cara mendapatkan uang dari shopback

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Pemprov Pastikan UMP DKI Bakal Diumumkan Sebelum 21 November******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 akan disampaikan paling lambat pada 21 November 2023.

Besaran upah tersebut akan mempertimbangkan rekomendasi dari tiga poin hasil Sidang Dewan Pengupahan yang digelar pada Jumat (17/11) malam.

"Setelah selesai sidang, kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya. Pakai Kepgub. Kita membuat laporan ke Pak Gub," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho sebelum mengikuti Sidang Dewan Pengupahan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

"Iya setelah sidang kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya, pakai Kepgub. Jadi kita membuat laporan ke Pak Gubernur, lalu keputusan Gubernur untuk menetapkan angkanya berapa UMP DKI 2024," terangnya.

Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta menghasilkan tiga rekomendasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Berdasar berita acara keputusan sidang yang diterima, terdapat perbedaan nilai yang diusulkan oleh unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja dan unsur pemerintah.

Pertama,unsur organisasi pengusaha mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2024 menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,20 dari Pertumbuhan Ekonomi Jakarta, sehingga UMP DKI Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.043.068.

Kedua,unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran UMP Jakarta 2024 naik sebesar 15 persen dengan rincian menggunakan formula Inflasi DKI Jakarta (1,89 persen) ditambah Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (4,96 persen) ditambah indeks tertentu (8,15 persen) menjadi sebesar Rp5.637.068.

Ketiga,unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381.

[Gambas:Video CNN]

Biarkan orang itu pergi

Peringatan BPS soal Gejolak Harga Minyak Buntut Perang Israel******

Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti rambatan gejolak harga minyakdunia imbas perang Israel-Hamas terhadap inflasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga minyak dunia mulai bangkit sejak Juli 2023 lalu. Pada akhirnya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada Oktober 2023.

"Keputusan penyesuaian harga BBM oleh PT Pertamina tentu dengan alasan kuat, termasuk tren kenaikan harga minyak mentah di global," katanya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Khusus Oktober 2023, BPS mencatat inflasi tahunan (year on year/ yoy) sebesar 2,56 persen. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi 0,17 persen.

Pudji mengatakan terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) secara yoy dari 112,75 menjadi 115,64. Ada juga peningkatan IHK secara bulanan dari 115,44 menjadi 115,64.

"Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,46 persen dengan andil inflasi 0,09 persen (secara bulanan). Penyumbang utama inflasi tersebut adalah komoditas bensin, tarif angkutan udara, dan tarif air minum PAM," jelasnya.

Di lain sisi, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,41 persen dengan andil 1,39 persen.

Komoditas yang memberikan andil inflasi kelompok ini adalah beras dengan andil 0,85 persen, rokok kretek filter 0,19 persen, daging ayam ras 0,10 persen, bawang putih 0,07 persen, dan rokok putih 0,07 persen.

[Gambas:Video CNN]

Naga perang datang ke pintu

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Tawarikh Tirus

Belanja di Transmart Sekarang, Banyak Diskon dan Bayarnya Bisa Nanti******

Mau belanja kebutuhan tapi gajian masih lama? Enggak perlu khawatir kalau belanjanya di Transmart, karena bisa belanja sekarang, bayarnya belakangan.

Dengan layanan ini, pelanggan Transmart bisa berbelanja dengan tenang karena bisa bertransaksi di awal lalu melunasinya di kemudian hari.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart, Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater

Belum punya Allo Paylater? Enggak usah khawatir, soalnya cara bikinnya gampang. Kamu hanya perlu unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Kemudian daftar akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu ajukan Allo Paylater. Prosesnya cepat, mudah, dan bisa langsung dipakai belanja di Transmart Full Day Sale.

Transmart Full Day Sale berlangsung seharian mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Belanja dengan Allo Paylater jadi enggak khawatir lagi, karena bisa belanja sekarang bayar nanti plus dapat diskon 20 persen.

Yuk, kunjungi Transmart terdekat sekarang juga dan nikmati promonya ya!

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Mentan Amran Kejar Target Genjot Produksi Padi dan Jagung usai El Nino******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman bakal fokus meningkatkan produksi padidan jagungusai masa kekeringan atau El Nino melanda.

Amran mengakui El Nino berdampak pada penurunan produksi pangan. Ia bahkan mengklaim dunia pun mengalami krisi pangan.

Lihat Juga : Jokowi Usai Cek Jalanan 'Dajal' di Lampung: Mulus, Bisa Tidur di Mobil

Ia lantas menargetkan produksi pada dan jagung pada November nanti bisa mencapai 1,5 juta ton. Sementara, untuk Desember bisa mencapai 2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Amran menegaskan target tersebut harus bisa dicapai. menurutnya, soal pangan tidak boleh main-main.

"Kalo ini (pangan) bermasalah, ini bisa terjadi gejolak sosial yang dahsyat," imbuhnya.

Meski begitu Amran bisa menarik napas lega. Pasalnya, saat ini hujan mulai turun di Tanah Air.

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

Oleh karena itu, ia makin optimis target produksi pangan tadi bisa tercapai di tahun ini.

"Sekarang sudah musim hujan. Ini yang kita khawatirkan (tidak turun hujan). (Tapi) ternyata musim hujan sudah masuk," ujarnya.

Pedang Peri dan Berita Aneh

Pemprov Pastikan UMP DKI Bakal Diumumkan Sebelum 21 November******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 akan disampaikan paling lambat pada 21 November 2023.

Besaran upah tersebut akan mempertimbangkan rekomendasi dari tiga poin hasil Sidang Dewan Pengupahan yang digelar pada Jumat (17/11) malam.

"Setelah selesai sidang, kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya. Pakai Kepgub. Kita membuat laporan ke Pak Gub," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho sebelum mengikuti Sidang Dewan Pengupahan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

"Iya setelah sidang kita membuat rekomendasi ke Pak Gubernur untuk menetapkan angkanya, pakai Kepgub. Jadi kita membuat laporan ke Pak Gubernur, lalu keputusan Gubernur untuk menetapkan angkanya berapa UMP DKI 2024," terangnya.

Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta menghasilkan tiga rekomendasi terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Berdasar berita acara keputusan sidang yang diterima, terdapat perbedaan nilai yang diusulkan oleh unsur organisasi pengusaha, unsur serikat pekerja dan unsur pemerintah.

Pertama,unsur organisasi pengusaha mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2024 menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,20 dari Pertumbuhan Ekonomi Jakarta, sehingga UMP DKI Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.043.068.

Kedua,unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan besaran UMP Jakarta 2024 naik sebesar 15 persen dengan rincian menggunakan formula Inflasi DKI Jakarta (1,89 persen) ditambah Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (4,96 persen) ditambah indeks tertentu (8,15 persen) menjadi sebesar Rp5.637.068.

Ketiga,unsur Pemerintah mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023 berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,30 dari Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta sehingga UMP Jakarta 2024 menjadi sebesar Rp5.067.381.

[Gambas:Video CNN]