serdadu88

Munculnya rumput

Pemkab Karawang Usul UMK 2024 Naik 12 Persen, Dekati Rp6 Juta******

Pemerintah Kabupaten (pemkab) Karawang mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2024 naik hingga 12 persen, mendekati Rp6 juta.

Pada Surat 561/6071/Disnakertrans tentang UMK 2024 disebutkan rekomendasi kenaikan UMK Karawang 2024 adalah 12 persen dari Rp5.176.179 menjadi Rp5.797.321. Kenaikannya Rp621.142.

"Kami telah memutuskan bahwa rekomendasi kenaikan UMK Karawang 12 persen," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karawang Rosmalia Dewi, dikutip dari Antara, Jumat (24/11).

Menurutnya, rekomendasi kenaikan 12 persen upah buruh Karawang ini sudah ditandatangani Pelaksana Tugas Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski begitu, Pemprov Jabar belum mengetok apakah usulan Pemkab Karawang ini disetujui atau tidak. Jika sudah disetujui, maka UMK Karawang yang baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Jika upah buruh Karawang naik Rp621 ribu pada tahun depan, ini lebih besar dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jabar 2024. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin hanya menaikkan UMP sebesar 3,57 persen alias Rp70.825 dari Rp1.986.670 ke Rp2.057.495.

Bey mengatakan dasar perhitungan UMP 2024 adalah PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Ia yakin beleid tersebut sudah mengakomodir semua kepentingan pihak terkait.

Namun, Bey membolehkan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa untuk menanggapi penetapan besaran UMP tersebut asalkan berjalan tertib.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Ekspor Batu Bara dan Sawit Anjlok di Atas 30 Persen Oktober 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilaiekspor batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO) anjlok lebih dari 30 persen (yoy) pada Oktober 2023.

Tercatat, nilai ekspor batu bara mencapai US,73 miliar atau setara Rp42,4 triliun (asumsi kurs Rp15.547 per dolar AS) pada Oktober 2023.

Angka itu turun 38,02 persen dari capaian Oktober tahun lalu, yakni US,41 miliar atau Rp68,56 triliun.

"Jadi untuk batu bara volume ekspor Oktober 2023 adalah sebesar 36 juta ton," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (14/11).

Ekspor CPO mencapai US,89 miliar atau Rp29,36 triliun pada Oktober 2023. Angka itu turun 33,77 persen dibanding Oktober tahun lalu yang mencapai US,85 atau Rp44,28 triliun.

Sedangkan, dibanding September 2023 yang mencapai US,84 miliar atau Rp28,58 triliun, nilai ekspor CPO Oktober naik 2,59 persen.

"Sementara untuk CPO volume ekspor Oktober 2023 adalah sebesar 2,3 juta ton," kata Pudji.

Di sisi lain, nilai ekspor besi dan baja malah tumbuh. Tercatat nilai ekspor komoditas ini mencapai US,45 miliar atau Rp38,07 triliun pada Oktober 2023.

Angka ini naik 5,76 persen dari bulan sebelumnya yang mencapai US,32 miliar atau Rp36,05 triliun.

Adapun, jika dibandingkan dengan Oktober 2022 yang mencapai US,3 miliar atau Rp35,74 triliun, nilai ekspor besi dan baja naik 6,65 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Mengekor Rupiah, IHSG Juga Terbang 1,33 Persen ke 6.878 Sore Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.878 pada Senin (6/11) sore. Indeks saham menguat 89,98 poin atau 1,33 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,14 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 27,94 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 308 saham menguat, 213 saham terkoreksi, dan 237 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia bergerak di zona hijau.

Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 1,71 persen, indeks Straits Times di Singapura menguat 0,89 persen, dan indeks Shanghai Composite di China menguat 0,91 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak bergerak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,06 persen. Sedangkan indeks DAX di Jerman melemah 0,06 persen.

Bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,94 persen, indeks Dow Jones menguat 1,66 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,93 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Grup Monster Hadiah

Pemerintah Lunasi Utang Pupuk Subsidi Rp16,7 T Bulan Ini******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan pemerintah punya utang subsidi pupuk Rp16,7 triliun ke perusahaan pelat merah yang dipimpinnya. 

Ia mengatakan utang bakal dilunasi bulan ini. Ia mengatakan saat ini semua administrasi sudah diselesaikan di tingkat Kementerian Pertanian (Kementan).

"Piutang sudah tadi. Nominalnya Rp16,7 triliun untuk 2020-2022 itu sudah beres administrasinya," ucap Rahmat di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

"Sekarang tinggal di Kementerian Keuangan. Saya cek Kementerian Keuangan dananya ada, jadi InsyaAllahmohon doanya (bulan ini selesai)," ujarnya.

Di kesempatan lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang berjanji melunasi utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) akhir tahun ini.

"Itu (utang ke PT Pupuk Indonesia) memang akan kita selesaikan, tapi itu tetap dalam konteks kita menjaga defisit terkendali. Jadi, ini memang sedang kita siapkan," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu usai menghadiri BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10) lalu.

Selain utang ke PT Pupuk Indonesia, Febrio mengatakan pemerintah juga akan membayar kompensasi energi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Bahkan, ia mengklaim pembayaran tersebut rutin dilakukan tiap kuartal.

Menurutnya, skema pembayaran kompensasi energi tersebut kini sudah lebih bagus. Febrio menyebut setiap kuartalnya pemerintah melakukan asesmen dan pembayaran.

"Untuk kuartal IV memang menunggu asesmen dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga bisa dibayarkan berikutnya," jelas Febrio.

"Ini tata kelola sudah terstruktur dan harusnya tidak ada ketidakpastian lagi. Baik BUMN maupun masyarakat bisa yakin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga, tapi kewajiban-kewajibannya juga bisa diselesaikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Di Dubai, Erick Pamer RI Sukses Turunkan 82 Persen Kebakaran Hutan******

Menko Marves Ad InterimErick Thohir memamerkan aksi nyata Indonesia dalam mengatasi masalah iklim, salah satunya soal kebakaran hutan.

"Kami melakukan yang terbaik dalam pencegahan kebakaran hutan. Saat ini, hampir seluruh luas kebakaran hutan (di Indonesia) sudah berkurang secara signifikan sebesar 82 persen dari 1,6 juta hektare pada 2019 menjadi 296 ribu hektare di 2020," kata Erick dalam sambutannya di Expo City Dubai, UEA, Kamis (30/11).

Kendati, data yang ditampilkan Erick menunjukkan kebakaran hutan di Indonesia kembali meningkat pada 2021. Kala itu, ada 358 ribu hektare hutan terbakar.

Angka tersebut perlahan turun ke level 1,09 juta hektare di 2014-2015 dan 470 hektare pada 2018-2019. Lalu, Erick menyebut Indonesia sukses menurunkan 75 persen angka deforestasi ke 104 ribu hektare pada 2019-2022 atau yang terendah sejak 1990.

Namun, pengganti sementara Luhut Binsar Panjaitan itu mengakui ada banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam urusan iklim.

"Pemerintah menghadapi ancaman terhadap hutan, termasuk perubahan iklim, pembalakan liar (illegal logging), kebakaran, dan penggundulan hutan (deforestasi)," curhat Erick.

Oleh karena itu, Erick mengaku Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Ia meminta dukungan negara luar untuk menghadapi masalah iklim.

[Gambas:Video CNN]