raja787

Semangat bela diri saya adalah Pangu

LMAN Buka Sebab BPK Temukan 87,9 Juta M2 Lahan Tol Tak Bersertifikat******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkap penyebab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal 87,9 juta meter persegi ruas toldi Indonesia tak bersertifikat.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan tugas pihaknya mendanai pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN), termasuk jalan tol. Ia menegaskan ketika tanah tersebut sudah dibayar LMAN, otomatis kepemilikannya dipegang negara.

"Sebelum 2020, LMAN wajib melakukan pensertifikatan, tapi setelah 2020 pensertifikatan menjadi kewenangan instansi yang memerlukan tanah. Makanya temuannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," jelasnya dalam Taklimat Media di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Ia menegaskan aset-aset tersebut memang harus disertifikat. Namun, Qoswara menyebut proses sertifikasi tanah perlu clearsepenuhnya.

Karena itu, proses membutuhkan waktu.

"Informasi yang kami dapat beberapa waktu lalu, teman-teman di PUPR telah menghubungi teman-teman Kementerian ATR/BPN untuk pensertifikatan atas aset-aset yang telah dibayar LMAN, yang kemudian menjadi barang milik negara di Kementerian PUPR," tandasnya.

BPK menemukan tanah seluas 87,9 juta meter persegi untuk 33 ruas proyek tol masih belum bersertifikat.

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," ungka Ketua BPK Isma Yatun, Selasa (20/6).

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Syarat Terbaru Dapat Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta******

Pemerintah resmi memperluas program subsidi pembelianmotor listrik. Hal itu dilakukan dengan meringankan syarat untuk mendapatkan subsidi.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Melalui beleid baru itu, pemerintah mempermudah syarat penerima bantuan. Pertama, penerima adalah WNI berusia minimal 17 tahun.

Dalam aturan lama, selain ketiga syarat di atas, pemerintah juga mensyaratkan penerima subsidi adalah penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.

"Dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Selasa (29/8).

Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga mengungkapkan alasan pemerintah merevisi ketentuan insentif pembelian sepeda motor listrik.

Ia mengakui empat syarat penerima subsidi beli motor listrik masih belum optimal mengerek pembelian. Keempat syarat itu adalah penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023.

Susiwijono mengatakan aturan tersebut direvisi agar seluruh masyarakat bisa mendapat subsidi. Dengan begitu, pembelian motor listrik pun dapat meningkat.

"Sebenarnya seluruh masyarakat menurut saya, best practice-nya di beberapa negara, ya semua masyarakat berhak mendapatkan seluruh insentif," ucapnya dalam acara Investor Trust Future Forum, Selasa (29/8).

Melalui program bantuan pemerintah ini, masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL Berbasis Baterai Roda Dua atau motor listrik. Hal ini diharapkan bisa mempercepat proses transisi ke kendaraan berbahan bakar hijau yang lebih ramah lingkungan.

[Gambas:Video CNN]

Tawarikh Tirus

Kemenperin Was******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana kenaikan Harga GasBumi Tertentu (HGBT) mulai Oktober 2023 akan mengacaukan bisnis di industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT).

Pemerintah memang berencana menaikkan HGBT sebesar 30 persen yang saat ini ditetapkan senilai US per MMBTU menjadi sekitar US-US per MMBTU.

"Ya kalau yang menggunakan sebagai pitstock (bahan baku industri) sangat berat karena di situ komponennya hampir 60 persen, pupuk, petrokimia, dan etanol, jadi sangat protes keras," ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius dalam media briefing, Senin (28/8).

"Kami terus akan mengawal agar ini yang beredar kemarin ini tidak akan terjadi karena lonjakan itu memang pukulan berat buat industri di sektor kami, khususnya untuk pitstock," jelasnya.

Bahkan dengan harga gas sebesar US per MMBTU saat ini pun para pelaku industri masih cukup berat. Apalagi jika dinaikkan menjadi US per MMBTU, bisa membuat industri makin terpukul.

"Nah ini yang tidak fair kalau mana yang komersial rate nya jumping sampai di atas US. Jadi banyak yang akan goyang. Nah ini yang perlu ditahan yang saya pikir PR kita sama-sama dari sektor kami. Jadi kita harus dudukan bersama-sama," ujarnya.

Pemerintah berencana untuk menyesuaikan HGBT. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Berdasarkan CNBCIndonesia.com, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan alasan kenaikan tarif HGBT untuk industri tertentu tersebut karena kondisi lapangan gas yang sudah mulai berumur sehingga biaya produksi gas di lapangan tersebut mengalami kenaikan.

