slot baru 2023

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Kenapa Sih Uni Eropa Suka Ganjal Ekspor RI, Ada Masalah?******

Uni Eropa (UE) seolah mencari masalah dengan Indonesia lewat perdagangan internasional. Pasalnya, Benua Biru itu selalu saja mengganjal produk eksporRI masuk ke wilayah mereka dengan sejumlah dalih ekonomihingga isu lingkungan.

Kali ini, UE bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat atau baja tahan karat dari Tanah Air. Buntutnya, Pemerintah Indonesia pun menggugat UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

BMAD adalah pungutan negara terhadap barang impor yang dijual lebih rendah dari nilai normalnya. Bea masuk ini kerap dikenakan sebagai proteksi terhadap industri dalam negeri.

BMP yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen. Lalu, BMAD yang dikenakan Uni Eropa ke Indonesia sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.

Eropa sendiri merupakan produsen baja terbesar kedua dunia, setelah China. Lima anggota UE yang merupakan produsen baja terbesar adalah Jerman, Italia, Perancis, Spanyol dan Polandia.

Di Eropa, industri baja menjadi tulang punggung perekonomian lantaran terkait erat dengan berbagai sektor industri seperti otomotif, konstruksi, elektronik, dan energi terbarukan.

Menurut The European Steel Association (EUROFER), industri besi dan baja menempati urutan ketiga nilai produksinya dibandingkan dengan sektor lain. Nilainya mencapai 132 juta euro pada 2020.

Adapun baja nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF) lebih dikenal dengan stainless steel. Material ini kerap digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat dapur, medis hingga alat berat.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan alasan UE meneganakan BMAD ke Indonesia.

Ia menyebut UE menuding Indonesia menerima subsidi dari pemerintah China. Pasalnya, Tiongkok mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.

"Bagi UE itu unfair practices. Jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China," katanya saat berbincang di Timika, Papua Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/12).

Bara menyampaikan saat ini permintaan ekspor stainless steelIndonesia ke Eropa sedang meningkat.

Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

Pengetatan aturan UE terhadap produk Indonesia juga sebelumnya ditujukan untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), kakao, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya. Hal ini dilakukan melalui memberlakukan Undang-undang (UU) Antideforestasi sejak 16 Mei 2023.

Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS) dari sisi ekspor.

Ia juga menyebut kebijakan itu akan berdampak pada 15 juta-17 juta perkebunan Indonesia.

Kembali menyoal baja nirkarat, Indonesia dan UE soal 'perang' dalam perdagangan. Maklum, Eropa juga menggugat Indonesia karena melarang ekspor bijih nikel sejak 2020, yang merupakan bahan baku pembuatan baja.

Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, menyetop ekspor nikel mentah dan mendorong hilirisasi logam ini agar memberi nilai tambah ekonomi.

Namun, langkah ini diprotes UE. Blok tersebut menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh RI membuat harga nikel di pasar melejit, sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Eropa lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021.

Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO. Artinya, Indonesia kalah gugatan. Namun, setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

Lantas, kenapa sih Uni Eropa selalu mencari masalah dagang dengan Indonesia. Punya masalah apa mereka?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai langkah Eropa mengenakan bea masuk antidumping pada baja nirkarat adalah sesuatu yang lumrah. Menurutnya, upaya itu juga tak berkelindan dengan langkah politik UE.

Dalam perdagangan luar negeri, kata Piter, semua negara akan berupaya meningkatkan surplus perdagangan. Salah satunya dengan mengurangi impor.

"Caranya dengan menerapkan apa yang disebut sebagai non tarif barrier seperti mengaitkan isu lingkungan dan lain-lain," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/12).

Ia menyebut Eropa juga mengatakan aturan dagang internasional demi melindungi industri dalam negeri mereka yang bisa terancam oleh produk-produk impor.

Oleh karena itu, Piter berpendapat Indonesia harus terus menggunakan jalur-jalur diplomasi perdagangan seperti melalui WTO dan berbagai perundingan bilateral untuk melunakan UE.

"Di sisi lain memang Indonesia perlu mengubah sedikit di kebijakan impor. Tekanan terhadap barang-barang Eropa juga harus dilakukan. Agar imbang dalam perundingan," imbuh Piter.

Ia menilai selama ini kebijakan impor Indonesia terlalu polos dan mudah. Hampir tidak ada hambatan terutama hambatan non tarif.

"Hampir semua produk impor yang masuk ke Indonesia sekarang ini tidak ada barrier-nya," kata dia.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ada tiga motif Eropa mengenakan bea masuk antidumping baja nirkarat.

