kredit hp online tanpa dp

Kehidupan Biasa Kematian

Respons Kondisi Politik Masa Kini, Unair: Ini Pengulangan Orde Baru******

Dia menjelaskan, sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa kita adalah republik bukan monarki bukan kerajaan.

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

“Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of lawbukan rule by the lawdan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres,” ujarnya.

“Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat,” katanya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan.

“Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi pada akhir jabatannya ini seperti justru yang berpotensi dibela adalah keluarga bukan kepentingan publik, hal ini tidak bisa diterus-teruskan,” ucapnya.

Mengenai adanya anggapan bahwa pernyataan yang dilakukan para akademisi itu adalah partisan, Airlangga melihat bahwa penilaian itu tidak pada tempatnya dan memang biasa terjadi ketika ada suara yang mencoba mengoreksi dalam momen-momen politik tertentu ini dianggap meresahkan oleh kekuasaan.

“Kita tahu bahwa ini pengulangan bingkai dari era yang terjadi pada Orde Baru,” katanya.

“Ketika sesuatu gerakan tampil yang mendorong demokrasi kemudian balasannya adalah ini partisan politik. itu terjadi lagi yang menegaskan bahwa suatu kekuasaan atau siapapun yang membela, mencoba membingkai gerakan dimensi etik dengan frame sempit tentang politik tertentu menunjukkan bahwa gerakan ini efeknya kuat untuk mengoreksi,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyebut aksi yang dilakukan para akademisi besok adalah pertama untuk menggunakan haknya terutama hak sipil dan politik sebagai warga negara yang harus dihormati.

Kedua adalah hak menggunakan mimbar akademik dari keluarga besar Unair yang harus dihormati dan diproteksi oleh institusi.

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Jamal Wiwoho Mundur dari Rektor UNS Solo******

Dia mengatakan tahapan selanjutnya merupakan implementasi PMWA tersebut berupa pembentukan organ MWA dan Pemilihan Rektor yang lebih memerlukan peran dan tanggung jawab besar.

“Untuk menghindari pandangan dan kekhawatiran bahwa saya memiliki kepentingan pribadi berkaitan dengan pemilihan anggota MWA dan pemilihan Rektor, saya memilih sikap tidak berperan lebih lanjut dalam penataan kelembagaan di UNS,” tulis Jamal.

Dia melanjutkan atas pengembalian mandat dan tugas perpanjangan jabatan Rektor UNS, tindak lanjut penyelesaian dan keputusan kemudian serahkan sepenuhnya kepada kementerian.

Surat tertulis yang ditandatangani langsung Jamal Wiwoho tersebut menyusul dengan terbitnya Peraturan Majelis Wali Amanat (PMWA) Universitas Sebelas Maret No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat.

Peraturan di atas sudah terbit dan disosialisasikan pada 8 Januari 2024 lalu oleh Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi beserta tim teknis dari Kemendikbudristek. Setelah peraturan PMWA No. 1 Tahun 2023 terbit proses pembentukan Panitia Pemilihan Anggota (PPA) MWA UNS periode 2024-2029 otomatis dimulai

“Sehubungan dengan hal tersebut, saya telah mengajukan pengembalian mandat dan tugas perpanjangan jabatan sebagai Rektor UNS kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 16 Januari 2024,” tulis Jamal.

Keterlibatan dengan kekuasaan

Presiden Jokowi Ngaku Sudah Lama Suka PSI******

Dia juga menyebut PSI sebagai partai yang berani bersuara lantang, misalnya saat berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Juga berani bersuara. Yang saya senang utamanya yang kemarin, yang di DPRD suaranya kencang, berani memberi kritikan-kritikan untuk memberikan masukan,” jelasnya seperti dilansir Antara.

Presiden meyakini dengan semangat seperti itu, PSI mampu masuk ke parlemen di DPR Senayan pada Pemilu 2024.

