mobile slot

Legenda Pahlawan yang Berakhir

IHSG Diprediksi Lesu Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (21/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan rilis data perekonomian Indonesia tak banyak mengubah gerak IHSG di rentang konsolidasi. Di lain sisi, fluktuasi nilai tukar rupiah yang berdampak terhadap sejumlah emiten juga membebani laju indeks.

"(Tapi) Arus deras capital inflowyang tercatat secara year to date (ytd)masuk ke dalam pasar modal Indonesia masih menjadi salah satu faktor penunjang kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ASII, BMRI, BBNI, ICBP, BSDE, AKRA, dan AALI.

Sedangkan Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai ada tekanan jual dalam indeks. Ia meramal IHSG hari ini melemah di rentang 7.270-7.400.

"Walaupun sempat beberapa kali mencoba menguat, IHSG tidak mampu mencapai highest levelharian yang mampu dipertahankan hingga akhir perdagangan," ramalnya.

IHSG merosot ke level 7.331 pada perdagangan Rabu (20/3). Indeks saham turun 5,61 poin atau minus 0,08 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesarRp10,35 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,67 miliar saham.

Dewa Pedang Penelan Langit

Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******

Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.

"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).

Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.

Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi). 

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Sanatorium Sanjie

Sukses Pelindo Regional 4 Kerek Pertumbuhan Penumpang di Atas 100%******

Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 berhasil mendongkrak pertumbuhan arus jumlah penumpang, kapal, dan barang rerata di atas 100 persen sepanjang tahun 2023 melalui standardisasi proses bisnis dan transformasi digitalisasi.

Dalam lamanPelindo, Regional Head 4 Pelindo, Enriany Muis mengatakan Pelindo Regional 4 berhasil merealisasikan kinerja arus kapal yang bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya.

"Dari data yang ada, sepanjang 2023 lalu kami berhasil merealisasikan kinerja arus kapal yang bertumbuh sebesar 110,65% yaitu sebesar 437.332.884 GT dibandingkan tahun sebelumnya yakni 395.234.436 GT (Gross Tonnage, ukuran yang menunjukkan besarnya volume kapal) pada 2022," jelas Enriany Muis.

PHINNISI, adalah aplikasi kegiatan pelayanan kapal. Mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, billing, reporting, integrasi ke Inaportnet.

Aplikasi besutan Pelindo ini sudah terpasang di Regional 4 Makassar, Regional 4 Samarinda, Regional 4 Kendari, Regional 4 Pantoloan, Regional 4 Bitung, Regional 4 Ambon, Regional 4 Merauke, dan Regional 4 Sorong.

Lalu TONUS merupakan aplikasi kegiatan terminal peti kemas, mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, dan pelaporan. Aplikasi ini telah terpasang di Terminal Petikemas Makassar (TPM), yang kini disebut dengan TPK New Makassar Terminal 1 dan Terminal Petikemas Ambon.

Kemudian PTOS-M, yaitu aplikasi kegiatan pelayanan barang dan peti kemas konvensional, mulai permohonan, perencanaan, pengoperasian, pelaporan, dan telah terpasang di Regional 4 Makassar, Regional 4 Bitung, Regional 4 Balikpapan, Regional 4 Tarakan, Regional 4 Pantoloan, Regional 4 Sorong, Regional 4 Jayapura, serta di Regional 4 Gorontalo.

Adapun PTOS-R adalah implementasi sistem pada layanan kapal Roro dan penumpang yang saat ini telah terpasang di Pelabuhan Makassar, Balikpapan dan Pelabuhan Sorong, dan selanjutnya akan menyusul Pelabuhan Ambon, Nunukan dan Pelabuhan Samarinda.

Kini lanjut Regional Head 4 Pelindo, semua kegiatan di pelabuhan kelolaan di Regional 4 dapat terpantau setiap saat selama 24/7 atau 24 jam 7 hari dari dalam sebuah ruang kontrol yang terletak di lantai 3 kantor Makassar New Port (MNP) yang kini sebutannya menjadi TPK New Makassar Terminal 2.

