pedasbet

Ayah baptis Stadion

Kepanikan Melanda Komunitas Startup AS Saat SVB Kolaps******

Pendiri sekaligus CEO FarmboxRx Ashley Tyrner panik ketika mendengar Silicon Valley Bank (SVB) kolaps pada Jumat (10/3) lalu. Ia memiliki depositosekitar US juta di bank yang mempunyai spesialisasi dalam pembiayaanstartup tersebut.

Untungnya, FarmboxRx sempat memindahkan sebagian uangnya dari SVB dan mendiversifikan dana tersebut ke beberapa bank lain.

Kepada CNN Business, Ashley mengaku tak mendapat pemberitahuan apapun dari pihak bank sehari sebelum SVB bangkrut.

Jumat pagi, ia masih bisa mengakses akun bank SVB-nya, lalu sejam kemudian ia tak bisa masuk sama sekali ke akunnya.

"Itu benar-benar jam-jam terburuk dalam hidupku," imbuhnya.

Kini, ia tengah menunggu tindakan pemerintah sembari yakin kondisi ini akan teratasi. Dari kolapsnya SVB, ia belajar untuk mendiversikasi uang dari bisnisnya ke beberapa bank.

Ia juga menegaskan situasi SVB tidak banyak mempengaruhi operasional bisnis FarmboxRx lantaran uang yang disimpan di sana jumlahnya kecil.

Meksi begitu, Ashley bercerita banyak rekan sesama founderstartupnya yang menaruh banyak uang di SVB. Mereka tak sempat mendiversifikasi aset dan dana mereka ke bank lainnya.

"Beberapa hari terakhir itu sangat melelahkan bagi komunitas startup," kata Ashley.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Ady Sutrisno Jadi Direktur SDM Pelindo Terminal Petikemas******

PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mengangkat Ady Sutrisno menjadi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) menggantikan Edi Priyanto. Ady Sutrisno mulai bekerja efektif pada, Rabu (1/3).

Pengangkatan ini dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) yang dituangkan dalam RUPS nomor KP.03/24/2/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dan SK.03/24/2/4/HKP/DRU/PSD-23.

Keputusan ini diteken Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) selaku kuasa pemegang saham SPTP.

"Pergantian direksi ini dilakukan untuk mendukung pencapaian sejumlah rencana strategis yang telah ditetapkan oleh holding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo," kata Widyaswendra dalam keterangannya, Rabu (1/3).

Ady Sutrisno sebelum menjabat sebagai Direktur SDM PT Pelindo Terminal Petikemas merupakan Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal yang juga merupakan bagian dari Pelindo grup. Penugasan itu diperoleh Ady pasca penggabungan PT Pelindo I-IV yang terjadi pada 1 Oktober 2021 lalu.

Ady Sutrisno yang berasal dari Makassar ini mengawali karirnya sebagai pegawai PT Pelindo IV (Persero) pada tahun 1998. Sejumlah jabatan penting di PT Pelindo IV (Persero) sebelum merger pernah diemban oleh Ady Sutrisno.

Antara lain Kepala Biro Hukum (2014), General Manager Pantoloan (2016), General Manager Sorong (2017), General Manager Ambon (2019), General Manager Terminal Petikemas Makassar (2021), dan Direktur SDM PT Pelindo IV (Maret 2021-September 2021).

Sementara itu, Edi Priyanto mendapat penugasan baru dari pemegang saham sebagai Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal. PT Pelindo Multi Terminal merupakan subhoding Pelindo yang menangani bisnis non-peti kemas. Perusahaan tersebut berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara dan mengelola sejumlah cabang pelabuhan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terima kasih atas segala bentuk kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan oleh Bapak Edi Priyanto untuk kemajuan PT Pelindo Terminal Petikemas, selamat menjalankan tugas baru sebagai Direktur SDM PT Pelindo Multi Terminal," kata Widyaswendra.

Dengan pergantian tersebut, maka komposisi Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : M. Adji
Direktur Operasi : Muarip
Direktur Teknik : Dothy
Direktur SDM : Ady Sutrisno
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Endot Endrardono
Direktur Strategi dan Komersial : Rima Novianti

Hidup di surga

Tepatkah Langkah Jokowi Bubarkan Merpati?******

Nasib PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) setelah sekarat selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya terang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines akhirnya membubarkan maskapai pelat merah tersebut.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowi pada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby 2 Juni 2022 yang menyatakan perusahaan pailit.

Selanjutnya, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perseroan Merpati Airlines dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan aturan tersebut, setelah dibubarkan, semua kekayaan sisa hasil likuidasi Merpati Airlines disetorkan ke kas negara.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi memaparkan 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlines akan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Ia menyebut pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi.

Selain itu, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai pembubaran ini sudah tepat. Maklum, penyakit keuangan Merpati Airline sudah kronis sejak 2008 lalu.

