cara pasang joni togel

keyakinan abadi

Bantuan Beras 641 Ribu Ton Sudah Banjiri Masyarakat Januari******

Pemerintah menyalurkan bantuan pangan berassebanyak 641 ribu ton atau 97,2 persen dari total yang akan disalurkan pada periode Januari-Maret 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bantuan beras yang disalurkan sejak September 2023 rencananya dilanjutkan. Awalnya, bantuan beras akan dilanjutkan sampai Juni 2024. Tapi dalam perkembangan terbaru, bantuan bisa saja dilanjutkan sampai Desember 2024.

Meskipun demikian, itu semua bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan ke depan bantuan pangan akan kembali menggunakan beras hasil produksi dalam negeri seiring masuk musim panen raya. Menurutnya, saat ini panen sudah mulai banyak di mana pada Maret sebanyak 3,8 juta ton dan pada April 4,9 juta ton.

Ia menambahkan Perum Bulog sudah diberikan kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras sehingga bisa menyerap sekaligus menjaga harga di tingkat petani.

"Sehingga masyarakat tidak perlu belanja berlebihan. Belanja sesuai dengan kebutuhan saja, karena stok cadangan pangan kita sangat mencukupi, terutama untuk Lebaran nanti," pungkasnya.

Pemerintah melalui ID FOOD juga sedang mendistribusikan bantuan pangan penanganan stunting berupa paket daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam. Per 3 April, realisasinya telah diberikan kepada 13.843 Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Melalui program bantuan pangan yang terus digencarkan pemerintah, diyakini akan mampu menjaga tingkat inflasi yang selalu mengalami lonjakan pada saat momentum Ramadan dan Idulfitri.

[Gambas:Video CNN]

Penangkap Dewa Skyfall

McDonald's Beli 225 Gerai Waralaba Lokal Israel Buntut Gerakan Boikot******

McDonald's (MCD.N) bakal membeli seluruh gerai waralaba dari pemilik lokal di Israel buntut ramai aksiboikot produk pro Israel yang memukul bisnisnya.

Restoran cepat saji asal Amerika Serikat (AS) tersebut telah sepakat memborong 225 gerai dari Alonyal Ltd, pemilik waralaba McDonald's di Israel.

Setelah selesainya transaksi dalam beberapa bulan mendatang, McDonald's akan memiliki restoran dan operasional Alonyal, sambil tetap mempertahankan karyawannya.

CEO dan pemilik Alonyal, Omri Padan, mengatakakan ada 5.000 karyawan yang bekerja di 225 gerai McDonald's di Israel.

"Selama lebih dari 30 tahun, Alonyal dengan bangga menghadirkan Golden Arches ke Israel dan melayani komunitas kami," kata Padan, dikutip CNN, Kamis (4/4).

Langkah pembelian ini dilakukan usai raksasa cepat saji asal menyebut perang Israel-Hamas merugikan bisnisnya. Sebab, McDonald's menjadi sasaran boikot di berbagai negara karena dituding mendukung Israel.

Usai serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, Alonyal sempat mengumumkan mereka akan menyumbang makanan gratis kepada militer Israel.

McDonald's adalah jaringan global, tetapi waralabanya sering kali dimiliki secara lokal dan beroperasi secara mandiri.

Manajemen menyebut sebagian besar toko McDonald's di seluruh dunia dijalankan oleh operator waralaba lokal. Operator-operator ini dalam banyak hal, bertindak sebagai bisnis independen. Misalnya, dalam menetapkan upah dan harga, serta jika dirasa perlu, memberikan pernyataan atau sumbangan sesuai kebijakan usahanya.

Artinya, perusahaan pusatnya di AS tidak dapat mendikte bagaimana setiap mitra harus merespons dalam suatu krisis.

Januari lalu, CEO McDonald's Chris Kempczinski mengatakan perusahaannya melihat dampak serius di beberapa pasar di Timur Tengah dan beberapa di luar kawasan akibat perang Israel melawan Hamas.

Lalu pada Februari, McDonald's kembali menegaskan konflik tersebut kemungkinan akan terus membebani bisnisnya.

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

Buka log tugas Anda

Menakar Dampak Ekonomi dari Perputaran Uang Lebaran Rp157 T******

Momen Lebaran akan segera tiba. Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan perputaran uang selama libur lebaran 2024 mencapai Rp157,3 triliun. Nilai ini dengan perhitungan jumlah pemudik yang akan mencapai 193 juta.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan berdasarkan data Kementerian Perhubungan jumlah pemudik tahun ini naik menjadi 193,6 juta orang, dengan perkiraan per keluarga menghabiskan Rp3,2 juta.