"Dari ruang kontrol tersebut, semua aktivitas pelabuhan di Regional 4 dapat dipantau melalui empat aplikasi itu. Jadi semuanya sekarang sudah serba digital. Para pemilik kapal maupun barang juga bisa memantau gerak barang dan kapalnya melalui empat aplikasi itu di mana pun dan kapan pun, tanpa harus mendatangi kantor Pelindo," kata Enriany.

Division Head Operasional Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang menambahkan, bahwa melalui aplikasi yang digunakan Pelindo khususnya di Regional 4, juga dapat memangkas port stay dan cargo stay. "Dengan pelayanan yang semakin cepat, imbasnya kian banyak juga kapal yang sandar di pelabuhan-pelabuhan kelolaan Pelindo di Regional 4," imbuh Yusida.

Dampaknya tentu juga dirasakan oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan, Kawasan Timur Indonesia, dan di seluruh Indonesia pada umumnya, melalui distribusi barang yang cepat dan lancar sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Profil PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Transformasi digitalisasi yang dilakukan Pelindo membuat Pelindo Regional 4 menjadi salah satu kandidat pemenang di ajang CNN Indonesia Awards. Ajang penghargaan yang digelar CNN Indonesia ini berlangsung pada 21 Maret 2024 di kota Makassar.

Untuk CNN Indonesia Awards pertama, penghargaan akan diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten, BUMD, serta pihak swasta yang ada di Sulawesi Selatan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan BUMN Non-Listed milik Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia.

BUMN dalam layanan pelabuhan dapat menjadi lebih efisien dalam operasional dan investasi, tercipta jaringan transportasi laut yang optimal, serta dapat memberikan pelayanan yang prima dengan didukung oleh infrastruktur kepelabuhanan yang standar dan memadai.

Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Kajian Sinergi dan Integrasi BUMN Pelabuhan yang menghasilkan outputberupa desain penggabungan keempat Pelindo pada tahun 2020.

Pertempuran yang tak terkalahkan

Heran KSP soal Harga Beras Mahal di Pedagang Saat Murah di Pasar Induk******

Kantor Staf Presiden (KSP) heran mengapa harga berasdi pedagang tradisional dan warung-warung masih tetap mahal. Padahal harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan Pasar Induk Beras Johar, Karawang sudah turun.

Deputi III KSP Edy Priyono menyorot rata-rata harga beras medium pada panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ada di kisaran Rp14 ribu per kg.

Menurutnya, ini berbeda dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan data Kementerian Perdagangan yang menunjukkan harga beras medium masih di level Rp16 ribu per kg.

Meski di pasar induk sudah turun, Edy mengatakan harga beras di tingkat pedagang dan warung masih tetap mahal. Ini terjadi merata di Jakarta maupun Jawa Barat.

Ia mencontohkan rata-rata harga beras medium di Jakarta menembus Rp16.150 per kg atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Harga rata-rata harga beras medium di Jawa Barat juga cukup tinggi, yakni Rp16.050 per kg.

"Ini menjadi pertanyaan besar, tidak untuk kita diskusikan sekarang, tapi mohon menjadi perhatian teman-teman, saya enggak tahu kalau begini nih Kementerian Perdagangan atau Badan Pangan. Kenapa harga beras medium yang sudah murah di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang itu tidak tertransformasi menjadi harga beras medium yang rendah di pasar tradisional dan warung-warung? Itu pertanyaan," tutur Edy.

"Apakah mereka (pedagang) mengambil margin cukup besar atau gimana? Kita gak tahu. Upaya kita sudah sangat besar kan, sudah banyak yang dilakukan teman-teman Badan Pangan, Bulog, kerja sama dengan teman-teman pemerintah daerah," sambungnya.

Ia mengatakan Pasar Induk Cipinang menjadi tempat pedagang-pedagang eceran mengambil beras. Secara logika, Edy menyebut jika beras yang didapat lebih murah di Pasar Induk Cipinang seharusnya membuat harga jualnya juga murah.

[Gambas:Video CNN]