wdslot

Tentang mimpi musim panas

Menhub Kaji Skema 4 in 1 Demi Atasi Polusi Jakarta******

Menteri PerhubunganBudi Karya Sumadiakan mempertimbangkan skema empat orang dalam satu mobil alias 4 in 1 di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan guna mengurangi kepadatan kendaraan dan meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota.

Menurut Budi, dengan kepadatan kendaraan yang berkurang, udara Jakarta pun bisa lebih bersih. Maklum, saat ini kualitas udara Jakarta tengah menjadi perhatian karena sudah buruk.

"Kendaraan-kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal dua orang. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 jadi 4 in 1," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Adapun upaya tersebut berupa penerapan kebijakan agar kendaraan yang tak lolos uji emisi dilarang melintas di Jabodetabek.

"Jadi kami perbanyak tempat-tempat uji emisi tapi melakukan law enforcement. Jadi nanti apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di Jabodetabek," tutur Budi.

Masalah kualitas udara Jakarta yang buruk juga mencuri perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku bakal meminta mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Ia meminta anak buahnya mengkaji kemungkinan itu. Jokowi menyebut bisa saja para pekerja dirotasi sehingga ada yang bekerja dari rumah dan kantor dalam waktu bersamaan.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working--work from office, work from home," katanya.

Jokowi mengatakan ada beberapa hal penyebab polusi DKI Jakarta seperti kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi, pembuangan emisi dari transportasi, dan aktivitas industri.

Oleh karena itu dia memerintahkan penanganan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, Jokowi ingin intervensi perbaikan kualitas udara.

Selain itu, ia juga memerintahkan rekayasa cuaca di Jabodetabek serta percepatan penerapan pembatasan emisi.

[Gambas:Video CNN]

Raja Dewa Kuno

Luhut Usul Wajib Pasang Masker Lagi Tangkis Polusi Udara Jakarta******

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan kewajiban menggunakan masker khusus di DKI Jakarta dan sekitarnya guna mengantisipasi dampak polusi udara.

Hal itu disampaikan Luhut usai menggelar rapat bersama kementerian terkait soal polusi udara di ibu kota. Dia menegaskan semua kalangan bisa kena dampak polusi tersebut.

"Kita semua bisa kena, menko, presiden siapa pun bisa kena," kata Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Marves, Jumat (18/8).

"Jadi sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, harus sudah pakai masker," kata Luhut.

Saat ini, kata dia, masker hanya berfungsi menahan 15 persen penyebab polusi ketika dipakai. Dia menginginkan masker yang akan diproduksi bisa menahan dampaknya sampai 50 persen.

Lihat Juga : Pakar: PLTU Batu Bara Tak Sejalan dengan Pengembangan EV

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menyebut Luhut Panjaitan menginstruksikan agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home(WFH).

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait polusi udara di Jabodetabek hari ini.

"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH," kata Heru di Kantor Kemenko Marves.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menepis informasi yang menyebut Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Banten yang menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengklaim grafis yang menunjukkan asap PLTU mengarah ke Jakarta hanya sebatas simulasi. Menurutnya, angin saat ini mengarah ke Selat Sunda sampai Oktober.

"Jadi PLTU Banten arahnya ke Selat Sunda bukan arah Jakarta," kata Emil di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi secara terpisah.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Mengenal Food Estate, Proyek yang Disebut PDIP Kejahatan Lingkungan******

Proyek food estate atau lumbung pangan menjadi sorotan PDIP, partai pengusung utama Presiden Jokowi.  Sorotan muncul terkait kritik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut food estate gagal dan kejahatan lingkungan. 

Hasto menyebut di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, proyek food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

Sementara itu, Prabowo memilih irit bicara soal tudingan Hasto tersebut. Ia tidak mau bicara banyak soal kritik tersebut.

"Oh yang bener?" kata Prabowo singkat menjawab pertanyaan wartawan usai acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Lantas, apa itu food estate sehingga PDIP memberikan kritik keras?

Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Food estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.

Saat itu, Jokowi menyatakan pembangunan lumbung pangan perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona. Hal ini sesuai dengan peringatan kelangkaan bahan pangan yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : SIDANG TAHUNAN MPR 2023Jokowi Akui Larangan Ekspor Pahit Bagi Eksportir

Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.

Selain di tiga wilayah tersebut, food estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30 ribu hektare (ha). Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10 ribu ha dan Kabupaten Kapuas 20 ribu ha.

Direncanakan mulai 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah akan diperluas dengan target 70 ribu ha sampai pada tahun 2024. Perluasan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap. Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6 ribu ha dan jagung 4 ribu hektar.

Lihat Juga : Sidang Tahunan MPR 2023Bamsoet Singgung Penyelesaian KKB dan Isu Papua di Hadapan Jokowi

Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

Di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang. Sasaran luas food estate 2022 ditetapkan sekitar 340 ha, 2020 dikembangkan 322 ha, sehingga menjadi 662 hektar.  Lalu, pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 ha.

Kegiatan utama yang diintroduksi adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, perakitas paket teknologi, fasilitasi penyediaan sarana produksi, mengembangkan diversifikasi produk, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, serta pengembangan korporasi petani.