“Saya kira itu sangat baik dan saya percaya kalau semangatnya seperti ini kok bisa masuk ya, bisa masuk ke Senayan,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menyampaikan dirinya memenuhi undangan di kawasan Braga untuk menghabiskan malam minggu.

Saat ditanya apakah pertemuan itu sekaligus untuk ikut berkampanye, Jokowi kembali menjawab bahwa dirinya hanya menghadiri undangan.

“Enggak tahu, saya diundang, saya diundang, saya datang minum teh,” katanya.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024), di antaranya meresmikan Terminal Leuwipanjang, membagikan sertifikat tanah hingga berdialog dengan nasabah Program Mekaar.

Kaisar adalah surga

Prabowo Minta Maaf ke Ganjar dan Anies saat Debat, Hasto Sebut Salah Alamat******

Dia merincikan, pelanggaran HAM yang dimaksud yaitu pembentuk Tim Mawar dan setelahnya. Hasto meyakini, permintaan maaf itu yang ditunggu-tunggu masyarakat dari Prabowo.

Politisi asal Yogyakarta ini menekankan, permasalahan tidak akan terhapuskan sebelum ada permintaan maaf ataupun proses yang semestinya. Sementara itu, lanjutnya, dalam ajang debat situasi berbeda.

“Di dalam debat, ya kita saling memaafkan karena tujuannya untuk menyampaikan gagasan yang terbaik. Tapi persoalan terkait dengan HAM, itu hal yang fundamental,” katanya.

Hasto meminta Prabowo hanya menambah permintaan maafnya. Apalagi, menurutnya, Prabowo masih punya rekam jejak masa lalu yang mengganjal.

Tak hanya itu, dia juga merasa Prabowo perlu berkomitmen ihwal dugaan ada aparatur negara yang gunakan fasilitas negara untuk berkampanye hingga adanya politik intimidasi.

Hasto meyakini, persoalan itu kini juga lebih penting daripada minta maaf ke Ganjar dan Anies.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Nilai Minta Maaf Prabowo Salah Alamat, Seharusnya Bukan ke Ganjar dan Anies”

Tuhan bersinar di langit

Cara Cek TPS Tempat Nyoblos di Pemilu 2024******

Jangan khawatir. Mengecek pemilih terdaftar di TPS mana saat hari pemungutan suara Pemilu 2024 dapat dilakukan melalui situs resmi Info KPU pada menu Cek DPT Online. Berikut langkah-langkahnya:

• Buka situs DPT Online di https://cekdptonline.kpu.go.id/
• Masukkan NIK atau Nomor Paspor bagi Pemilih Luar Negeri
• Klik tombol pencarian
• Setelah itu, akan muncul data pemilih, seperti nomor TPS, nama pemilih, NIK, NKK, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat potensial TPS
  Untuk informasi nomor dan lokasi TPS dapat dilihat pada bagian kanan atas
  Untuk informasi alamat potensial TPS dapat dilihat pada bagian kiri bawah
• Jika data tidak terdaftar, maka tertulis peringatan ‘Data anda belum terdaftar!’
  Pemilih akan diminta untuk menghubungi kantor KPU terdekat untuk memastikan data diri ada di DPT.

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Pulihkan Kepercayaan Publik Soal Netralitas******

Setelah Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam, kata dia, kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan menjadi lebih dinamis.

“Akan menjadi lebih dinamis karena apa yang dibicarakan publik atau juga dibicarakan secara tidak langsung di dalam kabinet, sekarang muncul di permukaan,” sambung dia.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

“Secepatnya ditunjuk menteri definitif, tokohnya dari nonpartai politik,” kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024), sebagaimana yang disaksikan di Jakarta.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat (2/2/2024). Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Dalam keterangannya di Bandung, Presiden menyatakan bahwa penunjukan Tito lantaran yang bersangkutan memiliki pengalaman di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pernah menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan kini menjabat sebagai Mendagri.