"Masing-masing lapangan itu kan kondisinya kan lapangan yang makin tua itu biaya lebih besar kan. Kalo biaya besar otomatis kita juga ga bisa potong (porsi kontraktor) juga lebih banyak. Kasarnya misal US, itu US untuk hulu. Sekarang hulu naik biayanya, misal jadi US. Karena permasalahan dengan berjalannya waktu, lapangan itu biasanya cost lebih tinggi," jelas Tutuka saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

LMAN Buka Sebab BPK Temukan 87,9 Juta M2 Lahan Tol Tak Bersertifikat******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkap penyebab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal 87,9 juta meter persegi ruas toldi Indonesia tak bersertifikat.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan tugas pihaknya mendanai pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN), termasuk jalan tol. Ia menegaskan ketika tanah tersebut sudah dibayar LMAN, otomatis kepemilikannya dipegang negara.

"Sebelum 2020, LMAN wajib melakukan pensertifikatan, tapi setelah 2020 pensertifikatan menjadi kewenangan instansi yang memerlukan tanah. Makanya temuannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," jelasnya dalam Taklimat Media di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Ia menegaskan aset-aset tersebut memang harus disertifikat. Namun, Qoswara menyebut proses sertifikasi tanah perlu clearsepenuhnya.

Karena itu, proses membutuhkan waktu.

"Informasi yang kami dapat beberapa waktu lalu, teman-teman di PUPR telah menghubungi teman-teman Kementerian ATR/BPN untuk pensertifikatan atas aset-aset yang telah dibayar LMAN, yang kemudian menjadi barang milik negara di Kementerian PUPR," tandasnya.

BPK menemukan tanah seluas 87,9 juta meter persegi untuk 33 ruas proyek tol masih belum bersertifikat.

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," ungka Ketua BPK Isma Yatun, Selasa (20/6).

[Gambas:Video CNN]

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Pemerintah Kaji Subsidi BBM Pertamax Demi Tekan Polusi******

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji rencana subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax.

Hal ini dilakukan agar masyarakat beralih ke bahan bakar beroktan tinggi yang dapat membantu menekan polusi. Pertamax sendiri merupakan BBM beroktan (RON) 92.

"Itu (pemberian subsidi untuk Pertamax) termasuk yang sedang dibahas. Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi nanti segara akan ada dari Pak Menteri (Arifin Tasrif) tapi kami masih bahas di internal," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di sela acara pembukaan 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM), Nusa Dua, Bali, seperti dikutip CNBC Indonesia pada Kamis (24/8).

"Kita akan liat selain PLTU tapi juga BBM. Kan secara teknis makin tinggi angka oktan pembakarannya makin bagus. Kalo pembakaran makin bagus, emisinya akan semakin sedikit," tandasnya.

Langkah pemberian subsidi untuk BBM oktan tinggi sudah lebih dulu dilakukan di Malaysia.

Berdasarkan kajian Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, BBM dengan RON 95 di Malaysia pada Desember 2022 lalu dijual di bawah Rp 10.000 per liter.

Sementara, di Indonesia, subsidi diberikan pada bensin RON 90 alias Pertalite yang membuat harganya menjadi Rp10 ribu per liter. Adapun Pertamax dibanderol Rp12.400 per Senin (28/8).

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

PPATK Ungkap Transaksi Judi Online Naik Jadi Rp81 T, Ada Anak SD Main******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat penyebaran uang melalui transaksi judi onlinemeningkat tajam. Pada 2021 nilainya mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun.

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Apalagi, masyarakat yang ikut judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi ada anak kecil yang masih Sekolah Dasar (SD).

"Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan," ujarnya dalam diskusi Polemik Trijaya FM, Sabtu (26/8).

"Karena orang lebih banyak waktu di rumah dan berharap sesuatu lebih. Harusnya pendapatan Rp100 ribu keluarga bisa buat beli susu anak, kebanyakan itu dimainkan judi khususnya judi online. Jadi banyak juga rumah tangga yang hancur akibat judi online," jelasnya.

Lanjut Natsir, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online yang masuk ke PPATK juga meningkat. Pada 2021 jumlahnya sebanyak 3.446 dan pada 2022 melonjak hingga 11.222 laporan.

Pada Januari 2023, tercatat sebanyak 916 laporan, Februari sebanyak 831 laporan, dan pada Mei naik menjadi 1.096 laporan.