Kala itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Menurut Rizal, apabila Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengambil langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan tetapi tetap tak 'nendang', tentunya keputusan pailit menjadi tepat. Asalkan bisa mendorong kesehatan perusahaan plat merah yang lainnya di bidang perhubungan udara.

Meski begitu, kata Rizal, pembubaran ini ada konsekuensi berkaitan dengan sisa aset dan nasib pekerjanya. Hal ini tentu harus diselesaikan dan diberikan kompensasi yang tidak menjadi beban berikutnya pasca dibubarkan.

"Terutama bagi para pekerja yang dirumahkan. Pun demikian, sisa aset setelah dipenuhi kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, harus segera dikembalikan ke negara," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan sebenarnya sekarang ini masih banyak BUMN yang kondisinya seperti Merpati. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah itu.

Kalau masih bisa diselamatkan, ia mengatakan pemerintah bisa mengobati BUMN itu berbagai treatment dan pengobatan. Terutama injeksi berkaitan dengan keuangan perusahaan.

"Setidaknya dapat memberikan 'darah segar' bagi perusahaan plat merah yang makin turun penerimaan usaha dan laba nya," imbuh Rizal.

Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak mampu, tentunya mesti cermat dan tepat dalam memilih perusahaan mana yang akan dipailitkan berikutnya.

Hal ini tentu dengan segala pertimbangan yang panjang, baik terkait dengan bisnis strategis, penyelamatan perusahaan negara, dan agen pembangunan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sudah Miliki Garuda dan Maskapai Swasta

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

IHSG Diprediksi Bersinar di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan menguat meski terbatas pada perdagangan Jumat (24/2).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan penguatan pada akhir pekan ini merupakan rebound setelah indeks tertekan dalam beberapa waktu belakangan. 

"Hari ini IHSG berpotensi bergerak dalam rentang terbatas," ujar William seperti dikutip dari riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support6.747 dan resistance6.921. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham yang layak untuk dikoleksi di tengah pergerakan tersebut, yakni; BBCA, ITMG, SMGR, BBNI, AKRA, TLKM, SMRA.

Sedangkan, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG masih akan bertahan di zona merah alias masih sulit untuk bangkit.

"IHSG saat ini berada dalam reboundminor dan dapat melanjutkan penurunan menuju level Fibonacci retracementterdekat di 6.760 atau membentuk pola konsolidasi apabila penutupan hari ini masih di bawah garis SMA-5," jelas Ivan.

Ia memperkirakan level supportIHSG hari ini berada di 6.760, 6.712 dan 6.644. Sementara level resistennya di 6.870, 6.923 dan 6.968.

Untuk hari ini, Ivan merekomendasikan beberapa saham pilihan, yakni BBCA (buy on weakness), BRPT (trading buy), dan EMTK (speculative buy).

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Han Feng Su Yingxue

Pengusaha Akui Minta Menaker Terbitkan Aturan Potong Upah 25 Persen******

Presiden Partai BuruhSaid Iqbal menuding Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalang di balik penerbitan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, di mana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengizinkan pemotongan upahburuh 25 persen.

"Ini gara-gara Apindo memang, usulan Apindo, saya sudah baca itu surat. Ini asli usulan Apindo, bukan Kadin. Selalu upah murah, upah murah. Mana yang katanya (pabrik) tutup? Nggak ada, yang ada relokasi. Wajar itu relokasi, nanti juga balik lagi kok kalau industri normal," kata Said dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit membenarkan memang ada usulan dari pihak pengusaha untuk memuluskan permenaker tersebut. Ia mengatakan industri tekstil dan sepatu yang mengusulkan hal itu kepada Ida.

Ia mengatakan turunnya pesanan tersebut karena permintaan dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa menurun drastis. Fenomena ini masih terus akan berlanjut sampai akhir 2023.

Lihat Juga : PT MSU Akhirnya Kembalikan Uang 114 Pembeli Apartemen Meikarta

"Pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah banyak terjadi dan untuk mengurangi terjadinya PHK massal, beberapa asosiasi tersebut mengusulkan daripada PHK, lebih baik khusus untuk eksportir yang order-nya turun drastis bisa diberikan fleksibilitas jam kerja, seperti yang diatur oleh Permenaker tersebut," imbuhnya.

Ia juga meminta agar setiap muncul kebijakan tidak langsung dikritik tanpa tahu latar belakang. Menurutnya, memotong upah lebih manusiawi dibandingkan memangkas jumlah karyawan.

"Lebih manusiawi mana yang langsung PHK atau mencoba bertahan walaupun dengan 75 persen upah sebab belum tentu juga pabrik punya order.

Pertentangan antara buruh dan Apindo ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang kebijakan penyesuaian upah pada perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor dan terdampak perubahan ekonomi global.

"Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja/buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima," bunyi Pasal tersebut.

Menaker menegaskan penyesuaian upah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Aturan ini baru akan berlaku enam bulan setelah terbitnya Permenaker, yang berarti bisa diterapkan September 2023.

[Gambas:Video CNN]