya serupa dengan unggahan Liputan6 yang dideskripsikan “Seorang anggota DPR RI meletakkan berkas di meja Popong Otce Djundjunan karena tidak puas dengan sikap Ketua DPR RI sementara tersebut, Jakarta, (1/10/14).”.

Selain itu, narator dalam video tersebut juga membacakan narasi dari laman MetroTV “Keseriusan PDIP Gulirkan Hak Angket Ditunggu”, Detik yang berjudul “Ganjar Jawab Jimly soal Hak Angket Cuma Gertak Politik: Kami Tak Menggertak” dan CNN yang berjudul “Politikus Senior PPP Tolak Hak Angket, PDIP Buka Suara”.

Dalam ketiga narasi tersebut tidak ada penjelasan dan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani menyetujui hak angket kecurangan pemilu 2024 dalam sidang DPR.

Klaim: Video Puan Maharani setujui usulan hak angket kecurangan pemilu 2024

Rating: Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Jokowi bekukan DPR RI

Cek fakta: Hoaks! Mahasiswa robohkan Istana Negara, tolak pengesahan Perppu Ciptaker

Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Gus Kikin ajak pesantren benahi manajeman pasca******

Sadar atau tidak, banyak orang tua yang menjadikan gawai sebagai baby sitter bagi anak-anak mereka sejak usia balita. Akibatnya, tidak sedikit yang meniru perilaku kekerasan dari apa yang mereka tonton di gawai tersebut

Kediri (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meminta semua pihak baik pesantren maupun orang tua saling introspeksi pasca-meninggalnya santri di Kediri dan ikut berbenah sehingga manajemen lebih baik lagi.

"Kita semua tentu sangat prihatin dengan peristiwa yang terjadi pada ananda Bintang. Kita doakan yang terbaik untuk almarhum. Semoga ini menjadi tragedi terakhir yang terjadi di lingkungan pesantren," katanya dalam rilis yang diterima di Kediri, Minggu.

Ia juga mengajak untuk mencermati peristiwa yang menimpa BM (14), santri Pondok Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, yang menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia.

Baca juga: Pesantren Al Ishlahiyyah Kediri jelaskan lokasi santri meninggal

Gus Kikin menyampaikan keprihatinan atas kejadian itu dan mendorong adanya evaluasi secara berkelanjutan, sebab perubahan perilaku di kalangan remaja saat ini memang seringkali menimbulkan kejutan. Kondisi anak juga tidak bisa dilepaskan dari pola pengasuhan di lingkungan keluarga.

"Sadar atau tidak, banyak orang tua yang menjadikan gawai sebagai baby sitter bagi anak-anak mereka sejak usia balita. Akibatnya, tidak sedikit yang meniru perilaku kekerasan dari apa yang mereka tonton di gawai tersebut," katanya.

Pejabat (Pj) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jatim itu menambahkan kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pengurus dan pengasuh pesantren.

Karena itu, menurutnya, pengelola pesantren juga harus selalu adaptif dan antisipatif terhadap berbagai perkembangan dan perubahan di tengah masyarakat.

Baca juga: Kementerian PPPA: Semua pesantren harus penuhi standar LPKRA

"Tentu dengan tetap menjadikan nilai-nilai luhur pesantren sebagai inspirasi dan pedoman dalam membimbing keseharian para santri," kata Gus Kikin. 

Santri PPTQ Al Hanifiyyah, di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berinisial BM (14) dianiaya oleh seniornya hingga berujung meninggal dunia di area pondok.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengungkapkan polisi sudah menetapkan empat tersangka yakni AF (16) asal Denpasar Bali, MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Nganjuk, dan AK (17) asal Surabaya. Satu dari tersangka masih berstatus saudara yakni AF. Mereka mempunyai peran dalam penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan kematian korban.

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cuan368、wijaya365、pinjam uang dana

Terkait：02 erek、pinjaman online tanpa ojk 2022、area188 slot、slot deposit edc、situs slot mudah menang、kredit dengan kredivo、mentol4d、buku mimpi togel 1 sampai 100、game slot paling hoki、cara daftar pasang togel

---

---

bab terbaru：daftar slot gacor hari ini（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26