"Dengan jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang, jika jumlah per keluarga dirata-ratakan 4 orang, maka jumlah pemudik setara dengan 48,4 juta keluarga. Dengan asumsi setiap keluarga membawa uang rata rata Rp3,25 juta, maka perputaran uang selama Ramadan dan Idulfitri 1445 H, tahun ini diperkirakan mencapai Rp157,3 triliun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/4).

Lantas berapa besar pengaruh perputaran uang saat Lebaran terhadap perekonomian?

Ekonom LPEM UI Teuku Riefky menilai biasanya pada kuartal yang terjadi momentum Ramadan dan Lebaran akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari kuartal lain. Namun, karena Ramadan dan Lebaran kali ini terbagi antara kuartal I dan II, maka ia menilai dampaknya sebagian akan terealisasi di pertumbuhan ekonomi kuartal I.

"Untuk kuartal II kita estimasi di kisaran 5,1 persen sampai 5,2 persen," katanya kepada, Kamis (4/2).

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi akan didongkrak konsumsi rumah tangga yang meningkat saat Ramadan dan Lebaran. Apalagi pekerja mendapat tunjangan hari raya (THR).

Senada, Ekonom Indef Rizal Taufikurahman menilai peredaran uang yang meningkat saat Lebaran akan memicu menguatnya konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat yang naik akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menilai peredaran uang yang tumbuh saat Lebaran tidak bisa dihindari akan menyebabkan naiknya harga barang dan jasa.

"Artinya akan menyebabkan naiknya harga barang dan jasa. Karena dalam jangka pendek volatilitas of money realitasnya konstan, hanya terdorong oleh konsumsi sektor transportasi," katanya.

Untuk kuartal II, Rizal memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari kuartal I. Pemicunya terbesarnya adalah konsumsi masyarakat yang meningkat saat Lebaran. Mempertimbangkan hal tersebut, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II menyentuh 5,3 persen.

Namun, ia menilai tidak semua rumah tangga loyal dalam membelanjakan THR. Menurutnya, rumah tangga yang mendapatkan THR adalah mereka yang bekerja formal dan berpendapatan menengah ke atas.

"Artinya loyalitas masyarakat dalam membelanjakan THR ini tentu saja sangat cepat. Hanya saja tantangannya adalah rumah tangga berpendapatan menengah saja yang bisa menikmati THR," katanya.

Sementara itu, Direktur Celios Bhima Yudhistira memperkirakan perputaran uang selama Lebaran bisa menjaga konsumsi rumah tangga di kisaran 4,9 persen. Meski sifatnya temporer, momen Lebaran punya andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun.

Pasalnya uang dari pekerja di perkotaan, katanya, akan mengalir ke desa-desa dan menghidupi banyak lapangan pekerjaan terutama UMKM. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga akan meningkat.

"Apalagi saat ini ekspor maupun investasi belum bisa terlalu diandalkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi mitra dagang, bayang-bayang resesi hingga suku bunga yang masih tinggi. Satu-satunya tumpuan PDB sisi pengeluaran yang harus dijaga adalah konsumsi rumah tangga," katanya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Demografi FEB UI I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan jika dibandingkan dengan 2023 di mana tingkat konsumsi rumah tangga yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tumbuh sebesar 5,23 persen pada kuartal II, maka pada kuartal II/2024 yang bersamaan dengan Lebaran diperkirakan akan tumbuh dengan level yang sama.

Ia memperkirakan ekonomi tumbuh di kisaran 5 persen pada kuartal II/2024. Kondisi itu didukung terutama oleh konsumsi dan belanja domestik.

"Jadi apabila mengikuti informasi bahwa Bank Indonesia telah menyiapkan uang beredar sebesar Rp197 triliun yang berarti meningkat sekitar 4,5 persen dari tahun sebelumnya maka ini akan memberikan sinyal perputaran uang yang meningkat cukup besar untuk memenuhi permintaan masyarakat serta tingginya mobilitas penduduk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Grup Peri WeChat

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Senjata ilahi

Presiden Jokowi dijadwalkan gelar "open house" di Jakarta saat Lebaran******

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024