Tersebar di seluruh Indonesia hingga gagal di Kalimantan Tengah

Invasi Raja Iblis

Erick Thohir Ungkap 3 Biang Kerok Polusi Jakarta Tinggi******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merinci tiga penyebab polusi udaraDKI Jakarta tinggi.

"Lihat polusi udara di Jakarta (tinggi) karena tiga hal. Satu kendaraan, kedua pabrik, ketiga pembangkit tenaga listrik," katanya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Secara khusus, Erick menyoroti emisi kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Oleh karena itu, ia meminta Indonesia harus segera beralih ke energi bersih.

"Kita harus mengintervensi. Kalau kita khawatir polusi, mau enggak mau kita harus melakukan perubahan dengan hidup kita. Salah satunya penggunaan motor dan mobil listrik, lalu juga penggunaan biofuel," tutur Erick.

"Brasil sudah sukses menggunakan biofuel, lihat langit di Brasil biru. Artinya kita bisa karena kita punya sumber daya alam (SDA) ini, yang harus kita hilirisasi, yang kita jadikan keekonomian bangsa kita," tambahnya.

Kendati, Erick tak ingin itu semua hanya digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya, negara-negara lain juga harus mencicipi inovasi Indonesia yang bertekad menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Salah satu yang diupayakan pihaknya adalah mendorong industri gula di tanah air. Erick menegaskan manfaat gula bukan hanya untuk konsumsi, melainkan kebutuhan kendaraan dalam bentuk biofuel.

"Kita itu bukan negara yang swasembada BBM lagi, itu 80-an. Artinya industri gula yang hari ini lebih banyak impor daripada produksi harus kita lawan ke depan, harus kita ubah. Masa impor gula terus," tutupnya.

Di lain sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut batuk-batuk selama empat pekan terakhir imbas pengaruh buruknya kualitas udara Jakarta. Kabar ini diungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang mengklaim Jokowi sudah periksa langsung ke dokter.

"Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir empat minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk," kata pria yang akrab disapa Sandi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8) lalu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan buruknya kualitas udara Jakarta imbas kontribusi debu. Selain itu, masifnya penggunaan kendaraan pribadi menjadi faktor yang memperparah polusi Jakarta.

Kendati, kementerian pimpinan Siti Nurbaya itu menampik buruknya kualitas udara Jakarta adalah dampak kepungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bertenaga batu bara di sekitar Ibu Kota.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro membantah klaim kepungan emisi PLTU berbekal hasil satelit Sentinel-5P yang memuat informasi sebaran tropospheric column density untuk beberapa gas, termasuk nitrogen dioksida (NO2). Sigit mencontohkan emisi di sekitar PLTU Suralaya, Banten tidak menyebar ke Jakarta.

"Kita juga melakukan studi untuk PLTU, juga untuk menjawab apakah (emisi) PLTU masuk ke Jakarta atau tidak. Sudah terkonfirmasi, bahwa sebagian besar masuk ke Selat Sunda, tidak ke arah Jakarta," tuturnya dalam Media Briefing: Kualitas Udara di Wilayah Jabodetabek, dikutip dari YouTube KLHK, Minggu (13/8).

Faktanya, ada 16 PLTU batu bara yang mengepung Jakarta, yakni 10 di Banten dan 6 lainnya di Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

Faisal Basri Ungkap Gaji TKA China di Smelter RI Capai Rp54 Juta******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyebut tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di smelter nikel mendapat gaji lebih besar dibandingkan pekerja lokal. Bahkan, gaji yang diterima pada TKA tersebut bisa mencapai Rp54 juta per bulan.

"Salah satu perusahaan smelter China membayar gaji antara Rp17 juta hingga Rp54 juta. Sedangkan rata-rata pekerja Indonesia hanya digaji jauh lebih rendah atau di kisaran upah minimum," tulis Faisal Basri dalam blognya.

Menurutnya, para TKA tersebut tak semuanya tenaga ahli. Beberapa di antaranya bekerja sebagai juru masak, satpam, tenaga statistik, dan sopir. Kebanyakan tenaga kerja China menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja.

"Dengan memegang status visa kunjungan, sangat boleh jadi pekerja-pekerja China tidak membayar pajak penghasilan," katanya.

Sebab itu, ia menilai kebijakan hilirisasi nikel hanya menguntungkan industri-industri di China.

Sebelumnya, Faisal menyebut 90 persen dari keuntungan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Presiden Jokowi justru dinikmati oleh China.

Lihat Juga : ANALISISBatuk Jokowi, Polusi Ibu Kota dan Bantahan KLHK soal Kepungan PLTU

Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional.

"Perusahaan smelter memang membayar pajak bumi dan bangunan namun nilainya amatlah kecil. Jadi nyata-nyata sebagian besar nilai tambah dinikmati perusahaan China," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Satgas UU Cipta Kerja Dorong Kemitraan Strategis Usaha Besar dan UMKM******

Pemerintah terus mendorong kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.

"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).

"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.

Ketut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chainyang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.

Ketut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.

"Diharapkan UMKM bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu kooperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.

"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fatherssatu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," katanya.

Dia mengatakan bahwa pada intinya mereka menginginkan kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.

"Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge,transfer of know howdan juga sekaligus upskillingdan reskillingbagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini," papar Arif.

Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM juga memiliki keterbatasan dalam hal akses pasar, modal, dan teknologi.

Kemitraan dengan usaha besar dapat membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing UMKM.