Pertama, motif proteksionisme. Ronny mengatakan UE mulai mengetatkan aturan untuk jenis komoditas ekspor tertentu dari Indonesia.

Ia mencontohkan pembatasan impor CPO. Aturan pengetatan lewat UU Antideforestasi mengindikasikan UE sedang melindungi minyak rapeseed dari gempuran CPO Indonesia dan Malaysia.

"Pasalnya, biaya produksi minyak rapeseed yang jauh lebih mahal dibanding minyak goreng dari bahan baku CPO," kata Ronny.

kedua, motif perlindungan lingkungan. Tak dipungkiri bahwa UE adalah kawasan yang paling ketat dalam urusan perlindungan lingkungan.

Oleh sebab itu, Ronny memandang UE mempersulit beberapa komoditas ekspor Indonesia masuk karena perusakan lahan yang cukup masif di Tanah Air.

Menurutnya, Eropa menilai RI melakukan deforestasi perkebunan sawit.

Ketiga, motif kecilnya interdependensi ekonomi antara Indonesia dan UE. Ronny menuturkan nilai perdagangan Indonesia-UE tidak terlalu besar, bahkan kalah dari nilai perdagangan Vietnam-UE.

Ucapan Ronny ini bukan isapan jempol. Berdasarkan data yang dipaparkan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, volume perdagangan Indonesia-UE sebesar US miliar atau sekitar Rp723,3 triliun pada 2022.

Angka ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan nilai perdagangan Vietnam-UE yang melebihi US miliar atau sekitar Rp1.478 triliun.

Ronny menyebut kecilnya nilai perdagangan Indonesia-UE ini, membuat Eropa tak kehilangan saat membatasi impor produk RI.

"Uni Eropa tak terlalu banyak kehilangan insentif ekonomi jika melakukan tekanan terhadap Indonesia, termasuk melakukan pelarangan atas beberapa komoditas ekspor Indonesia," tuturnya.

RI Tak Perlu Kobarkan Perang Dagang dengan Uni Eropa

Pakar hebat dari dunia lain

Melihat Pundi******

Forbes baru saja merilis daftar orang kayaterbaru di Indonesia pada 2023 ini. Posisi pertama masih diduduki oleh Hartono bersaudara.

Bertahan di posisi puncak, kekayaan Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono tembus US miliar atau setara Rp745,42 triliun (kurs Rp15.529 per dolar AS).

Pada posisi kedua ada Prajogo Pangestu yang memiliki kekayaan US,7 miliar. Mengekor di belakangnya ada Low Tuck Kwong dengan total kekayaan US,2 miliar.

1. Hartono Bersaudara

Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono memiliki kekayaan US miliar yang diperoleh dari berbagai bidang bisnis seperti perusahaan rokok Djarum yang saat ini makin berkembang hingga investasinya di Bank Central Asia (BCA).

Selain itu, kedua kakak adik ini juga pemilik layanan platform belanja online Blibli yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui induknya, Global Digital Niaga pada 2022 lalu.

2. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya nomor dua di Indonesia dengan total kekayaan US,7 miliar.

Ia dikenal sebagai pemilik perkayuan, pupuk, pertambangan hingga energi terbarukan. Beberapa perusahaannya adalah Barito Pacific, Chandra Asri, Petrindo Jaya Kreasi, dan Barito Renewables Energy yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2023.

3. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong berada diposisi orang terkaya nomor tiga di Indonesia dengan total kekayaan US,2 miliar.

Pria berusia 75 tahun ini mengumpulkan pundi-pundi dari bisnis dibidang energi. Ia diketahui pemilik dari perusahaan batu bara PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

4. Widjaja family

Widjaja family menjadi orang terkaya nomor empat di Tanah Air dengan kekayaan US,8 miliar.

Kekayaan keluarga ini diperoleh melalui warisan kerajaan bisnis dari pendiri Sinar Mas Group, Eka Tjipta Widjaja yang telah meninggal pada Januari 2019 lalu.

5. Anthoni Salim & family

Anthoni Salim dan keluarga menjadi orang terkaya nomor lima di Indonesia dengan total kekayaan US,3 miliar.

Anthoni Salim adalah pemilik Grup Salim yang bergerak di bidang makanan, ritel, perbankan, telekomunikasi dan energi. Salah satu perusahaannya yang terkenal adalah Indofood yang tercatat sebagai pembuat mie instan terbesar di dunia.

Di bidang energi, Salim berinvestasi dengan membeli saham Bumi Resources pada 2022 lalu dan juga memiliki saham di Medco Energi dan Amman Mineral.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sri Prakash Lohia hingga Dewi Kam

Panduan Dewi Bintang

Anies Janji Ubah Aturan Batas Usia Pelamar Kerja Jika Jadi Presiden******

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menghapus diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja jika terpilih di Pilpres 2024.

