tonton youtube dapat duit

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Bulog Teken Kontrak Impor Beras 1 Juta Ton dari 4 Negara******

Perum Bulog meneken kontrakimpor beras sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan 1,5 juta ton dari empat negara. Keempat negara tersebut yakni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan penambahan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat cadangan beras pemerintah hingga 2024.

Ia menegaskan Bulog akan melaksanakan penugasan importasi beras dari negara mana saja yang memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan.

Suyamto juga mengatakan meski pemerintah memberikan tambahan kuota penugasan impor sebanyak 1,5 juta ton, pelaksanaan akan disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran dalam negeri.

Ia menjelaskan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 1,45 juta ton. Kemudian dengan tambahan penugasan impor baru, maka jumlahnya akan semakin kuat untuk memenuhi kebutuhan penyaluran sampai tahun depan dalam upaya mempertahankan stabilitas harga beras.

Suyamto mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras saat ini. Menurut pihak tersebut, kenaikan harga beras disebabkan beberapa faktor, baik eksternal maupun internal dalam negeri, seperti El Nino dan situasi dalam negeri yang baru memasuki musim tanam.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali," imbuh dia.

Hingga saat ini, Bulog menggelontorkan beras operasi pasar atau stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak 885 ribu ton.

Upaya stabilisasi tersebut akan terus berlanjut hingga harga beras di pasaran stabil.

Selain itu, Bulog juga sedang menyalurkan beras bantuan pangan untuk September, Oktober, dan November dengan jumlah total sebanyak 641 ribu ton kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Harga Beras Melesat 29,2 Persen, Apakah Petani Untung?******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga berasmelesat 29,24 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Oktober 2023. Lonjakan terjadi salah satunya imbas kelangkaan pasokan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan, yakni 3,31 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 29,24 persen yoy.

Lalu, di tingkat grosir naik 2,13 persen mtm serta 21,64 persen secara tahunan. Sedangkan harga beras di level eceran meroket 1,72 persen secara bulanan dan 19,12 persen yoy.

"Kita perlu berhati-hati dengan kata keuntungan karena kenaikan harga beras yang diterima petani padi ini sifatnya temporer, sangat berfluktuasi. Dari sisi harga nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan per Oktober 2023 naik 2,68 persen. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik 2,91 persen, salah satunya didorong kenaikan harga gabah," sambung Pudji.

Terlepas dari itu, BPS mengamini bahwa beras menyumbang andil inflasi terbesar pada Oktober 2023. Secara bulanan, inflasi beras mencapai 1,72 persen dengan andil 0,06 persen.

Ia mengatakan beras merupakan komoditas penyumbang andil inflasi terbesar selama 3 bulan berturut-turut sejak Agustus 2023. Pudji menyebut inflasi beras pada Oktober 2023 tersebar di 87 kota indeks harga konsumen (IHK).

"Sementara itu, terdapat 2 kota deflasi beras dan 1 kota lainnya stabil. Secara akumulatif, selama 2023 beras juga menyumbang andil inflasi terbesar 0,49 persen secara year to date (ytd) di Oktober 2023," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan monster terkuat

Mentan Yakin RI Swasembada Pangan dengan 10 Juta Ha Lahan Potensial******

Menteri Pertanian AndiAmran Sulaiman mengatakan ada 10 juta hektare (ha) lahan rawa yang bisa menjadi lahan produksi. Karenanya, ia yakin Indonesia bisa swasembada panganke depan.

Namun lahan saja tidak cukup, Amran mengatakan pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.

"Kita tidak akan bisa memanfaatkan 10 juta hektare lahan tadi kalau kita hanya menggunakan cara-cara tradisional. Karena itu, kita perlu masifkan penggunaan alsintan. Traktor, drone untuk menebar benih, transplanter, dan alsintan lainnya harus kita gunakan untuk tingkatkan produktivitas ," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

"Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi," sebutnya.

Ke depan, Amran akan membangun lumbung pangan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Papua New Guinea dan Malaysia.

Menurutnya, wilayah-wilayah perbatasan dibentengi dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh warga.

"Kita perlu lakukan ini untuk menghentikan penyelundupan. Dengan cara ini juga kita bisa melakukan ekspor dengan sangat mudah ke negara-negara perbatasan," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]