pinjaman emas

Dewa perang terkuat

Tinggal 4 Jam Lagi, Serbu Diskon di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon untuk pelanggan setianya hari ini, Selasa (29/8). Kalau kamu baru tahu, belum terlambat kok buat berburu diskonnya sekarang juga, masih ada waktu empat jam lagi!

Pesta diskon Transmart Full Day Sale bertajuk Merdeka Belanja ini dimulai dari jam operasional toko buka sampai toko tutup pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Khusus Hari Ini, Daging Ayam dan Sapi Murah Meriah di Transmart

Ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat!

Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Mumpung masih ada waktu, yuk segera ke gerai Transmart terdekat sebelum Full Day Sale: Merdeka Belanja berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Ahli seni bela diri super

Bappebti Blokir 1.327 Situs Web Ilegal******

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memblokir 1.327 domain situs web entitas illegal di bidang Perdagangan BerjangkaKomoditi (PBK) pada periode Januari-Agustus 2023. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan langkah tersebut merupakan upaya strategis pemerintah dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang PBK.

"Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8).

Setelahnya pengajuan izin, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan normalisasi dan pencabutan blokir. Sebab, Didit melihat meski sudah dilakukan pemblokiran masih banyak situs web ilegal yang ditemukan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengingatkan setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti. Selain itu, mereka juga harus tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Risiko menanti masyarakat yang bergabung atau bertransaksi di entitas ilegal. Apabila terjadi perselisihan, Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Demikian sebaliknya. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pelaku usaha yang telah memiliki izin dari Bappebti, Bappebti dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Aldison.

Aldison pun mendorong masyarakat untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi keuntungan besar dalam waktu singkat.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, periksa terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Caranya, mengakses website resmi Bappebti di tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/," pungkas Aldison.

[Gambas:Video CNN]

Ningbei Su Qinghe

Rincian Tarif LRT Jabodebek, Terjauh Harjamukti******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis daftar tarif normal LRT Jabodebek, di mana rute terjauh Harjamukti-Jatimulya dipatok senilai Rp27.400.

"Kan kami mikir juga, pemerintah juga mikir... Enggak masuk di akal tarif kita kalau sampai 50 persen orang harus bayar, makanya ada public service obligation(PSO). Ini saja sudah kami kurangi dari perhitungan operator," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam Media Briefing di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

"LRT ada PSO untuk sarana prasarana karena kita perlu mengembalikan biaya pembangunan ini. Jadi, konsep PSO dihitung untuk sarana berapa dan prasarana berapa. PSO sarana itu sebenarnya untuk penumpang," imbuhnya.

Sedangkan tarif subsidi LRT Jabodebek ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Aturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2023 lalu.

Berdasarkan Kepmenhub Nomor 67 Tahun 2023, tarif awal LRT Jabodebek adalah Rp5.000 untuk kilometer pertama, di mana selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya. Berikut rincian tarif normal LRT Jabodebek:

1. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Cawang sepanjang 10 km: Rp11.300

2. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Harjamukti sepanjang 25 km: Rp21.800

3. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Jatimulya sepanjang 28 km: Rp23.900

4. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Halim sepanjang 13 km: Rp13.400

5. Stasiun Harjamukti-Stasiun Jatimulya sepanjang 33 km: Rp27.400

6. Stasiun Harjamukti-Stasiun Cawang sepanjang 15 km: Rp14.800

7. Stasiun Harjamukti-Stasiun Halim sepanjang 19 km: tarif Rp17.600

8. Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang 18 km: Rp16.900

9. Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang 15 km: Rp14.800

10. Stasiun Cawang -Stasiun Halim sepanjang 4 km: Rp 7.100

"Kalau hanya PSO sarana sekitar Rp90 miliar-Rp100 miliar per tahun, ini untuk sarana doang dan tahun ini saja, belum termasuk untuk prasarana," tutur Risal.

Sementara itu, data Kemenhub menyebut besaran subsidi PSO untuk per penumpang adalah Rp18 ribu untuk rute terjauh.

Menurutnya, tarif ini tidak akan naik jika Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2023 tetap berlaku, tidak diganti atau dicabut. Namun, Risal menyebut ada usulan dari pihak operator untuk mengevaluasi tarif LRT Jabodebek per dua tahun sekali.

[Gambas:Video CNN]

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

Operasional Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan memberdayakan 852 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Chinayang memiliki sertifikat sebagai operator operation and maintenance (O&M).

Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa mengungkapkan ratusan TKA itu merupakna hasil kerja sama dengan Konsorsium PT KAI dan China Railway dalam mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) selama setahun.

Sementara, KCIC menyiapkan 1.096 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan mendampingi pekerja asal China sehingga terjadi peralihan kemampuan dalam mengoperasikan dan melakukan perawatan sarana KCJB.

Eva memaparkan banyaknya TKA asal China yang didatangkan karena terdapat perubahan strategi untuk percepatan transfer keahlian dan pengetahuan yang sudah diprogramkan. Awalnya, sebanyak 1.096 TKI akan dikirim ke Tiongkok mulai 2021 sehingga nantinya bisa mengoperasionalkan KCJB.

Namun, rencana itu batal lantaran pandemi covid-19 dan Tiongkok menutup pintu masuk bagi warga asing. Rencana pun berubah dengan memindahkan pelatihan terkait High Speed Railway (HSR) ke Madiun pada 2022.

Training HSR dilaksanakan di PPI Madiun bekerja sama dengan Universitas Perkeretaapian di Tiongkok yakni Southwest Jiaotong University dan Tianjin Railway Vocational and Technical College.

Eva menyebut dari 1.096 tenaga kerja lokal, baru 300 orang yang telah melalui proses pendidikan di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (PPI) dan siap melakukan proses sertifikasi. Mereka selanjutnya akan ditugaskan sebagai pendamping operator O&M dari China Railway.

Sedangkan 796 tenaga kerja lokal lainnya akan melanjutkan proses pelatihan terkait High Speed Railway (HSR).

"TKI yang telah dan akan menjalani Training HSR diseleksi secara ketat dan diwajibkan memiliki pengalaman sebagai operator O&M," kata Eva.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pedang Jianghu

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India.

Hal ini tak lepas dari India yang tengah menyetop ekspor beras demi mengamankan pasokan dalam negeri mereka.

"Oh enggak (enggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulkifli di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari detik finance, Senin (4/9).

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8 persen segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," jelas Zulkifli.

Meski demikian, ia mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman. Berdasarkan data yang ia miliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Indonesia sebelumnya bakal mengimpor beras dari India. Rencana ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso. Ia mengklaim rencana itu sudah ada sejak lama.

Bahkan, kesepakatan atau Memorandum of Understanding(MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya pada 20 Juli 2023 lalu.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi, Senin (14/8) lalu.

Namun, saat itu Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Karenanya, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," tutur Budi.

[Gambas:Video CNN]