Ia mengatakan akan mengubah aturan soal batas usia dalam syarat calon pekerja.

"Kami tidak setuju dengan pembatasan usia. Ini InsyaAllah kami ubah aturannya sehingga negeri dan swasta akan memiliki aturan yang sama," katanya dalam Desak Anies di Ambon, Senin (15/1).

Anies juga mengatakan tidak boleh ada larangan untuk menggunakan pakaian sesuai keyakinan pekerja.

"Misalnya tidak boleh berjilbab. Itu enggak boleh. Siapa saja memiliki kesempatan yang sama. Jadi jangan ada larangan-larangan seperti itu," katanya.

Anies juga menyoroti sering kali ada syarat yang merepotkan pelamar kerja. Misalnya harus memiliki laptop, motor, dan mobil. Ia mengatakan syarat itu membebani masyarakat tidak mampu.

"Ini semua kita ingin hapus," katanya.

Tidak hanya dalam rekrutmen, Anies juga ingin pekerja juga dinilai dari sisi prestasi ketika sudah masuk dunia kerja. Anies menyebut pekerja yang mendapat promosi harus yang berprestasi, bukan yang memiliki koneksi.

"Kalau enggak punya (ordal) enggak naik-naik. Repot kita. Lah kalau yang bukan anak dari siapa-siapa, dari pulau yang jauh, gimana dapat kesempatan untuk maju kalau seperti itu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Investor China, Malaysia Cs Mulai Masuk IKN 2024******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara mencatat ada 9 perusahaan baru yang akan masuk ke IKN mulai tahun depan. Semuanya bakal memprakarsai pembangunan perumahan.

Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan ke-9 perusahaan ini masuk proyek di IKN dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Adapun tiga dari perusahaan tersebut berasal dari luar negeri, yakni Citic Construction dari China, Maxim dan IJM dari Malaysia. Setengah dari jumlah proyek yang akan mereka garap ini sudah sampai pada fase feasibility study (FS).

Perusahaan lainnya berasal dari investor dalam negeri, yakni Summarecon yang berencana membangun 6 tower hunian ASN, Trinitiland yang bakal membangun 8 tower hunian ASN, dan PT Nindya Karya membangun 8 tower untuk pekerja sipil.

Kemudian ada PT Ciputra yang akan membangun 10 tower dan 20 townhouse (under FS), serta PT Rockfields Properti Indonesia membangun 3 tower dan 30 unit rumah tapak.

Sementara untuk Citic Construction China akan membangun 60 tower, Maxim Malaysia akan membangun 10 tower hunian ASN, dan IJM Malaysia akan membangun 20 tower hunian ASN.

"Kita targetkan mereka memulai pembangunan di 2024," pungkas Agung.

[Gambas:Video CNN]

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

Perusahaan China Gelontorkan Rp4,6 T untuk Keruk Batu Bara di Kalsel******

Perusahaan asal China Qinfa Group menggelontorkan dana US0 juta atau sekitar Rp4,6 triliun (kurs Rp15.498 per dolar AS) untuk proyek tambang batu barabawah tanah di Kalimantan Selatan. 

Informasi itu disampaikan oleh  Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Achmad Idrus. Ia mengatakan dana dikucurkan sejak tahap konstruksi pertambangan pada 2021 lalu.

Tambang batu bara bawah tanah seluas 185 km persegi itu berlokasi di Sungai Durian, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Tambang terbagi dalam tiga tahap yakni SDE-1, SDE-2 dan SDE-3.

Mengutip Antara, ia mengatakan investasi Qinfa Group di proyek pertambangan batu bara Kalimantan Selatan itu ditanamkan melalui PT Sumber Daya Energi (SDE) 

"Terima kasih memilih Indonesia sebagai tujuan investasi khususnya di Kalimantan Selatan, ini jadi penting dan strategis dalam rangka menumbuhkan ekonomi nasional terutama realisasi investasi pada 2024," ujar Idrus dalam peresmian tambang batu bara bawah tanah pertama yang digelar di Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (18/12).

Ia menambahkan proyek tambang Qinfa itu baru saja diresmikan operasinya. Ia memperkirakan proyek memiliki cadangan batu bara sebesar 293 metrik ton serta sumber daya batu bara mencapai 589 metrik ton.

Idrus berharap tanaman modal itu dapat meningkat sehingga mampu mendongkrak investasi pemerintah Indonesia yang pada 2024 ditargetkan sebesar Rp1.650 triliun.

Sementara itu dari sisi sumber daya manusia, perusahaan itu telah menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 700 orang.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti